1Penyidik Polres Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 15 Agustus2014 s/d tanggal 3 September 2014;Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinangsejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 21 November 2014;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Nopember2014 s/d 20 Januari 2015;Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015;Halaman dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR7 Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 20 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015;8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejaktanggal 9 Maret 2015 s/d 7 April 20159 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2015 s/d6 Juni 201510 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 7 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukkum M.

Akta Pernyatan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal .8 Januari2019 dengan Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SatrioPrayitno, SH.MH. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut UmumKejkasaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinNo.30/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bjm , tanggal 3 Januari 2019., yang manapermintaan banding tersebut telah

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal11 Januari 2019 . yang menerangkan bahwa untuk memberikan kesempatankepada Jaksa Penuntut Umum Kejkasaan Negeri Banjarmasin 11 Januai No.W.15.U1/342/Pid/Tipikor/1/2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa padatanggal 11 Januari 2019 No.

W15.U1/343/Pid/Tipikor/1/2019..Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan SuratDakwaan sebagai berikut :PRIMAIR:Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAL, SP secara bersamasama ataubertindak sendirisendiri Selaku Pelaksana dari PT. KARYA DULUR SAROHAberdasarkan Surat Kuasa No.03/KDSSK/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017dengan saksi H. DEDI SUNARDI, MBA selaku Konsultan Pengawas dan jabatansaksi adalah Direktur CV.

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan AlatPenunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilaiRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNPTahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulanDesember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di RumahSakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Tobelo Kabupaten HalmaheraUtara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

No. 1922 K/Pid.Sus/2013Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah) yang bersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulanAgustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknyadalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di JalanLandbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

,M.KES;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama dr.Venny lriani Amaliah.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN SrgHalaman 38 dari 42 halaman perkara Nomor 3/Pid.SusTPkK/2015/PT.BTNtanggal 19 Agustus 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangmelalui

Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2015/PN Srg padatanggal 24 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa Pada tanggal 26 Agustus 2015;Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serangpada tanggal 15 September 2015, memori banding mana telah diberitahukandan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 September

2015;Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum oleh Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten,sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masingmasing tertanggal 09 September 2015;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebuttelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

PUTUSANNomor : 1194 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : LAZARUS KOPONG BENI aliasKOPONG ;Tempat lahir : Lamalota ;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Mei 1979 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : RT.002, RW.002, Desa Lamalota,Kecamatan Adonara Timur,

Kabupaten Flores Timur ;Agama : Katholik ;Pekerjaan : Kepala Desa Petani/Pekebun ;Terdakwa berada dalam tahanan :Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni2013;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September2013;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan

Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 035/2014/$.018.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2014;Menimbang, bahwa oleh karena berkas diterima di Panitera Muda PidanaKhusus dan diregister tanggal 07 Agustus 2012 jam 15.00 WIB, MahkamahAgung tidak dapat membuat Penetapan perpanjangan penahanan untuk 30 (tigapuluh) hari + 30 (tiga puluh) hari Il ;yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2017, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Mataram tanggal 30 Mei 2017 Nomor 24/SK.Pid.TPK/2017/PN.Mtr;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram tertanggal 10 Oktober 2017, Nomor : 16/ PID.

terdakwa dirasakanmasih kurang tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan sehinggaperlu dirubah dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram di bawah ini;Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di halaman 210 paragraf 3yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atasmaka Majelis Hakim menerapkan azas ultra petita dalam perkara ini denganmenerapkan pasal 18 UU Tipikor

PUTUSANNomor : 04/PIDSUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnn Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayayang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acarapemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : ANDREASSST Tempat lahir : Banjarmasin Umur/tanggal lahir =: 35 Tahun/24 Pebruari 1977; Jenis Kelamin : Lakilaki; Kebangsaan

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Palangka Raya sejak tanggalsejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30Juni 2013;6.

