Swadaya Masyarakat Pusat Peranserta Masyarakat(LSMPPM) Kabupaten Pacitan, pada tanggal 27 September1999, 16 Januari 2000, 13 Februari 2000, 13 Februari2000, 15 Februari 2000, 9 Maret 2000, 4 April 2000, 24April 2000, 27 April 2000, 4 Mei 2000, 18 Juli 2000,28 Juli 2000, 2 Agustus 2000, 9 Agustus 2000, 13Desember 2000 atau setidaktidaknya dalam kurun waktuselama kurun waktu antara 16 Agustus 1999 sampaiHal 1 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006dengan bulan Desember 2000, bertempat di Kantor LSMPPM Presidium

LSM PPM Jawa Timur danSurat Tugas dari Ketua Tim KUT PPM Presidium Jatim No.Hal 7 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006021/SRTG/KUT/X/1998 tanggal 28 Oktober, pada tanggal27 September 1999, 16 Januari 2000, 13 Februari 2000,13 Februari 2000, 15 Februari 2000, 9 Maret 2000, 4April 2000, 24 April 2000, 27 April 2000, 4 Mei 2000,18 Juli 2000, 28 Juli 2000, 2 Agustus 2000, 9 Agustus2000, 13 Desember 2000 atau setidaktidaknya dalamkurun waktu selama kurun waktu antara 16 Agustus 1999Sampai dengan bulan Desember

2000, bertempat di KantorLSMPPM Presidium Kabupaten Pacitan yang terletak diJalan S.

atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut Bahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST dalamjabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Tim KUTWilayah Kabupaten Dati II Pacitan LSMPPM KabupatenPacitan sebagaimana Surat Keputusan No.029/PPM13/KPTS/PRES/X1I/1999 tanggal 4 Desember 1998 tentangSusunan Presidium

Daerah Kabupaten Dati II PacitanHal 8 dari 32 Hal.Put.No.382 K/Pid/2006yang dikeluarkan oleh Ketua Presidium LSMPpmM JawaTimur dan Surat Tugas dari Ketua Tim KuT PPM PreSidium Jatim No. 021/SRTG/KUT/X/1998 tanggal 28Oktober 1998 yang berfungsi sebagai Executing Agentatau pelaksana pemberi KUT di daerah KabupatenPacitan mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawabantara lain Menerima pencairan xutT dari Bank dan menyalurkannya kepada petani melalui Pengurus Kelompktani ; Menerima pelunasan kredit dari

DEWAN PRESIDIUM CABANG PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA, DKK

V, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;1Melawan:DEWAN PRESIDIUM CABANG PARTAI REPUBLIKANUSANTARA, beralamat di Desa Semayap Jalan Meranti PutihPerumnas Blok F Nomor 102 A RT. 18 Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru;DEWAN PRESIDIUM DAERAH PARTAI REPUBLIKANUSANTARA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, beralamatdi Jalan Yos Sudarso Kompleks LumbaLumba RT. 38 Nomor 23,Banjarmasin;DEWAN PRESIDIUM PUSAT PARTAI REPUBLIKANUSANTARA, beralamat di Jalan

Putusan No.428 K/Pdt.SusParpol/2014.Bahwa Penggugat sampai saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD KabupatenKotabaru periode 20092014 dan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya;Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan keputusan sepihak dan sewenangwenangdengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Presidium Partai Republika NusantaraCabang Kotabaru Nomor 072/SK/DPCREP/KTB/ IV/2012 tanggal 30 April 2012,tentang usulan pergantian antar waktu an.

Putusan No.428 K/Pdt.SusParpol/2014.untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara meminta maaf kepadaPenggugat yang dipublikasikan melalui minimal 2 (dua) media massa nasional dan 3(tiga) media massa lokal;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Kotabaru agar memberi putusan sebagai berikut:Primair:12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan SuratKeputusan Dewan Presidium

Penggugat Ihtiar Samsul Alam dari anggota DPRD KabupatenKotabaru adalah perbuatan yang melawan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa Surat Keputusan Dewan Presidium PartaiRepublika Nusantara Cabang Kotabaru Nomor 072/SK/DPCREP/KTB/IV/ 2012tanggal 30 April 2012, tentang usulan pergantian antar waktu an. Penggugat IhtiarSamsul Alam dari anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.

., M.Si (Ketua Presidium) 2. HARIS RUSLY
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Kongres XXI tersebut tidakpernah dilakukan dalam rapatrapat presidium.

