Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 61/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
LE DINH CHIEU
7542
  • Pada tahun 2012 diangkat dalam Jabatan Kepala SubBagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten KepulauanAnambas. Saat ini saya menjabat kepala seksi Kemitraan Usaha danIPTEK Nelayan Kecil Bidang Pemberdayaan Nelayan;Bahwa Ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPP RI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. PerairanIndonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3.
Register : 03-07-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2017
Tanggal 6 September 2017 — MENTERI PERHUBUNGAN RI VS PT. SARI INDO PRIMA LINE;
12443 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sarman Sihombing, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum, DitjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sulaksono, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Tomi Prasetyo, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Agustinus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terdakwa:
ZAINUDIN HZ. NANO alias UDIN
11023
  • Subbagian Tata Usaha; b.Seksi Infrastruktur Pertanahan; c. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;d. Seksi Penataan Pertanahan; e. Seksi Pengadaan Tanah; dan f.
Register : 08-04-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 7/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
Lutfi Hendra Kurniawan, ST., M.t.
Tergugat:
WALIKOTA DUMAI
203108
  • Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri dari :a) Subb) Subc) SubBagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;Bagian Pengelolaan LPSE;Bagian SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.Memperhatikan Peraturan Walikota Dumai diatas bahwasampai dengan ditandatanganinya objek sengketa aquotersebut, tidak ada perubahan dan perampingan StrukturOrganisasi pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa diSekretariat Daerah Kota Dumai, sehingga Tergugat tidak adaalasan untuk menonjob kan Penggugat;Bahwa selama Penggugat menjabat
Register : 11-05-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/LH/2016/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — PT. CIHUNI MAS;DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
571193
  • Bagian Hukum dan Komunikasi Publik dan Bagian Pengelolaan BarangMilik Negara dan Fasilitaslahan.untuk selanjunya tugas dan fungsi masingmasing bagian a dan b telahdijabarkan dalam pasal 192 sampai pasal 201.Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 303 ayat (3)menyebutkan Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukanpenyelenggaraan komunikasi publik dan Fasilitas pengelolaan pengaduanmasyarakat dilingkungan Direktorat Jendral ,selanjutnya pasal 204 BagianPengelolaan Barang Milik Negara dan
Register : 20-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2013
Tanggal 22 April 2014 — IRSJADI VS BUPATI SLEMAN;
10546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Staf Subbagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setda.
Register : 25-11-2010 — Putus : 01-03-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 173/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2011 — PT Roberto Saut Jaya (Persero) ;1.Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia,2.Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengendalian Banjir Dan Perbaikan Sungai (PBPS)
142139
  • ., MH (Kepala SubBagian Bidang Sumber Daya Air, Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Pekerjaan Umum) ; g. Adi Setiadi T, SH (Staff Bagian Bantuan Hukum II,Biro Hukum, Sekretariat Jenderal KementerianPekerjaan Umum) ; Untuk selanjutnya disebut sebagaieee eee eee eee eee eee eee TERGUGAT ;2.
Register : 18-07-2012 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 08-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor Nomor : 46/G/2012/PTUN.Smg.
Tanggal 20 Nopember 2012 — TARYONO, S.IP Melawan
8533
  • TARYONO, S.IP Kepala SubBagian Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) dr. H. SOEWONDO Kabupaten Kendal(Fotocopy sesuai dengan aslinya); 3. T3 : Surat Perintah Penahanan Kepolisian Resor KendalNo. Pol. : SP.Han/29/I/2011/Reskrim tanggal 24Januari 2011 perihal penahanan terhadap Sadr.TARYONO, S.IP (Fotocopy dari fotocopy); 4. T4 : Salinan Putusan Perkara Korupsi No. 15/Pid.Sus/2011/Pn.TIPIKOR. Smg. Tanggal 8 Juni 2011(Fotocopy dari fotocopy) ; 5.
Register : 12-02-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Emanuel Ahmad, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. Havid Kurnia M.Si
7455
  • HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008, dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaandan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandung berdasarkan PeraturanWalikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi SatuanOrganisasi Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat
    HAVID KURNIA, M.Si sebagai Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.079BKD/2008tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) PemerintahKota Bandung periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan KeputusanWalikota Bandung Nomor : 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang PenunjukanPejabat Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana
    HAVID KURNIA, M.Si sebagai Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KotaBandung, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perbendaharaan dan kas daerah sebagaibahan perumusan kebijakan ;2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakanpemerintah daerah lingkup perbendaharaan dan kas daerah ;3.
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1416 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Ismiana, S. Sos
6534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sos selaku Kepala SubBagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;Bahwa dalam penerimaan calon guru kontrak, para pelamar selainmenyerahkan surat lamaran guru kontrak atau guru honor daerah denganlampiran berupa surat lamaran, SK pengabdian sebagai guru sukarela,pas foto, ijazah terakhir dan transkrip nilai, terdakwa ISMIANA, S.
Register : 24-04-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 118/Pdt.G/2014/MS.Bna
Tanggal 6 Nopember 2014 — Penggugat Tergugat
5017
  • Bahwa Tergugat hingga saat ini masih bekerja dan menerima gaji PegawaiNegeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian Urusan Peralatan di Nanggroe Aceh Darussalam Kementrian PekerjaanUmum. Apakah mungkin dengan demikian Tergugat tidak bekerja dan tidur daripagi Sampai sore atau tidak pulang ke rumah berharihari, sebagaimanadikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ?.
Register : 03-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 1/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 21 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat IV : Gubernur Banten
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Banten
Pembanding/Tergugat III : Sekretaris Daerah Propinsi Banten
Pembanding/Tergugat I : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten
Terbanding/Penggugat : AHMAD SAEPUDIN
15881
  • GUBERNUR BANTEN, beralamat di Kawasan Pusat PemerintahanProvinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi AlBantani, Curug,Kota Serang, Provinsi Banten,dalam perkara ini diwakilikuasanya yang bernama Agus Sunendar, SH, Kepala SubBagian Sengketa Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Bantenberalamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten(KP3B) Jalan Syech Nawawi AlBantani, Palima Serang,Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus2018, yang telah didaftar dikepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/
Register : 18-08-2009 — Putus : 11-11-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 45/G/2009/PTUN Smg
Tanggal 11 Nopember 2009 — PT.PERMATA (DIAH AGUSTIN ) BAGIO WIBOWO BUPATI MAGELANG
11560
  • Jateng Nomor400/2117/33/2004, tanggal 31 Agustus 2004,Perihal TATA LAKSANA PEMBERIAN PERTIMBANGANTEKNIS PENATAGUNAANPERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG38URAIAN TUGAS SUBBAGIAN DAN SEKSI PADA KANTORWILAYAH BADANPERTANAHAN ~~~ 222 eee eee eee eeeP : Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan47 Pelayanan Izin Perubahan PenggunaanTanah.
Register : 29-04-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 21/G /2013/PTUN.Smg.
Tanggal 24 September 2013 — MISWATI Melawan KEPALA DESA PATEMON, KECAMATAN BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA
8143
  • Nama : MOCHAMAD TAUFIK, S.H ;Kewarganegaraan : Indonesia;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga ;Alamat : Jalan Onje nomor B Purbalingga ;3.
Register : 15-03-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0558/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 11 Desember 2017 — Penggugat:
Sarintang Binti Marahabang, DKK
Tergugat:
Rabaniah Binti Kabbe, DKK
11045
  • Kepala BalaiBahasa Kepala Subbagian Tata Usaha, yang telah dimeteraisecukupnya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkandengan aslinya, kKemudian diberi tanda T.1.De Fotokopi Surat Putusan Mahkamah Agung No. 169 K/AG/2013,tanggal 9 Juli 2013, yang telah dimeterai secukupnya namun tidakdistempel pos, yang oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan denganaslinya, kemudian diberi tanda T.2.3.
