Ditemukan 2280 data
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
LE DINH CHIEU
75 — 42
Pada tahun 2012 diangkat dalam Jabatan Kepala SubBagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten KepulauanAnambas. Saat ini saya menjabat kepala seksi Kemitraan Usaha danIPTEK Nelayan Kecil Bidang Pemberdayaan Nelayan;Bahwa Ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPP RI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. PerairanIndonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3.
124 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sarman Sihombing, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum, DitjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sulaksono, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Tomi Prasetyo, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Agustinus
BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terdakwa:
ZAINUDIN HZ. NANO alias UDIN
110 — 23
Subbagian Tata Usaha; b.Seksi Infrastruktur Pertanahan; c. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;d. Seksi Penataan Pertanahan; e. Seksi Pengadaan Tanah; dan f.
Lutfi Hendra Kurniawan, ST., M.t.
Tergugat:
WALIKOTA DUMAI
203 — 108
Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri dari :a) Subb) Subc) SubBagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;Bagian Pengelolaan LPSE;Bagian SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.Memperhatikan Peraturan Walikota Dumai diatas bahwasampai dengan ditandatanganinya objek sengketa aquotersebut, tidak ada perubahan dan perampingan StrukturOrganisasi pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa diSekretariat Daerah Kota Dumai, sehingga Tergugat tidak adaalasan untuk menonjob kan Penggugat;Bahwa selama Penggugat menjabat
571 — 193
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Pengelolaan BarangMilik Negara dan Fasilitaslahan.untuk selanjunya tugas dan fungsi masingmasing bagian a dan b telahdijabarkan dalam pasal 192 sampai pasal 201.Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 303 ayat (3)menyebutkan Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukanpenyelenggaraan komunikasi publik dan Fasilitas pengelolaan pengaduanmasyarakat dilingkungan Direktorat Jendral ,selanjutnya pasal 204 BagianPengelolaan Barang Milik Negara dan
105 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Staf Subbagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setda.
142 — 139
., MH (Kepala SubBagian Bidang Sumber Daya Air, Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum) ; g. Adi Setiadi T, SH (Staff Bagian Bantuan Hukum II,Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianPekerjaan Umum) ; Untuk selanjutnya disebut sebagaieee eee eee eee eee eee eee TERGUGAT ;2.
85 — 33
TARYONO, S.IP Kepala SubBagian Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr. H. SOEWONDO Kabupaten Kendal(Fotocopy sesuai dengan aslinya); 3. T3 : Surat Perintah Penahanan Kepolisian Resor KendalNo. Pol. : SP.Han/29/I/2011/Reskrim tanggal 24Januari 2011 perihal penahanan terhadap Sadr.TARYONO, S.IP (Fotocopy dari fotocopy); 4. T4 : Salinan Putusan Perkara Korupsi No. 15/Pid.Sus/2011/Pn.TIPIKOR. Smg. Tanggal 8 Juni 2011(Fotocopy dari fotocopy) ; 5.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. Havid Kurnia M.Si
74 — 55
HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008, dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaandan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandung berdasarkan PeraturanWalikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SatuanOrganisasi Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat
HAVID KURNIA, M.Si sebagai Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) PemerintahKota Bandung periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan KeputusanWalikota Bandung Nomor : 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang PenunjukanPejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana
HAVID KURNIA, M.Si sebagai Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan kas daerah sebagaibahan perumusan kebijakan ;2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakanpemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;3.
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sos selaku Kepala SubBagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;Bahwa dalam penerimaan calon guru kontrak, para pelamar selainmenyerahkan surat lamaran guru kontrak atau guru honor daerah denganlampiran berupa surat lamaran, SK pengabdian sebagai guru sukarela,pas foto, ijazah terakhir dan transkrip nilai, terdakwa ISMIANA, S.
50 — 17
Bahwa Tergugat hingga saat ini masih bekerja dan menerima gaji PegawaiNegeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian Urusan Peralatan di Nanggroe Aceh Darussalam Kementrian PekerjaanUmum. Apakah mungkin dengan demikian Tergugat tidak bekerja dan tidur daripagi Sampai sore atau tidak pulang ke rumah berharihari, sebagaimanadikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ?.
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Banten
Pembanding/Tergugat III : Sekretaris Daerah Propinsi Banten
Pembanding/Tergugat I : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten
Terbanding/Penggugat : AHMAD SAEPUDIN
158 — 81
GUBERNUR BANTEN, beralamat di Kawasan Pusat PemerintahanProvinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi AlBantani, Curug,Kota Serang, Provinsi Banten,dalam perkara ini diwakilikuasanya yang bernama Agus Sunendar, SH, Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Bantenberalamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten(KP3B) Jalan Syech Nawawi AlBantani, Palima Serang,Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus2018, yang telah didaftar dikepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/
115 — 60
Jateng Nomor400/2117/33/2004, tanggal 31 Agustus 2004,Perihal TATA LAKSANA PEMBERIAN PERTIMBANGANTEKNIS PENATAGUNAANPERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG38URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KANTORWILAYAH BADANPERTANAHAN ~~~ 222 eee eee eee eeeP : Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan47 Pelayanan Izin Perubahan PenggunaanTanah.
81 — 43
Nama : MOCHAMAD TAUFIK, S.H ;Kewarganegaraan : Indonesia;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga ;Alamat : Jalan Onje nomor B Purbalingga ;3.
Sarintang Binti Marahabang, DKK
Tergugat:
Rabaniah Binti Kabbe, DKK
110 — 45
Kepala BalaiBahasa Kepala Subbagian Tata Usaha, yang telah dimeteraisecukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkandengan aslinya, kKemudian diberi tanda T.1.De Fotokopi Surat Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/AG/2013,tanggal 9 Juli 2013, yang telah dimeterai secukupnya namun tidakdistempel pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan denganaslinya, kemudian diberi tanda T.2.3.
49 — 27
Pada bulan Pebruari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala SubBagian Pembangunan pada bagian Perekonomian danPembangunan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada bulan April tahun 2009 saya dilantik jabatan baru sebagaiKepala Sub Bagian Penyusunan Program bagian PerekonomianHal 14 dari 43 hal Put.
91 — 82
M tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat BataviaAir pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum didalam tiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU,padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidakpernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA LESILAWANG,SH dan Saksi tidak pernah menandatangani lembaran SPPD dari stafSekretariat
Selain itu sesuai bukti daftarmanifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama LESILAWANGM tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air padatanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalamtiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, KepalaSub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil SekretariatJenderal KPU, padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat JenderalKPU), bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja dariTerdakwa MUSA
Selain itu sesuaibarang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, namaMUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpangpesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalamtiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU,padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidakpernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: Kepala Sub DirektoratPeraturan PPN Industri padaDirektorat PeraturanPerpajakan I, DirektoratJenderal Pajak ;: Kepala Subbagian BantuanHukum IllC pada Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal ;6. Miskal Parjun Durta, SE.,Ak.,M.M. : Kepala Seksi Peraturan7. Fathurrochman, SE.,Ak.8. Agus Kurniawan, SH.,LL.M.9. Muhamad Kurniawan, SH.10.Dewi Sri, SH.11.Priskila Sura L.A., SH.12.
191 — 59
saja.Bahwa dengan adanya pembangunan perombakan kapal, sudah pasti terdapatperubahan bentuk bangunan kapal dan fungsinya, perubahan bentuk bangunantersebut sebagaimana foto kapal yang diperlihatkan kepada saksi, menjadi lebihbesar.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.5.Saksi BUDI PRIANTONO Bin HARJONO (Alm)menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Kepala Subbagian
Mincelien
Tergugat:
1.PEMDA Kep. Aru cq Bupati KAb. Kep. Aru
2.Kejaksaan Negeri Dobo
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional
130 — 61
RENGIL, SH jabatan Kepala SubBagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danHAM Setda Kab. Kep. Aru, LIDYA M. TOMASOA, SH jabatanKepala Sub bagian Sengketa Hukum dan Evaluasi ProdukHukum daerah Pada bagian Hukum dan HAM Setda kab. Kep.Aru, CLIVE Y. PIERIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Informasidan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Kep. Aru, LAURENS TUWAN jabatan Staf Sub bagianHukum dan Ham Setda Kab. Kep. Aru, berdasarkan surat kuasatanggal 31 Maret 2020;ELTHER M.