Pst.sebagaimana layaknya adanya penutupan suatu kongres, ini memangdilakukan oleh presidium sebagaimana mestinya;Bahwa pada saat itu presidium ada itu 19 orang;Bahwa didalam pemberitahuan tersebut dikatakan bahwa sebagaiperwakilan dari seluruh anggota presidium maka tentunya yangbersangkutan diberikan hak oleh presidium keseluruhan, disampaikan padaawal sebelum disampaikan apa yang diputuskan, jadi dia mengatakanbahwa dia adalah sebagai perwakilan dari seluruh anggota presidium;Bahwa Politic collegial

untuk menduduki mimbar presidium, pada waktu itu saya melihatbahwa itu sudah diduduki oleh mereka, ada upaya, saya membuatdokumentasi selaku pemilihan sehingga semua kegiatan disitu terekam,yang memotret adalah dari professional photographer ;Bahwa dengan adanya kejadian tersebut 19 orang presidium menutupkongres dari luar;Bahwa presidium yang saat itu hadir di balai Sudirman sebanyak 24orang;Bahwa putusan presidium itu collegial bukan perorangan;Bahwa apabila 19 orang presidium di tandatangan oleh

5 orangpresidium dinyatakan sah;Bahwa 5 orang presidium tandatangan dan 19 orang presidium tidaktandatangan dinyatakan tidak sahBahwa pengambilan keputusan oleh presidium sepanjang tidak diaturforum, berlakulah forum umum yaitu 50% + 1;4.

Pst.Bahwa saksi menghadiri Kongres XXI di Yogyakarta dan Kongres XXILanjutan kkatan Notaris Indonesia;Bahwa saksi membuat berita acara dan melaporkan adanya politik uangkepada Ketua Presidium dan Anggota Presidium termasuk Penggugat danPenggugat Il, dan Ketua Presidium dan Anggota Presidium;Bahwa saksi melihat langsung Kursi dan Meja Presidium dikuasai olehoknumoknum peserta Kongres yang tidak berhak menduduki Kursi danMeja Presidium dan Kongres XX Lanjutan lkatan Notaris Indonesia di BalaiSudirman

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Koordinasi Presidium Penuntut Tanah Kambatang Lima;Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy N31 warna hitam Nomor IMEI: 354479/11/347044/5, yang didalamnya terdapat rekaman video kegiatan mendukung salah satu paslon Bupati H. sayed jaffar, S.H.

Nomor urut 1 dalam pilkada tahun 2020 pada saat acara koordinasi presidium penuntut DOB Tanah Kambatang lima;Dikembalikan kepada saksi Syamsir Alam;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sayed Jafar Alaydrus, SH danAndi Rudi Latif, SH pasangan nomor urut 1 pada Pilkada Kotabaru tanggal9 Desember 2020.3) Menginstruksikan kepada seluruh unsur kepengurusan Presidium DOBTanah Kambatang Lima (Kordes, Korcam, dan Dewan Presidium) di 12Kecamatan Kabupaten Kotabaru) daratan untuk memilin danmemenangkan pasion H.

Sayed Jafar Alaydrus, SH dan Andi Rudi Latif,SH pasangan nomor urut 1 pada Pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember2020 demi terwujudnya pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima.Bahwa Terdakwa selanjutnya menandatangani Berita Acara RapatKoordinasi Presidium Penuntut Tanah Kambatang Lima tanggal 04 Oktober2020 sebagai Dewan Penasehat Presidium DOB Kambatang Lima, danTerdakwa mengetahui isi berita acara tersebut, namun Terdakwamenandatanganinya karena Berita Acara Rapat Koordinasi Presidium PenuntutTanah

1 pada pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember2020;b) Presidium Tanah Kambatang Lima menyatakan komitmen mendukungdan siap memenangkan H.Sayed Jafar Alaydrus,SH dan Andi Rudi Latif,S.H. nomor urut 1 pada pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember 2020;c) Menginstruksikan kepada seluruh unsur kepengurusan presidium DOBTanah Kambatang Lima (kordes, korcam, dan dewan presidium) di 12(dua belas) kecamatan Kotabaru daratan untuk memilih danmemenangkan pasion H.Sayed Jafar Alaydrus,SH dan Andi Rudi Latif,SHnomor

DOB (daerah otono baru) Tanah KambatangLima sebagai Dewan Penasihat presidium DOB (Daerah Otonom Baru)bertempat di lokasi wisata Goa Lowo Ds.

Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang HilirKabupaten Kotabaru; Bahwa benar hasil kesepakatan pada acara rapat presidium DOB tersebuttertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Presidium Penuntut TanahKambatang Lima tanggal 4 Oktober 2020 yaitu:a) Presidium Tanah Kambatang Lima menyatakan sebagai bagian tidakterpisahkan dari tim pemenangan H.Sayed Jafar Alaydrus,SH dan AndiRudi Latif,SH nomor urut 1 pada pilkada Kotabaru tanggal 9 Desember2020;b) Presidium Tanah Kambatang Lima menyatakan komitmen mendukungdan

Setelah beberapakali di tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium DewanAdat menyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10Maret 2012 sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret.

Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untukPenggugat sebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret2012 Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatibaberhalangan hadir, karena dalam acara tersebut Kepala Adat DayakPropinsi Kalimantan Timur juga hadir sebagai undangan maka padasiang hari itu juga sekitar pukul 11.30 wita Kepala Adat BesarKalimantan Timur berkunjung ke Kantor Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat dan bertemu dengan Bpk.

AdatKabupaten Kutai Barat terlebih dahulu;Bahwa sesampainya di kantor Presidium Dewan Adat KabupatenKutai Barat, Saksi bertemu dengan Ketua Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat yaitu Bapak DULLAH;Bahwa Bapak DULLAH selaku Ketua Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat menyatakan tidak dapat datang ke KampungDingin untuk melakukan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin,kemudian Ketua Presidum Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmewakilkan pelantikan tersebut kepada Bapak ALI selaku staffPresidium

DewanAdat Kabupaten Kutai Barat dengan memberikan piring putih sebagai tandapenyerahan tugas dari Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratyaitu Bapak DULLAH kepada staff Presidium Dewan Adat Kabupaten KutaiBarat yaitu Bapak ALI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012 karenapada saat itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat berhalanganuntuk: addi 5, ~=~~ nnn nn nn rer nimiMenimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemilihan Kepala AdatKampung Dingin tersebut, pihak Penggugat telah

SK dari Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat.

AGUS ARMAINY, SH, Notaris di Kota Medan, baik selakupribadi maupun Mantan Ketua Presidium Kongres XXI IKATANNOTARIS INDONESIA (INI);Beralamat di Jl. Sekip No. 95b Kec. Medan Petisah, MedanSumatera Utara. Tlp. ; 0614525365, fax. ; 0614525365, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;Hal 1 dari 9 Hal. Putusan No. 411/Pdt/2014/PT. DKI2. FIRDHONAL, SH, Notaris Jakarta Timur baik selakupribadi maupun Mantan Wakil Ketua Presidium Kongres XXIIKATAN NOTARIS INDONESIA(INI);Beralamat di JI. Jend.

TITO UTOYO, SH, Notaris di Pekanbaru, baik selakupribadi maupun Mantan Anggotr Presidium Kongres XxXIIKATAN NOTARIS INDONESIA(UND) jesse eceeeeeeenencnese eeeBeralamat di JI. Jend. Sudirman 211 Pekanbaru Riau, Tip : (0761)36061, (0761) 848736, Fax : (0761) 848736, untuk selanjutnyadirebut sebagai TERGUGAT VIII;9. PIETER LATUMENTEN, SH, MH, Notaris di Depok, baikselaku pribadi maupun Mantan Anggota Presidium Kongres XxXIIKATAN NOTARIS INDONESIA (INI), Beralamat di JI.

SUYANTO, SH, Notaris di Semarang, baik selaku pribadimajpun Mantan Anggota Presidium Kongres XXI IKATANNOTARIS INDONESIA (INI),Beralamat di JI. Widoharjo No. 20 SemarangJawa Tengah Tip :(024) 3541787, (024) 3518355, Fax : (024) 3541787, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X ;11. TRI AGUS HERYONO, SH, Notaris di Yogyakarta, baikselaku pribadi maupun Mantan Anggota Presidium Kongres XxXIIKATAN NOTARIS INDONESIA (INI), Beralamat di JI.

ELLYS NATHALINA, SH, Notaris di Palangkaraya, baikselaku pribadi maupun Mantan Anggota Presidium Kongres XxXIIKATN NOTARIS INDONESIA (INI),Beralamat di JI. RTA Milono Km. 1 Nomor 11 PalangkarayaKalimantan Tengah, Tlp : (0536) 30601, (0536) 30795, Fax : (0536)30795, untuk selanjutnya disebut seoagai TERGUGAT XIV;15. RIZA EMIR C, SH, Notaris di Pontianak, baik selakupribadi maupun Mantan Anggota Presidium Kongres XxXIIKATAN NOTARIS INDONESIA (INI),Beralamat di JI. Jend.

FARID, SH, Notaris di Palu, baik selaku pribadi maupunMantan Arggota Presidium Kongres XXI IKATAN NOTARISHal 4 dari 9 Hal. Putusan No. 411/Pdt/2014/PT.DKIINDONESIA (INI),Beralamat di JI. Anmad Dahlan No. 3 PaluSulawesi Tengah, Tlp :(0451) 456887, (0451) 453057, Fax : (0451) 454803, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVIII;19. KAREL L. BUTARBUTAR, SH Notaris di Manado, baikselaku pribadi maupun Mantan Anggota Presidium Kongres XxXIIKATAN NOTARIS INDONESIA (INI), Beralamat d JI.

DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal21 April 2008 tentang Pengurus Dewan Presidium CabangPartai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way KananPeriode 2008 Muscab adalah Pengurus Cabang Partai RepublikHal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor :11/G/2011/PTUN BLNusantara (RepublikaN) dengan jabatan Presidium DPCKabupaten Way Kanan;. Bahwa sebagai Kader / Anggota Partai Republik Nusantara(RepublikaN), Penggugat telah melakukan segala tindakanberdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai;.

Pengurus Dewan Presidium Daerah Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Provinsi Lampung yang berkedudukan dijalanUrip Sumoharjo No. 113 Bandar Lampung; b. Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SK Nomor: 19/DPDREP/SK/S/X1I/2009, dengan Struktur KepengurusanHal 8 dari 31 Hal Putusan Nomor :11/G/2011/PTUN BL1. Ketua PresidiumBURL AAIN 82 mnie mie sie Se wn ee mi in te eo2. Sekretaris Umum 3HADIRI ; 3. Bendahara Umum : ALIANTOMO ; ec.

Dewan Presidium Pusat Partai Republik Nusantara(RepublikaN) yang berkedudukan di Jakarta, dan Hal Gugatantersebut sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri KelasIA Tanjung Karang dengan Nomor Perkara, Nomor:20/Pdt.G/2011/PNTK tanggal 24 032011.; eee ee ee re re re ee eee eee13.

Bahwa dengan Informasi yang sesat, yaitu sebuahRekomendasi pengusulan Pergantian Antar Waktu yang dibuatoleh Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SK Nomor: 19/DPDREP/SK/S/X1I/2009 tentang Pengurus dewan Presidium CabangPartai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten WayKanan, dengan Struktur Pengurus2. Sekretaris Umum3.

Bendahara Umum : ALIANTOMO ; Dan bukan diusulkan oleh Pengurus DPC Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SKNomor: 14/DPDREP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai RepublikNusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode2008 Muscab, dengan Struktur Pengurus:1. Ketua PresidiumZUNAFIAH : 2.

Jawa Timur No.025/PPM.13/KPTSPres/X/98 tanggal 14 Oktober 1998 sebagai Ketua LSMPPM Presidium Daerah Tulungagung mempunyai tugas dan wewenangdiantaranya :1.

Tulungagung tanggal 27 November 2000 tentangpemilahan letak sisa tunggakan KUT TP 1998/1999yang ditandatanganiKetua Presidium PPM Arief Eddy Purwanto, SE.

;Surat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor : 131/BK/XI/1998 tanggal 09 Desember 1998 perihalDaftar Nama LSM sebagai pelaksana pemberi KUT ;Rekapitulasi RDKK yang memerlukan KUT Padi, Palawija danHortikultura Tahun 1999/2000 Wilayah LSM PPM Presidium DaerahTulungagungdari LSM PPM Presidium Daerah Tulungagung tanggal 01Mei 1999 ;Pengajuan kredit oleh LSM PPM pada tanggal 10 Juni 1999 No.002/PPMTLA/KUT/VV1999 yang ditandatangani oleh Arief EddyPurwanto, SE.

Tulungagung tanggal 27 November 2000tentang pemilahan letak sisa tunggakan KUT TP 1998/1999yangditandatangani Ketua Presidium PPM Arief Eddy Purwanto, SE.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Ganti nama berdasarkan Keputusa Presidium Kabinet Nomor :127/U/Kep/12/1966 tertanggal 27 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P2;Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2019/PN Sit3.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama OCKYSUNDARI, NIK: 3373015610620001 tertanggal 30 maret 2012, yangselanjutnya diberi tanda P3;Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3373010102083355

Bagio.Bahwa saksi tidak tahu mengenai nama kecil pemohon ataupun SuratKeputusan Presidium Pemohon;Bahwa atas keterangan saksi, Kuasa pemohon menyatakan keterangan saksisudah benar.2.

namanya berganti menjadi SundariRahardjo;Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusansurat keterangan waris;Bahwa setahu saksi sejak kecil Pemohon menggunakan nama Ocky Sundarisampai dengan sekolah menggunakan nama Ocky Sundari;Bahwa adapun akta kelahiran pemohon lebih dahulu terbit dibandingkandengan keputusan Presidium;Banhwa pemohon menggunakan nama Ocky Sundari pada datakependudukan pemohon seperti pada Kartu Tanda penduduk, kartu Keluargadan pada akte kelahiran;Bahwa atas

Kabinet dimana Pemohon hanya menggunakan namaberdasarkan Keputusan Presidium Kabinet hanya pada Paspor atau Buktikewarganegaraan pemohon yakni Sundari Rahardjo;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan daiildalilpermohonannya yakni pemohon The Hauw Soen atau Ocky Sundari sesuai AktaKelahiran, No 627/1962, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33730115610620001 danKartu Keluarga Nomor 337301010203355 adalah orang yang sama dengan

yangbernama Sundari Rahardjo sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti namaberdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 dan Pasporatau bukti kewarganegaraan Nomor C4HI.03.0610325 oleh karenanya permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasemua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku danberkaitan;MENETAPKAN1.

Menetapkan nama Pemohon adalah HENDRICUS GUNAWAN sesuai dengan yang tertulis dalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/1966;3.

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah nama yang tertera dalam Akte Perkawinan dengan isteri Pemohon Nomor 117/PERKW/WNI/1985 tanggal 29 September 1985 yang tertulus HENDRIK GUNAWAN menjadi HENDRICUS GUNAWAN sebagaimana nama yang ada dalam Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/1966 sehingga tertulis dan terbaca HENDRICUS GUNAWAN ;4.

PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonan yangdidaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua nomor 15/Pdt.P/2016/PN.ATB dengan mengemukakan dalildalil permohonannnya yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa Pemohon adalah anak lakilaki dari Ung Kang Jung (ayah) dan Lie Lae King(ibu) yang dilahirkan di Fahiluka pada tanggal 03 Mei 1950 ;e Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Surat Pernyataan ganti namaberdasarkan Keputusan Presidium

terbaca dalam Akte PerkawinanNomor 177/PERKW/WNI/1985 adalah HENDRIK GUNAWAN, karena pada waktupenerbitan Akte Perkawinan langsung dikeluarkan oleh pihak Gereja Polycarpus sebagaiHalaman 1 dari 5 halamanPenetapan No. 15/Pdt.P/2016/PN.Atbpembantu pegawai pencatat perkawinan Kristen Protestan sehingga tanpa sepengerahuanPemohon maka nama Pemohon tertulis sebagaimana tersebut diatas ;e Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang ada dalam SuratPernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium

Kabinet Nomor 127/U/KEP/1996 dengan nama yang tertera dalam Akte perkawinan Pemohon maka Pemohonberkeinginan untuk menyeragamkan nama Pemohon yang ada dalam Akta Perkawinandengan nama Pemohon yang tertera dalam Surat Pernyataan Ganti nama berdasarkanKeputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/1966 tersebut diatas dengankonsekuensi nama yang tertera dalam Akte Perkawinan harus disesuaikan atau denganmenerbitkan Akte perkawinan yang baru sebagai pengganti dari Akte Perkawinan Nomor117/PERKW/WNI/1985

tanggal 29 September 1985 ;e Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan nama sehingga untukkepentingan tersebut maka harus melalui suatu permohonan kepada Pengadilan Negeriguna mendapatkan suatu Penetapan ;Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranyaPengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :e Mengabulkan Permohonan Pemohon ;e Menetapkan nama Pemohon adalah HENDRICUS GUNAWAN sesuai dengan yangtertulis dalam Keputusan Presidium Kabinet

tertanggal 12 Oktober 2015 Nomor :5304210305500002 atas nama HENDRICUS GUNAWAN yang diberi tanda bukti : P.1;2 Foto copy syah Kartu Keluarga, tertanggal 03 September 2012 Nomor5304212605090002 atas nama kepala keluarga : HENDRICUS GUNAWAN yang diberitanda bukti P.2;3 Foto copy syah Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 17 September 1985 Nomor : 117/PERKW/WNI/1985 antara HENDRIK GUNAWAN dan JONG FUK JUNG yang diberitanda bukti P.3;4 Foto copy syah Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

Bahwa setelah melepaskan kewarganegaraan untuk tetap menjadiWarga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1996,nama Pemohon tersebut diganti menjadi TANDIJANTO;3.

Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, Paspor,dan dokumen lainnya tertulis TANDIJANTO, sedangkan dalam KTP, KartuKeluarga dan Kartu NPWP sudah tertulis PAULUS TANDIJANTO;e Bahwa pada saat pengurusan Paspor, syarat identitas yang diminta adalahSurat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium KabinetNo.127/U/Kep/12/1966, dan Surat Tanda Perkawinan, sedangkan untukmembuat Kartu NPWP, syarat identitas yang diminta adalah KTP dan KartuKeluarga;e Bahwa Pemohon sangat berkeinginan supaya Pengadilan

persesuaiannya masingmasing diperoleh faktafakta:e Bahwa nama Pemohon pemberian orangtuanya adalah TAN HOKTJWAN dan setelah melepaskan kewarganegaraan diganti menjadiTANDIJANTO ;e Bahwa sejak Pemohon dipermandikan (dibaptis) pada tahun 1965nama TANDIJANTO ditambah kata 'PAULUS', dan sejak saat itu namaPemohon berubah menjadi 'PAULUS TANDIJANTO;e Bahwa karena perubahan tersebut belum disahkan dan dicatatkanPemohon, maka penulisan nama Pemohon dalam Surat PernyataanGanti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

lainnyamasih TANDIJANTO;e Bahwa pemilik nama PAULUS TANDIJANTO dan TANDIJANTOadalah orang yang sama yakni PEMOHON sendiri;Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari TANDIJANTOmenjadi PAULUS TANDIJANTO adalah peristiwa penting yang dialami olehPemohon, dan belum dilaporkan atau dicatatkan Pemohon ;Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Surat Tanda Perkawinan,dan Paspor R 609699 (vide bukti P6, P7) dan dokumen lainnya yangpembuatannya berinduk pada Surat Pernyataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium

Karenanya, Negara berkewajiban memberikanperlindungan, pengakuan serta pengesahan terhadap penentuan status hukumatas setiap peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia (/.c Pemohon)Menimbang, bahwa meskipun nama Pemohon yang semulaTANDIJANTO sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, SuratTanda Perkawinan, dan Paspor R 609699, (bukti P5, P6, P7) sudah berubahdengan penambahan kata PAULUS pada saat Pemohon dipermandikan

ada 5 orang ;Bahwa tidak ada dualisme di dalam presidium ;Bahwa saat dilakukan Rapat Anggota ada surat pemberitahuan ke DinasKoperasi ;Bahwa terhadap pengiriman surat tersebut Dinas Koperasi tidakmenang gapi;Bahwa terkait dengan adanya Dewan Presidium ditunjuk selambatlambatnya tanggal 31 Maret 2016; Bahwa setelah rapat presidium hasilnya dilaporkan kepada KepalaDinas Koperas!

2015setelah itu tugas presidium sudah selesai;Bahwa saat RAT di Bulan Maret 2016 lima anggota presidium semuahadir, keputusannya adalah kami bersepakat pelaksanaan dilakukan padatanggal 07 April 2016;Halaman 47 dari 85 halaman Putusan No. 23/G/2016/PTUN.

, karena penunjukan presidium itu melalui rapat anggota;Bahwa Rapat Presedium diberikan batas waktu sampai tanggal 31 Maretuntuk melanjutkan rapat anggota tahunan, Dewan Presidium tidakmelakukan sesuai tanggal tersebut karena ada alasannya yang nantimenentukan adalah rapat anggota, kalau dewan presidium memberikanalasan kepada anggotanya bahwa tidak bisa tanggal 1 karena berbagaipertimbangan dan kita akan rapat tanggal 6 Saksi kira tidak ada masalah;Bahwa perpanjangan Dewan Presidium tidak perlu

Hasim dan yang terakhir Saksisendiri; 52Bahwa keputusan presidium saat itu intinya adalah memberikankewenangan kepada kami untuk diberi waktu sampai dengan 31Maret 2016 untuhk melaksanakan agenda rapat lanjutan khususpemilihan pengurus;Bahwa Saksi juga adalah Anggota Puskud;Bahwa saat rapat dewan presidium saksi tidak hadir;Bahwa Saksi tidak hadir saat itu karena hanya diberikan amanahsampai dengan 31 Maret 2016 dan selambatlambatnya 31 Maret2016 tidak dilaksanakan oleh presidium maka kewenangan

;e Bahwa saat itu anggota dewan presidium ada 5 orang ;Halaman 63 dari 85 halaman Putusan No. 23/G/2016/PTUN.

Bahwa Pada tanggal 12 September 2011 Badan PermusyawaratanKampung Dingin (BPK Dingin) mengadakan rapat musyawarah BPKDengan Masyarakat Dingin dengan hasil bahwa BPK Dingin akanmeminta persetujuan dari Presidium Dewan Adat Kutal Barat danLembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa untuk melakukan pemilihanKepala Adat Kampung Dingin yang baru karena Kepala Adat yang adatelah menjabat selama 12 (dua belas) tahun dan belum memiliki SuratKeputusan dari Presidium Dewan Adat Kutai Barat;2.

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

Setelah beberapa kali di tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnyaKetua Presidium Dewan Adat menyampaikan bersedia melakukanpelantikan pada tanggal 10 Maret 2012 sehingga diedarkanlah undanganpada tanggal 6 maret 2012;7.

Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untukPenggugat sebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalanganhadir, karena dalam acara tersebut Kepala Adat Dayak PropinsiKalimantan Timur juga hadir sebagai undangan maka pada siang hari itujuga sekitar pukul 11.30 wita Kepala Adat Besar Kalimantan Timurberkunjung ke Kantor Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat danHalaman 4 dari 48 halaman Putusan No. 106/

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Bahwa setelah melepaskan kewarganegaraan untuk tetap menjadiWarga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Pernyataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1996, namaPemohon tersebut diganti menjadi MINTASIH; 3.

Bahwa meski demikian, pada PASPOR S 324531, nama Pemohon masihtertulis MINTASIH oleh karena pada saat pembuatan surat surat tersebut,Pemohon disyaratkan menggunakan Surat Pernyataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1996 ; 5.

selanjutnya Pemohon menyatakan tidakmengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini telahdiperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan,sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakanbagian dari isi Penetapan ini: TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwamaksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon dariMINTASIH sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Ganti NamaBerdasarkan Keputusan Presidium

Surat TandaPerkawinan, Paspor dan dokumenlainnya masih MINTASIH; Bahwa pemilik nama RAEMA MINTASIH dan MINTASIH adalah orangyang sama yakni PEMOHON sendiri; Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari MINTASIH menjadiRAEMA MINTASIH adalah peristiwa penting yang dialami oleh Pemohon, dan belum dilaporkan atau dicatatkan Pemohon ;Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Paspor S 324531 (vide buktiP5,) dan dokumen lainnya yang pembuatannya berinduk pada Surat PernyataanGanti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

Karenanya, Negara berkewajiban memberikanperlindungan, pengakuan serta pengesahan terhadap penentuan status hukumatas setiap peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia (/".c Pemohon)Menimbang, bahwa meskipun nama Pemohon yang semula MINTASIHsebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, Surat Tanda Perkawinan,dan Paspor S 324531 (vide bukti P5,)sudah berubah dengan penambahan kata"RAEMA " pada saat Pemohon dipermandikan

adalah pemimpin kongres setelah ketua umumyang lama menyerahkan pertanggungjawaban melaporkanpertanggungjawaban kepada Presidium dan dinyatakan oleh presidiummaka saat itu organisasi dipimpin oleh Presidium dan Presidium yangmemimpin jalannya kongres di wakili oleh seluruh pengurus ketua wilayahkalau acaranya adalah pemilihan penwil maka presidium di duduki olehpengda diseluruh wilayan tersebut, tapi karena ini adalah kongres makapresidium diduduki oleh perwakilan seluruh wilayah Indonesia, ada

28pengwil INI diseluruh Indonesia dan yang duduk di Presidium adalahketua Pengwil yang mewakili dan ketua presidium yang dipilih oleh paraanggota presidium dan kemarin kebetulan yang terpilin adalah ketuaPengwil Banten;Hal. 79 dari 99 Hal.

rapat disuaturuangan tertentu dan memang presidium meninggalkan ruang sidang;Hal. 81 dari 99 Hal.

Bahwa saksi tahu Presidium Kongres adalah perwakilan penwilpengwil di seluruh Indonesia dan pada saat dilakukan kongres itukewenangan pengurus komisioner diserahkan ke presidium kongres.

Presidium untuk meminta kepada tim ITmenjelaskan berapa peserta yang mempunyai hak pilih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA,disingkat DPP KAI, diwakili oleh : 1.NamaWarga NegaraPekerjaanTempat tinggal :NamaWarga Negara :: Presidium DPP KAI: Jalan Panglima Polim Nomor 85, JakartaPekerjaanTempat tinggalNamaWarga NegaraPekerjaanTempat tinggalNamaWarga NegaraPekerjaan: DR.

.: Indonesia: Presidium DPP KAIPerumahan Taman Harapan Baru BlokM6, Nomor 14, RT.02/RW.02, MedanSatria, Kota Bekasi, Jawa Barat.: Hematang Septinus, S.H.IndonesiaSelatan.: Andi Darwin R.

.: Indonesia: Presidium DPP KAI: Jalan Kelapa Gading Barat RT.08/RW.04,Kelapa Gading, Jakarta.: Achmad Michdan, S.H.: Indonesia: Sekretaris Jenderal DPP KAIHalaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 271/G/2014/PTUNJKT.Tempat tinggal : Jalan Pinang 1 Nomor 9, RT.03/RW.01,Cilandak, Jakarta selatan.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. R. SUGIRI PURBOKUSUMO, S.H. ; 2. Hj. METIAWATI, S.H., M.H. ; 3. PIETER MATAHELEMUAL, S.H., M.H. ; 4. EDWARD A. THEORUPUN, S.H. ; 5. DADISUTARDI, S.H. ; 6.

AMAN SUCIPTOtercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/1/1989/K tertanggal 26Januari 1989 tercatat dengan nama NJOO KIRA NIO alias KIRANAWATI ; Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 19 Nopember 1959 tercatatdalam Daftar Umum Kelahiran untuk golongan Tionghoa Nomor 68/1959tertanggal 6 Desember 1959 dengan nama NJOO KIRA NIO ; >>Bahwa Pemohon telah mengganti nama kecilnya yang semula NJOO KIRANIO menjadi KIRANAWATI SETIJABUDI sesuai dengan Surat PenyataanGanti Nama berdasarkan Keputusan Presidium

Fotocopy Petikan Catatan Sipil di Madiun (Golongan Tionghoa) Nomor 68/1959, tanggal 6 Desember 1959, diberitanda P3;Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang No.01/I/1989/K. atas nama DJUNG JIENAlias AMAN SUCIPTO dan NJOO KIRA NIO Alias KIRANAWATI, tanggal 26 Januari 1989, diberi tanda P4;Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966, tertanggal 12 Juli 1967, diberi tanda P 5 ; ~~6.

Brawijaya No. 106, RT.21, RW.2,Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang 3Bahwa Pemohon telah mengganti nama kecilnya yang semula NJOO KIRANIO menjadi KIRANAWATI SETIJABUDI sesuai dengan Surat PenyataanGanti Nama berdasarkan Keputusan Presidium kabinet No127/U/KEP/12/1966 tertanggal 12 Juli 1967 ; Hal 4 Berita Acara Nomor 468/Pdt.P/2019/PN.JbgBahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 25 januari 1989dengan seorang lakilaki bernama DJUNG JIEN alias AMAN SUCIPTOtercatat dalam

Brawijaya No. 106, RT.21, RW.2,Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang ; ~~Bahwa Pemohon telah mengganti nama kecilnya yang semula NJOO KIRANIO menjadi KIRANAWATI SETIJABUDI sesuai dengan Surat PenyataanGanti Nama berdasarkan Keputusan Presidium kabinet No127/U/KEP/12/1966 tertanggal 12 Juli 1967 ; Bahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 25 januari 1989dengan seorang lakilaki bernama DJUNG JIEN alias AMAN SUCIPTOtercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/1/1989/K

Brawijaya No. 106, RT.21, RW.2,Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang 3 =" Bahwa Pemohon telah mengganti nama kecilnya yang semula NJOO KIRANIO menjadi KIRANAWATI SETIJABUDI sesuai dengan Surat PenyataanGanti Nama berdasarkan Keputusan Presidium kabinet No 127/U/KEP/12/1966 tertanggal 12 Juli 1967 ;Hal 7 Berita Acara Nomor 468/Pdt.P/2019/PN.JbgBahwa Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 25 januari 1989dengan seorang lakilaki bernama DJUNG JIEN alias AMAN SUCIPTOtercatat

No. 1434 K/Pdt/2013pada tanggal 15 dan 16 Maret 2011 dan Musda lanjutan pada tanggal 13Juni 2011 dan kemudian berdasarkan Keputusan Presidium MusdasuNomor 10/Musdasu/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Ketua KwardasuMasa Bakti 20112016 yang ditanda tangani Presidium Musdasu 2011telah menetapkan H.

