Ditemukan 51522 data
126 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari Permohonan Pemohon/Termohon Kasasi tersebutjelaslah bahwa permohonan tersebut intinya berkenaan mengenaipengalihan kepemilikan saham Pemohon Kasasi dan pengesahanaktaakta Perseroan yang mendasari kepemilikan saham PemohonKasasi yang sahamnya akan dialihkan tersebut;.
No. 2626 K/Pdt/20121616aktaakta Perseroan yang mendasari kepemilikan saham PemohonKasasi yang sahamnya akan dialinkan tersebut;e. Bahwa permohonan Termohon Kasasi /Pemohon Penetapansebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak diatur dalamperaturan perundangundangan atau dengan kata lain tidak adaperaturan perundangundangan yang mengatur Permohonan danPenetapan a quo;f. Oleh karena itu) Pengadilan Negeri Semarang Cq.
without disputes ordifferences with another party);Tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentangpenyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupunpenyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain ataupihak ketiga;3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagailawan, tetapi bersifat exparte;Bahwa permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon Penetapan/Termohon Kasasi pada intinya adalah berkenaan mengenaipengalinan kepemilikan saham Pemohon Kasasi dan pengesahanaktaakta Perseroan yang mendasari
50 — 32
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 16Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
13 — 13
., tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXXKXKXXKKXXKKXXKKXKXKKXXKXKXXKXXXXXX, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah
ABDUL HAMID SINA GULA
41 — 13
dalam register Nomor292/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 24November 2020 Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir, makaHakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari
VINKA NANDA
Tergugat:
1.SUTRISNO
2.SUPARMI
Turut Tergugat:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
23 — 3
./2021/PN Gpryang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun hal hal yang mendasari materi gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat bernama VINKA NANDA Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 22September 2000Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pelajarberalamat di Dsn Panggungsari RT 015 RW 004 Desa Kebonrejo KecamatanKepung Kabupaten Kediri.Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 55/Pat.G./2021/PN Gpr2.
43 — 20
PutusanNomor : 45K/PM.III19/AD/III/2011, tanggal 9 Juni 2011dengan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan telah memperoleh Akte Putusan Telah MemperolehKekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/45K/PM.III19/AD/V1I/2011, tanggal 17 juni 2011, dan atas putusan tersebutTerdakwa telah menjalani seluruh pidananya di MasmilMakassar dan dinyatakan bebas pada tanggal 28 September2012, dengan demikian berarti belum lewat 5 (lima) tahunTerdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi lagi.Bahwa dengan mendasari
Banding berpendapat bahwaTerdakwa sebagai seorang prajurit yang mempunyai sifatdan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkanrendahnya disiplin dan ketidaktaatan pada aturan hukumyang ada dengan melakukan tindak pidana yang berulangulang kali, oleh karena itu keberadaan Terdakwa tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga10MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatTerdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinasmiliter.Bahwa dengan mendasari
97 — 13
PutusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/PN/1977, tanggal 12 Oktober 1977tersebut diatas;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan pelaksanaan eksekusidengan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 01 Juni2016 tersebut dengan mendasari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 09 Juli 1996 jo. Putusan Pengadilan TinggiPalu No. 81/Pdt/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997 jo.
Derden Verzet) pihak ketiga ini dan berkenan pulamenjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menyatakan tidak akurat permohonan eksekusi Terlawan tanggal28 September 2015 baik data namanama orang/pihak yang menempatilokasi maupun luas/ukuran objek tanah yang dimohonkan eksekusi;Menyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) permohonaneksekusi Terlawan tanggal 28 September 2015 yang mendasari
12 — 2
Wonosari Kabupaten Bondowoso padatanggal 15 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/18/VIII/201415 Agustus 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Bdw.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun
71 — 32
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/28/AD/K/02/
24 — 15
No 33/Pat/2016/PT SMGMenimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :DALAM EKSEPSIDASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS1Bahwa PENGGUGAT dalam gugatanya pada posita ataufundamentum petendi tidak mendasarkan pada dasar hukum( recht grond ) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatandari penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhisyarat formil ;.
sebagaiPenggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik terhadapPenggugat dalam Konpensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, yangmaksud dan tujuannya adalah seperti diuraikan diatas;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti secara cermat putusan Pengadiln tingkat pertama makaPengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya, oleh karenadalam pertimbangapertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang mendasari
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuluntuk seluruhnya;Dan selain alasan tersebut di atas tegoran (aanmaning) tersebutdialamatkan pada alamat Pelawan Il;Bahwa jelas harusnya Para Terlawan tahu benar tempat dan kedudukanhukum Pelawan I, karena tempat dan kedudukan hukum adalah merupakankepastian hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum dan dalam hal inidalam pengeluaran keuangan pertanggung jawaban adalah sangat berbedakarena pemilik sahamnya berbeda orang;Bahwa dengan mendasari
eksepsi Tergugat II sekarang Pelawan Il yangdikabulkan tersebut maka kami menolak untuk melaksanakan putusantersebut di atas karena disisi lain Mahkamah Agung Republik Indonesiamemberi putusan mengabulkan eksepsi Tergugat /Pelawan danmengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian menunjukkan ketidakadanya kepastian hukum;Bahwa dengan mendasari Putusan Peninjauan Kembali Nomor 61PK/Pdt.Sus/2012., tanggal 17 Oktober 2012 junto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 866 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 30 September 2009
65 — 16
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02
19 — 2
Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari
HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Balige Pane
52 — 25
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90
7 — 1
Menurut berita acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT setempat Penggugattidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari
TINTIN PRIATIN binti UMAN SOMANTRI
Tergugat:
PEMERINTAH PUPR SATUAN KERJA WADUK JATIGEDE
28 — 6
juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Syahril
56 — 20
Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer
16 — 5
tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
7 — 8
tahun,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di XXXXXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor 1665/Pdt.G/2020/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari