Ditemukan 11431 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 19-09-2017 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 635/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Juli 2018 — Penggugat:
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
12089
  • Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 105/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
16489
  • pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Register : 02-03-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BANK MEGA TBK
Tergugat:
1.SYAHRIZAL INNAYATKHAN
2.JIYANTO
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
187149
  • Hal ini didasarkankepada prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Halaman 55 dari 60, Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2017/PN BjbKUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya berlaku juga dalam proses penyelesaian perkarayaitu hanya boleh mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat sehinggatidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara bersangkutan dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaanpihak
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 113/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. H. Ridwan Yunus, S.H. S.E. M.M
Terbanding/Tergugat I : Gunator
Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat VI : Andri
4430
  • Pembantah didalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa telahmelakukan perikatan jual belli dibawah tangan tanggal 17 Januari 2020 denganTerbantah 1,ll Tanggapan;Bahwa Terbantah VI tidak pernah mengikatkan diri dalam bentuk hubunganapapun dengan Pembantah, sehingga Pembantah tidak ada hubungan hukumdengan Terbantah VI dan tidak ada Peristiwa Hukum antara Pembantah danTerbantah VI;Bahwa dengan mengikut sertakan Terbantah VI sebagai pihak dalam perkaraini,tindakan Pembantah telah bertentangan dengan Partai
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
80163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SELALU BENAR38.Bahwa contoh undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidakselalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank NegaraIndonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaanpajak ganda (doubletax) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalamoperasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak padatransaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produkkeuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai
Putus : 14-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 — PT. ANTARNIAGA NUSANTARA vs PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk
229664 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, TERGUGAT mengirimkan SuratNomor: AN 097/Eks/V1/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dariChina ke Indonesia, atas pillhan yang ditawarkan tersebut PENGGUGATmemilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober2007) sebagaimana ternyata dari Surat No.0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22Juni 2007.
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 145/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
TALISOKHI LAIA
Tergugat:
Kepala Desa Orahili Eho, Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara
11377
  • a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalan gunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
15282
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Register : 01-10-2020 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 823/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 29 September 2021 — Bayu Kusumo Dewantoro, berkedudukan di Jalan Perum Poin Mas Blok G2 No.3 Rt/Rw 04/011, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kel. Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raehandra, S.H. dkk beralamat di kantor hukum RD & Associates, berkantor di Rukan Botanical Junction, Blok i-10 No.9, Jalan Raya Joglo Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 020/RDA-BKD/SK?IX/2020, tertanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan: 1. Dra. Ryza Jazid Adam, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau V Nomor 29, Rt.002/013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, telah diubah menjadi Jalan Sekolah Duta V No.6 Rt004/Rw.014, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Dwi Nugraha Aluwi, S.H., Ando Christian, S.H., dan Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Advocates/Solisitors, beralamat kantor di Gedung Priamanaya Energi, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 53, Jakarta - 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, sebagai Tergugat ; 2. Badan Pertanahan Nasional Indonesia cq. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bertempat tinggal di Jalan H. Alwi No. 99, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai Turut Tergugat ;
227127
  • Dalam kasus tersebut,tindakan manarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.51.
Register : 18-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
12551
  • sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/PID/2013
Tanggal 30 Maret 2015 — MHD. ISKANDINATA Bin MHD. FADEL
3521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MC BIN OING TOHIR di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi Darnita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)adalah teman 1 (satu) partai dengan saksi sejak awal tahun 2007;Bahwa benar uang titipan sebesar Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluhlima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan di titipkan kepadasaksi Nelson untuk masalah pekerjaan/proyek;Bahwa benar saksi diberikan kuasa oleh. sdr.
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt
Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO 2.YAP SO GWAT
11439
  • SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
12286
  • bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat: ROSIANNA MANURUNG Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
12256
  • ., menerangkan :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar;Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD;Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr.
Register : 22-09-2014 — Upload : 23-03-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-Lsk
Penggugat dan Tergugat
669
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Register : 29-09-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/pdt.G/2015/ms-Lsk
Tanggal 21 April 2015 — penggugat-Tergugat
377
  • Oleh karena itu mohon agar Hak Asuhkedua orang anak tersebut diberikan kepada Tergugat;710SALINANBahwa sebaliknya Penggugat selaku seorang ayah saat ini tidakmampu memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani keduaanak Tergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggotaDPRA dari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerahpemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkansulit membagi waktu untuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagikondisi kesehatan Penggugat (terkena stroke
Register : 13-09-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 13/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.
Tanggal 5 Oktober 2015 — 1. HJ. SUKMA NURANI AMPERIA, SH, SPN, 2. Ir. ANDI ABDUL HAKIM, SH.MH,;---------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai------------------------------ PENGGUGAT; M E L A W A N : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA ; ---- Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------- TERGUGAT
9489
  • BULUKUMBANOMOR : 64/Kpts/KPUKab025433243/2015 Tentang Penetapan PasanganCalon Usulan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan Sebagai PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015; Tanggal 24 AgustusFoto Copy KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261124
  • anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanannegara;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Putus : 11-02-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/PID.SUS/2013
Tanggal 11 Februari 2014 — ADRIANUS ADU, ST. Alias ADI
8051 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh Judex Facti, yang pada kenyataannya dalamputusan Hakim terbukti bahwa Hakim menyatakan Terdakwa tidakterbukti bersalah, dalam salah satu alasannya adalah menyangkutmasalah tanah, apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim,menyebut Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndaoperiode tahun 20092014 sebagaimana diresmikan dengan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor : PEM.171.2/619/2009tanggal 24 Agustus 2009 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRDkabupaten Rote Ndao mewakili Partai
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
12168
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau;d.