Ditemukan 17962 data
Tergugat
16 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
23 — 14
selama sakitsampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaranhutang dan pemberian untuk kerabat;14.Bahwa dasar Hukumnya telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (3)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangberbunyi :Pasal 49 Ayat (1)Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang :v Perkawinan;v Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam; Wakaf
Pembanding/Penggugat II : HARIANTI Diwakili Oleh : Ayuliana Devi M, SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : ANDI HAMZAH
Terbanding/Tergugat II : ANDI BABA
Terbanding/Tergugat III : H. ANDI RAHIM
58 — 42
Perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;shodagqoh;i. ekonomi syariah;penjelasan Pasal 49 huruf b dan d:sao aocHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 347/PDT/2021/PT MKSyang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing
23 — 3
No 443/Pdt.G/2019/PA.Bkn.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadaqah, dan 1.ekonomi syari'ah;Bahwa Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Seorang suami yangberagama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonankepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini mengakumempunyai hubungan hukum sebagai suami dari Termohon
69 — 38
Pengurus YWRSIS ( Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta)merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangandengan pasal 34 ayat (3) UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitd. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan MenteriKesehatan Nomor56 Tahun 2014 5 22+ 2n nn nnn nnn nnn one2.
15 — 2
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
6 — 1
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwaPemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 08 Desember 2013, hidupbersama di rumah wakaf Pemohon, namun sejak Juli 2015 rumah tanggaPemohon dan Termohon tidak rukun selalu' terjadi perselisihan danpertengkaran pemicunya karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak betahtinggal di rumah Pemohon begitu juga sebaliknya, akibatnya sejak awal tahun2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah berjalansekitar 1 tahun;Menimbang, bahwa
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
14 — 0
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah.
29 — 16
SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,bertempat tinggal di Jalan Ngadisimo Utara Gang Wakaf RT 008 RW 005XKXXKXKXKXKXKXK XXKXKKKKKK, KKXKKKKKKK KXKXKK, XKXKK XXKKXKXBahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksitetangga dekat Penggugat;Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yangbernama Mayaranto;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
98 — 20
Wakaf;e. Zakat;f. Infaq ;g. Shadagah ;h.
150 — 23
Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1angka 4 yang berbunyi Perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah,lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah,pegadaian syariah, dana persion lembaga keuangan syariah, bisnissyariah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah bersifat komersial,baik yang bersifat kontentius maupun Volunteer.
54 — 25
padadalildalil permohonannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
43 — 13
setidaktidaknya didudukkan sebagai TurutTergugat, termasuk jika anak angkat itu belum dewasa, oleh karena subyek gugatantidak lengkap berakibat gugatan ini menjadi tidak sempurna;Menimbang, bahwa dalam gugatan ini gugatan pokoknya adalah gugatan warismal waris, tetapi didalamnya berupa gabungan gugatan waris mal waris dengan gugatanhibah wasiat, perhatikan Posita 8 (delapan), 9 (sembilan) dan petitum 5 (lima), 9(sembilan), dan 11 (sebelas), bahkan bergabung pula dengan perkara permohonanpengesahan wakaf
sebagaimana tersebut dalam posita 10 angka 5 dan petitum 12 (duabelas);Menimbang, bahwa perkara waris mal waris dengan perkara hibah wasiat danpermohonan pengesahan wakaf tersebut masingmsing berbeda baik subyek maupunHal. 15 dari 18 hal.
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi :1.Penggugat yaitu Mahmud, S.P di yang menyatakan adalah pemilik sahdan tanah kebun seluas 5.110 m berdasarkan Sertifikat Hak Miliki Nomor100 atas nama Usman Aman Kasum sebagaimana disebutkan di dalamposita poin 1.1 adalah tidak jelas dan patut diragukan sebagai pemiliktanah yang sah, patut diragukan mengenai bentuk kepemilikan yang sahterhadap tanah tersebut, apakah diperoleh berdasarkan warisan, jual beli,hibah maupun wakaf
Putusan Nomor 3074 K/Pdt/2015ketentuan di dalam hukum perdata, peralihan hak atas tanah hanya dapatdilakukan di dalam Akta jualbeli, pemberian hakhak tertentu baik hakpakai, dan hak gadai, warisan, wakaf dan hibah. Maka oleh karena itu,diminta bagi Penggugat IV memperjelas bukti kepemilikan terhadap tanahtersebut, jika tidak dapat dibuktikan artinya Penggugat IV tidak berkualitasdan bukan sebagai pihak yang seharusnya melakukan gugatan atas dasarobjek tanah tersebut.3.
59 — 3
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
17 — 7
Pwlnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diriseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.
20 — 2
dalil figih tentang kedudukan~ keterangan saksi I(..eeesceeseeesseeeeeeeeeeeeeees ) dan Saksi ID (eee eee eeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan padaberita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
24 — 12
tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:= w w w asso Liull sic alasu VL dslg sll Qrnis asVeIJI5 gisslg SgaJlg a5VaIlg ual 19w aslsi5 CISII5 J5alls 2 95IJI5 aVall5Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,Halaman 7 dari 10 hal.Penetapan No. 78/Pat.P/2018/PA.Pwldiangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
103 — 21
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.7.
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.76.Bahwa karena telah terbukti bahwa gugatan mengenai sengketaterhadap objek waris B AMSU MISARI (almarhumah) adalah merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasanhukum
dari Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri Situbondo ataukah peradilan Agama dalam mengadili perkara ini,berdasarkan ketentuan yang ada, Peradilan Umum berwenang untuk mengadiliperkara pidana dan perkaraperkara yang didalamnya ada hubungan keperdataan,sedangkan Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentudikalangan rakyat golongan tertentu, yaitu orangorang nyang beragama islam.Kekuasaan absolute pengadilan agama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
Kekuasaan absolute pengadilanagama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa berdasar petimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa pokok sengketa yang harus diungkap kebenarannya adalahtentang hak kewarisan dari penggugat dan tergugat V serta turut tergugat, yaituapakah benar penggugat, tergugat V dan turut tergugat ini merupakan ahli waris dariB Amsu Misari yang nota bene merupakan kewenangan dari pengadilan