Panitera Muda Pidsus Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa maupun kuasanya.HAKIMHAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. RUSTAM IDRIS, SH. MARYANA, SH.MH.PANITERA PENGGANTI,HARSONO, SH.MH.Halaman 11 dari 11 halaman,Putusan perkara Pidana Nomor : 501/PID/2016/PTMDN.

Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp. 136.000,Pengiriman, dllJumlah : Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah )PENGESAHAN :Salinan dinas sesuai dengan aslinyaPengadilan Tinggi MakassarpaniteraPih Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip.19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman perkara Nomor : 95/PDT/2018/PT.MKS

: CilalangUmur/tgl.lahir : 38 Tahun/05 April 1973Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal : Kel.Cilalang Kec.Kamanre Kab.LuwuAgama : Islam.Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan oleh :Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara :e Sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2012s/d 29 pril 2012 ;Penuntut Umume Dalam Tahanan Kota Sejak tangggal 27 April 2012 s/d 16 Mei 2012;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Makasare Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Sejak tanggal 16 Juli 2012 s/dtanggal 14Agustus 2012 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakasar sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum:SYAHRIR, SH.

Penjatuhan hukuman pidana (straafmat):Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwaIRWAN IDRIS,ST.Bin IDRIS telah memutus dengan amar putusannyamenyatakan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001dan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta dibebanikewajiban membayar uang perkara sebesar Rp 5.000,Bahwa terhadap

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal11 Pebruari 2014 ;5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkno :2/PID.SUS/ 2014/PN.KPG sejaktanggal 17 Januari 2014 sampaidengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014;7.

Umum,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengantanggal 1 Desember 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri,dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengantanggal 31 Desember 2018 ;Penuntut Umum, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 Januari2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019, diperpanjang oleh KetuaPengadilan Negeri, dilakukan penahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Pebruari2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal21 Maret 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanHalaman 1 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN SbyNegeri Surabaya, dilakukan Penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Maret 2019sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dilakukanPenahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal19 Juni 2019 ;Terdakwa didampingi

dipersidanganyang menyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh PenuntutUmum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pbembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan.Unsur ke1: setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah NATALIA CHRISTIANA, SH.

Hamdan,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaHalaman 127 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sbydengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Malangdan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.1. Kusdarwanto, SH., SE., MH. Wayan Sosiawan, SH., MH.Ttd.2. Dr. Agus Yunianto, SH., MH.Panitera Pengganti,Ttd.Moh.

Hal tersebut didukung dengan adanyapertimbangan Hakim Anggota IIl dan IV (Hakim Adhoc) dalampertimbangan putusan (dissenting opinion) yang menyatakan:Adanya lima putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yakni 2Putusan Tipikor dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d.2014.

Judex Facti telah menjadikan 5 (lima) putusan yang berkekuatanhukum tetap yakni 2 (dua) Putusan Tipikor dari Pengadilan TipikorSurabaya dan 3 (tiga) Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya sebagai alasan untuk mengesampingkan peran Terdakwaterkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 sampai dengan2014;Bahwa Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota dan Hakim Anggota Il,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan

dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dan 3 Putusan Praperadilan dari Pengadilan NegeriSurabaya, tidaklah dapat dijadikan untuk mengesampingkan peranTerdakwa terkait pengelolaan dana hibah Kadin Jatim 2011 s.d. 2014.e Adanya dua putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama DiarKusuma Putra dan Nelson Sembiring justru mempertegas pembuktianadanya penyalahgunaan dana hibah, di antaranya sebagai akibatkelalaian Terdakwa dalam mengelola dana hibah hanyamempercayakan kepada kedua orang

Nelson, diPengadilan Tipikor telah dinyatakan Sdr. Diar dan Sdr. Nelson bersalahatas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi, dan PengadilanTipikor dalam putusan perkara tersebut tidak pernah menunjuk Terdakwasebagai pembuat / pelaku atau pihak yang turut serta dalam mengeloladana hibah sehingga dibebani tanggung jawab atas terjadinya kerugiankeuangan negara / daerah.

