karena telah terbukti terjadibanyak pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan yangmenghasilkan SKPKB, yaitu antara lain pelanggaran hakhak Penggugat dalampemeriksaan, pelanggaranpelanggaran proseduril ini menyebabkan prosespemeriksaan berjalan tidak adil, melanggar banyak peraturan pajak, danmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat harus membayarPajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya ;Bahwa selengkapnya, latar belakang kejadian yang mendasari

;Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, KPP PMA III mengeluarkanSKPKB yang isinya sama dengan yang tertera dalam SPHP diatas dan sangatmerugikan Penggugat, secara total, SPT Penggugat telah dikoreksi sebesarRp.243.586.858, dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayaroleh Penggugat telah bertambah sebesar Rp.189.404.332, ;Bahwa SKPKB dikeluarkan tanpa adanya penandatanganan Berita AcaraHasil pemeriksaan oleh Penggugat dan tanpa adanya kesempatan bagiPenggugat untuk menanggapi SPHP yang mendasari

Ketetapan Pajak Kurang Bayarmelalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yangberkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undangundangtidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugatdapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidakmenggugat materi atau isi perhitungan SKPkKB ;Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaranprosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan yang mendasari

Pasal 31 ayat(3) UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatanatas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketamengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedurpemeriksaan lapangan yang mendasari SKPkKB ;2.

Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim hanya mendasari

No. 1607 K/PID/2013Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB, di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03,Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mana Terdakwa jugamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban Sarmidimeninggal dunia ;Dengan mendasari pada kemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.

., di Desa Karangreja, RT.01 RW.03Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mengakibatkan korbanSarmidi meninggal dunia ;Dengan mendasari pada kKemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.

tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah dalam penerapan hukum ;Bahwa keberatan pemohon kasasi yang menerangkan bahwa Terdakwadi persidangan dalam sikap dan gerakgerik dapat memahami apa yangditanyakan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat hukum serta dapatmengingat dengan jelas kejadian yang dilakukan membacok korban Sarmidi dandapat mengetahui akibat perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggal,dengan mendasari

tanggal 5 Oktober 2012.bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1411/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010.bahwaberdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010Nomor 0084/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban Tergugat denganSurat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak April 2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan ataspengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp91.199.965,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia

apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari

Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari

gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari

Bahwa Penasihat Hukum mendalilkan Saksi1 (Kopda Indro Yudho Prastito)sebagai pengadu melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 dan baru mengetahui perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 adalah sekitar tanggal 21 Desember2012, sehingga menuurt Penasihat Hukum dengan mendasari pasal 74 ayat (1)KUHP pengaduan tersebut telah lewat Waktu.2).

Bahwa rentang waktu antara tanggal 20 Maret 2013 ketika Saksi1mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi2 sampai denganSaksi1 melaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah belum lewat waktu 6 (enam) bulansebagaimana diamanatkan oleh 74 ayat (1) KUHP, sehingga mendasari fakta inipengduan Saksi1 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah syah dan tidak/belum lewat waktuatau kadaluarsa.4)

Bahwa Penasihat Hukum dalam dalilnya menyatakan terhadap Dakwaankesatu yaitu pasal 281 ke1 KUHP ternyata pengadunya adalah Saksi1 sementaraOditur Militer menguraikan dalam Dakwaannya ada pelaku lain dalam hal ini adalahSaksi3, namun hanya mendasari dari 1 laporan Polisi dari Saksi1, sementaraSaksi1 hanya melaporkan terkait perouatan Terdakwa dengan Saksi2 dan tidakterkait dengan Saksi3, seharusnya ada laporan polisi dalam bentuk pengaduanuntuk keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi3 dari yang berhak

keberatan dariPenasiahat hum dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolaktanggapan dari Oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenaieksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yangKedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) telah diterima dan Majelis Hakim telah pulamenyatakan Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalahObscure Libele maka dengan mendasari

(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik (SHM)Sementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriDokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32PK/TUN/1999 tertanggal 03 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Reg. Nomor 2857 K/Pdt/2004 Juncto Nomor 580/Pdt/2002/PT.Sby.

(tujuh ribusembilan puluh meter persegi) mendasari Sertifikat Hak Milik SementaraNomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istri DokterSoeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum juga membuatkuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M7? sebesarRp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya terhadapfisik bidang tanahnya telah dikuasai oleh Korban Sie Probo Wahyudi aliasGie Pin;Hal.10 dari 45 hal. Put.

Berdasarkan Akta Pembatalan tersebut CicikPermata Dias Suciningrum mengajukan SK Pembatalan hak di Kanwil BPNPropinsi Jawa Timur dengan mendasari Putusan Reg. Nomor 32 PK/TUN/1999 tertanggal 3 Mei 2011 dan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Reg.

(tujuh ribu sembilan puluh meter persegi) mendasari SHMSementara Nomor 71 Lingkungan Rangkah atas nama Poedjiastuti istriHal.31 dari 45 hal. Put. No. 1289 K/Pid/2017Dokter Soeharjono dan saat itu juga Cicik Permata Dias Suciningrum jugamembuat kuitansi pelunasan pembelian tanah seluas + 290 M?

Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasanperceraian bahwa isteri sudah tidak sanggup lagi bersabar atas kelakuan suamiyang tidak memberi nafkah secara lahir maupun batin mulai hari pertama nikahsampai sekarang dan tidak ada kecocokan antara keduanya;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan tersebut tidak mampumenjelaskan alasan perceraian yang menjadi dasar hukum Penggugat dalammengajukan gugatan dan tidak mampu pula menjelaskan kejadian atauperistiwa yang mendasari

gugatan Penggugat untuk bercerai dari Penggugat.Oleh karena dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatantidak jelas, maka Majelis Hakim berkesimpulan posita gugatan Penggugat tidakterang dan jelas (Obscuur Libel).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On VankelijkVerklaard);Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun

Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN' Barang dan Jasa Nomor00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Februari 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor :KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012 Nomor 0082/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

Tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00003/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak Februari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor : KEP00006/WPJ.04/KP.0503/2012 tanggal 16 Mei 2012diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 76.225.279,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari

Bahwa dengan mendasari pada Surat Tergugat tersebut, lalu Tergugat IImulai menggunakan akal piciknya yaitu memanfaatkan surat Tergugat danakibat tidak jelasnya bentuk kontrak dalam perjanjian, sehingga terjadilahperselisinan antara Penggugat dengan Tergugat II tentang besaran realisasiprogres pekerjaan tersebut di lapangan;9.

Perselisihan tentang reralisasi progres kKemajuan pekerjaan di lapangantersebut timbul karena menurut perhitungan Penggugat kemajuan/progrespekerjaan di lapangan telah mencapai 30%, namun menurut Tergugat Ilbesaran progres yang telah dikerjakan di lapangan baru mencapai sebesar7% dengan mendasari pada surat Tergugat .

Bahwa di saatsaat Penggugat sedang menungununggu dilakukanopname ulang, ternyata Tergugat Il dengan mendasari pada Surat Tergugat Nomor JTBAJ/CK.DPU.AJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 secara diamdiam tanpa setahu Penggugat, telah memutuskan kontrak dan menyatakanPenggugat wanprestasi atas Kontrak Nomor 650/006/SP/CK/OTSUS/2014,tanggal 22 September 2014 yang, sesuai dengan surat Tergugat II Nomor650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal PemutusanKontrak (wanprestasi) dibuktikan dengan

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat IlNomor 650/02/PK/CK/OTSUS/2014 tanggal 19 Desember 2014 itu, laluTergugat III telah mengirimkan Surat Nomor 4968/KP0.06/XII/2014 tanggal30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014, tanggal 30Desembr 2014 kepada Tergugat IV perihal Pengajuan Klaim JaminanPelaksanaan dan Jaminan Uang Muka An.

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pada Surat Tergugat III Nomor4968/ KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Surat Nomor 4969/KPO.06/XII/2014 tanggal 30 Desembr 2014 tersebut, lalu Tergugat IV telahmenyurati Penggugat dengan suratnya Nomor 17.008.01.15 tanggal 7 Januari2015 yang isinya meminta dan menagih kepada Penggugat untuk membayarKlaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesarRp676.550.000,00 di mana melalui surat Tergugat IV inilan baru Penggugatmengetahui bahwa Tergugat II telah

tanggal 19 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1488/WPJ.04/2012 tanggal 19Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak Maret 2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan PenguranganSanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret 2010 nomor0083/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban tergugat dengan SuratKeputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang danJasa Nomor : 00004/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak Maret2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp136.013.880,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasan pemeriksaanyang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan JasaNomor : 00004/207/10/019/11 tanggal

No. 0330/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu denganperempuan lain yang tidak jelas, lalu bertengkar dan akhirnya berpisah tempattinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakmenyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena setelahmediasi tidak pernah datang lagi di dalam ruang sidang;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama TAYYIB bin ASMAWI dan DESI ARIYONO bin EL MUNASO,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

b> Glo p rH. .w LeoilArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbII Ul JI J Met pesArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan

alamatnya denganjelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yangtelan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor6464/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 November 2019 mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 6464/Pdt.G/2019/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari

gugatan ini adalah :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 08 Februari 2009, berdasarkan kutipan aktanikah nomor: 203/66/II/2009 tertanggal O9 Februari 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede,Kabupaten Bogor ;Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Kampung Duren Baru Poncol, RT.001/005.

Saksi MUHDARIANSYAH, pada pokoknya menerangkan :e Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dari Pemohon;e Bahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY sekitar tahun 2007di Padange Bahwa pada tahun 2012 pemohon dikaruniai anak perempuan pertamabernama NOOR HIKMAHIZZATULMUNA 52 222222 2 nnn nn nner nnenee Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebut karenaanak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintar nama anakpemohon tersebut dirasakan kurang cocok dan di sarankan harus

berikut :Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdomisli di Jln.Ciputat No. 57 Rt.01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan KandanganKabupaten Hulu Sungai Selatan; (buktiBahwa pemohon menikah dengan NOOR HERAWATY pada Tahun 2007berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 05/88/IV/2007 tanggal 2 April 2007(bukti P.3) ;Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon ini bernamaNOOR HIKMAH IZZATULMUNA yang saat ini telah berusia kurang lebih 1(Satu) tahun 3 bulan dirubah menjadi DAFINA ALMUNA, (buktiBahwa yang mendasari

Ciputat No. 57 Rt. 01 Rk Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan, KabupatenHulu Sungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;""Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatar belakangiatau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama dalam AktaKelahiran anak pemohon adalah untuk kebaikan anak pemohon itu sendiri, sehinggapemohon mengajukan

Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti ( P s/d P8) serta 3 (tiga) orang saksi,masing masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sertabermeterai cukup dan keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawahsumpah, sehingga bukti bukti tersebut telah memenuhi persyaratan hukumFormal yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat dan keterangan saksisaksi tersebut di atas, dapat diperoleh fakta fakta sebagai

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah Penduduk dan warganegara Indonesia yang tinggal dan beralamat di Celep Selatan Rt. 09 Rw. 03Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Fatimah tidak keberatan kalau harta peninggalan dari orangtuanya tersebut dijual dan dari hasil penjualan tersebut dibagi waris padaseluruh ahli warisnya, termasuk hak dari almahum Dulatip, yang diserahkankepada kedua anaknya;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas, biladihubungkan dengan isi permohonan Pemohon tersebut, maka hakimPengadilan Negeri berkesimpulan, bahwa Pemohon sebagai saudara (kakak)kandung dari almarhum Dulatip, dan semasa hidupnya Dulatip menikah denganChalimah

Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan berasal dari 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan jo 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik yang sah;

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk diterbitkan lebih dahulu pada tahun 1995 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari pada terbitnya semua Sertifikat Hak Milik atas nama PTR/PK (Para Penggugat dalam Konvensi) ;

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkk untuk mendasari

Bahwa, dalam perkara ini, gugatan Penggugat mempersoalkan prosesterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6450 yangditerbitkan oleh Tergugat Il dan segala proses penerbitannya dilakukanseca sah karena SHGB 6450 adalah hasil gabungan dari 50 SHGB danKe50 SHGB yang mendasari terbitnya (SHGB) No.6450 tersebutadalah berasal dari 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang juga terbitsecara sah pada tahun 1995 (sebelum terbit semua SHM atas namapara Penggugat yang terbit tahun 1997 dan 2002).

Dengan demikiangugatan Penggugat yang mempersoalkan penerbitan penggabunganSHGB No.6450 adalah gugatan yang sangat ngawur dan sebenarnyasoal proses penerbitan SHGB No.6450 adalah ranah Pengadilan UsahaNegara dan itupun telah di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara(semua pertimbangan atas penilaian faktafakta termasuk buktibuktitidak ada yang dibatalkan termasuk tahun terbitnya ke50 SHMyang mendasari terbitnya SHGB No.6450/sesuai Yurisprudensitetap).

terbitnya SHGB No.6450 dimaksud.Perlu dijelaskan Kembali, ke50 SHM yang mendasari terbitnya SHGBNo.6450 terbit lebih dahulu dari SHM yang ada pada paraPenggugat dan ke50 SHM tersebut kemudian diturunkan statushaknya menjadi 50 SHGB dan setelah itu baru digabung menjadiSHGB.No.6450.

Menyatakan sah 50 (limapuluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarmadkk untuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450atas nama PRITIKHalaman 40 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2020/PN Bkn5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegangHak atas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor6450 desa Baru Kampar sebagaimana disebut diatas;6.

Menyatakan sah 50 (lima puluh) Seritikat Hak Milik atas nama Sarma dkkuntuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450 atasnama PRITIK ;5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satusatunya pemegang Hakatas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 desaBaru Kampar sebagaimana disebut diatas;6. Menyatakan Bidang Tanah atas nama Para Penggugat Konvensi / ParaTergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan(SHGB No.6450);7.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, keponakan Pemohon dan Saksi II Asli , adik kandung Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Nali bin Maudin dan Rengganis bin Nali, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Wlaodl abs ole p rf. r2.w LacilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEI UI JI J ve pesilArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Saksi SARBANI, pada pokoknya menerangkan :Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi tentangga dariPemohon; Bahwa pemohon menikah dengan PRIHADI sekitar tahun 1991 diBanjara ini ;22nennnnn nner nnn cononnnnnncnnnnannnnnannnnnnsBahwa pada tahun 2001 pemohon dikaruniai anak perempuankedua bernama JAMILAH sekarang berusia kurang lebih 12 (duabelas) tahun;Bahwa yang mendasari perubahan nama anak pemohon tersebutkarena anak pemohon setelah berkonsultasi dengan orang pintarnama anak pemohon tersebut dirasakan

A2/678/III/IX/1991 tanggal 28Nopember 1991, (bukti P.2) telah dikarunia dua anakperempuan j 2222222222222Halaman 5 dari 9 halamanPerkara Perdata Permohonan No. 04/Pdt.P/2014/PN.Kgne Bahwa anak perempuan yang dimohonkan dalam pemohon inibernama JAMILAH yang saat ini telah berusia 12 (dua belas) tahundirubah menjadi bernama NOR HASANAH; (buktie Bahwa yang mendasari permohonan Pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama JAMILAH dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran

n nnn nen cnn nn cence cnn c nn nne encesMenimbang, bahwa berdasar fakta diatas pemohon bernama AISYAHdipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di ParamaianRt.004 Rw.002 Desa Peramaian, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten HuluSungai Selatan, (bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Kandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari

Redeb tanggal 2 Januari 2019 Nomor 286/Pid.B/2018/PN.Tnr. tersebut, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti-bukti ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan sempurna semua unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, semua dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari