Ditemukan 5521 data
140 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;
27 — 10
HERMANSYAH X KAPOLRI
NURLELI
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN
41 — 0
Pemohon:
NURLELI
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN
121 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
81 — 62
ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
Tanggal 2 Desember 2013, pada dasarnya tidakmemenuhi dan/ atau Tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan padaSurat Keputusan Kapolri No.
Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 pejabat yang menandatangani adalah ASSDM dan Bukan De SDM Kapolri.
Hal mana dalam KeputusanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/Ix/2014 pejabat yang menandatangani adalah AS SDM Dan bukan DeSDM Kapolri, padahal yang berwenang untuk MenandatanganiKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/ 05/ IX/ 20 14 adalah De SDM Kapolri sebagaimana dinyatakanDalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan KapolriNo.
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakanbahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an.
Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia;Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Surat Keputusan kapolri No.
114 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
Termohon:
2.Kapolri Cq. Kapolda Sumut
3.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. AKBP REVI NURVELANI, S.H., S.I.K., M.H
4.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. AKBP REVI NURVELANI, S.H., S.I.K., M.H Cq. AKP ISKANDAR GINTING, S.H
5.Kapolri Cq.Kapolda Sumut Cq.AKP ADLERSEN LAMBAS PARTO, S.H.,M.H
6.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. IPTU HESENA ZILIWU, S.H., M.H
7.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. IPDA LISTON, S.H
8.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.
12 — 5
INA LORIN
Termohon:
2.Kapolri Cq. Kapolda Sumut
3.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. AKBP REVI NURVELANI, S.H., S.I.K., M.H
4.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. AKBP REVI NURVELANI, S.H., S.I.K., M.H Cq. AKP ISKANDAR GINTING, S.H
5.Kapolri Cq.Kapolda Sumut Cq.AKP ADLERSEN LAMBAS PARTO, S.H.,M.H
6.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. IPTU HESENA ZILIWU, S.H., M.H
7.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. IPDA LISTON, S.H
8.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq.BRIPKA BOY HENDRA ZEBUA
9.Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. BRIPTU ANDI MARPAUNG
131 — 29
didepan anakanak, sehingga menjadi trauma ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti print out fotoPenggugat (bukti P.4) di persidangan juga terungkap jika pihakPenggugat sebagai seorang isteri anggota XXXXX tidak melaporkan keadaanrumah tangganya kepada atasan/komandan suami dan rencana gugatanperceraiannya tersebut sampai kemudian mengajukan gugatan perkara ini diPengadilan Negeri Pati ;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Padt.G/2021/PN PtiMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri
maka Tergugat yang telah dipanggilsecara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan danHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pat.G/2021/PN Ptitidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidakhadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima,maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnyasebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri
208 — 129
yaitu sebagai anggota POLRI yang otomatissebagi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) mempunyai gaji bahkan tunjangankhusus untuk istri dan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan juga terungkap jika pihak Penggugat sebagai seorang isterianggota POLRI tidak melaporkan keadaan rumah tangganya kepadaatasan/komandan suami dan rencana gugatan perceraiannya tersebut sampaikemudian mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Pati;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri
gugatantersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telahdipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapatditerima, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri
61 — 24
PRESIDEN RI Cq KAPOLRI.2. PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALSEL Cq KAPOLRES BALANGAN.
PRESIDEN RI Cq KAPOLRI, beralamat kantor di JI. Trunojoyo No.3Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALSEL Cq KAPOLRESBALANGAN, beralamat kantor di JI.
68 — 0
Sutomelawan Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jawa Timur
ANDI YUFIAN RIJAYA
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
115 — 14
Pemohon:
ANDI YUFIAN RIJAYA
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
Lina Wati Binti Nang Jahri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
52 — 15
Pemohon:
Lina Wati Binti Nang Jahri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
FITRI YANI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
20 — 9
Pemohon:
FITRI YANI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
109 — 38
Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa TengahKUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikanadalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk itu maka selanjutnyauntuk melihat tahapan tahapan atau tata urut dari Penyidikan Hakim akanmengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemenpenyidikan tindak pidana, karena didalam Peraturan Kapolri inilah yang telahdijadikan pegangan oleh para Penyidik didalam melakukan tindakanPenyidikannya yang mana didalam Pasal 15 telah menyebutkan bahwa tahaptahap penyidikan diawali dari Penyelidikan
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
66 — 7
Pemohon:
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda SumselPemerintah Republik Indonesia C.g Kapolri, C.q Kapolda Sumatera Selatan,C.q Direskrimim Polda Sumatera selatanberalamat Di Jalan Jend SudirmanKM 4,5 Palembang, Selanjutnya disebut selaku Termohon I..
Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012Tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana Pasal 26 yaitu upayapaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi :. Pemanggilan. Penangkapanabc. Penahanand. Penggeledahane. Penyitaan, danf.
(21) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penangkapan.
Pasal 1 Ayat (22) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penahanan.
Dengan demikian secara yuridis normatifbahwa TERMOHON dan Il tidak melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia / KUHAP danPerkap Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakHalaman 11 dari 16 Putusan Pra Peradilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.PqPidana.
92 — 199
,S.H ; KEPALA KEPOLISIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
UndangUndang Nomor 51 tahun 2009, yaitu mengajukankeberatan kepada Kapolri;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugatmelewati upaya administrasi berupa keberatanatas dikeluarkannyaKeputusan tersebut kepada Kapolri atas tuntutan kerugian Penggugat, akantetapi dalam perkara ini Penggugat langsung mengajukan gugatanpermohonan pembatalan Keputusan Kapolri tersebut kepada PengadialanTata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secarajelas dan gamblang disebutkan bahwa
Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Penggugat adalah Sah menurut hokum;3.
Kapolri Nopol : Kep/42/IX/2004 tentang atasanyang berhak menjatuhkan hukuman disiplin di LingkunganPolri, ( Tidak jadi dijadikan bukti );:Keputusan Kapolri Nopol : Kep/43/IX/2004 tentang tata carapenyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri tanggal 15Agustus 2011, ( Tidak jadi dijadikan bukti );:Keputusan Kapolri Nopol : Kep/44/IX/2004 tentang tata carasidang disiplin bagi anggota Polri,(Tidak jadi dijadikan bukti );:Peraturan Kapolri Nopol :19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja
Bukti T 13 : Nota Dinas AS SDM Kapolri kepada Kapolri Nomor : B/ND363/IV/2016/SSDM tanggal 6 April 2016 perihal laporanhasil rapat koordinasi perihal anggota Polri yang diusulkanHalaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUNJKT.untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang PTDH az.n.Kompol Sulistiyanto, Amd Nrp. 72100631 Pamen YanmaPolda Jambi dkk 9 (Sembilan) orang, (fotokopi sesuaidengan asli);Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis jugamengajukan 2 (dua) orang saksi
Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 22 ayat (1) hurufa.
SUPAR
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
113 — 57
Pemohon:
SUPAR
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
ANITA ALIUDDIN
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
4.KAPOLRI Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN Cq. PENYIDIK PEMBANTU AN. BRIGADIR M. SITOMPUL
46 — 12
Pemohon:
ANITA ALIUDDIN
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN
3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMUT Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN
4.KAPOLRI Cq. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN Cq. PENYIDIK PEMBANTU AN. BRIGADIR M. SITOMPULKAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT, beralamat di Ji.Sisingamangaraja XII Km. 10,5 No 60 Medan Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagaTermohon ;2. KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT Cq KAPOLRESTABES MEDAN,beralamat di JI. HM. Said No.1 Sidorame Bar. Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Prov. Sumut.Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;3. KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT Cq KAPOLRESTABES MEDANCq KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN, beralamat di Jl.
KAPOLRI Cq KAPOLDA SUMUT Cq KAPOLRESTABES MEDANCq KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN Cq. PENYIDIKPEMBANTU an. BRIGADIR M. SITOMPUL, beralamat JI. HM. SaidNo. 1, Sidorame Bar. Kec. Medan PerjuanganKota Medan, Prov.
MARZUKI SAPUTRA
Termohon:
1.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Kapolres BA C.q Kasat Reskrim C.q Kanit PPPA Polres BA
2.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Kapolres BA C.q Kasat Reskrim Polres BA
3.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Kapolres BA
4.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel
5.Pemerintah RI C.q Kapolri
14 — 10
Pemohon:
MARZUKI SAPUTRA
Termohon:
1.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Kapolres BA C.q Kasat Reskrim C.q Kanit PPPA Polres BA
2.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Kapolres BA C.q Kasat Reskrim Polres BA
3.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Kapolres BA
4.Pemerintah RI C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel
5.Pemerintah RI C.q Kapolri