: Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Padi Tengah I / d 866 RT.05 RW.03,Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk KotaSemarang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta / Pelaksana proyek pabrik es padaSatwiga Mustika Naga ;Pendidikan : STM; Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai saat ini denganjenis penahanan ; 1.imlPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 Nomor Print : 10a / 0.5.28 / Ft.1 /03 / 2013 sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2013,Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ; Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2013 Nomor :26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengantanggal 16 Juni 2013 ; Perpanjangan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana KorupsiTingkat ...Tingkat Banding tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 51 / PN.K / Pen.Pid.Sus /2013 / PT.Sby sejak tanggal 17 Juni

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyaipengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidakmengulangi lagi perbuatannya ;Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Janthodalam perkara aquo, yang dalam pertimbangannya menyetujui danmengambil alin pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jantho Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth, tanggal

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho pada putusan perkara a quoyang dikuatkan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan telahkeliru menerapkan hukum pada penerapan Pasal 378 KUHP, karenamenurut doktrin hukum bahwa penerapan Pasal 378 KUHP ini dititikberatkan pada perbuatan melawan hukumnya, di mana perbuatan disiniadalah bentuk perbuatan yang bersifat aktif yang melanggar peraturanperundangundangan, bukan bentuk perbuatan yang bertentangan denganhak dan kewajiban yang timbul dari

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa danmengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT AMB tanggal 28Desember 2021 tentang Hari Sidang;3.

Negeri Ambon Nomor 20/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 30November 2021 yang dimohonkan banding tersebut perlu dibatalkan, danHalaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PT.AMBkemudian membebaskan Terdakwa FRANS YULIANUS PELAMONIA, S.T. daridakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan PenasihatHukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada TingkatBanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Ambon telah mempertimbangkan pembuktian unsurunsur pasal yangdidakwakan dalam dakwaan primair secara tepat dan benar, sehingga olehkarenanya Majelis Hakim Tipikor pada Tingkat Banding mengambil alihpertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri, dan menolak keberatanyang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat Banding sependapat denganMajelis Hakim Pengadilan

perkara ini;Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalampenangkapan dan penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akanmelarikan diri, dan pada saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan diRumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas Il A Ambon, maka Terdakwa perlu tetapditahan.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 24 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut; M E N G A D I L I S E N D I R I :1.

Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidanapada pokoknya mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata dalam putusan judex facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri:Bahwa salah satu unsur pokok (bestande/) yang harus dipenuhi dandibuktikan untuk menerapkan Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnyadisebut UndangUndang Tipikor

No. 1 PK/Pid.Sus/2019yang berstatus sebagai panitera pengganti dan dalam hal ini berperansebagai perantara, tidak relevan untuk menyatakan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana telan melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, karena Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan memutusperkara, sedangkan pejabat yang dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor adalah pejabat yang mempunyai kewenangan(otoritas) dan karena

,SH.MH.PANITERA PENGGANTI,Dto.M.HusinUntuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 40 /PID/2018/PT.BNA

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April2014;9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengantanggal 25 Juni 2014;10.Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Amron Sodik, S.H. dan Suyadi, S.H. masingmasingHakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 47/Pen.Pdt/2017/PT.BNAtanggal 6 Juli 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukaHalaman 28 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNAuntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H.

Rp. 5.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Biaya proses ......... Rp.139.000, Panitera.Jumlah ................. Rp.150.000,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Halaman 29 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor pada PN Mamuju hanya mendasarkan padaasumsi belaka dengan dengan pertimbangan putusan tidakmendasari keterangan saksi dan Hasil Investigsi BPkP.Bahwa tidak ada putusan yang berangkat dari suatu Asumsisemata, tetapi berdasarkan Alat Bukti dan minimal 2 AlatBukti seperti yang digariskan dalam KHAP dan keyakinanhakim sesSuai dengan teori Pembuktian, seluruh unsuretelah diuraikan secara detail dan tersurat didalam AlatBukti sehingga

tidak ada argument lagi yang dapatmembatahkan putusan majelis hakim tipikor atas perkaraini.

Pepanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke1, sejak tanggal 24 Agustus 2011Sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPengadilan Tinggi Bandung ke Il, sejak tanggal 23 September2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama :1.

Unsur Secara melawan hukumMenimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi (selanjutnya guna mempersingkat disebut dengan UU TIPIKOR )yang dimaksud dengan pengertian secara melawan hukum(wederrechtelijke) adalah dalam pengertian formil maupun materil, halmana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum UU TIPIKOR tersebut,kemudian penjelasan pasal 2 ayat (I) nya sendiri menyatakan bahwayang

sampai dengna penarikan uang hasil ganti rugi terakhir yaitutanggal 14 September 2009 namun ada hubungannya sedemikianrupa ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi secarasah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 dalam SuratDakwaan menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2Ayat (1) UU TIPIKOR

uangpengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihiancaman pidana maksimal dari pidana pokoknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hokum yangterungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa TerdakwaIday Hudaya bin Enju Wirapraja secara pribadi mendapat keuntunganfinansiil sebesar Rp. 83.000.000, (Delapan puluh tiga juta rupiah).162Dengan demikian adalah sepatutnya Terdakwa Iday Hudaya bin EnjuWirapraja dijatuhi pula hukuman tambahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 UU TIPIKOR

;/Menimbang ; 148 Menimbang, bahwa dengan demikian unsureunsur pasal dalamdakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR jo.