Nelsonyang sudah diputus Pengadilan Tipikor tidak pernah menyebutkannama Terdakwa sebagai pihak yang terkait atau turut serta atausendirisendiri atau bersamasama dengan Sdr. Diar dan Sdr. Nelsonmelakukan tindak pidana penyimpangan dana hibah;Sepanjang pemeriksaan persidangan perkara Sdr.

Belanak Raya nomor 25 ARawamangun Jakarta Timur ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS Kementerian Kesehatan (MantanStaf Ahli Menkes bidang PeningkatanKapasitas Kelembagaan danDesentralisasl) ;Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negarara (RUTAN) oleh :1.2.Penuntut Umum sejak 4 Oktober 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak 19 Oktober 2016 sampai dengan 17 November 2016 ;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 16Januari 2017 ;. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untukperpanjangan penahanan tahap pertama sejak tanggal 17 Januari 2017sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;. Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta untukperpanjangan penahanan tahap kedua sejak tanggal 16 Februari 2017sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ;.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 8 Mei 2017 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 9 Mei 2017 ;6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal9 Mei 2017 yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri JakartaPusat pada tanggal 9 Mei 2017 ;7. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor : 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umumtertanggal 12 Mei 2017;8.

Faktafakta hukumdalam persidangan tingkat pertama yang patut dan penting untukdipertimbangkan oleh Majelis Judex Facti tingkat Banding yang dapatmembuktikan bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quobukanlah murni kesalahan dari Terbanding seorang dan tujuan daridilaksanakannya pengadaan alat kesehatan tahun 2006 tidak menyalahi hukum.Penerapan Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan vonis penjara 3 (tiga) tahun 6bulan telah mencerminkan suatu keadilan bagi Terbanding.Menimbang, bahwa atas

/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa padatanggal 08 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

tanahyang lainnya bermasalah mempunyai kedudukan sebagai orang perorangansebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor.

Berhubung karena tidak adahasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh badan pemeriksaan keuangan yang mempunyai legalitas dan otoritaskewenangan maka Ketua Majelis akan memperhitungkan kerugian pemiliklahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa SAPLI; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo.

PERMA tentangUang Pengganti secara tegas menentukan bahwa pidana uang penggantidijatunkan terhadap Terdakwa yang memperoleh harta kekayaan dari tindakpidana korupsi; Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh hartakekayaan dari tindak pidana korupsi sehingga harus dirampas dandikembalikan kepada negara; Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1) huruf UU Tipikor, Terdakwa tidak dapat

dan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini, sesuaidengan fakta hukum secabagaimana telah diuraikan di atas adalah unsuredengan menyalahgunakan kekuasaannya, karena unsur tersebut yangdigunakan oleh Terdakwa sebagai alat (instrument) didalam melakukan deliksebagaaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.Menimbang, bahwa mengenai' pengertian dari unsur denganmenyalahgunakan kekuasaannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf eHalaman 76dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgUU TIPIKOR

Dengan demikian, atas dasar doktrin ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang ataukekuasaan sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum, namun setiapperbuatan melawan hukum belum tentu merupakan perbuatan penyalahgunaankekuasaan atau wewenang.ts Menimbang, bahwa mengenai pengertian kata memaksa seseorangmengingat UndangUndang TIPIKOR tidak memberikan penjelasan tentangpengertian unsure tersebut, maka untuk mengartikan unsur tersebut Majelissependapat dengan

Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuaidengan kehendaknya.Didalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyek perbuatan memaksatersebut bukan fisiknya, tetapi kKehendaknya (psychisnya), yaitu adanya rasa takut,perasaan tidak enak, dan lainnya.

Sesearang", dalam Pasal 12 e UU Tipikor, yang menjadiobyek perbuatanmemaksa tersebut bukan fsiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya).Didalamperbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arahyang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangandengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namunharusdipenuhinya.

