Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKIsejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumahTahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT.DKI2.

terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 115/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 13 Maret 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 20 April 2018, diterimaPanitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/PenasihatHukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telahdiberitanukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 8 Mei 2018 yang diterima

Panitera Muda Tipikor PengadilanHal. 55 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT.DKINegeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telahdiberitanukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;11.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 9 September 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:Hal. 35 dari 57 hal. Put.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PT JAP tanggal 14 Januari 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor KejaksaanNegeri Merauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura, Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR yangdimohonkan banding tersebut;MENGADILI

pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PTJAP tanggal 14 Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:13/TIPIKOR

No. 1732 K/Pid.Sus/2015MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PT JAP tanggal 14Januari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 13/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 9September 2014;MENGADILI SENDIRI1.

Panmud Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua:32ttd./. ttd./.Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.ttd./.M.S. Lumme, SH.

peradilan untuk membuktikan sah atautidaknya proses tersebut;Bahwa Sah atau tidaknya penahanan ada syaratnya apabila seseorangdipanggil sebagai saksi lantas lanjut sebagai Tersangka hal itu tidakmemenuhi sebagai proces of law (peradilan yang jujur) dalam proces of lawinformasi sebagai saksi atau Tersangka harus jelas dan pasti untukperlindungan terhadap hak hak Tersangka;Bahwa Layak atau tidaknya tergantung pada syarat telah dipenuhi yaitu suratperintah penahanan, alat bukti yang sah (pasal 2 dan 3 UU Tipikor

syaratobyektif dan subyektif serta ada tembusan penahanan kepada keluargaTersangka;Bahwa melawan hukum intinya yang harus dibuktikan adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan seseorang yang menguntungkan diri sendiri,orang lain atau korporasi;Bahwa unsur kerugian negara sebagai unsur yang penting, untuk itu kerugiannegara harus dihitung untuk menentukan bahwa kerugian negara memangada berapa jumlahnya;Bahwa menurut konstitusi secara tepat yang mekakukan penghitunganadalah BPK, tapi dalam undang undang tipikor

PUTUSANNomor : 7/ PID/ TPK/ 2017 / PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : SAIFUL BAHRI,SE Bin M.DINAR ADAM;Tempat lahir ; Lampung Selatan ;Umur/tanggal lahir 557 57 Tahun/21 Januari 1958;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl Radin Intan Gang Patriot

Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum. telahmengajukan pernyataan banding pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor 34/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti PengadilanTipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui PenasehatHukumnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 21 Februari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

PN.BglPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Agustus2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan IndustrialpadaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman31dari31halamanPutusanNomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Yahya Harahap halaman 422423) ;Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraikan kami diatas, makaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidair mengingat jenis perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) bukan Pidana Umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

YahyaHarahap, halaman 422423);Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraian kami diatas, maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidairitas mengingat jenis perkara ini sebagai tindak pidanaKorupsi (Tipikor) bukan pidana umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

SOCHIBUL KAFI adalah merupakan dakwaan yang tidak jelasatau kabur (Obscur Libel), karena tidak seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini dalam bentuk alternatif melainkan Subsidair, mengingat jenis perkara inisebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), bukan pidana umum;Menimbang .............Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa PenuntutUmum melimpahkan

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengantanggal 26 Januari 2016;Perpanjangan penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampaidengan tanggal 25 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjktanggal 18 November 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 25 November 2019 Akta nomor 15/Pid.SusTpk/2019/PNTjk. permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya

Tanjungkarang gunapemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman olehJaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Tunggul RT.01/RW.04, Ds.Tunggorono,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Agama : IslamPekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Tunggorono ).Terdakwa ditahan :e Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ; e Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/dtanggal 13 Maret 2012 ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal14 Maret 2012 s/d tanggal 12 M e i 2012 ;e Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan AlatPenunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilaiRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNPTahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Tobelo Kabupaten HalmaheraUtara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

No. 1922 K/Pid.Sus/2013Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknyadalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di JalanLandbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

,M.KES;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr.Venny lriani Amaliah.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN SrgHalaman 38 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNtanggal 19 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangmelalui

Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2015/PN Srg padatanggal 24 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangpada tanggal 15 September 2015, memori banding mana telah diberitahukandan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 September

2015;Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten,sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masingmasing tertanggal 09 September 2015;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

PUTUSANNomor : 1194 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : LAZARUS KOPONG BENI aliasKOPONG ;Tempat lahir : Lamalota ;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1979 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT.002, RW.002, Desa Lamalota,Kecamatan Adonara Timur,

Kabupaten Flores Timur ;Agama : Katholik ;Pekerjaan : Kepala Desa Petani/Pekebun ;Terdakwa berada dalam tahanan :Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni2013;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September2013;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan

Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 035/2014/$.018.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;Menimbang, bahwa oleh karena berkas diterima di Panitera Muda PidanaKhusus dan diregister tanggal 07 Agustus 2012 jam 15.00 WIB, MahkamahAgung tidak dapat membuat Penetapan perpanjangan penahanan untuk 30 (tigapuluh) hari + 30 (tiga puluh) hari Il ;yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,Hl.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

Tipikor/2014/PN.Smda. tertanggal 04 Maret 2014 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa;LINTONG TAMPUBOLON,SP. Anak Dari B.TAMPUBOLON ;Menimbang bahwa Terdakwa LINTONG TAMPUBOLON,SP. Anak DariB.TAMPUBOLON oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum register perkara nomor:PDS01/Samar /02/2014, tertanggal 04 Maret 2014, yaitu sebagai berikut:PRIMAIRBahwaterdakwa LINTONG TAMPUBOLON, S.P.

No.4 Tahun 2014 sertaLampirnnya), dimana pemeriksaan harus sesuai dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum, mutatis mutandis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Samarinda telah memeriksa sebagaimanaketentuan tersebut, maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebutsecara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor KalimantanTimur ;Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya ;Hal.41 dari 49 hal. Put.

RANI;7 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH..MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

Foto copy surat pengaduan dugaan pelanggaran tata tertib dan kodeetik DPRD DKI oleh Bapak H.Ahmad Ruslan, SH, Fraksi PKB yang dikirim olehLSM DPP LP21 Tipikor, bukti T22 ;23. Foto copy somasi, teguran pertama dari LBH. LP21 kepada H.AhmadRuslan, SH, bukti T23;24. Foto copy somasi kedua terakhir tanggal 03 Maret 2016, dari LBHLP21 Tipikor kepada H.Ahmad Ruslan, SH. bukti T24 ;25. Foto copy surat kuasa dari Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSKTerdakwa 2oOo oo FBP W NY FRCO N. Nama lengkap : Sufriadi Bin Atyub. Tempat lahir : Beurandeh Paya. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Oktober 1999. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Gampong Cot Patisah Kecamatan SeuneuddonKabupaten Aceh Utara. Agama : Islam.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 12 Desember 2018 Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjukmenjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin Tanggal 14 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

sesuai dengan fotokopi, Surat dari Edy Sukarno,tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat danDibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk;: Fototopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Hibah,tanggal 25 Desember 2019;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal04 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara PengukuranTanah, tanggal 05 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PengadilanNegeri/HI/Tipikor

Noor Gg.Perjuangan, RT.43, RW.03, Kelurahan Kuin Cerucuk, KecamatanBanjarmasin Barat kepada Edy Sukarno (Pemohon) (vide BuktiP.4.3, Bukti T.13);Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJMSurat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020 (vide Bukti P.4.4, BuktiT.13);Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020 (videBukti P.4.5, Bukti T.13);Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas A Nomor: W15.U11227HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: PermohonanSurat Keterangan