Ditemukan 105931 data
10 — 2
ule ule pric awlasJl .Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Hal 14 dari 17 hal.
23 — 11
dalamnya telah hilang dan tujuandari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraianadalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dariketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yangberkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaanjustru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah) yang lain,padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarikmaslahah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalamkaidah figih yang berbunyi:laos ule
ule prio swlisl!
25 — 8
ule ule prio awlaoJl >Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilkemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio majelis hakim memerintahkankepada
15 — 3
ule ule pric swlaodl I>Artinya: Menolak kesusahan (madiarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyahdari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Majelis sebagai berikut:ale (aalb wolall ale gl boo aro ul acy prc rail slyJel polHal 14 dari 17 hal.
27 — 25
Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi MahaMengetahui.dan juga sesuai dengan kaidah fighiyyah yang selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Hakim sebagai berikut:5) swlaoll prio ule ule gloArtinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal di atas, dihubungkandengan ketentuan Pasal ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974
8 — 4
ule ule phic awliod! La(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka)lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja denganpertimbangan untuk menghindari kemudaratan daripada mengambilnyadengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.
50 — 12
Hutang telah PenggugatRekonvensi bayar, dan titipan telah Penggugat Rekonvensi kembalikan.Hal ini tidak mempunyai sangkut paut dengan objek harta bawaanPenggugat Rekonvensi yaitu tanah seluas 777M2 yang terletak di....Kecamatan Ule Kareng.
Ule Kareng Kota Banda Aceh, sebagaimana posita 2 point2.2 dengan batasbatas :e Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat danTergugat;e Sebelah Selatan berbatas dengan rencana jalan/pematangsawah;e Sebelah Timur berbatas dengan pekarangan;e Sebelah Barat berbatas dengan jalan;Merupakan harta bawaan Tergugat yang Tergugat beli dengan uang simpanansebelum menikah dengan Penggugat.
Ule Kareng Kecamatan Ule Kareng Kota BandaAceh dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat danTergugat; Sebelah Timur berbatas dengan Pekarangan; Sebelah Barat berbatas dengan rencana jalan;Objek ini dikuasai oleh Tergugat;2.3. Sebidang tanah seluas 777 M2 berdasarkan Sertifikat HakMilik No. 111 yang terletak di Desa ....
Ule Kareng Kecamatan Ule Kareng Kota BandaAceh, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa tanah tersebut Tergugat belldengan uang bawaan Tergugat sendiri sebelum menikah dengan Penggugat,maka hal ini harus dibuktikan;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi padaangka 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10, Tergugat Konvensi tidakmembantah bahwa hartaharta tersebut adalah harta bersama antaraPenggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi
Ule KarengKecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/ rumah Muntahar Yusuf; Sebelah Timur berbatas dengan rumah M. Yakub; Sebelah Barat berbatas dengan jalan sawah;3. Sebidang tanah seluas 777 M2 berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo. 111 yang terletak di Jalan Sawah Desa .... Ule Kareng KecamatanUle Kareng Kota Banda Aceh dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah M.
TERMOHON
13 — 0
pertengkaran antara Pemohon dan Termohontersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidakada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohontelah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapaisehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karenaitu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian,sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat AlBagarah ayat 227 yang berbunyiall glo Well Igo; ule
12 — 1
PUTUSANNomor 0765/Pdt.G/2014/PA.Ba.BF ule :BISMILLAHIRROHM ANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara permohonan izin ikrar talak antara;Nama Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan SD,bertempat tinggal Kabupaten Banjarnegara, selanjutnyadisebut sebagai "Pemohon";MelawanNama Termohon, umur 23 tahun
17 — 2
dipandang cukup beralasanhukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk mewujudkan suatu kemaslahatan,keadilan dan kepastian hukum, maka tanggal lahir Pemohon yang tertulissalah dalam Kutipan Akta Nikah nomor 200/39/IX/1995, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Pati, tertanggal 19 September1995 tersebut perlu dibetulkan sebagaimana mestinya, dan hal demikiansesuai dengan Kaidah Fighiyyah dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhair,halaman 83 yang berbunyi:drbaddl boeic us Jl ule
6 — 0
Lue ule pric swlasll 1Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencarikemaslahatan;Hal. 9 dari 9 Hal.
8 — 3
keterangan pemohon I dan pemohon II dalam suratpemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan pemohon I danpemohon II di persidangan, dan berdasarkan buktibukti yang diajukan para pemohon,majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan pemohon I denganpemohon II dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat menurut syari'at Islam, dansejalan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syari yang terdapat dalamKitab Ianatut Thalibin Juz TV halaman 254 :0 aby pig aime 5535 l yo ule
13 — 1
:lacs) ule Glo prio rawlaoll 55>Artinya: "menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperolehkemaslahatan",Menimbang bahwa perubahan/pembetulan biodata ayah kakndungPemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi kKeautentikanKutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, ternyatapermohonan Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telah sesuaidengan
31 — 7
dantujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yangbahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendakioleh pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 sudahtidak dapat diwujudkan lagi, sehingga perceraianadalah jalan yang terbaik di antaramereka; oer eeeMenimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jikadibiarkan terus menerus juga akan menimbulkan mudharatyang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebihdidahulukan daripada menarik suatu kemaslahatansebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyiLactl Ul> ule
8 — 0
perkara ini mengenaiperceraian maka untuk menghindarkan terjadinya perceraiankarena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat,Majelis perlu) mendapatkan petunjuk yang jelas mengenaialasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 70 Ayat (1)Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharuiyang kedua kalinya dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009dan perlu) mendengar keterangan saksi saksi dari keluargaatau orang yang terdekat dari para pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi ULE
18 — 11
berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangandua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundangundangan yangdijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar suami istri yang sah;Hal.4 dari 6 Hal Penetapan No. 0126/Pdt.P/2018/PA Rh.Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil /anatut Thalibinjuz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalammempertimbangkan hukum sebagai berikut :Wo alog pig ai>10 Sj dl pol ule
15 — 6
ule Glee 6 rao oa lao! 5Artinya : Menolak kerusakan harus lebih dikedepankan daripadamewujudkan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, majelis berpendapat permohonan pemohon cukupalasan untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkaravolumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yangberlaku, serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1.
16 — 7
dikaruniaiempat orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangandua orang saksi, jika dinubungkan dengan aturan perundangundangan yangdijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakanbahwa Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar suami istri yang sah;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil anatut Thalibinjuz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalammempertimbangkan hukum sebagai berikut :Uo alog pig ai>10 Sj dl pol ule
19 — 9
alasan perceraian yang diajukan olehPenggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan6Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkandalil yang terdapat dalam Hadist Nabi Saw, yang berbunyi :~ Ino V5 jyo YArtinya : Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan salingmembuat kemudharatan;Kaidah Fighiyah yang terdapat dalam kitab Al Asybah WanNazhair yangberbunyi :ule
10 — 6
makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islamsebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan padatanggal 08 Januari 2001 di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, untukditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah figihsebagai pendapat majelis yang menyatakan :Wlasdl wl> ule