No. 110/Pdt.G/2012/PTA.Mdnbukan fakta, sehingga tidak mempunyai alasan hukum yang jelas, karenatidak ada membuat alasan hukum mengenai alasan perceraiansebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (f), namun setelah Majelis HakimTingkat Banding meneliti gugatan Penggugat ternyata dalam posita gugatanPenggugat telah menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadianyang mendasari gugatan Penggugat, dan telah menjelaskan fakta kejadian,dengan demikian telah memenuhi azas jelas dan tegas didalam suatugugatan

Rohimin dan Eko Santoso yang memberikan keterangandibawah sumpah pada pokoknya selengkapnya sebagaimana dalam beritaacara persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanpembetulan tanggal lahir anak pemohon adalah untuk tertib admisnistrasikependudukan;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dandidasarkan atas ketentuan hukum yang

tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara inimerupakan kompetensi Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohondan Termohon dengan jalan memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon bisarukun lagi sebagaimana semula;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dan mohondijatuhkan Penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan perubahan namaPemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Benowo Kota Surabaya Nomor : XXXX tertanggal 20 April 1992(P.4);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermatdalam membuat pertimbangannya yang hanya didasarkan padasebahagian ketentuan perundangundangan = saja, denganmengesampingkan ketentuan lain yang mendasari suatu putusanyang adil ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut maka Terbanding,semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan kontramemori banding yang pada pokoknya memuat halhal sebagai berikut :1.

Nomor :15/Pdt.P/2007/PA.BL. mengajukan halhal sebagai berikut; lieBahwa Pemohon dalam waktu yang sesingkatsingkatnya bermaksud hendakmenikahkan anak lakilaki Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebutdengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI, umur 20, beragama Islam,bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;Bahwa rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya, karena usia anak lakilaki Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONtersebut belum genap umur 19 tahun;Bahwa alasan yang mendasari

Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawatanak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adalah:a) Tergugat mengabaikan hak anak kandung Penggugat danTergugat untuk mendapatkan perhatian dan kasih saying sertaberkomunikasi dengan baik dari orang tua kandungnya;7.

Tinggi memeriksa dan mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dariBerita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta suratyang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmiputusan atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 697/Pid.B/2014/PNMdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari

(bukti P3);Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintan Mulai Kerja (SPMk)Nomor KU 602/ASDW/1401/2010 tanggal 4 Juni 2010 dan Surat persetujuanTergugat Il Nomor 360/29390 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan II, semuanya mendasari pada Surat Pernyataan Bencana Alamdari Bupati Aceh Utara Nomor 362/10542/2009, tanggal 22 Mei 2009 yangtembusannya ditujukan kepada Tergugat I, Il dan III (bukti P4);Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat telan memerintahkan PerusahaanPenggugat untuk melaksanakan

Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi padahalaman 10 yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari pada (positagugatan) pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah(Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan II) selaku badan hukum publikyang melakukan perbuatan perdata yang telah dengan sengaja dan beritikadburuk tidak mau melaksanakan kewajiban mengusulkan, mengalokasikan,menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran PendapatanBelanja Aceh untuk membayar

oleh aanspraakyang sejalan dengan maksud schade (kerugian) dalam Pasal 1365 BW,putusan H.R. dalam Arrestnya tanggal 31 Desember 1937 yang dalampertimbangan mengabulkan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawanhukum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 1246 BW dan sejalandengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata, sedangkan yang dilarang olehketentuan hukum formil Acara Perdata adalah sematamata tuntutan ataumengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas sebuah gugatanperbuatan melawan hukum yang mendasari

Dengan mendasari pada alasankeberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diHalaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 63 K/Padt/2016atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI mengadilisendiri dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti DR. Asra, S.H., M.H.

diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi I:1 Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 9yang menyatakan terhadap gugatan yang mendasari

Dengan mendasari padaalasan keberatan kasasi serta pandangan putusan Hoogeraad serta ahli hukum diatas, maka sudah sepatutnya Judex Juris Mahkamah Agung RI. mengadili sendiridalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dimaksud;2 Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda18Aceh dengan komposisi susunan Judex Facti Dr.

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dimanaPengadilan tinggi Banda Aceh masih mengambil pertimbangan hukumpengadilan Negeri Banda Aceh terutama dalam pertimbangan yang menyatakanbahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang merujuk pada Perbuatan yang dilakukan Termohon kasasiIl/Terbanding H/Tergugat I yaitu Surat Perintah Mulai Kerja (I SPMK) makapengadilan Tinggi Banda Aceh jelas salah dan tidak cermat dalam I menerapkanhukum, dimana yang mendasari

Pertimbangan inidibenarkan oleh pengadilan tinggi Banda Aceh dengan mendasari padapertimbangan dan penilaian atas bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikanpekerjaan Terbanding/Penggugat sudah dilaksanakan 100%;Bahwa apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti P4/TI4 yang pada intinya membuktikan pekerjaan Terbanding/ Penggugat sudahdilaksanakan 100%, bukti P5/TI3 dan P6, TI6 yaitu bukti pembayaran, buktiP7/TI5 yaitu hasil rapat Forkopimda dan bukti P5/TI3 yaitu berupa LaporanHasil

Tegal;bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN menghubungi Sdr.saksidengan cara menelfon Pada hari Rabu tanggal 10 juni 2020 sekira pukul19.00 Wib namun pada saat itu. yang mengangkat adalahREZATULAMALLIAH Binti NUROHMAN (Kakak Kandung Saksi) danmenyampaikan AJA MENGHUBUNGI DRN NDISIT ( JANGANMENGHUBUNGI DRN DULU) setelahnya langsung dimatikan;Bahwa RUDI SEPTIYAN Als IYAN sudah merencanakan untukmenyetubuhi saksi mendasari komunikasi melalui telfon Pada hari Selasatanggal 09 juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Tegal;Bahwa pada saat DRNterdakwa setubuhi dalam keadaanmenstruasi dengan didapati pembalut (Softek) yang melekat di celanadalamnya dan terdapat noda darah;Bahwa tidak ada penolakan dari DRNpada saat Terdakwamenyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwa sebelumnya yang akanbertanggung jawab dan yang bersangkutan hanya diam;Bahwa pada saat menyetubuhi DRNsituasi di bangunan gubugyang berada di area tanaman jagung yang berlokasi di Ds. Karanganyar Kec.Kedungbanteng Kab.

Setelahnya Terdakwa mengenakan celana dancelana dalam yang Terdakwa kenakan demikian juga dengan DRNmengenakanHalaman 25 dari 29Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Slw.celana dan celana dalamnya setelahnya Terdakwa mengendarai sepeda motordan mengantar DRN pulang ke rumah;Bahwa Terdakwa menyetubuhinya karena mendasari ucapan Terdakwasebelumnya yang akan bertanggung jawab dan yang bersangkutan hanyadiam;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja

dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan yang keliru dengan mendalilkanpemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalahmelanggar hukum, sementara PHK terhadap Penggugat didasarkan Penggugattelah melakukan kesalahan berat dan tidak mematuhi serta mengindahkaninstruksi atasan, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim menyatakan bahwaGugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Obscuur Libel Tergugatdengan mendasari

Penggugat yang keliru, menurut Majelis Hakimpada intinya Tergugat bermaksud menyatakan bahwa alasan pemutusanHalaman 20 dari 31 Putusan No.286/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sudah tepat sehingga menjadikanGugatan Penggugat keliru, sementara memperhatikan petitum pokok Penggugatadalah memohon kepada Majelis untuk memutuskan hubungan kerja dan tuntutanpembayaran kompensasi, selanjutnya memperhatikan bantahan Tergugat dalamperselisihan ini, menjadikan alasan yang mendasari

pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat merupakan perselisihan pokok, sehingga Eksepsi Tergugattelah menyentuh substansi perselisihan;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menjadikan EksepsiTergugat atas hal ini menjadi tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yangberikutnya mendasari bahwa Penggugat secara licik menuntut pembayaransejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan dalildalil yang tidakbenar dan menyesatkan

