Ditemukan 20444 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA DENPASAR Nomor 67/Pdt.P/2016/PA.Dps Tanggal 25 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 11
16 — 11
Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rio Dwi Pamungkas, Nomor AL837.0011687 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar tanggal 18 Pebruari 2009 telah dinazegelen bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor 267/Kua.18.9.2/PW.01/09/2016 yangdikeluarkan KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tanggal 27September 2016; (P.3);Bahwa disamping bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3685 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
248 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
248 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai /unctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
Register : 12-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1908 B/PK/PJK/2019 Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRAKINDO UTAMA;
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019 PPN Kurang bayar menurut KEP279/PJ/2013 Rp 267 .820.896Dikurangi RpKoreksi PPN Keluaran RpCompany policy PPN Keluaran Rp 245.864.770Warranty Replacement PPN Keluaran Rp 21.956.126Subtotal pengurangan koreksi PPN Keluaran Rp 267.820.896PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon Banding Rp nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84230/PP/M.XIB
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN PATI Nomor 353/Pdt.P/2013/PN.Pt Tanggal 26 Februari 2013 — MOH ZAENI
29 — 4
29 — 4
Asli Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor 474.1/267/2013 tanggal22 Februari 2013 , diberitanda P1 ;2. Foto copy KTP atas nama MOH ZAENI Nomor : 33181404082748002 tertanggal 08 022012, diberitanda P 2 ; 3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.474/16/02/2013 tertanggal 21 Februari 2013 atas nama MOH ZAENI, diberitanda P 3;4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3318022302130003 tertanggal 23022013 atas namaKepala Keluarga MOH ZAENI diberitanda P 4 ; 5.
Register : 04-04-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 17/Pdt.P/2016/PN.Bsk. Tanggal 11 April 2016 — YUSRIZAL , cs
28 — 7
28 — 7
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/20/VIIV2007 atas nama YUSRIZALdan NASRIZA RAHMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, tanggal 10 Agustus 2007,selanjutnya diberi tanda P4;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1304LT140820150011 atas namaKHUZAIRA DWIANZA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKabupaten Tanah Datar, tertanggal 14 Agustus 2015, selanjutnya diberi tandaP5;Surat keterangan Wali Nagari Gurun Nomor: 472/23/Umum/Gr2016 Datalama
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3718 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — PT. CENTRALPERTIWI BAHARI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
133 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3718 B/PK/Pjk/2020UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) danPasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 juncto142/PMK.010/2017;b.
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3684 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
323 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 20-01-2016 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Wsp Tanggal 27 Januari 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 11
18 — 11
ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3683 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — PT. CENTRALPERTIWI BAHARI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
214 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3683/B/PK/Pjk/2020pembuatan pakan ternak yang atas impornya dibebaskan daripengenaan PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010
Register : 28-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 782/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL Tanggal 29 Agustus 2013 —
27 — 17
27 — 17
Bungkus amplop kedelapan berisi 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram.setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 227 (dua ratus dua puluh tujuh) gram, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram, 261 (dua ratus enam puluh satu) gram, 118 (seratus delapan belas) gram, 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram, 255 (dua ratus lima puluh lima) gram, 267 (dua ratus
puluh sembilan) gram.Bungkus amplop kedelapan berisi 41 (empat puluh satu) bungkusplastik klip masingmasing berisikan narkotika jenis ganja denganberat netto seluruhnya 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram.setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 227(dua ratus dua puluh tujuh) gram, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram,261 (dua ratus enam puluh satu) gram, 118 (seratus delapan belas) gram, 281(dua ratus delapan puluh satu) gram, 255 (dua ratus lima puluh lima) gram,267
narkotika jenis ganja dengan berat nettoseluruhnya 235 (dua ratus tiga puluh lima) gramadalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan setelah dilakukan pemeriksaan, sisanya menjadi 227 (dua ratus duapuluh tujuh) gram, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram, 261 (dua ratusenam puluh satu) gram, 118 (seratus delapan belas) gram, 281 (dua ratusdelapan puluh satu) gram, 255 (dua ratus lima puluh lima) gram, 267
LAB : 0328/NNF/2013 tanggal 14 Pebruari2013 sisanya menjadi 227 (dua ratus dua puluh tujuh) gram, 283 (dua ratusdelapan puluh tiga) gram, 261 (dua ratus enam puluh satu) gram, 118 (seratusdelapan belas) gram, 281 (dua ratus delapan puluh satu) gram, 255 (dua ratus limapuluh lima) gram, 267 (dua ratus enam puluh tujuh) gram dan 233 (dua ratus tigapuluh tiga) gram.3 1 (satu) buah koper warna coklat.4 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam nomor telp 082118709101;5 1 (satu) buah HP merek Nokia warna
puluh sembilan) gram.Bungkus amplop kedelapan berisi 41 (empat puluh satu) bungkusplastik klip masingmasing berisikan narkotika jenis ganja denganberat netto seluruhnya 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram.setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 227 (duaratus dua puluh tujuh) gram, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram, 261 (duaratus enam puluh satu) gram, 118 (seratus delapan belas) gram, 281 (dua ratusdelapan puluh satu) gram, 255 (dua ratus lima puluh lima) gram, 267
empat puluh satu) bungkusplastik klip masingmasing berisikan narkotika jenis ganja denganberat netto seluruhnya 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram.Hal 41 dari 42 Hal Putusan No. 782/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Selsetelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 227 (duaratus dua puluh tujuh) gram, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) gram, 261 (duaratus enam puluh satu) gram, 118 (seratus delapan belas) gram, 281 (dua ratusdelapan puluh satu) gram, 255 (dua ratus lima puluh lima) gram, 267
Putus : 05-09-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 08/TIPIKOR/2013/PT.PLG Tanggal 5 September 2013 — H. MUHAMMAD DADANG bin ABDUL GOFAR;
89 — 41
89 — 41
Kemudian Pemerintah DaerahKabupaten Musi Banyuasin untuk menindak lanjuti penempatan warga Transmigrasi didesa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, telahmelakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan dibuatnyaSurat Nomor : 267/KPTS/Tahun 2002 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ngawidengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin sesuai UndangUndang Nomor 6Tahun 2002, maka Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin
Kemudian Pemerintah DaerahKabupaten Musi Banyuasin untuk menindaklanjuti penempatan warga Transmigrasi didesa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, telahmelakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan dibuatnyaSurat Nomor : 267/KPTS/Tahun 2002 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ngawidengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin sesuai Undangundang Nomor 6Tahun 2002, maka Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin
Yunus Prambahan 593.3/267/PRB/BA.1/2007 2309/BA.1/2008124. Yunus Prambahan 593.3/268/PRB/BA.1/2007 2310/BA.1/2008 Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN. PLGtanggal 11 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sbb :TIPIKOR/2013/PT. PLGHal 15 dari 37 Hal Put. No. 08/ 1 Menyatakan Terdakwa H.
Yunus Prambahan 593.3/267/PRB/BA.1/2007 2309/BA.1/2008124. Yunus Prambahan 593.3/268/PRB/BA.1I/2007 2310/BA.1/2008 Fotocopy suratsurat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan suratsurat asli dikembalikan kepada yang berhak (dari asal surat disita).16 Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000, Cima belas juta rupiah) dari Terdakwa H.MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR yang dititipkan kepada Penuntut sebagaiuang pengembalian kerugian negara;Dikembalikan kepada Terdakwa H.
Yunus Prambahan = 593.3/267/PRB/BA.1/2007 2309/BA.1/2008124. Yunus Prambahan = 593.3/268/PRB/BA.1/2007 2310/BA.1/2008 Fotocopy suratsurat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan suratsuratasli dikembalikan kepada yang berhak (dari asal surat disita) ;17. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000, (ima belas juta rupiah) dari Terdakwa H.MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR yang dititipkan kepada PenuntutUmum sebagai uang pengembalian kerugian negara;Dikembalikan kepada Terdakwa H.
Register : 31-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 36/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS Tanggal 19 Juli 2018 — DR. H. SULTANI SPd, MSi bin Sampewali,S.Ked
165 — 111
165 — 111
Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 267
Baru 10.000.00014 SDN 154 Pinran 30.000.00015 SDN 267 Pinrang 30.000.00016 SDN 184 Pinrang 30.000.00017 SDN 274 Pinrang 30.000.000 Hal.4 dari 67hal.
Baru 10.000.00014 SDN 154 Pinran 30.000.00015 SDN 267 Pinrang 30.000.00016 SDN 184 Pinrang 30.000.00017 SDN 274 Pinrang 30.000.00018 SD Inp Baruppu 30.000.00019 SDN 43 Pinrang 30.000.00020 SDN 221 Pinrang 30.000.00021 SDN 42 Pinrang 30.000.00022 SDN 163 Pinrang 30.000.00023 SDN 264 Pinrang 30.000.000 Hal.17 dari 67 hal.Put.No.36/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks 24 SDN 38 Pinrang 40.000.00025 SDN 140 Pinrang 30.000.00026 SDN 47 Pinrang 30.000.00027 SDN 45 Pinrang 30.000.00028 SDN 223 Pinrang 40.000.00029 SD
DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012Hal.30 dari 67 hal.Put.No.36/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 267
DIKPORA/ V/ 2012SDN 116 Pinrang Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 267
DIKPORA/ V/ 2012SDN 116 Pinrang Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 267
Register : 29-10-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 01-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 179/Pdt.P/2013/PA.WSP Tanggal 1 Nopember 2013 — PEMOHON
46 — 19
46 — 19
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
Register : 02-04-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA BENGKALIS Nomor 0166/Pdt.G/2019/PA.Bkls Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Penggugat dan Tergugat Nomor 267/30/IX/2016 tanggal 20 09 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATENKEPULAUAN MERANTI yang telah dinazegellen dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugattelah mengajukan dua orang saksi, yaitu:1.
Register : 27-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 79/Pdt.P/2018/PN Mtp Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon:
SUGIANTO
42 — 2
SUGIANTO
42 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 267/D/ Tahun 1991, atas namaSUGIANTO tertanggal 18 Juli 1991, diberi tanda bukti P4;5. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUGIANTO, tanggal 26September 2018, diberi tanda bukti P5;6.
Register : 19-08-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PA PASURUAN Nomor 1204/Pdt.G/2013/PA.Pas Tanggal 11 Nopember 2013 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 1
7 — 1
Akhirnya Penggugat mengajukan gugatancerai dengan nomor register: 267/Pdt.G.2013.PA.Pas namun di cabut kembalikarena Tergugat minta rujuk akan tetapi kenyataannya Penggugat danTergugat tetap tidak pernah berkumpul kembali;Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan;Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakmelakukan hubungan layaknya suami istri lagi;Bahwa melihat keadaan rumah
Register : 01-02-2012 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 23-11-2015
Putusan PA SENGKANG Nomor 14/Pdt.P/2012/PA.Skg. Tanggal 9 Februari 2012 —
15 — 8
15 — 8
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'anmaupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangikemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.BuyaHamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
Register : 21-03-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Wsp Tanggal 11 April 2016 — pemohon
38 — 15
38 — 15
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambilalilh majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung padakecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masihHal 5 dari 8 Hal Pen.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
125 — 35
125 — 35
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1961 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, TBK vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
54 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1961/B/PK/Pjk/2020ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JunctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;b.