Putus : 28-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 22/G/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Februari 2017 — AGUS SALIM, S.Sos; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
4927
  • Pada bulan Pebruari Tahun 2009 saya dilantik sebagai Kepala SubBagian Pembangunan pada bagian Perekonomian danPembangunan Setda Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada bulan April tahun 2009 saya dilantik jabatan baru sebagaiKepala Sub Bagian Penyusunan Program bagian PerekonomianHal 14 dari 43 hal Put.
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-02-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 25/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb
Tanggal 14 Februari 2014 — MUSA LESILAWANG, SH;
9182
  • M tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat BataviaAir pada tanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum didalam tiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU,padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidakpernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA LESILAWANG,SH dan Saksi tidak pernah menandatangani lembaran SPPD dari stafSekretariat
    Selain itu sesuai bukti daftarmanifest penerbangan pesawat Batavia Air, nama LESILAWANGM tidak terdaftar sebagai penumpang pesawat Batavia Air padatanggal penerbangan sebagaimana yang tercantum di dalamtiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, KepalaSub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil SekretariatJenderal KPU, padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat JenderalKPU), bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan kerja dariTerdakwa MUSA
    Selain itu sesuaibarang bukti berupa daftar manifest penerbangan Batavia Air, namaMUSA LESILAWANG, SH tidak tercantum sebagai penumpangpesawat Batavia Air pada tanggal sebagaimana tercantum di dalamtiket.Lembaran SPPD yang ditandatangani oleh SUKAMTO, Kepala SubBagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU,padahal menurut Saksi SUKANTA (Kepala Sub Bagian PengamananPejabat dan Personil Sekretariat Jenderal KPU), bahwa saksi tidakpernah menerima kunjungan kerja dari Terdakwa MUSA
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
11555 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .: Kepala Sub DirektoratPeraturan PPN Industri padaDirektorat PeraturanPerpajakan I, DirektoratJenderal Pajak ;: Kepala Subbagian BantuanHukum IllC pada Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal ;6. Miskal Parjun Durta, SE.,Ak.,M.M. : Kepala Seksi Peraturan7. Fathurrochman, SE.,Ak.8. Agus Kurniawan, SH.,LL.M.9. Muhamad Kurniawan, SH.10.Dewi Sri, SH.11.Priskila Sura L.A., SH.12.
Register : 02-05-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 369 /Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 31 Mei 2017 — EFFENDY alias ATAT ANAK DARI CUA KAI
19159
  • saja.Bahwa dengan adanya pembangunan perombakan kapal, sudah pasti terdapatperubahan bentuk bangunan kapal dan fungsinya, perubahan bentuk bangunantersebut sebagaimana foto kapal yang diperlihatkan kepada saksi, menjadi lebihbesar.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.5.Saksi BUDI PRIANTONO Bin HARJONO (Alm)menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut ;Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi bekerja sebagai sebagai Kepala Subbagian
Register : 20-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN Dobo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Dob
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
Mincelien
Tergugat:
1.PEMDA Kep. Aru cq Bupati KAb. Kep. Aru
2.Kejaksaan Negeri Dobo
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional
13061
  • RENGIL, SH jabatan Kepala SubBagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum danHAM Setda Kab. Kep. Aru, LIDYA M. TOMASOA, SH jabatanKepala Sub bagian Sengketa Hukum dan Evaluasi ProdukHukum daerah Pada bagian Hukum dan HAM Setda kab. Kep.Aru, CLIVE Y. PIERIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Informasidan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Kep. Aru, LAURENS TUWAN jabatan Staf Sub bagianHukum dan Ham Setda Kab. Kep. Aru, berdasarkan surat kuasatanggal 31 Maret 2020;ELTHER M.