Ditemukan 2293 data
Terbanding/Tergugat I : Drs. Yudi Setiahadi Saputra, MM
Terbanding/Tergugat II : Ny. Lina Herlina
170 — 130
Ruang Pembina IV.a pada Unit Kerja Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada SekretarisDPRD Kabupaten Cianjur .Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, pembuktianeksepsi model termasuk dalam ranah pokok perkara. Dan untukmenentukan gugatan Pembanding adalah gugatan kaburobscuur libel ataukah tidak?, maka haruslah dipotret dariapakah gugatan Pembanding menjelaskan mengenai dasar hukumHalaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT BDG.B.dalil gugatan ataukah tidak?.
Ruang Pembina IV.a pada Unit Kerja Kepala SubBagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sekretaris DPRDKabupaten Cianjur, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Tim tanggal 21Oktober s/d O01 November 2019 telan melakukan PerbuatanMelanggar Ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor :53 Tahun 2010, oleh karena hal tersebut diatas telah jelasjelasHalaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 597/PDT/2021/PT BDG.Terbanding telan melakukan Perbuatan Melakukan Hukumsebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA MANADO
81 — 26
., umur 45 tahun, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, S.H., umur 27 tahun, Staf Sub BagianBantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU, S.H.,S.T., umur 40 tahun, PekerjaanAdvokat;5.
100 — 222
.; kKewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene danKepulauan)LUKI WAHYUMARTANTO, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai NegeriSipil; jabatan Kepala Sub Bagian Tindak LanjutBagian Hukum Sekretaris Daerah KabupatenPangkajene dan Kepulauan;SURIANI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; jabatan Kepala SubPembinaan Pegawai Badan KepegawaianPendidikan
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1461 K/Pdt/201 1surat keberatan/sanggahan kepada Kantor BPN Kota Banda Aceh pada tanggal3 April 2007, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh Kepala subbagian Tata Usaha Kantor BPN Kota Banda Aceh atas nama Dannie Gunawan,SE., pada tanggal 4 April 2007;Bahwa dikarenakan dengan adanya sanggahan dari pihak tersebut,Kantor BPN Kota Banda Aceh tidak mengeluarkan Sertifikat yang dimohonkanoleh Tergugat Il, namun para Tergugat kembali membuat Akta Pembagian HakHarta Bersama pada Notaris Sabaruddin
25 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Pelayanan HukumSetda Kabupaten Paser;4. PAULUS MARGITA, S. Sos., JabatanKepala Sub Bagian Pertanahan BagianPemerintahan Setda Kabupaten Paser;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanR. M.
68 — 32
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bankum pada Bagian Hukum Setda KabupatenPonorogo, beralamat di Jalan Aloonaloon Utara Nomor03 Ponorogo;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1255/405.01.3/2013, tanggal 21 Oktober 2013;ll.
VINCENT JENSEN WIGUNAWAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
WALIKOTA SURABAYA
154 — 103
., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;VITRIA FARISH MAYASARI, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;M.
., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan diJalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Berdasarkan SuratKuasa Nomor : 800/8120/436.1.2/2019, tertanggal 16 Agustus2019; Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 75/G/2019/PTUN.SBY.Dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada: 1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;2. ADRI NAUFAL SANIY, S.H.;3. M.
DRS. HANDOKO SIGIT. DKK
Tergugat:
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( LAPAN )
153 — 371
., M.H. sebagai KepalaSub Bagian Advokasi;4.Rangga Callisto, S.E. sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Barang Milik Negara;5. Rizky Angger Perkasa, S.H. sebagai staf SubBagian Advokasi;6.
Tassya Adhitya Putri, S.H. sebagai staf SubBagian Advokasi;Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) yang beralamat diJalan Pemuda Persil No.1 Rawamangun JakartaTimurSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :249/PENDIS/2019/PTUNJKT, tanggal 19 Desember 2019 tentangPenetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, S.H.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.
Asih (Anggota DPRD Kota Balikpapan) ;Bahwa kemudian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyaklima set tanggal 23 Maret 2009 dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan(Andi Burhanuddin Solong) untuk melaksanakan konsultasi Kajian Tentanga = &Peran Polisi Masyarakat dalam Ketertiban Umum ke Kantor Pemerintah KotaBogor di Bogor tanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009, diberikan Visumtertanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Sekretariat
Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL, Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.
Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah :Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 806 K/Pid.Sus/2015 No Nama No. & Tgl.
502 — 553
;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian HukumSetda Kabupaten Sleman;3. Nama : Ishadi Zayid, SH.;Jabatan > Inspektur Pembantu Bidang PemerintahanHal 2 dari 109 Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.YKInspektorat Kabupaten Sleman;4. Nama : Hendra Adi Riyanto, SH., MH.;Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan PerundangundanganBagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;5. Nama : Andre Veriangga, SH.;Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum;6. Nama : Artadi Setiawan, SH., MH.
;Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Beralamat kantor di JlanParasamya Beran, Tridadi, Sleman, D.I. Yogyakarta;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN~ SLEMAN,Berkedudukan di Jalan Dr.
Terbanding/Tergugat : Direksi BRI Persero Tbk Cq. Pimpinan BRI Kab. Jeneponto
Terbanding/Tergugat : Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
Terbanding/Tergugat : H. Jasmin, S.Ag
Terbanding/Tergugat : Notaris/PPAT Indah Wijayanti, SH
39 — 78
MARIA LUCIACLAMAMERIA, SH, MH Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA Biro Bantuan Hukum Seketariat JenderalKementerian...Kementerian Keuangan, 5. HADI PRAYITNO, SH 3Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Makassar DirektoratJenderal Keuangan Kekayaan Negara KementerianKeuangan, 6.
60 — 11
Envoy 1,8 EC dalam satu kardus berisikan 20 (duapuluh) botol; 1 (satu) botol pestisida Merk Envoy 1,8 EC;Yang telah disita sesuai dengan ketentuan perudangundangan yang berlaku dimanapara saksi mengenali dan membenarkannya serta Terdakwa tidak pula berkeberatanmengenai barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbukti Surat Hasil Uji Laboratorium Pestisida Merk Envoy 1,8 EC Nomor53.16.BPTPH tertanggal 28 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh Kepala SubBagian
129 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:;Halaman 2 dari 45 halaman.
., jabatan Kepala SubBagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, SekretariatDirektorat Jenderal Hortikultura, Direktorat JenderalHortikultura;Hotman Fajar Simanjuntak, S.T., M.M., jabatan KepalaSub Bagian Layanan Rekomendasi, SekretariatDirektorat Jenderal Hortikultura, Direktorat JenderalHortikultura;Indra Husni, S.TP., M.M., jabatan Kepala SeksiPenerapan Teknologi Bawang Merah dan Sayuran Umbidan Pemberdayaan, Direktorat Sayuran dan TanamanObat, Direktorat Jenderal Hortikultura;Achmad Suhaedy, S.H.,
Siti Bibah Indrajati, M.Sc., jabatan Kepala SubDirektorat Pemasaran dan Investasi, DirektoratPengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura,Direktorat Jenderal Hortikultura;Tri Wahyuni Dewi Utami, S.H., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:;Halaman 2 dari 45 halaman.
195 — 116
., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Wilayah Ill, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;22. BERLIN SAMOSIR, SH., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Wilayah IV, Bagian Bantuan WHukum , BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; 23. RIZAL ALPIANI, SH., Perumus, Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal =;24. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., Penanganan PerkaraTK.1, Bagian Bantuan Hukum , Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal ; 25.
24 — 0
diwajibkanmemberikan Nafkah Iddah sebanyak 3 x haid sebesar ; 3 x Rp.2.000.000, (Dua Juta Rupiah) = Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah)untuk dibayar secara tunai kepada Termohon Konpensi/PenggugatRekonpensi:; b Bahwa karena yang mengajukan permohonan ijin ikrar thalak adalahPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah menjadihukumnya apabila Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukummemberikan Mut'ah yang besarnya sesuai dengan kepatutan danmengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah Kepala SubBagian
47 — 38
ZAENAL ARIFN, S.H, Jabatan Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum BiroHukum dan Humas Badan Urusan AdministrasiMahkamah Agung RepublikINGPONESIA + = ees seek oe eee Se eee we eeeSARNO, S.H, Kepala Bagian Sub PenyusunanNaskah Perundang undangan Biro Hukum danHumas Badan Urusan Administrasi MahkamahAgung Republik Indonesia ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal28 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagaiseus a snes TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. FAJAR ANUGRAH SETIAWAN, SH. MH
136 — 103
,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.
,MM, selaku Kepala SubBagian Tata Usaha UPTD PBB Dispenda Kota Makassar di Kantor Dinaspendapatan Daerah Kota Makassar dipersidangan menerangkan bahwa SPPTPBB NOP 73.71.100.015.005.0374.0 atas nama PT.
77 — 7
., keterangannya dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah PNS yang menjabat sebagai analis hukum pada SubBagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumiyang bertugas menyusun pertimbangan hukum terhadap permasalahnpermasalahan hukum dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi; Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Usaha Hilir Migas berdasarkanPasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang
64 — 19
., Warganegara Indonesia, Kepala SubBagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Ham SetdaProvinsi Bali, Tempat Kedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti MandalaDenpasar ;4. KETUT AYU BUDISETIAWATI, S.H.