pembangunankantor Bupati Melawi.Bahwa berdasarkan fakta diatas uang milik Penggugat bukan merupakan uangpinjaman yang harus dikembalikan lagi oleh Tergugat melainkan bentuk gratifikasidari Penggugat kepada Bupati Melawi untuk mendapatkan proyek, dengandemikian peristiwa hukum tersebut bukan merupakan kewenangan PengadilanNegeri Sintang untuk mengadilinya karena bukan peristiwa /nhubungan hukumpinjam meminjam, melainkan sudah mengarah pada tindakan gratifikasi yangmerupakan kewenangan dari Pengadilan Tipikor

cara mengadili tidakdilaksanakan menurut undangundang, dan apakah benar Pengadilantelah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :Alasan keberatan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapatdengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

Pedurungan Kidul V/40 RT. 04 RW.04, Gemah, Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 25 Juni 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : o Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No:80/VI/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal : 24Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarang No:80/VII/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg. jo No. 69/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TipikorSmg. tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 21 September 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangpertama No. 270/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. tertanggal 11 September 2013, sejaktanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; o Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kedua No.56/Pen.Pid/TPK/2013/PT.

Persekongkolan jahat antara Romi Herton Akil Mochtar dan MahkamahKonstitusi:Bahwa ternyata jelasjelas telah terbukti adanya persekongkolan jahatantara Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Harnojoyoselaku Ketua DPRD Kota Palembang dan Tergugat/TermohonKasasi/Menteri Dalam Negeri:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 dalam perkara Suap Akil Mochtartelah berhasil membuktikan secara akurat bahwa Suap dengan nilaitotal sebesar Rp19.866.092.800,00

keberadaan Peradilan Tata UsahaNegara segala bukti dan hal yang diajukan di dalam persidangan dankenyataan yang terjadi dalam masyarakat harus dipertimbangkanMajelis (Vide halaman 112 Bukti Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014);Menteri Dalam Negeri/Termohon Kasasi mendukung Romi Herton danHarnojoyo menduduki jabatan hasil kejahatan dengan menerbitkanObjek Sengketa;Bahwa berdasarkan segala Fakta persidangan yang tidak dapatdipungkiri lagi Pengadilan TIPIKOR

telah membuktikan dan memutusperkara dengan Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30Juni 2014 yaitu tentang perkara suap Akil Mochtar yang telah terbuktimempengaruhi Putusan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus sengketa 15 Pilkada termasuk perkara sengketa Pilkada KotaPalembang;Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang telah membuktikan bahwakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 adalah termasuk salah

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkanPenetapan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Para PemohonKasasi:Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 42/PHPU.DXI/2013tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian Pengadilan Tipikor melaluiputusannya Nomor 10/Pid.SusTPK/PN. Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014secara materiil membuktikan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut adalah sebagai hasil pengaruh suap denganmenghilangkan 25 suara milik Para Pemohon;2.

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Bahwa terhadap posita Gugatan perkara a quo angka 20, menurutTergugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek SengketaHalaman 25 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMDtelah sesuai dan memenuhi Asas Kepastian Hukum dan AsasKecermatan dalam Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:13.1.13.2.Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum,karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan :1) Putusan Pengadilan Tipikor

No. 33/Pid.SusTPK/2015/PNsmr; 2) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undangundang No. 43 Tahun1999; 3) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang No. 5 Tahun2014; 4) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, sebabdidukung oleh dokumen dan informasi, antara lain :1) Salinan Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr;2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yaitu :a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUUXVI/2018,dan b) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr; Aspek Prosedur.Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang No. 5 tahun2014 jo.

hukum Penggugat,Nomor : 11/HJAPartners/XI/2019, Perihal : PermohonanPermintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDHTIPIKOR, kepada Kepala PPID Utama Kabupaten KutaiTimur, tertanggal 25 November 2019:Fotokopi sesuai aslinya, Formulir Permintaan InformasiPublik dari Pejabat Pengelola Informasi Dan DokumentasiDinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, tertanggal 26 November 2019;Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perihal:Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN DalamPerkara PTDH TIPIKOR

Putusan pidana korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri BandaAceh belum berkekuatan hokum tetap karena Penggugat masih mengajukanupaya hukum banding dengan Nomor Putusan 19/PID/TIPIKOR/2012.PTBNA dan upaya hokum kasasi dengan Nomor 2130/K/Pid.Sus.2012. Bahwaputusan yang berkekuatan hokum tetapadalah putusan kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 sehingga seharusnya yang menjadi dasar menimbanghuruf a objek sengketa a quo adalah Putusan Kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 tertanggal 19 Desember 2012.8.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (sesuai dengan fotokopiyang distempel basah);13.

