Ditemukan 2708 data
187 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
790 K/Pdt.Sus-HKI/2016
286 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
290 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 K/Pdt.Sus-HKI/2015
331 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
1028 K/Pdt.Sus-HKI/2018
247 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
917 K/Pdt.Sus-HKI/2018
321 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2017, yang padapokoknya menolak seluruh alasan keberatan Pemohon Kasasi,Menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 13/HKI.
545 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
358 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
1688 K/Pdt.Sus-HKI/2022
297 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 K/Pdt.Sus-HKI/2024
151 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
340 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 K/Pdt.Sus-HKI/2017
saudara belum dapat kami lakukan, karenabelum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang tatacara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakCipta;Bahwa selain dari pada yang disebutkan di atas KementrianHukum Dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia, DirektoratJendral Kekayaan Intelektual juga mengirim surat kepada KetuaUmum Perhimpunan Hotel Dan Restoran Pusat Jakarta, dengansurat tertanggal 11 Oktober 2015, Nomor HKI
.2HI.01.0619, hal.jawaban klarifikasi, menegaskan antara lain sebagai berikutbahwa Surat Nomor HKI.2HI.01.0439 tanggal 6 April 2015tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjutHalaman 15 dari 37 hal.
dengan JalanBy Pas Ngurah Rai Nomor 128 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan KutaSelatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, karena selama inikegiatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam MRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi di alamat/tempat tersebut;Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar fakta dan faktahukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu Pasal 83 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, SuratKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktorat JendralHak Kekayaan Intlektual Nomor HKI
.2HI.01.0439, tertanggal 6April 2015 dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan IntlektualNomor HKI.2HI.01.0619, tertanggal 11 Oktober 2015, sertaSurat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari KepolisianRepublik Indonesia, maka gugatan rekonvensi patut untukdikabulkan seluruhnya;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensimohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberiputusan sebagai berikut
Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual,Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadudan Rahasia Dagang, Nomor HKI.2HI.01.0439, tertanggal 6 April 2015,Hal. Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengansegala akibat hukumnya;5.
299 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 PK/Pdt.Sus-HKI/2018
184 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
1059 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Nomor 1059 K/Padt.SusHKI/2016Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mencatatkan pembatalan pendaftaranmerek Bloomingdale terdaftar Nomor IDM000147839 dan NomorIDM000177962 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek danmengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;7.
padapokoknya dengan Merek terkenal Bloomingdales milik Penggugat;Menyatakan Tergugat sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik ataspendaftaran merek Bloomingdale terdaftar Nomor IDM000147839 danNomor IDM000177962;Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Bloomingdale terdaftarNomor IDM000147839 dan Nomor IDM000177962 atas nama Tergugat;Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu gunamenyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual (HKI
303 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
441 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Bahwa Perjanjian Lisensi tersebut yang dimohonkan untuk dicatat dalamDaftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, terhadap permohonantersebutselanjutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,melalui suratnyatanggal, Jakarta, 6 April 2015, Nomor HKI.2HI.01.0439, Hal: PencatatanPerjanjian Lisensi, ditujukan kepada Yang Terhormat Absolut Paten &Trademark, Advocates & Legal Consultants (Kuasa Hukum Penggugat),ditandatangani oleh: Direktur Hak
Bahwa selain daripada yang disebutkan di atas, Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat JenderalKekayaan Hak Intelektual, juga mengirim surat Kepada Ketua UmumPerhimpunan Hotel dan Restoran, Jakarta, dengan surat tanggal 11 Oct2015, Nomor HKI.2HI.01.0619, Perihal: Jawaban Klarifikasi, menegaskanantara lain sebagai berikut: Bahwa surat Nomor HKI.2HI.01.0439,tanggal 6 April 2015 tersebut pencatatannya masih menunggu proseslebih lanjut karena Peraturan Pemerintah mengenai
Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar fakta dan fakta hukumyang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu Pasal 83 Undang Undang Nomor 28Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Surat Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,Nomor HKI.2HI.01.0439, tertanggal 6 April 2015, dan Surat KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual, Nomor HKI.2HI.01.0619, tertanggal 11 Oct 2015,serta Surat
Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 hanya mengikat bagipihakpihak yang membuatnya;Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur HakCipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,Nomor HKI.2HI.01.0439, tertanggal 6 April 2015, Hal: Pencatatan PerjanjianLisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan hukum Perjanjian Lisensi antara PT Inter
