Ditemukan 11431 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Register : 30-11-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 344/Pdt.G/2017/PA.Mab Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 7
97 — 7
P.14 yang aslinya merupakan akta di bawahtangan, telah bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan11 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMeterai suncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkanlebih lanjut sebagai alat bukti, meskipun bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya, dibuat secara partai
Putus : 04-12-2008 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 05 /Pdt.G/2008/PN.Sidrap Tanggal 4 Desember 2008 — HAJI ANDI MUNANGARA BIN ARIA ANDI
Selanjutnya disebut................................................................................................... PENGGUGAT ;
M E L A W A N
ANDI HERMAWANSYAH alias BAU MOMO Bin ANDI ARIA
Selanjutnya disebut .................................................................................................... TERGUGAT ;
51 — 5
51 — 5
Dibuatsepihak atau berbentuk partai (minimal dua pihak) tanpa campur tanganpejabat yang berwenang;Ditanda tangani oleh pembuat;Isi dan tanda tangan diakui;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat surat hibah a quo dapat dipersamakandengan akta dibawah tangan sehingga Majelis menilai tidak perlu adanya campurtangan dari pejabat yang berwenang pada Surat Hibah tersebut;28Menimbang, bahwa tentang tidak benarnya kepala Teppo dan saksi pada surattersebut bukian substansi yang pokok mengenai sah/tidaknya surat
Register : 08-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. Tanggal 11 Agustus 2016 —
120 — 77
120 — 77
Mengajukan gugatan perlawanan (partai verzet) ;Dari uraian dalildalil dan fakta hukum di atas makapermohonanPenggugat tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah Ditolak;DALAM REKONVENSISetelah Tergugat dapat menguraikan bahwagugatan Penggugat tidak benar dantidak terbukti, maka tibalah saatnya Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi.Selanjutnya Penyebutan pihakpihak dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut :e Pihak Penggugat menjadi Rekonvensi ;e Pihak Tergugat menjadi Rekonvensi ;Penggugat
Putus : 11-06-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 55/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM Tanggal 11 Juni 2014 — RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN
368 — 83
368 — 83
DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI:e Bahwa saksi pertama kenal dengan Terdakwa Rudy Yulianta, karena pertemanan karenasemula mau ikut pendirian partai namun karena gagal, kemudian Terdakwa Rudy Yuliantamengajak saksi untuk membantu temanteman yang mau berangkat ke Hongkong, dalam hal inisaksi membantu menyiapkan paspor dan tiket ke Hongkong pulang pergi ;* Bahwa saksi kenal dengan saksi Wagiman dari sdr.
Putus : 29-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN STABAT Nomor 852/Pid.Sus/2016/PN STB Tanggal 29 Mei 2017 — Togar Lubis, S.H. M.H
113 — 89
113 — 89
Safril, umur 50 tahun, Ik, Islam, Wiraswasta (KetuaDPC Partai PDIP Kab. Langkat), saksi melihat sdr. M. Safril berkomentar diakun Facebook milik terdakwa tersebut;Bahwa saksi melihat dari akun Facebook milik terdakwa yang bertemandengannya adalah Dr. Sadikun Winato (Kadis Kehatan Kab.Langkat)Prawito (Wartawan Kab.
Putus : 11-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2765 K/Pdt/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — HELENA ISMAIL, dkk vs. HERMAN SUSANTO, dkk
120 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan dalamPasal 1340 KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara a quo, makaPenggugat harus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal inipihak Badan Pertanahan Kodya Jakarta Barat;Bahwa berdasarkan uraian
Register : 05-06-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 77/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
ISUNO BUULOLO
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIWOSI
2.BUALASOKHI NDRURU, SE
115 — 78
ISUNO BUULOLO
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIWOSI
2.BUALASOKHI NDRURU, SE
115 — 78
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakatDesa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Register : 11-09-2013 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 5/Pid.Sus/2013/PN.Ung Tanggal 22 April 2013 — SUPRIYONO Bin H. KASMIN
39 — 17
39 — 17
aroma yang sudah dikemas plastik, dan harga Rp.3.000, per batang sabunsusu yang sudah dikemas dan di pack dengan merk PUSPITA.Bahwa hasil produksi dipasarkan awalnya pada Tahun 2009 di wilayah Getasan sertakepada keluarga dan tetangga kemudian pada Tahun 2010 area pemasaran dikembangkanke daerah kota Salatiga dan Kota Semarang, pada tahun 2011 dikembangkan lagi di areaSurakarta, Magelang dan Jakarta sekitarnya, pada tahun 2012 pemasaran ke luar jawa yaituKalimantan dan Sumbawa tapi masih dalam partai
Register : 04-07-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Psr Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
100 — 23
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
100 — 23
terdakwa;Bahwa selama menjaga toko jelita, sepengetahuan terdakwa Balai Pom tidak pernah datangke toko;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual kosmetik yang disita tersebut adalah illegal;Bahwa terdakwa mengetahui kalau kosmetik yang tidak terdaftar di POM memberikandampak tidak baik bagi kesehatan;Bahwa karena konsumen banyak yang membeli kosmetik tersebut sehingga terdakwamenjual kosmetik tersebut;Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara mengecer sehingga terdakwatidak menjual dalam partai
Register : 16-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tte Tanggal 28 Desember 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
FAHMI BASA AMIN, SH
232 — 104
232 — 104
dengan melakukan keputusan seperti kegiatankegiatan serta program diKecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atautindakan yang mengarah keberpihnakan kepada salah satu pasangan calon KepalaDaerah yang terindikasi merugikan pasanngan calon lain misalnya ikut serta dalamkegiatan kampanye ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam artitidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadipeserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai
Register : 10-05-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 92/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 11 September 2019 — Penggugat:
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
193 — 88
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
193 — 88
Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d.
Register : 27-02-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 21/G/2014/PTUN.Smg. Tanggal 4 September 2014 — PT. TELAGA MEGABUANA Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KOTA TEGAL
171 — 109
171 — 109
Ali Badrundari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Fraksi Partai Demokrat,Komisi Ill; (Copy dari Web.Site);UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, Bagian Keenam Larangandan Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 54;(Copy dari Copy);Notulen hasil rapat klarifikasi pelaksanaanterakhir Pekerjaan Paket 2 Penanganan ROBAlur Kali Siwatu, Kecamatan Tegal Barat, KotaTegal Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013yang dihadiri oleh Inspektorat Kota Tegal,Konsultan Pengawas dan
Putus : 20-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2244 K/Pdt/2012 Tanggal 20 Mei 2013 — dr. Eddy Zarkaty Monasir, Sp.OG, vs. Naniek Lukita Hadinoto juga disebut Naniek Lukita, dkk
111 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.
Register : 09-04-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 49/Pid.Sus/2015/PN.Parepare Tanggal 13 Agustus 2015 —
66 — 17
66 — 17
diartikansebagai Faksi Akun Palsu sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan maksud tujuan terdakwaberkomentar didalam group facebook tersebut, selain itu secara harafiah dilihat dari huruf per hurufistilah F dimaknai sebagai Faksi, A dimaknai sebagai Akun dan S dimaknai sebagai Palsu adalahsangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, danjikadikaitkan dari pengertan kata Faksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyaiarti kKelompok di dalam suatu partai
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARIATI BUâÂÂULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
109 — 55
1.SARIATI BUâÂÂULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
109 — 55
kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 34/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337 — 192
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337 — 192
Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
180 — 60
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
180 — 60
2018/PTUN SBYPenyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danatau/pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 8 Maret 2016 — YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI ; 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. DKK
285 — 288
285 — 288
(fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.
Register : 06-08-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.SOKHIâÂÂASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
120 — 63
1.SOKHIâÂÂASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
120 — 63
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Register : 11-12-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
200 — 89
200 — 89
Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)