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitungsejak tanggal 22 Maret 2018, serta terhadap petitum Penggugat angka 4 dapatdikabulkan sebagian sepanjang berkenaan dengan putusnya hubungan kerja;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka (3) yangmemohon untuk menyatakan PHK secara sepihak yang dilakukan Tergugat tidaksah dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim dengan dinyatakan sahpemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, serta terdapatalasan yang mendasari

Akibat perbuatanterlapor melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapandan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentikdan/atau perlindungan konsumen, selanjutnya korban merasa dirugikan.Selanjurnta korban melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jatimguna proses hukum lebih lanjut Bahwa dengan mendasari laporan polisi sebagaimana tersebutdiatas, Termohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sertakewenangan yang diamanatkan oleh Undangundang, Termohonselanjutnya melakukan

) Surat pernyataan dari pemrakarsa tentang perubahan namadan/atau status tanpa menggunakan kata Internasional ;8) Surat Pernyataan dari pemrakarsa bahwa peserta didik WNIdiikutkan dalam Ujian Nasional ;dengan persyaratan tersebut pada intinya Surabaya CambridgeSchool telah memiliki ijin penyelenggaraan SPK melalui KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 303/MPK.D/2017tentang jin sSementara satuan pendidikan kerjasamapenyelenggaraan SMP Suraaya Cambridge School pada tanggal23 Mei 2017 ;mendasari

yang lulus dari satuan pendidikan diberikan ijasah,ijasah tersebut dikeluarkan oleh satuan pendidikan sekolah(Sekolah) sehingga ijasah tersebut sah dan secara nasional danblanko ijasah tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud ;sedangkan terbitnya sertifikat dengan logo Cambridge, tidak adasatu aturan hukumpun yang mengatur ;bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas yang dipeolehTermohon selama proses penyidikan perkara Laporan PolisiNomor : LPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017dengan mendasari

dinyatakan ditolak ;Bahwa menanggapi dalildalil praperadilan Pemohon pada angka 9 dan10 tentang dalil penanganan perkara yang lama dan proses sudahmemasuki penyidikan namun justru dihentikan penyidikannya, bahwadalildalil Pemohon yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasathukum karena dalam proses penyidikan perkara a quo, Termohonmelaksanakan penyidikan perkara Laporan Polisi NomorLPB/957/VIII/2017/UM/JATIM tanggal 10 Agustus 2017, sudah sesuaidengan prosedur hukum yang benar dan sudah mendasari

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat a quosecara menyeluruh, telah nyata dan terbukti bahwa gugatanPenggugat a quo telah kabur (Obscur libel), karena halhal yangtertuang dalam posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskandasar hukum (Rechtgrond) yang mendasari gugatan a quo secarajelas dan tegas.Sehingga gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi asas jelasdan tegas (Een duidelijke en bepaalde conclusive) sebagaimanayang disyaratkan dalam pasal 8 RV.Bahwa hal yang mendasari gugatan

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena halhal yang tertuangdalam posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari gugatan secara jelas dan tegas.

memperhatikan surat gugatan, ternyatadalil perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum telahdikelompokkan tersendiri dalam gugatan, sehingga mudah untuk dipahami;Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang digunakan dalam perkaraperbuatan melawan hukum maupun perkara wanprestasi didasarkan padaperistiwa proses pembimbingan, pemberian nasihat dan mengenai jasa dariPenggugat terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapioleh Saiful dkk;Menimbang, bahwa oleh karenanya peristiwa yang mendasari

Permasalahan atau alasanalasan yang mendasari diajukannya gugatan:1.Bahwa, sejak sekitar tahun 1966 suami Penggugat, Penggugat dananakanak, dimana suami Penggugat adalah selaku Prajurit TentaraNasional Indonesia Angkatan Darat telah menempati rumah tinggalyang beralamat di (d/h Jalan Tosari) Nomor 76. Menteng yangsekarang dikenal dengan Jalan Prof.

Nomor 224 K/Pdt/201426.27.28.29.menyangkut dasar dari pada pengosongan tersebut di atas atau alashak mendasari pengosongan tersebut;Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dengan keseluruhannyaSurat Keputusan Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor: Kep/712/X/2010tentang Pencabutan/Pembatalan Surat lzin Perumahan (SIP) KodamJaya Nomor SIP/3414/2000 Tanggal 23 Juni 2000 yang menjadi dasarPerintah Pengosongan tahun 2011, di mana surat di atas adalah cacathukum dan bertentangan dengan Surat Nomor B/9764/IX/1976 perihalIzin

Bagian menimbang hanya mendasari surat permohonan dari almarhumKolonel TM. Gurning (suami Penggugat) seharusnya dasarnya adalahsurat keputusan Kasad;b.

Pada bagian mengingat mendasari surat Skep Kasad Nomor 89/Il/1973tanggal 19 Maret 1973 Bab IX pasal 31 tentang wewenang PanglimaDaerah Militer setempat untuk mengembalikan rumah yang akan diokupasi TNI AD kepada pemiliknya dan penghapusan dari RegisterAdministrasi TNI AD, seharusnya dasarnya adalah ST Kasad Nomor:ST/766/1984 tanggal 23 Juni 1984 yang menentukan bahwapengembalian penyerahan atau pengalihan hak atas tanah/bangunanokupasi TNI AD harus atas ijin persetujuaan Kasad;c.

No. 443 K/Pdt/2013sehingga siapa hak milik atas tanah yang sebenarnya belum ditetapkan,hal ini mendasari dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak,dimana dari pihak para Tergugat asal/oara Pemohon Kasasi mendasaridengan adanya Letter C No. 662/Turgo atas nama Ny.

Reg 1409 K/Pdt/1996tertanggal 21 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa bilaseseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dantidak pernah memindahtangankan hak usaha atas tanah tersebutkepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka iaadalah pengarap yang beriktikad baik dan patut diberikan haksebagai pemilik atas tanahBahwa dengan mendasari halhal tersebut, berkaitan dalildalil dalameksepsi di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat asal/paraTermohon Kasasi sejak awal ditolak atau

Mujirah dan Ny.Partinah), artinya bahwa terhadap harta warisan peninggalan Alm.Pawiroharjo sudah tidak ada lagi selain harta warisan yang sebelumnyasudah terbagi tersebut, hal ini juga mendasari dengan adanya Pasal 163HIR / Pasal 283 RBg, oleh karenanya tidak terbantahkan lagi apa yang telahdidalikan para Pemohon Kasasi/para Tergugat asal dalam MemoriKasasinya;3.

Bahwa Judex Facti tidak mendasari dengan adanya asas audi alterampartem secara obyektif, hal mana dalam uraian berkaitan dengan alat buktiyang diajukan oleh para Tergugat asal (para Pemohon Kasasi), tidak secaralengkap ditampilkan/diuraikan, sehingga sangat merugikan kepentingan/hakhukum para Tergugat asal (para Pemohon Kasasi), sebagaimana tersebutdalam putusan halaman: 57, sehingga putusan tersebut terkesan beratsebelah;7.

HajiatasnamaXXXXMat Nasar, bermateraicukupcocokdenganaslinyaditandaidengan (P.5);Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi,kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraianpenetapanini cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

No. 78/Pdt.P/2020/PA.EkMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20)yang menyatakan peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadiliperkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon dan Pemohon II untukmengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkansuatu kepastian hukum dari Pengadilan Agama

diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telahtepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Nomor 0001Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan Cerai talak ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 27 agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah melaksanakanpernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Urusan AgamaKecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, di bawah nomor register068 1/121/VIII/2013, tertanggal 27 agustus 2013.2.