Ditemukan 11326 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pdt.g/2015/pa.prg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-10-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID/2012
Tanggal 18 Oktober 2012 — JONNY ABBAS ;
172 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTDJACQUARD FABRICS,OTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOK JAKARTA CONTAINER TCNU 8319582NILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BL/AWB/INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL) NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA
    INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,JACQUARD FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMEN(EX.BL/AWB/JENIS INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA Bahwa sesuai dengan
    INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,iACGUAHD EXBRIGS. 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTELTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BLIAWB/No.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 24-09-2008 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 262/Pdt.G/2008/PN.SBY
Tanggal 24 September 2008 —
44 — 17
  • yaitu suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yangberdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 dan pasal 50 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi kompetensi absolut Peradilan TataUsaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo ;Ketentuan di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember2000 Nomor 620
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-08-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 395/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Sernita Sianturi
Terbanding/Tergugat I : TAMBOS TAMPUBOLON
Terbanding/Tergugat II : SUPRAYITNO
Terbanding/Tergugat III : ABIDIN S. PANGGABEAN, SH
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK MUAMALAT INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ferry Junior Sianturi
66 — 49
  • Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa pemindahanhak atas tanah dilakukan melalui jual beli dapat didaftarkan, jika dibuktikan denganAkta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.36.Sedangkan berdasarkan Pasal 616 KUHPerdata telah disebutkan bahwa,Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan denganpengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 30/PDT.G/2017/PN.BLK
Tanggal 22 Februari 2018 — H. ABD. RAZAK, Lahir di Bulukumba tanggal 24 April 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, berumur 53 tahun, bertempat tinggal di Jalan Matahari No. 18, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, Status menikah, pendidikan S1; Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat; Dalam Perkara ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Abdul Rahman Razak, Sh. 2. Tahiruddin, S.H., Mh. 3. Ahmad Kurnia Kadir, Sh. 4. Hendra Wahyudi, Sh. Advokat yang berkantor di Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Sinar Keadilan Bulukumba, Jalan Nenas Nomor 8A Blukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 83/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk, tanggal 18 September 2017; Lawan: 1. Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Cq. PT. TASPEN (Persero), berkedudukan di Jalan Letjen Suprapto No. 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat Cq. PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Makassar, berkedudukan di Jalan Bonto Lempangan No. 27 Makassar Sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ariayandi, Kemas Hasanuddin, Try Kuntoro, Patricia Manik, Yudhi Novianto, Rahmat Tjahjadi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 107/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk, tanggal 24 Oktober 2017; 2. PT. Pos Indonesia (persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Cilaki, Kelurahan Citarum, Kota Bandung cq. PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Regional X Makassar di jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar cq. PT. Pos Indonesia (persero) berkantor cabang di jalan Kenari No. 3, Kabupaten Bulukumba. Sebagai TERGUGAT II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Moko Mahadianto, SH., Nurul Huda, SH., Fajar Febrianto Catur Prasetyo, SH., Panglipur Husada, Sony Edwin Yulianto, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 103/Daf.Srt.Kuasa/ 2017/PN.Blk, tanggal 10 Oktober 2017
224 — 88
  • yang berlaku.e Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karena TERGGUGAT I dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan perkara aquo seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba danPeradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutadalah Peradilan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRI dalam Putusan No.620
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 08-01-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 63/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 28 Mei 2014 — Penggugat dan Tergugat
18 — 3
  • 0cft7fde7bft7ff7fft7f7d6be9 18 a6 186410861083 1ff7f8d3 1c718ff7fde7bdf7bff7faf3 1a614e924f04 1ae39a618e8 1c3a5f7c672204f7621T7 ffe7 ffT7 fcf3 dc6 18 ff7fde7b ff7fdf7bff7fff73a6700007coftf7fdf7bde7bff7bde7bft7b fe7bff7fde7bff72929c620596 f9b739c73bd73d7562a2 1f035850cf75eff7fff7 ffF7 53 4a43 08 1046bd77bd77dd7b9b73ad3 9c7 1 8ff7fde7bft7 ffF7 f22045 24aff7fde7bff774524208ff7fde7bde7bff7f00005 24 eff7 fff7 fde7b9c73 de7bff7f7 24ea5 18 ff7fde7bde7bff7fde7bff7fl 963 640c84 102a25df7bff7bbd7 7ff7ffe7fff7 620
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-11-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 81/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
Andar M. Situmorang, S.H., L.M.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Direktur PT. INDO PERMATA USAHATAMA
290 — 167
  • P 3 : Surat dari Kepala Kantor PertanahanKota Semarang,Nomor:620/600.33.74/II/2018, tanggal 06022018, Perihal:Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 81/G/2019/PTUN.SMGPenyelesaian 3perkarakepemilikan tanahdi Kedungpani(fotocopy sesuaidengan fotocopyyang telahdilegalisir) ;Surat KeteranganPendaftaran TanahNomor: 954/2015,tanggal 12032015 dari KepalaKantor PertanahanKota Semarang(fotocopy sesuaidenganfotocopynya);Kwitansi dariKantor PertanahanKota Semarang,tanggal 03 Juli2015 untukpembayaranpengukuran
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2017 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 366/Pdt.G/2017/PN Bdg
Tanggal 17 Juli 2018 — JUARIAH, DKK LAWAN YATI SURYATI, DKK
53 — 5
  • dengan peraturan perundang undangan yangberlaku yang dimana jual bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIll serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampai Tergugat VIIl kepada Tergugat IX yaitu berupa prosespembalikan nama dari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIIImenjadi milik Tergugat IX dalam sertifikat yang ada di BadanPertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Waris
Putus : 23-09-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 September 2014 — - SITI NURAMH MELAWAN H. ZAENUL HAQ, DKK
102 — 50
  • Putusan No: 5I1/PDT.G/2013/PN.MMR.36menjadi kompetensi absolute Badan peradilan tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MAR/No.620 K/Pdt/1999, Tanggal, 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Berdasarkan fakta yuridis diatas, Turut Tergugat V mohon supaya
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt
Tanggal 12 April 2018 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk
261 — 68
  • Usaha Perkebunan(IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat 1) sesuai surat Keputusan Nomor :500/057/Eko.2XIV2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dankemudian Tergugat Ill menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas namaHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pat.G/2018 / PN SgtTergugat Il, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukanpemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-03-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 31/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
Suwondo
Tergugat:
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Semarang
222 — 139
  • (fotocopy sesuai aslinya); Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang Nomor : 800/620.a/VII/ 2017 Tentang PembentukanPengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang Tahun2017/2018. (fotocopy sesuai aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02402 tanggal 9 Februari2018 beserta Lampiran Surat Perintah Tugas atas nama Dr.Hari Wuljanto, M.Si.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/Pdt/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — TAUPIK, dkk VS TUAN JIMMY WIDJAYA, dk
222 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NASIRIN, 620. SUHARDI, 621.HERIYANTO, 622. GUNTUR NANDUNG, 623. MATAMIN, 624.IBRAHIM DAHLAN, 625. BUSTOMI HASAN, 626. DARWIS, 627.SELANANG FEl, 628. MAIDA, 629. HOTIMA, 630. BEJO, 631. BEDIKTEGUH, 632. BAYA, 633. KUNTO, 634. H. KUDIM, 635. MAIDABAKAR, 636. BAKAR H. GEDENG, 637. MAHADI, 638. NOUFAL, 639.MUHAMMAD ROSYAD, 640. MUSLIMAN, 641. YAMANI, 642. JIMA,643. M. YULIANSYAH, 644. TONESKA, 645. RUSLI, 646. NUAS MATNUR, 647. MACIK, 648. SAIPUL, 649. JHON FITER, 650. KULIM, 651.MARUM.S, 652.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-02-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2016 — PT. BRAVO DELAPAN DELAPAN AW : diwakili oleh SUWARNO YUSUF, selaku Direktur PT. Bravo Delapan Delapan WA. Beralamat di Gedung Arthaloka Lt. 14. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2. Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hasbi, SH, Rangga B. Rikuser, SH, Elly Riduan Hasoloan, SH, Aripin Josua, SH dan Robby Prima Panggabean, SH. Para Advokat dari Kantor Hukum HPP & Co beralamat di Jasmine Garden Sector 1 Jalan Seruni III No.3. Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------PENGGUGAT;
154 — 77
  • ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjianyang dibuat oleh para pihak tersebut .Hal tersebut berarti bahwa perjanjianarbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalampasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang merupakan konsekuensi logis dariadanya asas pacta sunt servanda:suatu perjanjian tidak dapat ditarikkembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk ituMenimbang, bahwa hal itu juga ditegaskan dengan Pasal 620
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
251 — 102
  • Sehubungan dengan hal ini Putusan Mahkamah AgungNomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, menyatakan:bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohonkepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa PengadilanNegeri
    Hal ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung tanggal 29121999 No. 620 K/Sip/1999, KaidahHukum: Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengandemikian kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 52
  • KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs.Kenedi bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
44 — 28
  • sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 118/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
Tri Arsanto Nugroho
Tergugat:
Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
60 — 26
  • Wanglu, Kecamatan Trucuk, KabupatenKlaten, yang diterbitkan oleh Tim PencalonanPengangkatan Perangkat Desa Wanglu, KecamatanTrucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesualAS i) 222222 n nnn nn nnn cnc ence nn nnn cen cece n en ec necesSurat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon PerangkatDesa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copysesual Asli)Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :141.3/620
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2013 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 2 Desember 2013 — - SECUNDINA EVALINA MELAWAN MARSELUS BAGA, DKK
65 — 20
  • PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-06-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 151/B/2016/PT.TUN.JKT.
Tanggal 31 Agustus 2016 — AGUNG SETIADI DKK ( 173 ORANG ).; 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA.; 2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT.;
119 — 133
  • Sertipikat Hak Milik No.620/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama DJARSA 5 90+ 2 222 ono non non nn concen nnn nnn nce nenaSertipikat Hak Milik No.621/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasNaira SUMARD n nnn nnn nrnnnr nem ne cnn neinSertipikat Hak Milik No.622/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama ALI SUJIMAH 9 222 noo neo conse ncnn nnSertipikat Hak Milik No.623/Karangsambung, Luas : 940 M2, atasnama SALEH a 35 222 222 noe on no nnn cnn nen nce noncnnHal 168 dari 314 hal. Put.
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 07-08-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0765/Pdt.G/2015/PA.Pdg
Tanggal 12 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 12
  • kepadaistri yang telah nusyuz dan oleh karena itu berhak mendapatkan hakhaknyasebagai isteri diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajibanseorang Suami Ssepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadipisah rumah sebagaimana dalil fiqn dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hal. 175yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :ls aaa wybo 620
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 21-08-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PA NGANJUK Nomor 1546/Pdt.G/2017/PA.NGJ
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 0
  • ditentukanPenggugat terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menetapkannafkah iddah bagi Penggugat yang harus dipenuhi Tergugat sebesar Rp2.000.000, dikalikan 3 = Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mengenai permintaan nafkah madliyah atau nafkahlampau yang dilalaikan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuandalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang diambil alin sebagaipertimbangan hukum dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang berbuny/i:wyle yloj 620