Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 27-09-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 28-11-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 29 Oktober 2013 — Penggugat

Tergugat
173

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 01-03-2011 — Putus : 10-05-2011 — Upload : 05-09-2016
Putusan PA SLAWI Nomor 517_Pdt.G_2011_PA.Slw
Tanggal 10 Mei 2011 — PENGGUGAT Lawan TERGUGAT
106
  • Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMATNB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas17
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 63/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
205
  • hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 18-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 5 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
134
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 208/Pdt.P/2021/PA.Tgrsperkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 23-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 345/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 13 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
139
  • plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 67/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
2711
  • hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Putus : 27-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 27 Oktober 2016 — NUNUK MASRUCHA Lawan WAWUK ERNAWATI
398
  • eksepsi Tergugat mengenaikewenangan mengadili absolute (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMAmenyatakan:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 04-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.SWL
Tanggal 10 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
173
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 05-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 745/Pdt.G/2018/PA.Jmb
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8215
  • Osmaniardipergunakan untuk Sadaqah/Infaq & Wakaf atas nama keduanyaVi. Uang Kontan yang tersimpan di Bank BNI Syariah Cabang Pasar JambiSebanyak Rp. 390.000.000 + Bunga Tabungan Sebesar Sejumlah RP.19.000.000 = Rp. 409.000.000 (Terbilang : Empat Ratus Sembilan PuluhJuta Rupiah).1.
Register : 20-03-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 44/Pdt.P/2013/PA-Bkt
Tanggal 16 April 2013 — Pemohon I dan Pemohon II
234
  • Fiqhus Sunnah, jilid Ill, hal.426 tentang kedudukan keterangan saksiyang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) yang berbunyi :Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatanhakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;2. lanah al Thalibin
Register : 16-03-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 12-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 78/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2015 — Pembanding/Tergugat : LAMBE'E Bin MENDENG
Terbanding/Penggugat : MANSUR Bin MENDENG
5449
  • alasan pembenar sebagaidasar yang menyatakan bahwa putusan a quo adalah kelirukarena seharusnya perkara a quio diadili oleh PengadilanAgama.Bahwa alasan tersebut sangat tidak dapat diterima karenaberdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama tentang Kompetensi absolutPengadilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Mengadili...Scanned with CamScannerMengadili tentang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf
Register : 14-07-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan PA PEMALANG Nomor 0059/Pdt.P/2017/PA.PML
Tanggal 4 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
80
  • Susantiyana binti Suwatno yang merupakan hasilpernikahan sirrinya dengan orang Lampung yang bernama Roy, dan anaktersebut telah dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Pemohon danPemohon II, hingga saat ini dalam keadaan sehat keadaan kehidupannya lebihsejahtera lahir dan batin;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum,pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan PenetapanPengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orangorang yang beragama Islam11dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 609/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
121
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) clball g Clsi) le Asli Salgaill j gat egal y crag ALLioN) sindAN ally Yall Gially Cr pallg 43 pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Register : 08-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 462/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 30 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
122
  • Gall y Ci gall y Ab pers g Lid gli gArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.2. Dr.
Register : 13-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 1338/Pdt.P/2016/PA.Jr
Tanggal 23 Nopember 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
140
  • Wakaf dan sedekah;Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islamadalah menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama a quo PengadilanAgama Jember, hal ini sesuai dengan penjelasan angka 37 perubahanpasal 49 huruf (a) angka 20, UndangUndang No.3 Tahun 2006 (sebagaiperubahan pertama dari UndangUndang No.7 Tahun 1989);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dariketerangan Pemohon, maupun alatalat bukti surat serta saksisaksi, makaMajelis Hakim telah menemukan faktafakta
Register : 13-11-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 612/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 8 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
137
  • 5 gas agSdly cya y ALLiod) sindALY ally Voll Gall y Ci gall 48 can y Lid oll yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
Register : 16-01-2014 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 4/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 10 Februari 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
121
  • AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3)Penjelasan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 44/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
1912
  • Pent No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Ktbmundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 42/Pdt.P/2014/PA.Ktbm
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
188
  • Pent No. 0042/Pdt.P/2014/PA.Ktbmmemutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan tersebut di atas Pengadilan Agama berwenang mengadili dan memeriksaperkara a quo;Kedudukan Hukum
Register : 08-01-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 16 Juni 2014 — Pemohon dan Termohon
111
  • ) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf