Foto Copy Kartu Golongan Darah, tanggal 16 September 2019, Atas NamaEko Budi Santoso, Sumiyah, dan Alvaro Nicholas Coritovanus S, yangdikeluarkan oleh Kepala UPT. Puskesmas Kuta I, selanjutnya diberi tanda P8;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tersebut di atas telah diberimeterai Secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain buktibukti Surat tersebut di atas di persidanganPara Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:1.

Efisien dan efektif;Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan prinsipprinsip pelayananpendaftaran

Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:445.1.3/145/RSUD SIWA tanggal 28 Juni 2021, dikeluarkan oleh DinasKesehatan UPT Rumah Sakit Umum Siwa.8.4. Kutipan Akta Kelahiran Fitriani binti Dg. Salle, nomor: 7313LT100620130036 tanggal 10 Juni 2013.8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Pemohon Il.Bahwa berdasarkan alasan/dalil dalil, maka Pemohon dengan Pemohon IImemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/394/100.02.021 tanggal 26Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT BLUD Puskesmas Wonorejo KotaSamarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.4).Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapunlagi dan mohon dijatuhkan penetapan.Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat didalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini

Aras; Timur berbatasan dengan jalan raya; Selatan berbatasan dengan tanah milik UPT Dinas PDK Kec. Batui(KOPERDIk);Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 19/PDT/2015/PT PAL Barat berbatasan dengan tanah lokasi perkuburan umum;Adalah milik sah Penggugat;4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai danmenempati objek sengketa serta mendirikan bangunan diatasnya tanpaseijin dan persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik sah, adalahmerupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;5.

dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksuddalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di InstansiPelaksana tempat Penduduk berdomisil,Menimbang, bahwa Pasal 59 (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT

Surat Keterangan kehamilan, tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkanoleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae Kota Bima, yang telahdimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi tanda ( P.5);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA.BmBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan

/VI/2010/UPT LAB UJI NARKOBA, Tanggal 28Juni 2010.

atau pembetulansebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab UndangUndang Hukum Perdatatersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang manadalam daerah hukumnya registerregister itu nyata telah atau sedianya harusdiselenggarakannya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

eenswonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

;wonnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

(lima puluh ribu rupiah),Bahwa akibat perbuatan terdakwa pada tanggal 07 Februari 2018, saksi korban SINTADWI RAHMAWATI BINTI SUTARMANtelah melahirkan seorang anak dan berdasarkanVisum Et Repertum Nomor : 440/253 UPT Puskesmas Jatipurno yang dilakukan olehdr.

ternyata saksi Sinta saat itudalam keadaan hamil lalu melahirkan seorang anak lakilaki, setelah ditanya korbanmenjawab bahwa yang menghamili dirinya adalah terdakwaMenimbang, bahwa atas keterangan Saksisaksi tersebut, Terdakwamembenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan dibacakan bukti surat yangterlampir dalam berkas perkara berupa :1.2.benar;Foto copy kutipan akta Kelahiran nomor 5031/2005, menyatakan Sinta DwiRahmawati lahir tanggal 3 Mei 2005;Visum Et Repertum Nomor : 440/253 UPT

ke sepuluh, saksi tidak beranimelawan Terdakwa karena teringat katakata Terdakwa saat pertama kali menyetubuhisaksi yang mengancam akan membunuh saksi kalau berani ngomong kepada orang tuasaksi maupun kepada orang lain, terlebih Terdakwa tiap kali melakukan perbuatannya,selalu membawa arit;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan perih dansakit pada kemaluan saksi, dimana kemudian saksi hamil dan telah melahirkan seoranganak, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/253 UPT

permasalahan ini secara kekeluargaandengan Korban dan keluarga Korban yang telah dibuatkan suratpernyataan secara tertulis bersama orang tua Terdakwa dan orang tuaKorban dan memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat Jutarupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakanhasil surat Visum et Repertum Nomor : 440/662/12/2021 tanggal 12 Juli 2021yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Faisal, dokter UPT

Terdakwa sudah meminta maaf danberdamai dengan menyelesaiakan permasalahan ini secara kekeluargaandengan Korban dan keluarga Korban yang telah dibuatkan suratpernyataan secara tertulis bersama orang tua Terdakwa dan orang tuaKorban dan memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sos Bahwa berdasarka hasil surat Visum et Repertum Nomor : 440/662/12/2021tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Faisal,dokter UPT

Faisal, dokter UPT Puskemas RawatInap Akelamo, Kec.

yang saksitempati dahulunya bernama Desa Sriguna KecamatanTanjung Lubuk Kabupaten Oki dan pada tahun 1988berubah nama menjadi Desa Mulya Guna KecamatanTanjung Lubuk dan setelah ada pemekaran KecamatanTanjung Lubuk, sekarang Desa Mulya Guna tersebutmasuk dalam Wilayah Kecamatan Teluk Gelam ;e Bahwa lokasi transmigrasi pada waktu masih masukdalam wilayah Desa Sriguna memang ada KepalaDesanya, tapi masih menginduk di Desa Sriguna danuntuk lokasi transmigrasi hanya ada Kepala Unit yaituberupa Kepala UPT

kepada para Penggugat tersebut tidak secarasekaligus namun bertahap;Bahwa saksi masih ingat nama orangorang wargatransmigrasi yang menjualkan tanahnya tersebut kepadaZulkarnian Manaf antara lain Matlan, Sarimin, danSiswanto;Bahwa tidak seluruhnya warga transmigrasi yang ada diMulya Guna pulang ke jawa hanya sebagian Saja;Bahwa tanah yang saksi jualkan tersebut milik wargatransmigrasi, namun saksi tidak ingat namanya dansaksi pada waktu itu hanya sebagai perantara;Bahwa setahu saksi dari kepala UPT

Mulya Guna;e Bahwa seingat saksi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)Mulya Guna berdiri sejak tahun 1986 s/d 1987 denganditempatkannya 500 kepala keluarga anggotatransmigrasi dan pemukiman tersebut dibangunberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerahTingkat Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 1985Nomor : 150/KPTS/I/1985 tentang Pengadaan tanahseluas + 6.000 Hektar untuk keperluan proyektransmigrasi Sriguna di Kecamatan Tanjung Lubuk danKecamatan Kayuagung, Kabupaten daerah Tk II OganKomering llir

Fotocopy Berita acara pemeriksaan lapangan UPT SrigunaKecamatan Tanjung Lubuk untuk meneliti kebenaranpengaduan masyarakat ex marga danau KecamatanPedamaran atas tanah/tanam tumbuh yang digarap wargaUPT Sriguna tertanggal 12 Juni 1989, selanjutnya diberi tandaT.6 ;7.

tersebut diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa oleh karena jual beli tanah yang dilakukanPara Penggugat tersebut terjadi pada tahun 2001 dimana pada tahuntersebut tanah obyek sengketa in casu sudah bukan bagian dari tanahtransmigrasi lagi dikarenakan sejak tahun 1989 UPT Mulya Gunasudah menjadi desa definitif maka tentunya ketentuan Pasal 32 dariPP Nomor 2 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap tanah obyeksengketa yang dibeli oleh Para Penggugat pada tahun 2001, dengankata lain jual beli

WIRA SARI, dokter Pemerintah Kabupaten Pesisir BaratDinas Kesehatan UPT Puskesmas Ngambur Kecamatan Ngambur dengankesimpulan telah diperiksa seorang laki laki berumur dua puluh tiga, padapemeriksaan ditemukan luka lebam di punggung sebelah kiri dan bagian bawahtelinga, terdapat heamatum pada dahi sebelah kanan dan kiri, heamatum di pip!

WIRA SARI, dokterPemerintah Kabupaten Pesisir Barat Dinas Kesehatan UPT PuskesmasNgambur Kecamatan Ngambur dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukanluka lebam di punggung sebelah kiri dan bagian bawah telinga, terdapatheamatum pada dahi sebelah kanan dan kiri, heamatum di pipi dan terdapatluka robek di batang hidung diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul danHalaman 16 dari 28 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Liw.mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaanseharihari; Bahwa

WIRA SARI, dokter Pemerintah Kabupaten Pesisir BaratDinas Kesehatan UPT Puskesmas Ngambur Kecamatan Ngambur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telahdiuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal351 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1)Kitab

dengan Akte KutipanPerkawinan No. 1038/U/MDN/2012 pada tanggal 7 September 2012 ;Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seoranganak lakilaki yang bernama pada tanggal 7 Agustus 2013 sesuai denganKutipan Akta Kelahiran No. 1271LU110920130134 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Teknisi AC di Bandara Polonia sejak 2007sampai 2013 (Bandara Udara Pindah dari Polonia ke Kualanamu);Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat di UPT

Tergugat dan orangtua Tergugat tidakmenghubungi kantor catatan sipil maka akhirnya setelah empat hariperkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan maka Penggugatmengurus pencatatan sipil atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpadidampingi Tergugat termasuk biaya pengurusan Akte Perkawinan;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkontrakan yang beralamat di Jalan Karya Dharma, Titi Kuning Medan;Bahwa setelah menikah, Penggugat berniat untuk mengurus perpindahantugas dari UPT

Estomihi selama 4 (empat) hari.Selama di dirawat di RS Penggugat dijaga oleh adik lakilaki Tergugatmeskipun saat itu Tergugat telah mengambil cuti karena istri sakit.Tergugat hanya menjaga Penggugat pada jam 10 malam.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013, Penggugat mendapatkan SK Perpindahantugas dari UPT. RS. Kusta Lau Simomo Kabanjahe ke RS. Jiwa Prof.

.= Bahwa saksi terus menghubungi dan menanyakan Terdakwa kapan mobil pic upT 120 ss tersebut sampai di SoE namun Terdakwa selalu memberi alas ansehingga setelah saksi mencari tahu baru saksi tahu ternyata uang muka yangTerdakwa minta dari saksi tersebut bukan dipakai untuk kredit mobil pic upseperti yang terdakwa janjikan namun ternyata uang tersebut dipakai untukkeperluan pribadinya terdakwa dan dipakai untuk melunasi kredit macet mobiltruk milik terdakwa.= Bahwa karena terpengaruh dengan bujukan

bulansaksi sudah menerimanya di SoE.Bahwa setelah saksi menunggu selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan janjiTerdakwa, ternyata mobil tersebut tidak sampai lalu saksi menepon Terdakwauntuk menanyakan tentang proses mobil tersebut namun setiap kali ditelepon,Terdakwa selalu memberi alasan dengan mengatakan kalau mobil tersebutsudah ada namun karena hujan lebat dan angin kencang sehingga mobil tidakbisa dikirim dan masih antre di pelabuhan.Bahwa saksi terus menghubungi dan menanyakan Terdakwa kapan mobil pic upT

lima ratus lima puluh ribu rupiah)dimana Terdakwa pada waktu itu menunjukan brosur dari dieler tersebutsehingga saksi percaya dan mau kredit melalui Terdakwa dan untuk lebihmeyakinkan lagi, Terdakwa mengatakan mobil truk bak kayu kuningdengan nomor polisi F 8962 FY milik Bertolomeos Taneo tersebut,Terdakwa yang mengurus kreditnya dengan uang muka sebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya setelah yakin lalu saksiRaphael Fahik, SH mengatakan kalau la juga mau membeli mobil Pick upT