1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 237/Pdt.G/2022/PAJT.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

237/Pdt.G/2022/PA.JT

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2016/PA.Batg dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000

237/Pdt.G/2016/PA.Batg

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan perikahan di Kelurahan Tappanjeng, KecamatanPutusan No.237/Pdt.G/2015 /PA.Batg. hal. 1Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaengsebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 127/02/V1/2012tertanggal 01 Juni 2012;2.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat denganTergugat terjadi pada bulan September 2015 saatmana Penggugat yangbertanya kepada Tergugat bahwa mengapa STNK dan kunci motor milikAyah Penggugat bisa hilang, namun di tanggapi oleh Tergugat denganmarahmarah bahkan saat itu) Tergugat tersinggung hingga pergimeninggalkan Penggugat yang hingga kin mencapai 1 tahun lebih lamanya;Putusan No.237/Pdt.G/2015 /PA.Batg. hal. 27.

Bukti SuratPutusan No.237/Pdt.G/2015 /PA.Batg. hal. 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Nomor 127/02/V1/2012,atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal O01 Juni 2012,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);B.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak lakilaki;Putusan No.237/Pdt.G/2015 /PA.Batg. hal. 73. Bahwa, pada tahun 2014 antara antara Penggugat dan Tergugatsering terlibat perselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugatsuka marah walaupun masalah sepele dan Tergugat seringmeninggalkan Penggugat tanpa tujuan/alasan yang jelas;4.

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 241.000,(dua ratus empat puluh satu ribu)Putusan No.237/Pdt.G/2015 /PA.Batg. hal. 11

Menyatakan perkara Nomor : 237/Pdt.P/2015/PA.Bkl selesai karena dicabut ; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,- ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

237/Pdt.G/2022/PA.Cbn

PUTUSANNomor 237/Pdt.G/2022/PA.CbnSSSS2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Si, pekerjaanWirausaha, tempat kediaman di Kelurahan Pondok RajegKecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng KotaJakarta Pusat, dengan Kutipan Akta Nikah;Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh AllahSut;3.

Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn di cabut;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp. 355.000, ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);Demikian ditetaobkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Cibinong pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatandengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs.

Sitti MaryamHalaman 4 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.CbnAdam sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiranTergugat;AnggotaAnggota, Ketua Majelis,Drs. Rahmat Farid, M.H. Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.Drs. H. Amiruddin, M.H.Panitera Pengganti,Dra. Hj.

Sitti Maryam AdamPerincian biaya : Pendaftaran : Ro 30.000, Biaya Proses > Rp 50.000, Panggilan : Rp 225.000, PNBP Panggilan : Rp 20.000, PNBP Cabut : Rp 10.000, Redaksi : Rp 10.000, Meterai : Ro 10.000,Jumlah >: Rp 355.000,(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.CbnHalaman 6 dari 6, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Menyatakan bahwa perkara Nomor: 237/Pdt.G/2012/PA.DUM adalah gugur;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

237/Pdt.G/2012/PA.DUM

PUTUSANNomor: 237/Pdt.G/2012/PA.DUMBISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugatyang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempattinggal di Kota Dumai;MelawanTERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

Menyatakan bahwa perkara Nomor: 237/Pdt.G/2012/PA.DUM adalahgugur,2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarayang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 341.000, (tiga ratusempat puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012Miladiyah/24 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami A.

., M.A sebagai Ketua Majelis, Milda Sukmawati, S.HI danPutusan Pengadilan Agama DumaiNomor: 237/Pdt.G/2012/PA.DUMTanggal 13 Agustus 2012Massahudin, S.HI, masingmasing sebagai hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dandibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H sebagai Panitera Pengganti,dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.Ketua Majelis HakimTtdA.

Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).Putusan Pengadilan Agama DumaiNomor: 237/Pdt.G/2012/PA.DUMTanggal 13 Agustus 2012

1. :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 237/1920/04/T yang tercantum semula tertulis tahun lahir 1991 diperbaiki/diubah menjadi 1992 ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 237/1920/04/T Pemohon yang tercantum

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoret perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA. Jpr. dari register perkara;2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

237/Pdt.G/2014/PA.Jypr

Menyatakan bahwa perkara Nomor: 237/Pdt.G/2015/PA.Pct telah selesai karena dicabut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

237/Pdt.P/2024/PA.Cbn

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.P/2023/PA.Sidrap dicabut;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

237/Pdt.P/2023/PA.Sidrap

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Nph tanggal 14 Januari 2020 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp456.000,00 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

237/Pdt.G/2020/PA.Nph

No.237/Padt.G/2020/PA.Nph2. Bahwa pada 01 Januari 1938 Danu bin Udi dengan Hj. Atit bintiEnung telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam diwilayah hukum Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.3. Bahwa dalam pernikahan Danu bin Udi dengan Hj.