Di Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengantanggal 30 Juli 2013; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi PenasihatHukum, walaupun Majelis telah menawarkan penasehat hukum yang dibiayai olehnegara mengingat pasal 56 KUHAP; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya;

RANI;7 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, ( dua riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari

kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan HakimHakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH..MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

Foto copy surat pengaduan dugaan pelanggaran tata tertib dan kodeetik DPRD DKI oleh Bapak H.Ahmad Ruslan, SH, Fraksi PKB yang dikirim olehLSM DPP LP21 Tipikor, bukti T22 ;23. Foto copy somasi, teguran pertama dari LBH. LP21 kepada H.AhmadRuslan, SH, bukti T23;24. Foto copy somasi kedua terakhir tanggal 03 Maret 2016, dari LBHLP21 Tipikor kepada H.Ahmad Ruslan, SH. bukti T24 ;25. Foto copy surat kuasa dari Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2018/PN LSKTerdakwa 2oOo oo FBP W NY FRCO N. Nama lengkap : Sufriadi Bin Atyub. Tempat lahir : Beurandeh Paya. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Oktober 1999. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Gampong Cot Patisah Kecamatan SeuneuddonKabupaten Aceh Utara. Agama : Islam.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

HukumTerdakwa selaku Terbanding oleh karena tidak ada yang dapat dikontraterhadap memori banding tersebut karena tidak pernah ada memori bandingdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa sekalipun demikian setelah Majelis Hakim Tingkatbanding mepelajari dengan seksama berkas perkara banding khususnyamengenai keterangan para saksi, pendapat ahli, suratsurat dan keteranganTerdakwa serta barang bukti lainnya sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraSidang, dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor

,M.H., Hakimhakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai HakimAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 12 Desember 2018 Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI ditunjukmenjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin Tanggal 14 Januari 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu

sesuai dengan fotokopi, Surat dari Edy Sukarno,tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat danDibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah(Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk;: Fototopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Hibah,tanggal 25 Desember 2019;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal04 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara PengukuranTanah, tanggal 05 Februari 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat PengadilanNegeri/HI/Tipikor

Noor Gg.Perjuangan, RT.43, RW.03, Kelurahan Kuin Cerucuk, KecamatanBanjarmasin Barat kepada Edy Sukarno (Pemohon) (vide BuktiP.4.3, Bukti T.13);Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJMSurat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020 (vide Bukti P.4.4, BuktiT.13);Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020 (videBukti P.4.5, Bukti T.13);Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas A Nomor: W15.U11227HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: PermohonanSurat Keterangan

Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalahHukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkunganPemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 OktoberHalaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.3.

darifotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepadaBupati Bone Bolango Nomor : F.IV.2630/V.125/56 tanggal29 Januari 2019 perihal Tindaklanjut PNS yang MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukumdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone BolangoHalaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.GTO.10111213tanggal 18 April 2018 (Fotokopi sesuai asili);BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN BermasalahHukum/Tipikor

Yahya Harahap halaman 422423) ;Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraikan kami diatas, makaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidair mengingat jenis perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) bukan Pidana Umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

YahyaHarahap, halaman 422423);Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraian kami diatas, maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidairitas mengingat jenis perkara ini sebagai tindak pidanaKorupsi (Tipikor) bukan pidana umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

SOCHIBUL KAFI adalah merupakan dakwaan yang tidak jelasatau kabur (Obscur Libel), karena tidak seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini dalam bentuk alternatif melainkan Subsidair, mengingat jenis perkara inisebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), bukan pidana umum;Menimbang .............Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa PenuntutUmum melimpahkan

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengantanggal 26 Januari 2016;Perpanjangan penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampaidengan tanggal 25 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjktanggal 18 November 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 25 November 2019 Akta nomor 15/Pid.SusTpk/2019/PNTjk. permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya

Tanjungkarang gunapemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman olehJaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Tunggul RT.01/RW.04, Ds.Tunggorono,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Agama : IslamPekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Tunggorono ).Terdakwa ditahan :e Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ; e Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/dtanggal 13 Maret 2012 ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal14 Maret 2012 s/d tanggal 12 M e i 2012 ;e Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan

Hamrat Hamid, SH.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25Januari 2012 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH danM.S. Lumme, SH. HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua :Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH Ttd/ Dr.

No. 2370 K/PID.SUS/2014Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, danMENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. DimanaMajelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untukmembuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanyaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR