Ditemukan 20472 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-11-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 851/Pdt.P/2013/PA.Jr Tanggal 25 Nopember 2013 — PEMOHON I
PEMOHON II
9 — 0
9 — 0
NomorKk.15.32.25/Pw.01/267/2013 Tanggal 26 September 2013 tentang pernikahanPemohon tidak terdaftar (P.3);4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor3509110209052880 tanggal 05 Desember 2010 (P.4);Bukti Saksi :1.
Register : 02-02-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 40/Pdt.P/2016/PA.JS Tanggal 31 Maret 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
19 — 3
19 — 3
yangdisediakan itu;4 Membebaskan biaya perkara sesuai hokum;SUBSIDAIR:Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohonpenetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yangisinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa sebagai berikut :A Bukti Surat :1 Buku Nikah Nomor XXXX/267
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — PT MALINDO FEEDMILL Tbk. vs PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1973/B/PK/Pjk/2018UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3480/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
324 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan joLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267
Register : 26-03-2010 — Putus : 12-10-2010 — Upload : 30-03-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 0997/Pdt.G/2010/PA.Sm Tanggal 12 Oktober 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 1
11 — 1
dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyataisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa surat sebagai berikut :1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Nomor : XXXX/25/IX/1984 tanggal 17September 1984 bermeterai cukup, setelah dicocokan dengan aslinya diberi tandaP.l.2 Surat keterangan Kepala Kelurahan Sekaran Nomor : XXXX/267
Putus : 19-11-2018 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1891 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 19 Nopember 2018 — ALAMSA, S.H. Bin BASO SAMSU ALAM
531 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
531 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Desember2017 Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kdi yang dimintakan bandingtersebut;3.
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — PT MALINDO FEEDMILL Tbk vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertanian,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal /7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 22-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
FAHRI UMSOHI
165 — 79
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
FAHRI UMSOHI
165 — 79
Keputusan tentang penyerahan perkara dari PangdamXill/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/267/III/2019 tanggal 20Maret 2019.2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer IIl17 Manado Nomor :TAP/29/PM.III17/AD/IV/2018 tanggal 22 April 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29/PM.III17/AD/IV/2017tanggal 23 April 2018 tentang Hari Sidang.A.
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3687 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
230 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
230 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 07-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2558 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — INDARTI DARMAWAN VS PT. BANK MEGA Tbk, JAKARTA, Cq. PIMPINAN PT.
BANK MEGA CABANG PURWOKERTO DKK
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II, Tergugat III dan TergugatIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit yang dibuat Tergugat pada bulan 18 Oktober 2013 serta Sertifikat Hak Tanggungan tersebutbatal demi hukum;Menyatakan batal demi hukum Surat Risalah Lelang Nomor 256/2017,tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tersebut bataldemi hukum dan penjualan lelang tidak sah;Menyatakan Tergugat Ill tidak dapat mengosongkan 1 (satu) bidangtanah dan bangunan rumah, luas 267
Register : 03-01-2014 — Putus : 10-01-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 04/Pdt.P/2014/PA.WSP Tanggal 10 Januari 2014 — Pemohon
78 — 31
78 — 31
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
Register : 19-04-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 22 Mei 2012 — ROBERT SHERIDAN LEE >< PT. SEJAHTERA CIPTA ABADI
206 — 54
206 — 54
berdasarkan Akta kuasa tertanggal Desember2011, dibuat dinadapan Notaris Lampiran 6.Selanjutnya juga disebut: PIHAK KEDUA.Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersamasama juga disebutPARA PIHAK.Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:a.KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK: Pihak Pertama adalah pengendali dalam PT MSP.PT MSP (dalam hal ini diwakili oleh Pihak Pertama) adalahpemegang Konsesi Pengusahaan Jalan Tol ruas BatangSemarangberdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No.267
/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 sebagaimana yang telahdiubah dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam AktaNo. 11 tanggal 19 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Rina UtamaDjauhari, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, mengenaiAmandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol SemarangBatangNo. 267/PPJT/VIVMn/2006 tanggal 21 Juli 2006 (selanjutnya disebutKonsesi).Pihak Pertama (PT BPS) adalah pemegang 55% saham di PT MSPberdasarkan AJB Saham No. 54 Lihat Lampiran 7 dan AJB SahamNo.
