Ditemukan 19086 data
47 — 7
Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa
Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08
Pembanding/Tergugat II : Imam Mursalim
Pembanding/Tergugat III : Deen Salim
Pembanding/Tergugat I : Fransiska Ida Diwakili Oleh : Rudyanto Sulaiman, SH
Pembanding/Tergugat II : Imam Mursalim Diwakili Oleh : Rudyanto Sulaiman, SH
Pembanding/Tergugat III : Deen Salim Diwakili Oleh : Rudyanto Sulaiman, SH
Terbanding/Penggugat I : Joshlim
Terbanding/Penggugat II : Ezzard Kharlim
Terbanding/Penggugat III : Adelia Salim
Terbanding/Penggugat IV : Risjab Salim
12 — 7
Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,Hal 9 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.H. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19651120 198903 1 004Hal 10 dari 9 hal Putusan No. 383/PDT/2021/PT MKS.
Terbanding/Terdakwa : WAHYUDI APRIL YADI ALIAS EDI BIN BADERUT ZAMAN.
99 — 55
., PenasihatHukum, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorW1.U18/29/HK.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jantho Nomor: W1.U18/324/HK.01/ X/ 2017, pada tanggal 10Oktober 2017 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 42/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan
Terbanding/Terdakwa : AYU WAHYUNI Binti MISWARDI
89 — 41
., M.HPanitera Pengganti,Dto.Samaun, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H., M.HNip. 19620616 198503 1 006Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid/2017/PT.Bna
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 1437 K/Pid.Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :nama : Dr. ALWIN MONOARFA ALIAS ALU ;tempat lahir : Gorontalo ;umur / tanggal lahir: 56 Tahun/18 Mei 1950 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Perum Puskopad Blok E No. 85 KelurahanPerkamil Lk.
147 — 67
PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 91 dari 91 halamanPutusan Nomor 40PIDSUSTPK2018 PT.MKS
47 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidanaPenganiayaan.Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa BANTA LIDAN Bin AlmMUHAMMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Memerintahkan Barang Bukti :e 1 (satu) buah parang bergagang coklatDirampas untuk dimusnahkan.8Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(duaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor
63 — 36
/Pid.Sus/2012/PN.Palu tersebut tidak ditentukan tentang tanah seluaas 45mx 35 m sebagai obyek perkara ini dirampas untuk Negara sebagai penggantikerugian Negara dan Terbanding semula tergugat juga telah menjalani pidanabaik pidana pokok, pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana penjarakarena dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetapterpidana tidak membayar uang pengganti ; sehingga tidak ada kewajiban bagiterbanding semula tergugat sebagai terpidana perkara Tipikor
Terbanding/Terdakwa : SYARIFUDDIN BIN MUH. IDRIS
26 — 12
Penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan TinggiMakassar tanggal 12 Meret 2020 Nomor 141/PID.SUS/2020/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNomor Reg.. Perkara.:PDM04/Snj/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 Terdakwadidakwa sebagai berikut:PERTAMABahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN BIN MUH.
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo.165 K/Pid.Sus/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir. JAKATAN Bin EFERNAN KAMIS ;Tempat lahir : Kapuas ;Umur/Tanggal lahir =: 50 Tahun/12 Desember 1960 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan KH.
dalam pertimbangannya, terutama mengenai Pembuktian unsurunsurnya, khususnya unsur unsur subyek sebagaimana tersebut dalam Pasal yangterdapat dalam Dakwaan Subsidair, selain itu tindakan Terdakwa juga telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekoniam Negara, sesuai Pasal 3 joPasal 18 Undangundang No.31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR
Kelopok Tani tersebutsejumlah Rp14.160,00/batang, sehingga pembagian tersebut tidak sesuai denganperuntukannya, karena sisa batang yang tidak di serahkan tersebut di serahkan kepadayang tidak berhak ;Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut di atas menimbulkan kerugian sebesarRp135.437.280,00 sebagai harga dari sejumlah 18.160 batang bibit ;Bahwa karenanya kepada Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No.31/1999 tentangpemberantasan TIPIKOR
Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Bahwa pertimbangan Judex Facti membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang pendistribusian bibit karet kepada pegawai oleh karenadakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terjadi error in persona oleh karena pihak yangseharusnya diajukan sebagai Terdakwa adalah Ir.
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
(untuk dipergunakan dalam perkara lain); 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari Nomor : 03 / Pid.Sus / Tipikor / 2011 PN.MKW. tanggal 02April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :301 Menyatakan Terdakwa Sabarudin Patiran tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa
Menghukum Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 12 Tipikor.Banding / 2012 / PT.JPRtanggal 08 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriFakfak tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari tanggal 02 April 2012 No. 03 / Pid.Sus / Tipikor
Mahkamah Agung RI berkenanmengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa Judex Facti PengadilanNegeri Fakfak tidak melakukan halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1)huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara telahmelampaui batas wewenangnya.Berdasarkan alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan mengingat bahwa Terdakwa tidak dalam status tahanan / ditahan karenaperpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor
,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.40ttd./ M.S.