No. 1434 K/Pdt/2013Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Utara 2011 yang dihasilkan dandiputuskan oleh Komisi A yang dibentuk dan diangkat dari pesertaMusda;Bahwa ternyata dari uraian identitas subjek gugatan yang dijadikansebagai pihak Tergugat hanya Tergugat ,II dan Ill sedangkan perangkatpelaksana Musda yakni Presidium Musda sebagai pengambil keputusandalam Musda serta peserta Musda yang mencalonkan Ka.

Kawrdasu lainnya tidak disertakan sebagaipihak dalam perkara ini, padahal segala tindakan ataupun keputusanyang ada dan terjadi dalam Musda adalah hak dan kewenangan pesertadan pelaksana dan atau Presidium Musdasu tersebut, sedangkan ParaTergugat justru tidak memiliki hak dan kewenangan dalam pengambilankeputusan Musda tersebut;Bahwa untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi Penggugatdapatlah dijelaskan bahwasanya yang mencalonkan dan memilih Ka.Kwardasu adalah peserta Musda dan tata tertiob

No. 1434 K/Pdt/2013ayat (1) huruf d ARTGP telah dengan tegas diatur pelantikan ketuaKwarda terpilin oleh Ketua Presidium Musda; Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ADGP dan ARTGPtersebut Presidium Musdasu telah melaksanakan dan memimpin sidangsidang Paripurna Musda dan kemudian sebagaimana hasil pemungutansuara yang dilakukan oleh peserta Musda, Ketua Presidium Musda telahmelakukan pelantikan terhadap Ketua Kwardasu pada tanggal 13 Juni2011 yang didasarkan pada surat keputusan Musda Gerakan

Kwardasu maupun yang melakukan pemilihanKakwardasu adalah peserta Musda; Bahwa ternyata Penggugat tidak mengikutsertakan Presidium Musdasu,Komisi yang menetapkan dan memutuskan tata tertib musdasu maupunpeserta Musdasu sebagai pihak dalam perkara ini, padahal substansimasalah yang menjadi dasar gugatan adalah perihal Keputusan Musdasebagaimana yang dilaksanakan Presidium, komisikomisi yang ditetapbkan dalam Musdasu serta pemilihan yang dilakukan oleh pesertaMusdasu; Bahwa dengan demikian para pihak

Bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohonmenjadi JASALAM sesuai dengan data pada Surat Pernjataan GantiNama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966Kotamadya Pasuruan milik pemohon.5.

Saksi EDY SUSANTO:Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama Jasalam ;Bahwa pemohon lahir di Pasuruan, 2 Agustus 1964;Bahwa alasan perubahan nama pemohon karena nama yang diKutipan Surat Tanda kelahiran No. 69/1964 atas nama Yap Siong Lamtidak sama dengan di Surat Pernjataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 KotamadyaPasuruan, sehingga nama pemohon di Kutipan Surat Tanda kelahiranNo. 69/1964 atas nama Yap Siong Lam ingin disesuaikan

Pernjataan Ganti Nama berdasarkan KeputusanPresidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 Kotamadya Pasuruantersebut;Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Pemohon dalamSurat Tanda kelahiran No. 69/1964 tertanggal 20 Agustus 1964tersebut yang semula tercatat atas nama Yap Siong Lam digantimenjadi nama JASALAM, oleh karena itu datang ke PengadilanNegeri mohon penetapan;Bahwa nama dan identitas Pemohon yang benar adalah nama danidentitas yang ada pada Surat Pernjataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Presidium

Saksi WIDARTO:Bahwa saksi adalah teman Pemohon,Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama Jasalam ;Halaman 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Psr Bahwa pemohon lahir di Pasuruan, 2 Agustus 1964; Bahwa alasan perubahan nama pemohon karena nama yang diKutipan Surat Tanda kelahiran No. 69/1964 atas nama Yap Siong Lamtidak sama dengan di Surat Pernjataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 KotamadyaPasuruan, sehingga nama pemohon di Kutipan Surat Tanda kelahiranNo. 69

bukti surat yang bertanda bukti P3 yangberupa Surat Tanda Kelahiran atas nama YAP SIONG LAM No. 69/1964tertanggal 20 Agustus 1964, maka dapat diketahui bahwa pemohon dilahirkan diPasuruan pada tanggal 20 Agustus 1964 dari suami istri Yap, Kok Hien dan Pek,Tjwie Khim (bukti P3), dimana pemohon hendak mengganti namanya menjadiJASALAM di dalam Surat Tanda Kelahiran No. 69/1964 tertanggal 20 Agustus1964 tersebut;Menimbang, bahwa pada tahun 1966 sesuai Surat Pernjataan GantiNama berdasarkan Keputusan Presidium