Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Register : 02-12-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 458/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 11 Desember 2013 — Pemohon dan Termohon
424
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebutUUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 02-08-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 500/Pdt.G/2018/PA.Plh
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3813
  • peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapatkesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafriyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
Register : 21-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 28-02-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 20 Februari 2013 — Pemohon dan Termohon
161
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 08-12-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PA SENGKANG Nomor 992/Pdt.G/2015/PA.Skg
Tanggal 18 Februari 2016 —
6640
  • Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukanberdasarkan hukum Islam, (c). wakaf dan shadakah.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN BINJAI Nomor 29 / Pdt. G / 2012 / PN.BJ
Tanggal 25 Maret 2013 — FITRI RAHMADANI Lawan RUMIANA
7812
  • dihubungkandengan keterangan saksisaksi, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugatmemiliki hubungan ibu kandung (Tergugat) dan anak (Penggugat) dimana keduanyaadalah pemeluk agama islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : a.perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 04-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 17-02-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pwl
Tanggal 26 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
2410
  • berdasarkan padaberita) yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:wo . wo .yo dc @ ow wl 99 ae 9Li sis al iw YL dslgad u2i'5 "= = = 0 a S5JI5 AW og SVaII5 Gislly HZ alls B59 IIssw asilsig CIM5 JiallsArtinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 06-02-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN BUOL Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bul
Tanggal 19 Februari 2018 — SATRIA A. SAUTU
20158
  • tertentu sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undangundang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasHalaman 5 dari 9 Penetapa Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Bul.Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 27-08-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PA NABIRE Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr
Tanggal 7 Januari 2014 — PEMOHON - TERMOHON
7923
  • UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2)serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakandengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama yang pada pokoknya menegaskan bahwa Peradilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomisyariah, dan dalam penjelasan
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 412/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
191
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) balls clit ple duality 54a 5585 agltly Gey Ab Ua) aidALY sll y Yl) Gia y Ca pally Ab puere y Cid ollHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 412/Pdt.P/2017/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 20-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Ktbm
Tanggal 17 Februari 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
133
  • 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 274/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
141
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0274/Pdt.P/2017/PA Wng2.lal) Abell y ete) ple duality 52d S985 agbily Cua g ALL) sindALY oll y Yglh Giallg Cagall y Ad jens g Ui gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 297/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
171
  • Gially Ci gally Ad puere y Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 297/Pdt.P/2017/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 379/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
182
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0379/Pdt.P/2017/PA Wng2.Glad) dbally cls) ple Aol Salgcll S555 ag lils Gag AbLisd) aidALY sll y Visll Find y Spall g Ad acon y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Register : 09-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.ML
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
257
  • Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 26 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
151
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangberbunyli:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 26 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
141
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 04-11-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Tanggal 17 Maret 2015 — Penggugat dan Tergugat
265
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 01-02-2013 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
182
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 21-01-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 8/Pdt.P/2014/PA.Pdlg
Tanggal 24 Februari 2014 — PEMOHON I-V
487
  • penetapan ahli waris dengan alasan sebagaimanapada dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokpermohonan a quo, akan dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7Tahun 1989, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkanhukum Islam serta wakaf
Register : 18-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2625/Pdt.G/2020/PA.Lmg
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20350
  • Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqgah dan .Ekonomi Syariah; Berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugatdalam perkara ini menjadi Kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada keduabelan pihak untuk menempuh upaya Mediasi sesuai dengan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudianMediator yang ditunjuk bernama H.