Ditemukan 9444 data
43 — 10
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapalperikanane Tidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamae Disarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor 02/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 dan dokumen pengadaankapal penangkap ikan 20 GT dan 30 GT = nomor 02/LUKPL.APBN/PPBJ/DISLAKAN/201 2 tangal 14 mei 2012 menyebutkan :e Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusidan nepotisme sarat
89 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bina Jaya Langgam sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Surat Nomor 522.1/PR/XII/2002/1920tanggal 17 Desember 2002, bukan berarti secara serta merta Areal/ LahanKawasan dimaksud mutlak beralin menjadi milik Penggugat/Termohon Kasasiyang hanya mengantongi SKT/SKGR dari Kepala Desa yang sarat RekayasaHalaman 122 dari 135 hal. Put. Nomor 3214 K/Pdt/201520.
Lagi pula Kelompok Tani itu sendirianggotanyapun sangat sarat muatan Fiktif (vide daftar anggota kelompok taniPenggugat). Hasil keterangan dari beberapa warga dan Batin Mudo tokohmasyarakat setempat yang mengatakan bahwa tidak satupun wargamasyarakat setempat memiliki kaplingan kebun sawit di lahan yang mengakuKelompok Tani Mandiri Jaya.
74 — 28
.: membubuhkan tandatangan dalam setiap call memo, dan memberikan accpada memo interen, sebagai dasar persetujuan realisasii PAL;Bahwa tindakan Terdakwa menyetujui pencairan inipun sarat dengan pelanggaranSOP di antaranya :1.2.Tanggal 08 november 2006 terdakwa menyetujui pembelian Dump truk senilaiRp. 147,950,000.00, dimana pembelian Dump truk seharusnya merupakankategori kredit Infestasi/ modal, namun terdakwa menyetujuiu penyimpanganpenggunaan kredit dari KMK (kredit modal kerja) ke Kredit infestasi
62 — 7
Brebes dengan sarat menyediakan uang sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan saksi memberikan uang mukasebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengan cara transfer dan padatanggal 3 Januari 2016 saksi juga transfer ke rekening milik Sdr.
Terbanding/Penggugat : Ani Farida
84 — 42
Oleh karena itu gugatanPenggugat sarat dengan unsur penipuan dan keterangan palsu.Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal tidak berdomisili dialamat surat gugatan yang dimaksud.
223 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini akansangat berpengaruh positif terhadap citra Indonesia sehinggadiharapkan dapat memantapkan kepercayaan masyarakatinternasional terhadap Indonesia;Sayangnya kesungguhkan upaya Indonesia tersebut,dimentahkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis yangdidalamnya sarat akan ketentuanketentuan yang sifatnya sangatHalaman 15 dari 68 halaman.
139 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Notaris/PPAT (Tergugat Il) tersebut nyatanyata merupakanproduk Akta Jual Beli (AJB) yang sarat dengan cacat hukum sehubunganAkta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal 16 November 2001 telahmemuat atau mengandung pelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang antara lain:6.1. Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 277/2001 tertanggal16 November 2001 yaitu Temmy (Tergugat !)
181 — 50
Bahwa perhitungan sebagaimana dikalkulasi dengan seenaknya olehPenggugat adalah tidak berdasar, dan merupakan indikasi jelas merupakantindakan mengeksploitasi pihak perusahaan/ Tergugat untuk mengakomodirtradisi kerja buruk Penggugat, berdasarkan curhatan imajiner gugatannyayang sarat akan fakta manipulatif.b.
Erlina Sari Harahap
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kampar c q Kepala Kepolisian Sektor Tapung Hulu
256 — 174
tidak profesional menangani LaporanPolisi LP/80/IV/2019/RIAU/RES KPR/Sek Tapung Hulu, tertanggal 30 April2019, sehingga mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yakniadanya hubungan keperdataan antara Pelapor dengan PEMOHONtentang hutang piutang yang merupakan ranah keperdataan sebagaimanapasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pinjam meminjamadalah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihakyang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang habis karenapemakaian, dengan sarat
23 — 13
Alam Indah Blok RT 26 No.03 KelurahanSempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara,terdiri dari 2 (dua) buahsertifikat atas nama Ervina (tergugat rekonpensi) dan Khairu Subhan(penggugat rekonpensi) bahwa tanah dan banguan yang terletak di Perum Pondok Alam IndahBlok RT 26 No.03 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan SamarindaUtara,sekarang masih diagunkan pada PT.Bank Danamon Tbk. dengansetifikat atas nama Ervina; Bahwa berdasarkan bukti P14 yang tidak dibantah penggugatrekonpensi bukti mana telah memenuhi sarat
209 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 322 PK/Pdt/2015mengalami kerugian sebesar Rp9.757.710.000,00 (sembilanmiliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh riburupiah);Terdakwa Handoko Soelayman selaku pengelola SPBUPT.Pertamina (Persero) dalam permohonan untuk memperolehHGB Nomor 738: Telah memberikan keterangan mengenai data yuridis secaratidak benar, dan; Tidak dilandasi dengan itikad baik, serta; Sarat dengan tipu muslihat;Yang bertujuan untuk mengaburkan keberadaan hak dan asetPT.Pertamina (Persero) sebagai
173 — 15
(Vide : Surat Bukti P & P Il 10);Halaman 4 dari 50 putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PN.BdgBahwa keberadaan Akta Jual Beli (AJB) No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember2001 yang di buat dan ditandatangani dihadapan MASRI HUSEN, SH selakuNotaris / PPAT (Tergugat II) tersebut nyatanyata merupakan produk Akta JualBeli (AJB) yang sarat dengan cacad hukum sehubungan Akta Jual Beli (AJB)No. 277 / 2001 tertanggal 16 Nopember 2001 telah memuat atau mengandungpelanggaranpelanggaran atau kekeliruankekeliruan yang
130 — 44
sengaja tuntutan untuk perkara ini ke Polda Jawa Baratyang ternyata perkara tersebut dihentikan akibat dari terbuktinya perbuatanTergugat Rekonvensi yang sengaja memalsukan bukti.Hal. 12 dari 45 hal.Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensimenderita kerugian antara lain hilangnya peluang bisnis dan usaha yangsedang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi serta biaya transportasi danakomodasi yang dikeluarkan oteh Penggugat Rekonvensi untuk menjalaniproses penyidikan di Polda Jawa Sarat
126 — 35
Biasanya untuk menghimpun dana terlebih dahulu daripara pembeii;Bahwa Para pihak yang terlibat jual bell harus konsisten dalammemenuhi kewajibannya terhadap isi perjanjian yang telah disepakatisebelumnyaBahwa apabila ada perubahan isi kesepakatan atau perjanjian tersebutharuslah dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yangmembuatnyaBahwa mengenai sarat sahnya perjanjian adalah :a. Adanya kesepakatan dari pihak yang membuatnya dalam arti tidak adapaksaan ataupun tipu daya didalamnyab.
113 — 17
Berdasar keadaan itu, adalah amat beralasankiranya jika suratsurat TERGUGAT dimaksud dikualifikasi sebagai surat yang sifatnyamengadaada, karena itu pula patut "ditengarai" sarat dengan modusmodus tertentu (tendensius);Bahwa namunpun demikian keadaanya, karena PENGGUGAT atas dasar itikad baikuntuk menyelesaikan kewaiiban melaksanakan '"Pekerjaan Konstruksi"pembangunan PLA Kota Palu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, yang dalamkelancaran pelaksanaannya senantiasa diperlukan terpeliharanya hubungan
84 — 12
sejarah/cerita mengenai kronologis keberadaan hak adalahuntuk memahamkan setiap orang yang membaca tuntutan Penggugat,sehingga kebenaran materiil dan formil terpenuhi dan keadilan tercapaidengan tepat;Bahwa Tergugat memberanikan diri menceritakan masa lalu tersebut karenaseperti itulah fakta yang dialami Tergugat selama menikah denganPenggugat, dimana Tergugat harus menahan tangis setiap hari melihatsikap Penggugat yang tidak memperhatikan keluarga dan mencari/mempunyai gaya hidup yang tidak sehat (Sarat
83 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 April 2008,Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.TNG tersebut, yang selanjutnya tanpa dasarhukum yang dapat dipertanggungjawabkan mengadili sendiri denganmenyatakan gugatan Pemohon Kasasi semula Terbanding /Penggugattidak dapat diterima ;Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Pengadilan Tinggi Banten yangmemeriksa perkara ini, Subyektifitas Pengadilan Tinggi Banten tersebut bagikami menjadi contoh konkrit dan menunjukkan bagaimana kondisi peradilankita pada umumnya sarat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
113 — 44
penyalahgunaanwewenang dan lebih jauh lagi tidak sematamatabertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;(Videpasal 14 Ayat 1 Perkap 12 Tahun 2009 TentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana); Bahwa ternadinya hubungan antara Tersangka denganpolisi penangkap yang dijadikan sebagai saksi penyidikyang saling bertolak belakang dimana keterangankesaksian ke dua orang saksi penangkap a quo di mukapersidangan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa selakuPembanding sarat
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
237 — 371
.26/G/2021/PTUN.JPRfaktanya sampai dengan saat ini ABDUH AHMAD, S.Sos, tidak pernahdiberhentikan oleh Pemerintah Kota Sorong sebagai Aparatur SipilNegara (ASN), namun ABDUH AHMAD, S.Sos tetap menjabat sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024, sehinggta telah jelasbahwa ABDUH AHMAD, S.Sos, telah menduduki 2 (dua) jabatansekaligus, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagaiAnggota DPRD Kota Sorong periode 20192024; Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan (obyek sengketa)yang sarat
135 — 45
Ketabangkali untuk melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan tanah industri;Bahwa itu) jawaban dari BPN kaitan dengan surat ini agar tidakdibebani;Bahwa kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadi ketika initiidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian dari jawaban ini;Bahwa tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah boleh diperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian; Bahwa ada 4 sertifikat HGB yang diperpanjang
Kalau dalam pengertian kami dari surat ini, syarat disitu kan ada 2 jadiketika ini tidak membebankan sarat apapun ya berarti sarat 1 dan 2 itu menjadi bagian darijawaban ini. Tidak ada penegasan tentang syarat pembayaran 4,5% yang ada adalah bolehdiperpanjang dan masalah keuangan dibayar kemudian. Ada 4 sertifikat HGB yangdiperpanjang oleh BPN, semuanya belum pernah dibayar tapi dikembalikan lagi oleh PT. Sier,dikembalikan karena pada waktu itu yang bersangkutan tidak mau tandatangan PPTI.