No. 1671 K/PID.SUS/2013Dikembalikan kepada Terdakwa ;e Agar menghukum Terdakwa SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF membayarbiaya perkara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL. tanggal 10 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :281Menyatakan Terdakwa Sri Yuniarti binti Effendi Arif tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu No. 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL. tanggal 19 Juni 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :3210111213Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April 2013.

Adityamulya Mitra Sejajar yang diserahkankepada Kejaksaan Negeri Mukomuko ;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Mukomuko ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhjuta rupiah) ;Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mukomuko mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu tersebut ;36Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

No. 2555 K/PID.SUS/2016Tingkat Banding halaman 99 sampai halaman 100 dari 106 halaman(hanya 2 halaman), sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan atau menimbulkankerugian negara/daerah , Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksiternyata saksisaksi tidak ada yang secara tegas dan spesifikmenyatakan

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapatadalah hak setiap anggota DPRD tersebut termasuk pimpinan untuksetuju atau tidak setuju terhadap Rancangan APBD Tersebut dan tidakada kewajiban hukum dari Terdakwa . YOHANNES ELUAY,S.H. sebagaiKetua DPRD dan Terdakwa II. Drs. GIDION DODOP, MM. sebagai WakilKetua Il DPRD Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan keberatanatau menolak atas usulan besaran Anggaran Sekretariat DPRDtersebut pada saat sidang paripurna Penetapan APBD dansedangkan Terdakwa Ill.

No. 2555 K/PID.SUS/2016dikeluarkan berdasarkan APBD difinitif yang sah adalah sah, apalagiAPBD tersebut tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu menurut hematPengadilan Tipikor Tingkat Banding segala tindakan untuk melaksanakanPeraturan Daerah tersebut tidak dapat dipidana.Menimbang, bahwa hal yang sangat penting dalam pembuktian unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalahperbuatan tersebut sudah pasti dan harus dilakukan dengan sengajamencari keuntungan yang menimbulkan

,Sos,M.Siselaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura periode Oktober 2011sampai Desember 2011 (diputus bebas oleh pengadilan Tipikor pada PNJayapura dan sementara dalam proses kasasi) yang baru menggantikanHal. 146 dari 173 hal. Put.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura) tidakterbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidakterbukti Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, lagi pula tidak ternyata Judex Facti telah melampauiwewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang dan/atausalah dalam cara mengadili perkara;2.

S.H.M.HPANITERA PENGGANTId.t.oNurul Bariah,.S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.MHNip.19620616 198503 1006. Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 85/PID/2017/PT Bnas

ROHAEDIuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG. tanggal 4September 2017 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:' Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut;' Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut mengenalkualifikasi

Penunjukan Plh Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 21 Desember 2018 Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM538/R.4.10/Euh.2/07/2018Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PertamaBahwa ia terdakwa MUH.

Bahwa karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadiliTerdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukungoleh alasan pengurangan / peringanan pidana yang relevan secarayuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakimagar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan TinggiAmbon dan mempertahankan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon tidak dapat dibenarkan sehinggadinyatakan ditolak.d.

Panitera Muda Tipikor,Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKSH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19652011 198903 1 004Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor

.,5024 Persil 140 milik Terdakwa Moch Fauzi;

.,5024 Persil140 milik Terdakwa Moch Fauzi;> T17.1 Copy Surat Penetapan Nomor405/Pen.Pid/2020/PN.Sby;> T17.2 : Copy Surat WA dan Penyidik Pak Agus Tipikor kepadaPak Hendro;> T18 : Copy artikel berita POS, KUPANG.COM/ISTIMEWA,NEWS.Skandal Korupsi di Bank NTT cabang Surabaya, KejatiNTT Borgol Stefanus Sulaiman, senin 29 Juni 2020, 07 : 37;> T19 : Copy Pengurusan Balai Besar Penyampaian Laporan Hasilkunjungan ranah Surabaya, 30 November 2018;> T20 : Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1984No.39K

mewakiliAhli waris pemilik objek tanah yang dijual beli sejumlahRp.700.000000;T10 : Surat Penetapan Pengadilan;T11 : Daftar Barang Bukti;T12 : Undangan Gelar Perkara;T13 : Penundaan Gelar Perkara;T14 : Chat Penyidik ke Penasehat Hukum Terdakwa MochFauzi;T15 : Surat Dakwan Jaksa Penuntut tanggal 19 Agustus 2020;T16 : Foto Penyerahan 70 (tujuh puluh) Petok D No.,5024Persil 140 milik Terdakwa Moch Fauzi;T17.1 ; Copy Surat Penetapan Nomor405/Pen.Pid/2020/PN.Sby;T17.2 : Copy Surat WA dan Penyidik Pak Agus Tipikor