,pelaksanaan, tidak dilakukannya suatu tindakan, kelalaian, pelanggaran,Hal 9 dari Hal 30 Putusan Akta Perdamaian Nomor 316/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pstketidakpatuhan, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT BPSsehubungan dengan pembangunan dan atau evaluasi atas Proyeksebagaimana dimaksud dalam Permen PU No. 6 Tahun 2010, danpelaksanaan PPJT dan/atau Perjanjian BLU dan seluruh kewajiban yangterkait atau yang timbul didalamnyaPPJT adalah Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Batang Semarang No. 267
Putus : 11-03-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1781 B/PK/PJK/2020 Tanggal 11 Maret 2020 —
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1781/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Register : 04-01-2011 — Putus : 01-03-2011 — Upload : 10-12-2011
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 0016/Pdt.G/2011/PA-Bkt Tanggal 1 Maret 2011 —
18 — 10
18 — 10
Jumlah Rp. 267. 000,Bukittinggi, Ol Maret 2011Untuk salinan sesuai asliPaniteraTtdDrs.Warnelis Watman,SH
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2900 B/PK/PJK/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. SABAS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
penafsiran hukum, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 26-05-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 64/Pdt.P/2016/PN Gpr Tanggal 26 Mei 2016 — MAMI
30 — 4
30 — 4
Foto copy Surat Pernyataan Perwalian Nomor 470/267/418.80.10.2016 yangdikeluarkan dari Desa Kedak, diberi tanda P.7;8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/217/418.80.10/.2016 yang dibuatoleh Kepala Desa Kedak, diberi tanda P.8; 9. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. : 2861 , Desa Sukorejo, KecamatanNgasem, Kabupaten Kediri , Tanggal 29 April 2009 , Luas 331 M?
Register : 23-05-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 3333/Pdt.G/2017/PA.Im. Tanggal 19 Juni 2017 — Pemohon vs Termohon
9 — 0
9 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/04/IX/2011 tanggal 06September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanArahan Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinyadan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an. Pemohon bernomor3212170702870001 tanggal 11072012 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.
Register : 10-02-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PA SRAGEN Nomor 0027/Pdt.P/2014/PA.Sr. Tanggal 24 Februari 2014 — pemohon-pemohon
10 — 0
10 — 0
Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Sugiyao Nomor : 267/32/VIII/82, tanggal 10Agustus 1982 ( Bukti P. 24) ;5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Romadoni Dewi Aisah Nomor : 192020.751 Jo 1927 No 564, tanggal 11 Mei 2002 ( Bukti P. 5 ) ;6.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — PT. MALINDO FEEDMILL, TBK VSDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
134 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertaniandan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
Putus : 06-04-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PT PALU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL Tanggal 6 April 2015 — DAVID KHONTORO VS JAKSA
54 — 30
54 — 30
Desember 2012 (rincian penggunaan dana).37. 1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPM-LS tanggal 27 Desember 2012.38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal 27 Desember 2012.39. 1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.40. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.41. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.42. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.43. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.44. 1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CV-FA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.45. 1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061 Account tittle : Pemda Kab.
03SPPLS /2012 tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPMLS tanggal 27 Desember 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan/2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor003526837061 Account tittle : Pemda Kab.
Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2015/PT PAL32324041424344454647484950515253541 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat
/03SPPLS /2012tanggal 27 Desember 2012 (rincian penggunaan dana).1 (satu) lembar rincian PPN dan PPH, SPMLS tanggal 27 Desember 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor 027/268/Bag.Umlepan 2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Peenerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Barang nomor 030/21/Bag.Umlepan /2012 tanggal 28 Desember 2012.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267
/Setkab/2012 tanggal27 Desember 2012.1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 030/267/Setkab/2012 tanggal 27 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012 tanggal26 Desember 2012.1 (satu) lembar Surat lampiran Permohonan Pembayaran nomor 118/CVFA/XII2012tanggal 26 Desember 2012.1 (satu) lembar Mutasi harian (rekening Koran) account nomor : 003526837061Account tittle : Pemda Kab.