168 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
715 K/Pdt.Sus-HKI/2014
TermohonKasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang sekaligus sebagai pendaftarpertama yang beritikad baik atas merek Suncream yang telah terdaftar pada KantorDirektorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI
adalah pemilik dan pemegang yang sah atas merek Suncreamuntuk uraian barang/jasa minyak gosok, balsem dan minyak gosokminyak gosoklainnya dengan ciriciri merek dagang yang diproduksi oleh CV Mahesa PusakaAsli tersebut adalah sebagai berikut:e Tiap kemasan botol ada merek Suncream dengan tulisan sumbawa cream oil;e Tiap kemasan botol terdapat etiket merek Suncream berwarna merah, putih,hijau sesuai contoh merek yang didaftarkan dari semula pada kantor HakKekayaan Intelektual Direktorat Jenderal HKI
bukti P1 berupa sertipikat merekSuncream dengan Nomor Pendaftaran IDM000235133 dan tanggal pendaftaranmerek 3 Februari 2010 dimana pemilik merek tersebut adalah CV Mahesa PusakaAsli (Penggugat), maka sudah selayaknya menurut Majelis Hakim secara prosedurhukum Penggugat dapat mengajukan merek dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat atas eksepsi Tergugat Ibahwasannya Penggugat menemukan adanya peredaran barang/jasa denganmenggunakan merek tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI
262 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
461 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Sediaansediaan kimia dalam bentuk cair, ialah:pembersih untuk motormotor listrik, sistemsistem listrik, alatalat untukkendaraan bermotor, alatalat industri serta alatalat listrik;(iv) Sertifikat merek CRC dalam Kelas 04 atas nama CRC INDUSTRIES INC.dengan Nomor Pendaftaran IDM000263825, tanggal pendaftaran 10Agustus 2010. dengan jenis barang: Pelumur silicane, dipakai sebagaipelepas mold (cetakan);(Secara bersamasama keempat merek terdaftar di atas disebut sebagaiMerekMerek CRC terdaftar di DITJEN HkI
Padasaat ini cukup banyak masyarakat Indonesia (Warga Negara Indonesia)yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di perusahaan Penggugat;Setelah Penggugat mendirikan perusahaan dengan nama PT CEDANCEINDONESIA, Penggugat mengetahui bahwa ternyata terdapat Merek Merek CRC terdaftar di DITJEN HKI atas nama Tergugat yang mana hal inisangat merugikan Penggugat karena MerekMerek CRC terdaftar di DITJENHKI atas nama Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dengan namabadan hukum/entitas hukum Penggugat
Nomor 461 K/Pdt.SusHKI/201510)Adapun kerugian faktual dan konkrit akibat adanya MerekMerek CRCterdaftar di DITJEN HKI atas nama Tergugat yakni pendaftaran merekmerekCRC ini dapat mengecoh konsumen dan masyarakat karena sangat mungkin(berpotensi) mengira produkproduk dengan nama atau merek CRC adalahmerupakan produkproduk yang diproduksi dari perusahaan Penggugatyakni PT CEDANCE INDONESIA karena terdapat kesamaan antara namamerek produk dengan nama badan hukum Penggugat (perusahaandomestik/Indonesia
dimiliki orang lain haruslahditolak (tidak dapat didaftarkan) di DITJEN HK;13)Dapat dipahami bahwa maksud dan para pembuat undangundang(legislatif) menambahkan Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam Undang UndangMerek Nomor 15/2001 dimaksudkan untuk melindungi suatu badanhukum/entitas hukum domestik (perusahaan nasional) yang merupakantempat wadah untuk berjalannya suatu aktivitas niaga yang dapatmenambahkan devisa pajak bagi negara Republik Indonesia;14)Patut diduga bahwa MerekMerek CRC terdaftar di DITJEN HKI
2105 — 1457 — Berkekuatan Hukum Tetap
557 K/Pdt.Sus-HKI/2015
CARDIN dan LOGOPIERRE CARDIN terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual Direktorat Merek untuk berbagai jenis barang, diantaranya jenisbarang termasuk dalam kelas 3, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 23, 25, 30, 32,33, 34, yang mana akan kami sampaikan pada Acara Sidang Pembuktian.Dan untuk jenis barang dalam kelas 3, Merek Dagang PIERRE CARDINdan LOGO PIERRE CARDIN atas nama Penggugat telah terdaftar dan jugamasih dalam proses permohonan pendaftarannya pada Kantor DirektoratMerekDirjen HKI
Bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada angka 4 di atas,secara hukum adalah merupakan ketentuan hukum legal formal di dalammengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalamDaftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal HKI c.g. Direktorat Merek.Oleh karena diantara objek gugatan sudah ada yang lewat waktu/kadaluarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merek adalah sudahtidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yang telahterdaftar;6.
Putusan Nomor 557 K/Pdt.SusHKI/2015sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastianhukum atas terdaftarnya merekmerek dalam Daftar Umum Merek, karenaapabila hal tersebut tidak diatur secara cermat maka tidak tertutupkemungkinan merekmerek yang telah terdaftar dalam dalam Daftar UmumMerek pada Direktorat Jenderal HKI c.g.
Dan selanjutnya adanya batasan waktu tersebut dapatberpengaruh terhadap kredibilitas Direktorat Jenderal HKI c.g. DirektoratMerek, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 3 jo.
357 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 K/Pdt.Sus-HKI/2018
633 — 1269 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 874 K/Pdt.SusHKI/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 11/HKI/Desain Industri/2016/PN Niaga Sby., tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp4.116.000,00(empat juta seratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat pada tanggal 14 Desember 2016, terhadap putusan tersebutPenggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2016sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/HKI/DesainIndustri
374 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 K/Pdt.Sus-HKI/2016