,BNA dan diajtuhi hukuman penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara, sewaktu Penggugat menjabat sebagaiBendahara Jamkesmas RSUD Aceh Tamiang (Bukti P15 = Bukti T2);Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding kePengadilan Tinggi Aceh dan Kasasi ke Mahkamah Agung, serta telah diputusoleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan Putusan Nomor:19/PID/TIPIKOR/2012/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2012 dan Mahkamah Agungdengan Putusan Nomor : 2130/K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Desember 2012

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 597/PID.SUS/2019/PT MKS

TKN Perpanjangan Kejaksaan Negeri Redelong sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/dtanggal 18 September 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30Oktober 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 30Desember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016;Para terdakwa

.+ Rp.139.000.JNM AD, ssonisa.aness aeons aa Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH16

,M.Hum.PANITERA PENGGANTI,Dto.ANWAR, S.H.Salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,T. TARMULI.Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.~Halaman 13 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.

Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 25 Mei 2018 Nomor 107/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkasperkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Jth tanggal2 Mei 2018 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri AcehBesar tanggal 1 Februari 2018 Nomor.Reg.Perk.PDM28/JTH/02/2018 yangberbunyi sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KAMAL RIZAL BIN (ALM) SAMSUDDIN pada hariSenin tanggal 02 Oktober 2017 sekira

pertama sudahtepat dan benar;Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh kedua pihak dalammemori dan kontra memorinya menurut majelis tidak ada hal baru yang dapatmerubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Terbanding semulaPelawan telah cukup membuktikan dalil perlawanannya yang menyatakan tanahdan Rumah Tinggal di Jalan kemang Selatan 1 C No. 6A RT. 006 RW.002Kelurahan Bangka, kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang telahdisita oleh Pembanding semula Terlawan dalam perkara pidana Tipikor

dengan tanggal 19 Agustus 2019;Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7Oktober 2019;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 3 Oktober 2019sampai dengan tanggal 1 November 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 2 November2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Oleh karena putusan pidanayang dijatunkan oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPalangka Raya dijadikan pertimbangan mutlak = sebagaipersyaratan untuk diberhentikannya Penggugat sebagai PegawalASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya ; Bahwa dari segi prosedural, penerbitan objek sengketa didasarkanpada kebijakan Pemerintah Pusat dengan kronologispelaksanaannya sebagai berikut :1.

Artinya pertimbangan MejelisHakim dalam pertimbangan memberatkan terdakwa yaitu lebih berat daripertimbangan Jaksa Penuntut Umum sehingga sudah sepatutnylahDenda terhadap terdakwa dapat diputuskan diatas Denda tuntutan JaksaPenuntut Umum.Untuk itu. kami mohon Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehmemutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalamSurat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM23/MBO/04/201 7yang kami ajukan tanggal 13 Juni 2017, jika Pengadilan Tinggi/TipikorBanda

Bahwa saksisaksi dibawahsumpah telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik sah milikPenggugat (bantahan pertimbangan hukum him 22 putusan PN Sigli alinea2);Berdasarkan alasanalasan diatas, maka mohon kepada MajelisHakimTinggi/Tipikor Banda Aceh memberikan putusan dalam perkara yangdimohonkan banding dengan putusan sebagai berikut:PRIMAIR:Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT BNA1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;2.

kerja,terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31Oktober 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTanggi Medan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancaracara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama setelah MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 19 Oktober 2012 Penuntut Umum telahmengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan95Negeri Medan, sebagaimana tertuang dalam Akta Banding No.48/AktaPid.Sus.K/2012/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan No.48/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Medan No. 19/PID.SUS.K/2012/PNMdn. tanggal 19Oktober 2012

memori banding Penasehat Hukum Terdakwatertanggal 07 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkatbanding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukanoleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding dariPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanmempelajari perkara atersebut, salinan resmi Pengadilan Tipikor

6.709.999.900, (EnamMilyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh SembilanSembilan Ratus Rupiah), yang setiap kantor luasnya hanya 120 m2 yangberarti lebin sempit dari luas setipa kantor sesuai kontrak semula, akan tetapibesaran pagu anggarannya tetap;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hartabenda atau berapa harta yang diperoleh oleh terdakwa dari dana anggarantersebut;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

MKn. masingmasing sebagai Hakim TinggiTipikor Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 DESEMBER 2012 Nomor : 204/Pen.Pid.Sus.K/2012/PTMDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari RABU, tanggal 30 JANUARI 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi HakimHakim Anggota

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan atau

, jadi kurang 236 m;Bahwa hasil pengukuran tersebut ada ahli tuangkan ke dalam laporan yangahli tanda tangani adapun yang menandatangani pada lampiran yang adacoretan dilapangan tersebut adalah ahli sendiri, tim tipikor Polisi, darikontraktor yang untuk pembangunan tempat bermain anakanak bernamaAgus Miftah, lalu dari pengawasan konsultan bernama Iswadi sedangkan daripengguna anggaran diwakili oleh PPTK yang bernama Abdullah;Bahwa benar lampiran yang ada coretancoretan ini ditanda tangani dilapangan

ADUN;8 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(ima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hariKamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh ABU HANIFAH, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, AINAL MARDIAH, SH..MH. sebagai Anggota dan HAMIDI DJAMIL,SHHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli

ABU HANIPFAH, SH.MH.Hakim Ad Hoc/AnggotaDto.HAMIDI DJAMIL, SH.Panitera Pengganti,Dto.YUSNIDAR,SH.Untuk salinan yang sama .Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh,ANWAR, SHNIP. 19630424198203 1002

Putusan Nomor 19/G/2019/PTUNSRGdengan UU Tipikor, satu atau dua unsurnya tidak dipenuhi maka tidakdapat diterapkan pasalnya dan mengingat yang diuntungkan adalahpesertanya;Bahwa pungutanpungutan tersebut berbeda dengan gratifikasi, karenagratifikas merupakan hubungan pemberian dengan apa yang telahseseorang lakukan, beda pasal dengan pungli, kalau pungli ada korelasiantara uang yang diberikan dengan hasil yang dinilai;Bahwa perbedaan sumbangan sukarela dengan pungli, yakniSumbangan tidak memaksa

dan tidak ada akibatnya atas perbuatannya,hanya hubungan dengan tuhannya, sedangkan pungli ada kalimatmemaksa sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor;Dr.

artinya bahwaseseorang yang akan dijatuhi sanksi tidak perlu ada laporan sepanjangada bukti yang cukup, jadi tidak harus sampai ke Pengadilan, terkaitdengan Pengadilan harus ada laporan terlebih dahulu;Bahwa dalam konteks kepegawaian, kalau ada ASN yang ditahan olehpihak berwajib, ada unsur pidana yang kemudian ditahan, makamekanismenya berbeda, jadi bukan mekanisme hukuman disiplin.Mekanismenya adalah ASN/PNS tersebut harus diberhentikansementara pada saat ditahan pihak berwajib, baik itu kasus tipikor

Yang satu konteksnya pembinaan, yang satu (tipikor)adalah hukuman. Kalau tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormatjika sudah inkract dan dalam putusannya terbukti, namun untukpembinaan harus melalui proses pemeriksaan (pembinaan) danprosedur pemeriksaan sama semua, hukuman disiplin apapun harusdiperiksa;Bahwa pungli harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, tetapidalam tatanan pungutan liar yang disampaikan dalam gugatan ini ituHalaman 64 dari 76.

PUTUSANNomor : 142/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : WARSINI BINTINARTO WIYONO ;.Tempat lahir : Sukoharjo ;.Tgl lahir/umur : 37 Tahun/18 Pebruari 1977.Jenis kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung baru Rt 007/008

SukoharjoAgama : Islam.Pekerjaan : Mantan kepala Desa ;.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan oleh :Penyidik :sejak tanggal 12 agustus 2014 s/d tanggal31 agustus 2014;Perpanjangan Kajari : sejak : 01 september 2014 s/d tanggal 10 oktober 2014 ;Perpanjangan KPN Sukoharjo : tanggal : 11 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014Penuntut umum : sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 nopember 2014 ;Hakim Tipikor Semarang : tanggal 17 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;a us; &@ Ny =Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 16 Pebruari2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NUGROHO BUDIANTORO,SH advokad / Pengacara berkantor di JI Karangroto Rt 02 Rw 03 Genuk Semarangberdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 26 nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:142/Pen.Pid.Sus TPK/2014/PN.

limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang padahari RABUTANGGAL 04 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH MHdan ROBERT PASARIBU, SH MH,hakim AD hoc masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .RABUTANGGAL 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor