ataudilakukan tidak menurut selayaknya.Kata tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak apabila dihubungkandengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitursebagian atau secara keseluruhannya tidak menepati ataupun berbuat sesuatuyang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama ;Nomor 17 dari 20 Halaman: PutusanNo.78/Pdt.G/2014/PN.Plg.Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut, MajelisHakim terlebih dahulu meneliti apakah ada alas hak yang mendasari

kontrak antara kedua belah pihak terkait dengan pesanan kaos tersebut.Sebab menurut Pasal 18320 KUHPerdata pada pokoknya menyebutkan suatuperjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak mengenai obyek tertentudalam hal ini obyeknya adalah KAOS sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buahdan perjanjian/kesepakatan oleh kedua belah pihak tersebut sah menurut UUatau mengikat kepada kedua belah pihak sesuai asas Vacta Sun Servandaseperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa alas hak yang mendasari

perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2012 terjadi pisah ranjangsampai dengan sekarang;e bahwa, setelah sejak akhir tahun 20012 terjadi pisah ranjang, sehinggaberakibat pula kepada terjadinya pisah rumah antara Penggugat danTergugat sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang;e bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antaraPenggugat dan Tergugat ;e bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;Menimbang, bahwa selain adanya ikatan lahir, justru yang merupakan essensidalam pernikahan adalah ikatan batin seperti rasa cinta, kasih sayang dan saling percayaserta perlidungan, tetapi telah ternyata ikatan batin (psikologis) itu telah ternyata pulatidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah18tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari

WwitSetyobudi menggunakan shabu shabu itu) dikantor Meteosedangkan sisanya disimpan dalam kantong lengan jaketselanjutnya pergi ke kamar mandi, setelah keluar darikamar mandi telah datang petugas dari Pomau danmenangkap Saksi Wiwit Setyobudi setelah digeledahdiketemukan satu paket kecil shabu shabu sisakonsumsi seberat 0,0136 dikantong lengan kiri jaketmilik Saksi Wiwit Setyobudi.Bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwatersebut diliputi rumusan unsur pasal 114 ayat (1) UUNo.35 tahun 2009.Bahwa = =mendasari

ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 yang pada pokoknya menekankanpenyelesaian anggota INI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas gunamenimbulkan efek jera.Bahwa untuk dilingkungan TNI AD pimpinan TNItelah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni STR KasadNomor STR/70/2008 tanggal 13 Pebruari 2008, STR KasadNomor STR/189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang padadasarnya menekankan menindak tegas anggota INI ADyang terlibat narkotika hingga pemecatan untukmenimbulkan efek jera.Bahwa mendasari

(duabelas) tahun sebagaimana bukti P.9, sehingga rencana pernikahan anak paraPemohon tidak menghalangi hak anak Pemohon untuk mendapatkanPendidikan dan sebagaimana bukti P.9 tersebut terbukti pula anak Pemohonbukan anak yang berkebutuhan khusus;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan dan tidakterdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak Pemohon, makauntuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari

hendakdilakukannya pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anakPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, serta darianak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keterangan dari keluargacalon suami anak Pemohon, yang selanjutnya telah didukung pula dengankesaksian kedua orang saksi Pemohon, bahwa selain alasan yangdikemukakan sebelumnya diatas yang mendasari rencana pernikahan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon, adalah untuk menjaga agama dankehormatan, karena antara

dilanjutkan.Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga)kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan UndangUndang,yaitu panggilan ke1 dari Ka Otmil 04 Palembang Nomor :B/417/V/2019tanggal 31 Mei 2019, ke2 Surat Nomor : B/457/VII/2019 tanggal 12 Juli2019 dan ke3 Surat Nomor : B/518/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.Bahwa berdasarkan Surat Danyonif Raider 200/Bhakti NegaraNomor : 567/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 telah diberitahukanTerdakwa tidak berada di kesatuan.Bahwa dengan mendasari

ini telah memberikanketerangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan danyang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai denganketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurutpasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jikapara Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawasumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya samadengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itudengan mendasari

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendapaling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), maka dalam hal menjatuhkanpidana penjara dan pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yangbersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.Permasalahannya adalah : Dengan mendasari

,MH., Bony Daniel, SH, Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 221222).Dikaitkan dengan penjatuhan pidana pokok (6 tahun) dan denda (1milyar) terhadap saya, rasanya rasa keadilan yang diharapkan belum terpenuhi (terlalu berat) karena Putusan Pengadilan Militer lO3 Padang Nomor06K/PM I03/AD/I/2012 Tanggal 18 Juni 2012 hanya mendasari Undangundang semata (keadilan legalis) tanoa mempedulikan rasa keadilan yanghakiki.2.

No. 198 K/MIL/201312Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya.Adapun alasan yang mendasari Pemohon Kasasi bahwa peraturan hukum tidakditerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena :Unsur Ketiga yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari tindakpidana yang didakwakan sesungguhnya sangatlah tidak terpenuhi dan tidak terbukti,yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 22menguraikan

Sehinggadengan mendasari Surat Keputusan Kasad tersebut maka sangatlah adil dan bijakjika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk memberikan kesempatansekali lagi kepada Pemohon Kasasi untuk tetap berdinas dan mengabdi dalamdinas keprajuritan.e.

M Jamin sewaktu memancing di atassampan, tetapi di persidangan mengatakan menarik keterangannyahanya karena merasa takut kepada Saksi1 Alex Rutumalessy dan tanpaalasan yang jelas.V1 eeeeeees dst.Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 296 K/MIL/2017Bahwa mendasari keterangan Pemohon Kasasi tersebut di atas, bahwaPemohon Kasasi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja secaramelawan hak atau melawan hukum, dan keterangan Pemohon Kasasisangat beralasan secara hukum sebagaimana dalam BAP POM danketerangan

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana minimnya kualitas alatalat bukti yang adatidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segikekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan Saksi1,Saksi2 dan Saksi3 dengan Keterangan Pemohon Kasasi dan barang buktiyang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bahwa Pemohon Kasasi mencermati

Halini diperkuat dengan surat dari Dan Rai Arhanud tersebut di atas yangdisampaikan Oditur Militer dipersidangan menerangkan bahwa TerdakwaKopda Sutrisno NRP 31040313431282 tidak dapat dihadirkandipersidangan Pengadilan Militer Ill16 Makassar karena Terdakwa mulaitanggal 10 November 2016 s.d sekarang belum kembali ke Satuan(Desersi), maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhisyarat untuk diperiksa dan diputus tanoa hadirnya

militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidanayang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa saksisaksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sahdan patut sesuai ketentuan pasal 139 UndangUndang No. 31 tahun1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karenaHal 4 dari 16 Put Nomor : 46K/PM III16/AD/III/2018sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Bahwa hal yang menjadi dalil eksepsi adalah juga menjadi satukasatuan dengan konvensi, karena berkesinambungan maka dapatdijadikan hal yang mendasari satu sama lalinnya;2.

Bahwa hal yang menjadi dalil Termohon dalam konvensiadalah juga menjadi satu kesatuan dengan penjelasan dalam hal eksepsi,karena berkesinambungan maka dapat dijadikan hal yang mendasari satusama lain;2. Bahwa terhadap halhal yang menjadi dalil Penggugatpada poin 1, sampai poin 5 pada prinsipnya tidak keberatan dan Tergugatakui kebenaran terhadap uraian dalil tersebut;3.

surat jawaban dari Komandan BatalyonKavaleri 1/BCC Nomor B/159/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan suratjawaban Nomor B/178/IV/2019 tanggal 1 April 2019 yang dari semuajawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Rimba Jaya Putra,Kopda NRP 31060158721286 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IlO08 Jakarta.Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak adakepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan,dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.Bahwa dengan mendasari

perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalamPasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum PidanaMilter.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerdaNurisanto dan Saksi atas nama Sertu Moch Ilyas telah dipanggil secarasah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undangundang No. 31tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangankarena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, makadengan mendasari

Penggugat oleh Tergugat adalah menindak lanjuti SuratTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 tentang PersetujuanPenerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yangditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat III (bukti P 3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor KU.602/AIRP/1988/2010 tanggal 16 Juli 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/48898 tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada(posita gugatan) perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 KUHPerdata, maka tuntutan yang dapat diajukan adalah gantirugi akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan II, sehinggamenurut Judex Facti yang dapat dikabulkan dalam gugatan hanya ganti rugiberupa sisa pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat berdasarkanSurat Perintah Mulai Kerja

Sedangkanyang dilarang oleh ketentuan Hukum formil Acara Perdata bagi Judex Factiadalah hanya tuntutan atau mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom)atas sebuah gugatan perbuatan melawan hukum yang mendasari padagugatan pembayaran sejumlah uang, bukan tuntutan kerugian materil bungaseperti dalam sengketa a quo.

EPSS) Sidoarjo.Yang kesemuanya dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa dalam persidangan;Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barang bukti yang berupakwitansi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan petunjukpetunjuk dalam persidangan, jugaketerangan terdakwa dalam persidangan dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut :1Bahwa pada bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 pada PT.

menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang samasekali/sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang yang ada dalam kekuasaan bukankarena kejahatan;Menimbang bahwa terhadap unsur kedua tersebut diatas, pengertian dengan sengajamenguasai secara melawan hukum barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaanorang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, adalah menguasai suatu benda seolaholah Ja adalah pemilik dari benda tersebut padahal Ia bukan Pemiliknya;Menimbang bahwa, mendasari

Mengalami kerugian sebesar Rp. 37.120,185,(tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah ).Menimbang mendasari pada Fakta fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dalam Dakwaan ini telah dapatdibuktikannya;Halaman 25 dari 30 Putusan No. 456/Pid.B/2014/PN.SdaAd.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang jabatan itu berhubungan denganpekerjaan atau jabatan atau memperoleh upah.Menimbang bahwa dengan unsur ketiga

pengusahadan pekerja, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 126 ayat (1) UU 13/2003 yang mengatur:Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh wajib melaksanakanketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama.Bahwa selain itu sebagaimana asas hukum /ex specialis derogat lexgeneralis, dimana ketentuanketentuan yang didapati dalam aturanhukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturanhukum khusus tersebut;Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyinggungatau mendasari

Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Dasar Dalil Atas Uang Paksa(Dwangsoom) Dan Peletakan Sita Jaminan;Bahwa dalam butir 6 petitum gugatan a quo, Penggugat mohon agarMajelis Hakim:Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom)sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugatlalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan inimemiliki kekuatan hukum tetap.Bahwa pada Poin 15 Posita (fundamentum petendl) dalam gugatannya,yaitu. dalildalil yang mendasari

suatu gugatan, Penggugat tidakmenguraikan secara jelas dasar argumentasi Tergugat harusmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat.Bahwa dalam butir 7 petitum gugatan a quo, Penggugat mohon agarMajelis Hakim:Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.Bahwa pada Poin 17 Posita (fundamentum petendl) dalam gugatannya,yaitu. dalildalil yang mendasari suatu gugatan, Penggugat tidakmenguraikan secara jelas dasar argumentasi urgensi perlunya putusanserta merta (uitvoerbar bij

Fakta dan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan:1.

Putusan Nomor 563 K/TUN/2017Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta hukum tersebut di atas,penerbitan objek sengketa sebelumnya sudah dilakukan pemberitahuantentang halhal yang mendasari kebijakan mencabut hak pemakaiantersebut kepada Penggugat/Terbanding.

Halhal yang mendasari kebijakanatau diskresi sudah didasarkan pada alasanalasan objektif dan tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan serta hasil darikesepakatan bersama, maka tidak melanggar persyaratan diskresi yangditentukan dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan; (halaman 14 alinea 1 Putusan a quo);Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan seolaholahpenerbitan objek sengketa sudah dilakukan pemberitahuan sebelumnyadan dilakukan

Persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) menyampaikan:Bahwa Surat Kepala KPP Pratama Purwokerto Nomor S1740/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal merupakan surat pemberitahuan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwasurat keberatan tidak memenuhi persyaratan Pasal 25 ayat(3a) UndangUndang KUP, dan bukan merupakankeputusan;Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf dUndangUndang KUP yang mendasari

Putusan Nomor 1312/B/PK/PJK/2017diajukan terhadap Surat Kepala KPP Pratama PurwokertoNomor S1740/WPuJ.32/KP.01/2013 tanggal 10 Juli 2013tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal;Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumyang mendasari pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP;Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agakSKPKB PPN Nomor

Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;Halaman 17 dari 34 Halaman.

Halaman 4Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohonyang bernama ERNAWATI lahir pada tanggal 31 Juli 2003 dengan seoranglakilaki yang bernama ANANG KURNIAWAN akan tetapi maksud Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan NgulingKabuapaten Pasuruan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.Kemudian Pemohon mohon agar

penetapan.Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuksegala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan ParaPemohon telah memenuhi syaratsyarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlumemberikan pertimbangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang mendasari

Halaman 4Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yangbernama XXXXX lahir pada tanggal 01 September 2004 dengan seorang lakilakiyang bernama RATNO SLAMET akan tetapi maksud Pemohon tersebut ditolakoleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruandengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

Halaman 4Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama RISKAWATI lahir pada tanggal 12 Februari 2003dengan seorang lakilaki yang bernama MUHAMMAT MUSTOFA akan tetapimaksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXXX Kabupaten Pasuruan dengan alasan anak para Pemohonbelum cukup umur.