Drs. MARKUS IEK, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
177 — 86
Kemudian adalaporan masyarakat kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dankejaksaan masuk untuk melakukan penyelidikan, jadi BPK dan Inpektorattidak bisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harusmenghargai institusi Negara ini;Bahwa saksi menyatakan benar perkara ini disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari pada tahun 2015;Bahwa saksi menyatakan Terhadap perkara ini, ada 4 (empat) orang yangdijadikan terdakwa;Bahwa saksi menyatakan ada 2 (
dua) orang yang dilakukan pemecatanyaitu saksi dengan Penggugat danvonis hukuman 1 tahun 3 bulan;Bahwa saksi menyatakan tidak ada perintah kepada Penggugat untukmelakukan pengembalian uang kepada negara;Bahwa saksi bersamasama Penggugat ini menerima SK PTDH padatanggal 1 Nopember 2019 dan gaji mereka sudah dihentikan;Bahwasaksi tahu pada tahun 2015sudah ada Putusan Tipikor;Bahwa saksi menyatakan selama dalam Penahanan Penggugat masihmenerima gaji;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih menerima
Bahwa Saksi tahu poinpoin dari SK PTDH berdasarkan Putusan Tipikor; Bahwa saksi tahu penggugat ditahan selamal (Satu) tahun tiga bulan; Bahwa Saksi menyatakan SK pemberhentian terhadap Penggugat padabulan Oktober 2019; Bahwa saksi menyatakan pada waktu kasus Penggugat diproses diPengadilan ada kuasa hukumnya.
. 28/Pid.SusTPK/2014/PN Mnk, tanggal 12Februari 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sostelah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu) dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusanpengadilan tipikor
70 — 25
Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015; 2292 2 nnn nn ne nnn nnn nnn nnn nnn nee4. Perpanjangan (ll) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 55 2220 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn en nn neeHal 1 dari Put.No.08/Pid.SusTPK/2016/PT.SMG.5.
;Menimbang, bahwa surat permberitahuan untuk mempelajari berkasperkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor tertanggal 10 Februari 2016yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwadiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umummasih dalam tenggang wakiu dan dilakukan dengan cara serta syaratsyaratsebagaimana
84 — 41
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2013 sampaidengan tanggal 15 Februari 2014;6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal22 Desember 2013;7.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Akta Permintaan Banding, Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 07 Maret 2014 tersebut, permintaanbanding mana
51 — 42
TentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaPadangloang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang,pada wakiu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember2016 atau atau setidaktidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalamtahun 2016, bertempat di Kantor Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau di dalam wilayah KabupatenSidenreng Rappang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor
M.H.PENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.HNip. 196511201989031004Hakim Ketua MajelisT.T.DYance Bombing, S.H. M.H.Panitera PenggantiT.T.DHamsiah ,S.H. M.H.Him. 45 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 46 dari 45 him. Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSHim. 47 dari 45 him. PutNomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING/2011/PT.JPR. tanggal07 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwatersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 10 Mei 2011Nomor : 288/Pid.B/2010/PN.JPR. yang dimintakan banding tersebut
; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di keduatingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2333 K/Pid.Sus/2012tanggal 22 Mei 2013 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaOKTOVIANUS NASADIT, S.Sos., tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura No.02/TIPIKOR.BANDING
Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana danJaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd.
100 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sama sekali tidakmencerminkan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya.2.
Bahwa, Judex Facti yang menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri/TipikorBanda Aceh telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalammenilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangantersebut diambil allh dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh, sehingga putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dikuatkan.Hanya sedikit perbaikan pada hukuman denda.3.
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 2023 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ERNES BETAUBUN, S.E;Tempat lahir : Watdek;Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 08 Nopember 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Pelita Kelurahan Ohoijang WatdekKecamatan Kei Kecil Kabupaten MalukuTenggara ;Agama : Katholik;Pekerjaan : PNS;Terdakwa
pertanggungjawaban demikian jugaperekonomian Negara.Bahwa dalam perkara ini, nilai kerugian Negara sebagaimana yangdidakwakan kepada Terdakwa telah dikembalikan Terdakwa kepada Negaralewat penyetoran kembali kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tual yangdititio di BPDM Tual (bukti terlampir), dengan demikian unsur yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak dapatditemukan dalam perkara ini, dan justru Negara dirugikan dalam proseshukum sampai persidangan perkara ini di Pengadilan Tipikor
Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar S.H., LLMttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;tid.
Terbanding/Terdakwa : SWADI
102 — 52
Tempat Tinggal : Jalan Lintas DuriPekanbaru RT.007/001Desa Semunai Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Semunai periode tahun 2010sampai dengan 2015;Pendidikan : SMP;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.200Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d29 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Hakim Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 11 Agustus2016;Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;.
SUPARMAN
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tahun 2021 Desa Poteran Kecamatan Talango Kab. Sumenep
225 — 155
Bahwa Pada posita no. 16 penggugat menanyakan apakah pasal 3Undangundang Tipikor ancaman Pidananya 5 (lima) tahun seperti yangdinyatakan dalam ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh pasal 23ayat (1) Huruf h Perbup Sumenep nomor 54 tahun 2019, maka sebelumnyaTergugat tegas menjawab iya benar dan diatur dalam ketentuan PerbupSumenep Nomor 54 tahun 2019 pasal 23 ayat 1 huruf h, yang berbunyi : Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum
Bahwa pada posita Nomor 18 Penggugat terlalu sempit menafsir ancamanpidana terhadap pasal 3 Undangundang Tipikor padahal sudah jelasancaman pidananya dalam pasal tersebut adalah alternatif yakni Semurhidup atau paling singkat 1 (satu)tahun dan 20 (dua puluh)tahun, jadijika seseorang terbukti melakukan atau melanggar pasal 3 UU Tipikor,maka bisa saja hakim menjatuhkan (memvonis) hukuman seumur hidup,bisa 1 tahun dan bisa 20 tahun, terbukti dalam putusan majelis PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri