Ditemukan 51522 data
55 — 28
Mengenai keberatan Oditur Militer poin 1, MajelisHakim dalam memutus suatu perkara mendasari faktafakta yang diketemukakan dalam perisdangan danfakta fakta itu yang dijadikan dasar untukmemutuskan suatu) perkara. Dalam memutuskan suatuperkara seorang Hakim wajiob mempertimbangkan, adil(just) hukum = (legal) dan benar secara moral(Righteous). Putusan akhir dari seorang Hakimmerupakan Result dari decision yang di peroleh dariMenimbang12penerapan atau pelaksanaan azasazas dan prinsipprinsip hukum.
Jadi tidak benar putusanringan,tidak memil ik i pertimbangan pertimbangnyuridis begitu) juga sebaliknya, karena Hakim dalammemutus suatu) perkara mendasari pada equitable danRighteous.2.
12 — 1
76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Santi Desiana binti Hari Budiyono, anak kandungPemohon dan Robert Sanjaya bin Anreas, menantu Pemohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari
permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama Harto Wahyudi bin Suratmo, anak kandung Termohon telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari jawaban Termohon ;Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon danseorang saksi dari Termohon tersebut telah memberikan kesaksian yang padapokoknya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran serta rumahtangganya
palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor: 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaHal. 21 dari 26 Put.
78 — 35
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernahhadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/119
9 — 0
No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Pas.dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memilikilegal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohondan
cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadainyalebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari
11 — 1
Kabupaten Bondowosopada tanggal 24 Februari 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor61/47/Il/2014 tanggal 24 Februari 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
No. 1486/Pdt.G/2015/PA.Bdw.4d MbII Ul JI J Ye palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga
44 — 17
Bahwa Tergugat mendasari tindakan penghadangan terhadap Penggugatdan Teruggat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketadan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai obyek sengketaberdasarkan surat atau dokumen yang tidak sah dan tidak mengikat yaitusurat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyeksengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat Il), suratpernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011tanggal 17 Oktober 2011 antara
Tindakan Tergugat IV tersebut harusdibatalkan sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat.Sedangkan surat atau dokumen yang mendasari Tergugat mengajukanpermohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah durat ataudokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum; 12.Bahwa tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV baik sendirisendiriatau bersamasama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatanini adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad Pasal 1365KUHPerdata
ISMIYANTO,SH
Terdakwa:
Rahmat Hidayat
55 — 30
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 66K/PM 102/AD/V/2017Menimbang: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan
69 — 38
Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harusdibatalkan karena tidak cermat dalam menyusundakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanaHal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 95K/PM 104/AD/IX/2019pencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Dari hal yang disampaikan di atas bukanlah suatu bentukpenyangkalan atas perbuatan diri Terdakwa, namun sematamata hanyalah pendapat hukum Penasihat Hukum Terdakwayang
Olehkarenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat(1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta ataspersetujuan Terdakwa, Oditur Militer mohon untuk membacakanketerangan Saksi4 Kapten Com M.N. Sondrong dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dibawah sumpah, sebagaiberikut :Saksi4 :Nama lengkap : M.N.
Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukumtersebut akan Majelis Hakim tanggapi bersamasama pada saatpembuktian unsurunsur tindak pidana dalam perkara ini.Keberatan Penasihat Hukum selanjutnya adalah masalahrehabilitasi dengan mendasari ketentuan dalam Surat EdaranNomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagaipedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 16November 2018 dan ditanda tangani Ketua MahkamahAgung RI Muhammad Hatta Ali.
Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer harus dibatalkankarena tidak cermat dalam menyusun dakwaannya.Bahwa mendasari hal tersebut, perlu disampaikan bahwaTerdakwa juga telah didakwa melakukan tindak pidanapencurian pada hari, jam, tempat terjadinya tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaanOditur Militer, berdasarkan fakta di persidangan tidakbersangkut paut dan tidak ada hubungannya dengan adanyadugaan tindak pidana pencurian (dalam berkas lain),
Illir Timur 3 Kota Palembang.Selain itu sejak semula perkara ini Sudah dipisah oleh Penyidik.Dan diajukan oleh Oditur Militer dalam 2 (dua) berkas yangberbeda.Dengan demikian mendasari pasal 128 Undangundang Nomor31 Tahun 1997, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebuttidak dapat diterima.5.
12 — 6
Satpam, tempat tinggal di Kota Depok;, sebagai" Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 21 Oktober 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor2859/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
14 — 14
kediamanXKXXKXKXXKXKXKXKKXKKKXKKKKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKKXKK , Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 07 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3638/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
20 — 15
kediamanXXKXKXKXKXKXKXKKKXKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKK MK KKK ;selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 09 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3705/Pdt.G/2018/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 11
, pekerjaan Swasta,tempat tinggal di ALAMAT, sebagai " Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaDepok dengan register Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada hari itu juga,telah mengemukakan halhal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari
133 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jelas dasar hukum pengajuan gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1359KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf C angka 1.Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentang KetentuanUndang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.
;Mendasari pendapat tersebut dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenyatakan perubahan status rekening Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ill dari layak bayar menjadi tidak layak bayar berdasarkan hasilaudit BPKP tidak ada aturan hukum yang diberikan kewenangan olehperaturan Perundangundangan khususnya Undang Undang Nomor 24Tahun 2004 tentang LPS memberi kewenangan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIl untuk mengubah status layak bayar RekeningPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menjadi
28 — 14
ini tidak adamengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apayang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkatpertama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara sekSama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan PengadilanNegeri Stabat tanggal 14 April 2014, Nomor : 107/Pid.B/2014/PNStb,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
98 — 59
Kdi, dan telah diperbaiki pada PemeriksaanPersiapan tertanggal 22 Desember 2015 mengajukan Gugatan yang berisisebagai berikut : 222 n nnn nnn nnn nnn nn enn nen conn ne ceene =woneee Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :35/Kpts/KPUProv.026/Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015 TentangPengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton TengahPeriode Sisa Masa Jabatan 20132018 ; ae Adapun yang mendasari
13 — 1
selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganatas perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohonmengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
14 — 9
maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGA = i ees wear ut ers army acs es en ; masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
17 — 1
suatu halangan yang sah, maka sesuaipasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat(Verstek);Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yangberbunyi:J g> VY oJ lb 99 Ue old (prolwoll elS> ppo oSl> II ) (yoArtinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudianenggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa yang mendasari
127 — 32
material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon bandingdapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanyaatas biaya jasanya saja;bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkandokumendokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order,Rekening koran, Faktur Pajak ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan buktidan data yang mendasari
8 — 10
Ibu rumah tangga, tempat kediaman KabupatenBogor , selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya bertanggal08 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 5403/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari