Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 subbagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buatbuat sendirioleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatuhalaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgalasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatanPermohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dariPemohon itu Semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataanhukum sebelumnya, rumah tangga antara

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri sehingga cukup jika salah satuPutusan No.101/Pid.Sus/2016/PN.

6 diubah, sehingga keseluruhanberbunyi sebagai berikut :Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan : Susunan Organisasi SekretariatDaerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiridari Asisten Sekretaris Daerah.Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan : Asisten Sekretaris Daerahsebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari Asisten Tata Praja.Pasal 6 ayat (3) angka 3.2.2 menyatakan : Asisten Tata Praja sebagaimanadimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari : Bagian Hukum, membawahi : SubBagian

Hasya Ilma Adhana, SH, Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan, Hikmah Yuliandri, SH.MH, Kepala Seksi Hukum danInformasi pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Metro, 7. Palomes Tampubolon, SE.MH, Kepala SeksiPelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Neara danLelang (KPKNL) Metro, 8. Arif Purwadi Satriyono,SH, PenangananPerkara Tk. Il pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan HukumDepartemen Keuangan, 9. Sahat B.H.J. Pardede,SH, 10.

pelamar yang dinyatakan lulus tes diberitahukan secara tertulis melalui surat yangkemudian wajib melengkapi administrasi.Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2009/2010 ada pegawai yang mengundurkanBahwa tahun 2010 ada tes penerimaan pegawai baru di BPN, namun tidak ada samasekali pungutan biaya.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ; 7 Saksi SRI SURYANTI;2 222222 nnn nnn nn nen nen en enn eensBahwa saksi bekerja di Kanwil BPN DIY dan saya menjabat sebagai pelaksana subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang

Fitriyadi alias Ifit bin Rahmadi selaku Kepala SubBagian Kredit Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kandangan, Terdakwa II. Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun selaku Direktur Pemasaran PD BPR Kandangan, Terdakwa Ill AbdulMajid bin Abdullah selaku Direktur Utama PD BPR Kandangan dan TerdakwaIV. NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN selaku Kepala SubHal. 2 dari 136 hal. Put.

selalu disebutkandalam Surat Dakwaan dan Pembelaan Penuntut Umum;Bahwa benar ketika terjadi pencairan kredit atas nama Cahya Rienaldi danAkhmad Karyadi, serta pencairan kredit terhadap 7 orang karyawan PDBPR Kandangan, juga Terdakwa IV belum menjadi Kepala Sub BagianKas, melainkan hanya sebagai Kasir/Teller;Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, apabila dinubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian

NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit

Ilham Rossady adalahmenunjukkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa selaku staf bagian kredit, Terdakwa Il selaku Direktur Pemasaran,Terdakwa Ill selaku Direktur Utama dan Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas/Kasir/Teller dalam unsur ke empat dakwaan subsidair yaituHal. 132 dari 136 hal. Put.

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 setelah Pemohon di lantikHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dumsebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT, ketika itu terjadi pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat PulangKerja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Termohon menuduhPemohon betah ditempat kerja karena banyak staf perempuan.

Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas; 6. FATMAH, SH. Jabatan Pelaksana Sub BagianDokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.

Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABNfasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan SubBagian, jelasjelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barangtentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasardan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;4.

Pada tanggal 4 April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian, dan kelompok jabatan fungsionalHalaman

Bukti P34Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdaerah, asisten, kepala bagian, kepala subbagian dankelompok jabatan fungsional, pada sekretariat daerahkabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi);35.

Bukti P35Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdewan, kepala bagian, kepala subbagian dan kelompokjabatan fungsional, pada sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (fotokopi darifotokopi);36. Bukti P36Notulen Rapat tanggal 17 November 2014Halaman 66 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(fotokopi dari fotokopi);37.

MM Binti IBRAHIM selaku Kepala SubBagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utaraberdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.23/27/l/31 LU/2012 tanggal 27 Maret 2012, bersama sama dengan Drs. Hi.

nilai SejarahBudaya dan Agama), saksi UMAR AHMAD (selaku PPTK Kegiatan DanaAlokasi Khusus), saksi HAIRUL FADILLAH (selaku PPTK KegiatanHERISURYADI (selaku PPTK Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu),Pemberdayaan Tenaga Pendidikan Non Formal); dan saksiyang ke 4 (empat) saksi tersebut menjelaskan untuk melakukanterlebih dahulumengajukan Nota Dinas kepada Kepala Dinas, lalu di Disposisi olehpencairan dana kegiatan yang ada dikelolanyaKepala Dinas supaya ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala SubBagian

Demikian pula apabila dilihatbukti P63, P64 yang telah dilegalisir Kementerian Perindustrian RI, dimanapada Jjin Industri yang dimiliki Tergugat adalah untuk produk kantong plastik.Hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Awandi dibawahsumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijinindustri Tergugat berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kepala SubBagian Tata Usaha dan Manajemen Kerja, Kementerian Perindustrian RI, Jl.Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta Selatan

Subbagian Layanan dan Pertinbangan HukumKementerian; danb.

Subbagian Advokasi Hukum Kementerian;Pasal 107(1) Subbagian Layanan dan Pertimbangan HukumKementerian mempunyai tugas melakukanpengelolaan layanan konsultasi hukum danpertimbangan hukum serta pengelolaan layananaspirasi dan pengaduan online rakyat.(2) Subbagian Advokasi Hukum Kementerian mempunyaitugas melakukan pengelolaan dan penangananperkara litigasi dan nonlitigasi, serta bertindak selakukuasa hukum kementerian.e Pemberian pendapat hukum yang dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Peraturan Perundangundangamempunyai

., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Sumber Daya Aijr danPembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum danPerumahan, Biro Hukum Sekretariat Jenderal,Kementerian PUPR;AGUS PRAMONO, S.H., M.Si., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, PengembanganInfrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal, BiroHukum, Kementerian PUPR;ARIEF BUDI YULIANTO, S.H., M.Hum, Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;DEW!

., Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf SubHal. 2 dari 161 hal. Putusan No. 96/G/2019/PTUN.

., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;6. Hatoni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan danAdvokasi Hukum Ditjen PHPL;7. M. Zaenuri, S.H., jabatan Staf Biro HukumSetjen;9.

,Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Leidy Asri Manganguwi, S.H., 2.Hendra Wasaraka, S.H., 3.

., Kepala SubBagian Peraturan Perundang undangan pada BagianHukum Setda Kabupaten Banyumas, 4. ArifHarjanto, SH., Kepala Sub Bagian Penelaahan danDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Banyumas, 5. Bambang Aris Sujarwo,SH., Staf pada Bagian Hukum Setda KabupatenBanyumas, 6.

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2510/436.6.4/2014 tanggal 18 Maret 2014;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata

500.000,3 Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.000.000, e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000,Rp000.01 Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.001 e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian

Rp.8.0002010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentang Mekanismepembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian penggunaan dana yang tidak dicatat dalam Buku Kas Umum sebesarRp.60.211.446,00.

memproses usulan penempatan tugas bagi PNS.Bahwa bidang kepegawaian pada dinas kesehatan Kab Aceh Utara TIDAKmempunyai Hubungan Kerja Program dengan Proses pelayanan kesehatanmelalui Program JKA pada Puskesmas Puskesmas dalam Wilayah KabAceh Utara, KECUALI terhadap kebutuhan Pegawai pada PuskesmasBahwa Puskesmas untuk tenaga pelayanan berdasarkan informasi BagianPelayanan Kesehatan (YANKES) pada Dinas Kesehatan Kab Aceh Utaratentang kebutuhan tenaga pelayanan, maka atas dasar informasi tersebut SubBagian

PuskesmasLangkahan (Dana JKA) pada PT Bank BPD Cabang Pembantu Pantonlabu dengannomor Rekening: 032.01.02.6000195 adalah Kepala Puskesmas dan BendaharaJKA tahn 2011/Pengeluaran.Puskesmas Langkahan tidak pernah membuat dan mengirimkan LaporanPenggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada Kepala Dinas KesehatanKabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) CabangLhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian