., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah provinsi JawaTimur, 7. CHOLIK HIDAYAT, SH. M.PSDM., Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah provinsi JawaTimur, 8. ADI SARONO, SH. MH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,9. SYAILENDRA WIENANTYA, SH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,10. HADID MANGGALA, S. SP.

., Kepala Subbagian Pertimbangandan Litigasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KementerianPertanian;5) Hadi Dafenta, S., S.H., M.Sc., Kepala Subbagian Hukum danHumas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;6) Drs. Hartono, M.M., Kepala Subbagian Pertimbangan Barang MilikNegara/Kekayaan Negara, Sekretariat Jenderal KementrianPertanian;7) Ida Bagus Arnawa, SE., Kasubbag Umum pada Dinas Pertaniandan Perkebunan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;Halaman 1 dari 16 halaman Put.

Bahwa PENGGUGAT saat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagai Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DinasKesehatan Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati SlemanNomor: 145/Kep.KDH/JFUT/D.4/2017 tentang Penempatan PegawaiNegeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 OO1tertanggal 31 Oktober 2017.Bahwa akibat diterbitkannya objek gugatan, PENGGUGAT telahdirugikan baik secara materiil maupun immateriil antara lain karenanama baik, harkat, dan martabat PENGGUGAT menjadi

Bahwa dalam benak PENGGUGAT, selama ini telah menjalankantugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional,akan tetapi belum genap satu tahun, sanksi telah dijatuhkankepada PENGGUGAT, yakni berupa penurunan jabatan dariKepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan danPengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan HidupKabupaten Sleman ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum danKepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.Bahwa kekecewaan PENGGUGAT makin memuncak setelahmembaca

Turunnya jabatan PENGGUGAT dari jabatan Kepala SeksiPengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan PengelolaanRuang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup KabupatenSleman menjadi Staf Subbagian Umum dan KepegawaianSekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;b. PENGGUGAT tidak lagi mendapatkan tunjangan setiapbulannya kurang lebih sebesar Rp.500.000.

Bahwa hasil klarifikasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pembahasanHalaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YKdalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) pada tanggal 17Oktober 2017 yang isinya salah satunya adalah merekomendasikanPenggugat untuk ditempatkan sebagai Staf Subbagian Umum danKepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (vide bukti T23); 7.

Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2017 dilakukanpembahasan dalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) yangisinya salah satunya adalah merekomendasikan Penggugat untuk ditempatkanHalaman 67 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YKsebagai Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (vide bukti T23);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berkeyakinan pada pokoknya Penggugat telah diperiksa dan dinilai oleh

., MM; :Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaHal. 1Alamat4.

NamaJabatanAlamat5.NamaJabatanAlamat6.NamaJabatanAlamat7.NamaJabatanAlamat8.NamaJabatanAlamat9 NamaBiro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; : AGUS CAHYONO, SH: :Kepala Subbagian Sengketa Hukum padaBiro Hukum SETDA Provinsi Jawa:Kepala Subbagian Hak Asasi ManusiaPada Biro Hukum SETDA ProvinsiJawa Tengah; ": Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang; : IRA KUSUMA DEWI, SH; : Staf pada Biro Hukum SETDA ProvinsiJawa Tengah; 2e nae enone ne: Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; : ILHAM

., Kepala SubBagian Litigasi Il, Biro Hukum KementerianPEROEQENQAN 22ansnamn menses cnenennnncnnannHalaman 3 dari 333 halaman Putusan Nomor 213/G/2013/PTUNJKT.5. EKO PRILIANTO SUDRADJAT, S.H., M.H., KepalaSub Bagian Non Litigasi, Biro Hukum KementerianPGR SINGRAN gpm mmm nnn ne6. SIMON TUMANGGOR, S.H., M.H.

Kepala SubBagian Litigasi , Biro WHukum KementerianPEIGAGENGAR 5 ~nnmn nnn nnn nnn nnnKesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada KementerianPerdagangan Republik Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 2548/MDAG/SK/12/2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. LVMH FRAGRANCES AND COSMETICS (CHRISTIAN DIOR) SINGAPURAPTE.

., Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;g. HARYONO, SH., Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaanpada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan PegawaiBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalah Jemur Andayani No. 1, Surabaya ;h.

NAWANG ARDIANI, SH, Msi., Jabatan Kepala SubBagian Pemajuan HAM, Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya ;j. KOTOT PUGUH PRABOWO, SH., Jabatan Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor110, Surabaya ;k.

menerbitkan obyek sengketayang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun1979 adalah bertentangan dengan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dengan demikianKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa mesti dinyatakan batal atautidak sah ;Bahwa, pada tanggal 1 November 2008 Penggugattelah bebas dari penjara,kemudian pada bulan itu juga Penggugat telah menghadap Kepala SubBagian

dalam menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak pernah memintadata ataupun keterangan dari Penggugat, apalagi melakukan pembinaan,sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, wajar, dan bijaksanaterhadap Penggugat sebagai bawahannya, dengan demikian tindakanTergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa tersebut bertentangan dengan Azas Kepatutan danKebijaksanaan ;Azas Permainan Yang Layak (Fairplay) :Bahwa Penggugat pada November 2008 telah melapor pada Kepala SubBagian

karena tidak memperhatikan aspekKompetensi, Pola Karir, dan Sifat Pekerjaan ,sebagaimana ketentuanPasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 PP No. 11 Tahun 2017 jo Pasal2 ayat (2) PerBKN No. 5 Tahun 2019;Bahwa kompetensi, Pola Karir, dan Sifat Pekerjaan Penggugat adalahfungsional keahlian Perancang Peraturan Perundangundangan Mudayang sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan SekretarisJenderal No. 569 Tahun 2017, dimana Jabatan Fungsional Perancangtersebut dapat dirangkap dengan jabatan kepala Subbagian

Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.JKT.Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Keduaatas Jabatan Fungsional Perancang PeraturanPerundangundangan dan Angka Kreditnya;Bahwa jika kompetensi Penggugat sebagai fungsional PerancangPeraturan Perundangundangan harus ditempatkan dalam jabatanKepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan, Kantor DPD RIdi Provinsi Jawa Tengah (Eselon IV.a) sebagai mana termaksud dalamSK a quo , maka hal itu tidak sesuai dengan Kompetensi, Pola Karir

Panitia Seleksi sepakat untuk melakukanmutasi jabatan Penggugat dari jabatan lama sebagai KepalaSubbagian Produk dan Dokumentasi Hukum (Eselon IV.a) kejabatan baru sebagai Kepala Subbagian Pelayanan Teknik danPersidangan Kantor Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia Provinsi Jawa Tengah (Eselon IV.a).Bahwa para prinsipnya harkat dan martabat Penggugat tidak adayang dihilangkan karena Tergugat telah menetapkan jabatan yangsetara pada Eselon lV.a.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;c. Kepala Subbagian Pelayanan Teknik dan Persidangan;d. Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Data dan Informasi;e. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum;f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu; dang.

JKT.4) Bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Sekretariat JenderalDPD RI disebutkan Kepala Subbagian Pelayanan Teknik danPersidangan memiliki tugas:a) melaksanakan dukungan kegiatan rapat internal AnggotaDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi, rapatkerja daerah di provinsi, rapat kerja daerah di kabupaten/kota,rapat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia

., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Setdako Batam ;Masingmasing menggunakan alamat Kantor WalikotaBatam di Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Center,Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK06/HK/II/2010 Tanggal 8 Februari 2010 ;Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...5 Tatang Sutarna, SH., MH., jabatan Kepala KejaksaanNegeri Batam, beralamat pada Kantor Kejaksaan NegeriBatam di Jalan Engku Putri Batam Centre, Batam,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

No.52 K/TUN/20114 Angling Kusumoputro, SH., MH., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Setdako Batam ;Masingmasing menggunakan alamat Kantor WalikotaBatam di Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Center,Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK07/HK/1/2010 Tanggal 24 Februari 2010 ;Termohon Kasasi I, II, III dahulu Tergugat I, I, I/ParaTerbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu

., Jabatan : Kepala SubBagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan BantuanHukum pada Bagian Hukum, Sekretariat DaerahKotaTangerang ;2 Bey Bolang, S.H., Jabatan Pelaksana Sub BagianPenyuluhan, Pelayanan HAM, dan Bantuan Hukumpada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah KotaTangerang ;3 Titto Chairil Yustiadi, S.H., Jabatan Pelaksana SubBagian Penyuluhan, Pelayanan HAM, dan BantuanHukum pada Bagian Hukum, Sekretariat DaerahKotaTangerang ;Kesemuanya Anggota Tim Pemberi Bantuan HukumPemerintah Kota Tangerang, berkantor

ALFONSUS PRUDENSIUS, SH, Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Sikka ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat diKantor Bupati Sikka Jalan Anmad Yani Maumere,Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada KantorBupati Maluku Tengah ; 3. HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Jabatan StafBagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah ; dan4. M.

;Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;AGUS CAHYONDO, S.H. ; Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum SETDA Provinsi Jawa Tengah ;Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;SULISTIONO, S.H..;Kepala Subbidang Pembinaan Disiplin DanPerundangUndangan pada Badan KepegawaianDaerah Propinsi Jawa Tengah ; Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang ;IRA KUSUMA DEWI, S.H..

(Kepala SubBagian Non Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)4. Ocktaviansyah Dwi Ananda, SH.(Pelaksana Sub Bagian Litigasi padaBagian Bantuan Hukum Setda KabupatenBogor) ; 5. Hanny Septianie, SH.,MH. (PelaksanaSub Bagian Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)6. Gunardi Catur Wijaya, SH. (PelaksanaSub Bagian Non Litigasi pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)7. Mas Guntur Wiraprana, SH.

(Pelaksana SubBagian Penyuluhan Hukum pada BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor)3Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawaipada Kantor Setda Kabupaten Bogor, berkedudukan diJalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah, KecamatanCibinong, Kabupaten Bogor.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; AHMAD RIZAL S., SH., Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUIAD AYA. 5 = 32 = no nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn aneDJOENEDIE DODIEK S., SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; MUHAMMAD, SH., Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUrAD AYA; 2 22 = on nn nnn nnn nnn nnn

nnn nn nnn nn nneAHRUL FAHZIAR, SH., Jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUrAD AYA; 2 22 = on nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nneBAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya 5MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah

ASEP SANNA SUMANILAGA, SH., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya 512. RATIH PUSPITORINI, SH, M.Kn., Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya 513.

AGUS AMIWIWAYA;Halaman 1 Putusan No.259/PDT/2019/PT SMG10.11.12.13.14.15.Kepala Subdirektoral Upaya hukum Pada Direktoral KeberatanBanding dan Peraturan Direktoral Jendral Bea dan Cukai( DJBC )YADHY CAHYADY,SH,MH;Kepala Subbagian Bantuan Hukum llc pada Biro HukumTEGUH PRIYONO,SH,MH;Kepala Seksi Upaya II Subdirektorat Upaya hukum pada KantorWilayah (Kanwil) DJBC; Jawa Tengah dan Daerah IstimewaYogyakarta ( DIY )ANGGIAT RIS HARDINATA.N.Kepala Seksi Penjidikan dan Barang Hasil Penindakan padaKontor

Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Tengah dan DaerahIstimewa Yogyakarta (DIY )ANGNASIUS AGUS Nugraha.Kepala Subseksi Penjidikan dan Barang Hasil Penindakan padaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe PabeanA (KPPBC TMP A ) Semarang.EKO BUDYANTO.Kepala Subseksi Admitrasi Penagihan dam Pengembangan pada KPPBC TMP A Semarang.DHIAN FAJAR SURYAWAN,SH,Penangan Perkara Tk i pada Subbagian Bantuan Hukum LLc.LEILA YUNIAR FIRDAUSI,SH,LLM,Penangan Perkara Tk pada Subbagian Bantuan Hukum LLcDWIGHT USMAN MOTOTA

PAKAYA,SHPenangan Perkara Tk II pada Subbagian Bantuan Hukum LLcANTONO ADHI SUSANTO,SH,Penangan Perkara Tk IV pada Subbagian Bantuan Hukum LLcMARGARETA WINDY SINATRA,SH,Penangan Perkara Tk IV pada Subbagian Bantuan Hukum LLcARTIRA PUTRINA.Palaksana Pada Direktorat Kebaratan Banding pada Peraturan,DJBCMARTIN SETIAWAN TJAHJADI,Palaksana Pada Direktorat Kebaratan Banding pada Peraturan,DJBCHalaman 2 Putusan No.259/PDT/2019/PT SMGMUHAMMAD IKHSAN.Palaksana Pada Direktorat Kebaratan Banding pada Peraturan

Firstda Ayu Fian Nur Agusta, S.H : Penanganan Perkara Tk. pada SubBagian Advokasi II C, Biro Advokasi,Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT PDGSekretarian Jenderal:8. Antono Adhi Susanto, S.H. : Pennganan Perkara Tk. III pada SubBagian Advokasi II C, Biro Advokasi,Sekretariat Jenderal;9. Fandy Nurahmad, S.H. :Penanganan Perkara Tk.V padaSub Bagian Advokasi Il C, BiroAdvokasi, Sekretariat Jenderal;10. Vicky Rahmat, S.H. : Penanganan Perkara Tk.

Lukman Hakim,SH,M.Si, Kepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; Asep Budi, Kepala Subbidang Aparatur Tata PemerintahanDesa Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD KabupatenIda Nurfarida,SH, Kepala Subbagian Advokasi Hukum danHAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut 5 =2nnnmn nner nn nnenmnnnn nnnHal. 1 dari 68 hal. Put. No. 117/G/2015/PTUNBDG4.

Kristanti Wahyuni,SH, Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 5. Riva Rachman Hakim,SH, Kepala Subbagian Evaluasi danDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 6. Fuji Asti Pratama R,SH, Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 7. Cepy Fardina,SH, Fungsional Umum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 8.

;Jabatan : Kepala Biro Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada BiroBantuan Hukum Kementrian Keuangan;6. INama : Dewi Sri, S.H. ;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada BiroBantuan Hukum Kementrian Keuangan;7. INama : Pangihutan Siagian, S.H.;Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC pada BiroBantuan Hukum Kementrian Keuangan;8. INama : Kingsospol Siregar, S.H., M.H. ;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementrian Keuangan;9. INama Inna Rachmawati, S.H.

., Jabatan Kepala SubBagian Litigasi;4. HERMANTO, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;5. EDY YUDARIANTO, S.H., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi;6. SEPRINAL, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;7.

., Jabatan Staf SubBagian Litigasi;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor255/SKA/2019 tanggal 22 Juli 2019, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING:Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :1.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;DJOENEDIE DODIEK &S., S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;MUHAMMAD, S.H., jabatan Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya;AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum

SekretariatDaerah Kota Surabaya;BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 1 dari 49 halaman.

ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;11.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 2 dari 49 halaman. Putusan Nomor 12 PK/TUN/20169. AHRUL FAHZIAR, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;10. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;11.

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;12. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;13. R.