Ditemukan 20472 data
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertaniandan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan Juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal 5 ayat (2) hurufb Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3115/B/PK/Pjk/2018menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan telahmendapat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3462/Kpts/PI.500/F/07/2016 tentang Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan AsalTumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Kepada PTMalindo Feedmill Tok, seperti yang dipersyaratkan di dalam PMK 267 Pasal5 ayat 2 huruf b, Surat Keputusan ini juga diberikan tembusan kepadaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 741 B/PK/Pjk/2019dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 6 ayat (1) dan ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karenakewenangan pembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuanganbukan Menteri Pertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
179 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertambahan Nilai,karena kewenangan pembebasan pajak merupakan otoritas MenteriKeuangan bukan Menteri Pertanian dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 danPasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat(2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.
TINIK
14 — 13
keluarga ABDUL HASIL, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah padatanggal 28 September 2017, diberi tanda P.3;4. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202LT190620170116, atas nama FAUZAN FIRDAUS, lahir di Bukal Malang,tanggal lahir 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah padatanggal 19 Juni 2017, diberi tanda P.4;5. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 267
16 — 2
kesaksian tersebut dan kemudian pihak yangberperkara menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon kepadaPengadilan untuk menjatuhkan putusan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk halhal yangsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan keterangan Penggugat serta alat buktitertulis berupa Kutipan Akta Nikah nomor : 267
18 — 8
Bahwa yang menjadi Pemohon adalah lbu kandung yang dimohonkandispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispensasinikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:267/DCT/X1/2020 tanggal 04 November 2020;Hal.1 dari 7 hal. Penetapan 0342/Padt/P/2020/PA.
16 — 8
telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, dalam kata dapat dimintakan dispensasi memberi pemahamanbahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipunmerupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
89 — 19
Keluarga No. 1214060502100002 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 05 Juni2012 ;3 BuktiP3 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik, Nomor: 267 yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 27 Juni 2003 ;4 BuktiP4 : Foto Copy Surat Akta Kelahiran An: YERMIN SARUMAHAdengan Nomor 1214LT080920140076 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKabupaten Nias selatan, pada tanggal 08 September 2014 ;5 BuktiP5 : Foto Copy Surat Bukti Serah Terima Jaminan
11 — 9
berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2011yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor4242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 08 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari(Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
7 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/207/V/1995 tanggal 29 Mei1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CikedungKabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an.
SITI FATIMAH
20 — 3
Grobogan, diberi tanda P3 ;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 0094/103.02/PR/2001, tanggal : 23062001 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahKedungrejo , Kabupaten Grobogan, diberi tanda P4 ;Fotocopy Surat Keterangan/ Pengantar No. 267/X.05/2019, tanggal : 01102019 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Tawangharjo,Kabupaten Grobogan, diberi tanda P5 ;Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 115/24/3411/2004, tanggal : 01022004 atasnama: WAWANG ARIF SETIAWAN yang dikeluarkan
7 — 3
;e Foto copy Surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa XXX Kecama tanPalang Kabupaten Tuban, nomor : 47/267/414.212.04/2013, tanggal 15 Agustus2013; (P.2);Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang dekatyaitu :Saksi I: NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediamandi Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
150 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
29 — 0
MENETAPKAN :
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 267/Pdt.G/2022/PN Btm dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat
267/Pdt.G/2022/PN Btm
Agus Qimulyanto
Tergugat:
1.WIDIA HARIYATI
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan(BPN/ATR) Kota PALEMBANG
46 — 0
Srijaya tanggal 13 September 2017 dan Surat Ukur No.267 / Srijaya / 2016 seluas 217 M2 adalah milik Penggugat yang sah menurut Hukum.
- Menyatakan SHM No.3025/ Kel.Srijaya tanggal 27 Maret 2019 seluas 249 M2 atas nama Tergugat-I yang diterbitkan oleh Tergugat-II dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
52 — 33
Bahwa psikoteropika jenis shabushabu seberat0.00136 gram yang disita dari Serma Wiwit Setyobudi(Saksi 1) setelah diadakan pemeriksaan di LaboratoriumUjin Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasionaldinyatakan positif Metamfetamina sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratorium Nomor :267.C/I11/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Maret2010.MenimbangbahwaMenimbangMenimbangMenimbangmenerangkanSaksi 10.
Bahwa benar narkotika jenis shabushabu seberat0.00136 gram yang disita dari Serma Wiwit Setyobudi(Saksi 1) setelah diadakan pemeriksaan di LaboratoriumUjin Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasionaldinyatakan positif Metamfetamina sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratorium Nomor :267.C/I11/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 26 Maret2010.10.
kejadian tersebut di atas,Terdakwa tidak melarang atau mencegah maupun melaporkanperbuatan Saksi 1 dengan alasan Terdakwa merasa tidakenak dengan senior dan ada keinginan untuk menggunakanlagi shabu shabu.re Bahwa benar narkotika jenis shabushabu seberat0.00136 gram yang disita dari Serma Wiwit Setyobudi(Saksi 1) setelah diadakan pemeriksaan di LaboratoriumUjin Narkotika Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasionaldinyatakan positif Metamfetamina sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratorium Nomor :267