(Adami Chazawi,Ibid. halaman 242)Bahwa dalam doktrin yang lainmengatakan bahwa yang dimaksud denganmemaksa seseorang dalam pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatanyang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasatakut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendangmaupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidakakan disusulkan naik pangkatnya (R.

PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG PUTUSANNomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.1 Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa : Nama Lengkap : Drs. R. HIDAYAT MAKBUL, M.Si bin Alm. M.

Perpanjangan Penahanan Wakil KetuaPengadilan Negeri Tipikor Bandung sejaktanggal 18 September 2013 s.d 17 Oktober2013, jenis Penahanan Rutan ;4. Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 19 September 2013 s.d tanggal18 Oktober 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan TipikorBandung sejak tanggal 19 Oktober 2013 s.dtanggal 17 Desember 2013 ;6.

Perpanjangan Penahanan ke. dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 18 Desember 2013 s.d 16Januari 2014, jenis Penahanan Rutan ; Ts Perpanjangan Penahanan ke. 2 dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 17 Januari 2014 s.d 15 Februari2013, jenis Penahanan Rutan ; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KARNAEN, SH.MH& YOSEPH LUTURYALI, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan DidiPrawirakusuma No.13.B.Kabupaten CianjurJawaBarat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.438/KP/SK/X/2013 dan No.439/KP/SK/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kls.1 Bandung tanggal 19 September 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ; Telah membaca Surat

Nomor : 293/KP/X/2013 tersebut, serta tanggapan/pendapatPenuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 tersebut, Majelis Hakim akan menentukansikap dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Oktober 2013, yang amarnyasebagai berikut :MENGADILI:e Menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung berwenang untuk mengadili tindakpidana korupsi ;e Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;e Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.PDS04/CINJ/08/2013, tanggal 29

Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel) ;Bahwa Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebihjelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan ;Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudangundangan,namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganHal 6 dari 26 hal Putusan perkara Perdata No. 78/PDT/2020/PT MKS.10.Ad.12.rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKNegeri Sukamara yang sudah tentu dan pasti akan segera ditindaklanjuti dengan penangkapan/penahanan dan didudukan sebagaiTerdakwa di Persidangan Pengadilan Tipikor Palangka Raya (Videkliping Koran terlampir);4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidakmengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalamrangka pembangunan nasional.

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKmeringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikanoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara (Pasal 65 KUHAP).Bahwa LHAI (objek sengketa a quo) hanya berupa laporan yangberisi informasiinformasi saja dan tidak bersifat final hasil dariproses Audit Investigatif (Al), karena informasi tersebut masihmemerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalahPenyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR termasuk Auditan(Pihak yang menjadi objek audit).Bahwa apabila sudah memasuki

Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka olehPenyidik dalam kasus Tipikor Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasKegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari DanaTugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 padatanggal 1 April 2015.Hal. 117 dari 202 hal.

Sehinggapenanganan perkara tipikor tersebut justru sangat terkaitdengan kepentingan umum.Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan LHAI (objek sengketaa quo) sudah sesuai dengan AAUPB, sehingga dalil Penggugat padaposita Gugatan huruf E halaman 15 s.d halaman 21 adalah tidakbenar dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.16.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan hurufF halaman 21 + #4xmengenai Permohonan Penggugat untukdikeluarkannya Penetapan

bukanlah merupakan alasanuntuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut.Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka danmenjadi Terdakwa di Persidangan Tipikor merupakan kewenangansepenuhnya dari aparat penegak hukum (Penyidik KejaksaanHal. 176 dari 202 hal.

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 314/Pdt.P/2021/PN Dps

PUTUSANNo. 639K/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : AMIRUDIN MAHMUD alias RUDIMAHMUD ;tempat lahir : Dompu ;umur / tanggal lahir : 45 tahun / 1964 ;jenis kelamin : LakiLaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dusun Fupu, Desa Ranggo, Kec.Pajo ,Kab.Dompu ;agama : Islam;pekerjaan : Petani;Terdakwa tidak ditahanan :karena didakwa :Bahwa

Majelis Hakim di Rutan Ternate sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengantanggal 14 April 2016;Pengalihan penahanan Rutan Ternate menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30Maret 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengantanggal 13 Juni 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016

Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan TernateSelatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNo.Reg. 13/SK.Pid.TPK/3/ 2016/PN.Tte, tanggal 21 Maret 2016 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut

;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No :Reg.Perk : PDS04/TERNA/Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakantanggal 20 Maret 2016 di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli

Perk : PDS04/TERNA/ Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa Drs IMRAN YAKUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bersamasama dengan Terpidana ILHAM RAHAYU JUNAIDI, SE(berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 6/Pid.SusTPK/2015/PTTTEtanggal 10 Juli 2015 dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaananggaran BSM Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku UtaraT.A 2010) dalam kedudukannya Selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran BSMTahun 2010 Dinas Pendidikan

Provinsi Maluku Utara pada program kegiatanpenyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas PendidikanProvinsi Maluku Utara Pada Tahun 2010 pada program kegiatan penyediaanbeasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi MalukuUtara Pada Tahun 2010 berdasakan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor : 56 / KPTS / MU / 2010 tanggal 09 Maret 2010 dan terpidana RUSLANABDUL MALIK, A.Md (berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor:6/Pid.SusTPK/2015/PTTTE tanggal 10

Ketua Pengadilan Tipikor Medan dari sejak tanggal 29 September 2017 s/dtanggal 27 Nopember 2017 ;6. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/dtanggal 27 Desember 2017;7. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Desember 2017 s/dtanggal 26 Januari 2018;8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampaidengan tanggal 2 Januari 2018;9.

Putusan No. 1775 K/PID.SUS/2015Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL., tanggal 30 April 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:deMenyatakan Terdakwa ACHMAD YANI, SIP. alias YANI tersebut, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANAKORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif KesatuLebih Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun

15 Juni 2011;Barang bukti nomor 11 dan 12 dikembalikan kepada Terdakwa ACHMADYANI, SIP. alias YANI;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaTinggi Palu Nomor 30/Pid.SusTPK/2014/PT.PAL. tanggal 2 Desember 2014,yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding Terdakwa; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasanPemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa secara tegas menolak serta tidak menerima putusanJudex Facti Tingkat Pertama in casu putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor42/Pid.Sus/Tipikor

Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri PaluNomor06/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLtanggal 24Juli 2014yang amarselengkapnya sebagai berikut :I:1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ABDUL BASIR dan Terdakwa III.

Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Ill tidak mendukung programpemerintah dalam pemberantasan korupsi ; Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Illtelah mengakibatkan kerugiankeuangan Negaradengan jumlah yang cukup besar ;Halhal yang meringankan : Terdakwal dan Terdakwa III bersikap sopan di persidangan ; Terdakwa dan Terdakwa III mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor06/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomori4 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor06/Pid.Sus/Tipikor

Permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukanMemori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2018, dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas PenyerahanMemori banding Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN.Tjk. pada tanggal

suratpemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Juli 2018;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurutcaracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor:5/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Tjk. tanggal 4 Juni 2018, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori bandingdari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh PenuntutUmum mengenai uang kerugian kerugian Negara sejumlah Rp.342.034.617,2yang harus dipertanggungjawabkan

Tipikor/2013/PN.Gtlo ada menyebutkanketerlibatan Adhan Dambea dalam kasus ini (Bukti P3 dan Bukti P4).Bahwa sesuai surat No. Pol : B/345/III/2005/Bareskrim, yang ditujukan kepadaKapolda seIndonesia, perihal Permohonan Perlindungan Saksi/Pelapordisebutkan pada angka 4 huruf :a. Penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan kegiatanpenyelidikan/penyidikan, baik oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK selaludijadikan prioritas utama (didahulukan penanganannya).b.