No.237/Padt.G/2020/PA.Nph8. Bahwa pada tanggal 21April 2018 Irin bin Danu telah meninggaldunia di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yangdikeluakan oleh Kantor Desa Cigugur Girang Kecamatan ParongpongKabupaten Bandung Barat.9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakankeberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Danu bin Udidengan Hj. Atit binti Enung;10.Bahwa Pernikahan Danu bin Udi dengan Hj.

No.237/Padt.G/2020/PA.Nph2. Menetapkan sah pernikahan Danu bin Udi dengan Hj. Atit bintiEnung yang dilaksanakan pada 01 Januari 1938 di wilayah hukumKecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat;3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;SUBSIDAIRApabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapatlain, mohon Putusan yang seadiladilnya.

No.237/Padt.G/2020/PA.Nphsebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., paniterapengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.Hakim Anggota Ketua Majelis,H. Mohamad Mu min, S.H.I., M.H.

No.237/Padt.G/2020/PA.Nph

Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014;4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Partai dalam perkara No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;5.

Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan TERGUGAT I dalam putusannya No.237/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 yang melakukan pemecatan terhadap diri PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Demokrat serta perbuatan TERGUGAT II sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang mana perbuatan PARA TERGUGAT dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moriil/imateril berserta akibat hukum dari padanya;6.

Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum putusan MahkamahPartai Demokrat dalam perkara No.237/DPPPHPU/2014, tertanggal 16September 2014;4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Mahkamah Partai dalamperkara No.237/DPPPHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat;5.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Partai No. 237/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014, PENGGUGAT telah dituduhmelanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) butir 1 Surat KeputusanDewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihnan Umum terkait denganKode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (selanjutnya disebut SK DKNo. 2/2014),1.2.

Bahwa berdasarkan Permohonan dan Jawaban TERGUGAT Il danPENGGUGAT di atas, Mahkamah Partai telah menjatuhkan PutusanNo. 237/DPPPHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 yangkemudian diajukan keberatan oleh PENGGUGAT di dalam perkara ini;2.9.

/DPPPHPU/2014 beserta lampirannya, sesuai dengan foto copynya,bermaterai cukup dan diberi tanda (T.I1) ;halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016PN SmrFoto Copy Jawaban Termohon dalam perkara PHPU No.237/DPPPHPU/2014 beserta lampirannya, sesuai dengan foto copynya,bermaterai cukup dan diberi tanda (T.I2) ;Foto Copy Putusan Mahkamah Partai Nomor 237/DPPPHPU/2014tertanggal 16 September 2014, sesuai dengan aslinya, bermateraicukup dan diberi tanda (T.4) ;Foto Copy UndangUndang Nomor 2 Tahun

1. Menyatakan perkara nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

237/Pdt.G/2022/PA.Bm

PENETAPANNomor 237/Pdt.G/2022/PA.BmKya BhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Utan Sumbawa, 31 Juli 1979, agamaIslam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman diSemula di RT.0O7 RW.003 Kelurahan Rabangodu SelatanKecamatan Raba Kota Bima, sekarang di RT.007 RW.002Kelurahan

XXXXX XXXXXX, tempatkediaman RT.006 RW.005 Kelurahan Nae Kecamatan RasanaeBarat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnyadisebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hariSenin tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara NomorHalaman 1/5 Penetapan Nomor 237

Termohon sudah tidak memperdulikanPemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan olehkeluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon denganTermohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehinggatujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanyaHalaman 2/5 Penetapan Nomor 237

Nasri, B.A., M.H. dan DaniHaswar, S.HI. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02Halaman 4/5 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.BmFebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443Hijriyvah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggotadan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Pemohon dan Termohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Drs. H. Moh.

Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00Biaya Proses : Rp. 50.000,00Panggilan : Rp. 140.000,00Pemberitahuan Isi Putusan : Rp ...,00Meterai : Rp 10.000,00Jumlah : Rp 270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) .Halaman 5/5 Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Bm

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jth kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

237/Pid.B/2020/PN Jth

PENETAPANNomor 237/Pid.B/2020/PN JthDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara:Terdakwa Gomes hrNama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggal7. Agama8.PekerjaanTerdakwa Ilame WMapidana dalam perkara lain;Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgama.

Aceh Besar;: Islam: Sopir/Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan KlasIl A Banda AcehPara Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalaniPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jthtanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 8 September2020 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang,bahwa Para Terdakwa

/Pid.B/2020/PN Jthpersidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umumuntuk menghadirkan Para Terdakwa secara paksa berdasarkan PenetapanMajelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 19 Oktober 2020 danPenetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 2 Nopember2020;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapatmenghadirkan Para Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapatdilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang

Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jthkepada Penuntut Umum;3.

Saptika Handhini, S.H.Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.Panitera Pengganti,Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 237/Pid.B/2020/PN JthReni Ohvianti, S.H.Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jth

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2.menyatakan perkara no.237/Pdt.P/2017/Ms-Tkn selesai dengan dicabut;

3.Menghukum pemohon untuk membayar perkara ini sebesar Rp.366.000,-

237/Pdt.P/2017/MS.Tkn

PUTUSANNOMOR : 237/Pdt.P/2017/MsTknpar Jl or yJl all ouDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariah Takengon yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah inidalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :Syukur bin Sukardi, tempat tanggal lahir Burni Bius 02061976 (41 tahun),agama Islam, Pendidikan terakhir SD, PekerjaanPetani, tempat kediaman di Kampung PantanTengah

Rusip Antara, KabupatenAceh Tengah, sebagai Pemohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah SyariyahTakengon Nomor 237Pdt.G/2017/MSTkn, tanggal 862017 tentangPenetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah mendengar pernyataan Pemohon secara lisan di muka sidangtentang pencabutan gugatannya;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juni2017 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah SyariyahTakengon dengan Nomor 237

/Pdt.P/2017/MSTkn, tanggal 0706 2017Halaman 1 dari 4 halamanPenetapan No 237/Pdt.G/2017/MSTknTanggal 25 Juli 2017dengan dalildalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonanPemohon;Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon telah hadirmenghadap ke persidangan ;Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan mencabut perkaraini Karena calon isteri anak Pemohon yang bernama Halimah binti Sabarditelah lari dengan lakilaki lain tidak tahu kKemana dan tidak diketahui lagialamatny, maka oleh karena

diatas;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabutperkaranya karena calon dari isteri anaknya yang bernama Halimah bintiSabardi sudah melarikan diri dengan lakilaki lain dan sekarang sudahtidak diketahui lagi alamatnya, maka oleh karena pencabutan permohonantersebut diajukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara,sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan denganketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 271Halaman 2 dari 4 halamanPenetapan No 237

Matera Rp. 6.000,Jumlah Rp. 341.000,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )Halaman 4 dari 4 halamanPenetapan No 237/Pdt.G/2017/MSTknTanggal 25 Juli 2017

Membatalkan perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Mdn;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencoret dari daftar perkara; 3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

237/Pdt.G/2014/PA.Mdn

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Msa;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

237/Pdt.G/2023/PA.Msa

M E N E T A P K A N :

- Mengirimkan berkas perkara No.237/Pdt.KPPU/2012/PN.Sby, tertanggal 21 Maret 2012 disertai (sisa) biaya perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

237/PDT.KPPU/2012/PN.SBY

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000 ( seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

237/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Membatalkan perkara Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Mab.;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

PUTUSANNomor 237/Pdt.G/2015/PA.Mab.wd) AD al eensDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi isbat nikah yang diajukanoleh:PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanKaryawan, tempat tinggal di R.T. 06, Dusun DUSUN, KampungKAMPUNG, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Bungo.Selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Mab.Tergugat masih saja malas mencari pekerjaan, karena kejadian tersebut,Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahuialamatnya yang jelas (Gaib), yang akibatnya antara Penggugat denganTergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya, danselama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;9.

Membatalkan perkara Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Mab.;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untukmencoret perkara tersebut dari register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Hal.5 dari 6 hal.

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Mab.Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Muara Bungo pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 M,bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H oleh Kami Rinaldi M.,S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Rio Satria,S.H.I., M.E.Sy masingmasing sebagai Anggota Majelis.

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2015/PA.Mab.