;Bahwa atas hasil Mediasi Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkanAnjuran dengan Nomor Surat 567/1888 Disnaker.4, tertanggal 20 Mei 2016yang isinya sebagai berikut:"MENGANJURKAN" Agar pimpinan perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri memanggil danmempekerjakan kembali Sdr. Desta Triyanto, Sdr. Hendro Prasetiyo danSdr.

Kabupaten Bekasi,kemudian Para Penggugat Desta Triyanto, Hendro Prasetiyo dan AchmadFaozi pada tanggal 25 Mei 2016 datang ke lokasi perusahaan Tergugat danditerima oleh pihak security dan bertemu dengan pihak HRD Manager (Bpk.Agus Jauhari) untuk menyampaikan kesediaannya bekerja kembalisebagaimana Anjuran Disnaker Kota Bekasi, namun ditolak dan ParaPenggugat diminta untuk pulang dan meninggalkan lokasi perusahaanTergugat;Bahwa atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi selanjutnya ParaPenggugat melalui

AgusJauhari) untuk menyampaikan kesediaannya bekerja kembali sebagaimanaAnjuran Disnaker Kota Bekasi, namun ditolak dan Para Penggugat dimintauntuk pulang dan meninggalkan lokasi perusahaan Tergugat;Bunyi perbaikannya:Bahwa atas Anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bekasi, kemudianPara Penggugat Desta Triyanto, Hendro Prasetiyo dan Achmad Faozi Aulia Akypada tanggal 25 Mei 2016 datang ke lokasi perusahaan Tergugat dan diterimaoleh pihak security, kemudian bertemu dengan pihak HRD Manager (

AgusJauhari) untuk menyampaikan kesediaannya bekerja kembali sebagaimanaAnjuran Disnaker Kota Bekasi, namun maksud kesediaan Penggugat untukbekerja kembali tersebut ditolak dan Para Penggugat diminta untuk pergimeninggalkan lokasi perusahaan Tergugat;Bunyi poin 15Bunyi sebelumnya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi, selanjutnya Para Penggugatmelalui PUK SP RTMM SPSI PT Mikie Oleo Nabati Industri telah memberijawaban atas Anjuran Mediator sesuai Surat Nomor: 43/SP RTMM SPSIMONI/Bks/V/'16,

Nomor 1340 K/Padt.SusPHI/2017Anjuran Mediator sesuai Surat Nomor 43/SP RTMM SPSI MONI/Bks/V/'16,tertanggal 24 Mei 2016 yang isinya menerima sepenuhnya isi Anjuran;Bunyi poin 16Bunyi sebelumnya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bekasi selanjutnya Tergugat padatanggal 6 Juni 2016 memberi jawaban atas Anjuran Mediator menolak isiAnjuran;Bunyi perbaikannya:Bahwa atas Anjuran Disnaker Kota Bekasi selanjutnya Tergugat memberijawaban atas Anjuran Mediator yang isinya menolak isi Anjuran;Bunyi poin 19Bunyi

Karena Penggugat merasa tidakmelakukan seperti apa yang dituduhkan tersebut, sementara pihak Tergugattidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengklarifikasikekeliruan tuduhan itu, sehingga oleh karenanya Penggugat berinisiatifmengadukan ketidakadilan yang diberlakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat tersebut kepada pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KotaPalembang, dimana pada intinya Penggugat melaporkan tindakanPemutusan Hubungan Kerja sewenangwenang dari Tergugat dankarenanya sangat beralasan

pada akhirnya Penggugat bersikap tidakmenerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 pihak Penggugat dan Tergugat hadirdi Kantor Disnaker Kota Palembang untuk memenuhi panggilan pihakDisnaker Kota Palembang dalam rangka memediasi perselisihan antarapihak Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam kesempatan mediasiyang dimediatori oleh Ibu Nofiar Marlena, SP, M.Si., dari Dinas TenagaKerja Kota Palembang tersebut telah didengar keteranganketerangan darimasingmasing

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 ~ TentangKetenagakerjaan, dimana berdasarkan peraturan tersebut ditegaskan,bahwa apabila pihak perusahaan ingin memutuskan hubungan kerja (PHK)hal demikian mesti dilakukan dengan menempuh upaya biparrteit yangdituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatangani olehmasingmasing pihak, dan satu rangkap dari surat kesepakatan mestiditerima oleh pihak pekerja (Penggugat), dan surat Pemutusan HubunganKerja diberikan oleh pihak perusahaan (Tergugat) kepada Mediator(Disnaker

Kota Palembang);Bahwa pada kenyataannya pihak mediator (Disnaker Kota Palembang) tidakmenerima surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat prihalpemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukannya terhadap Penggugat,sehingga oleh karenanya pihak Disnaker Kota Palembang, hingga saat initetap menganggap bahwa belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)yang terjadi pada Penggugat oleh Tergugat, sementara itu pula pihakDisnaker Kota Palembang tidak menerima surat pengunduran diri dariPenggugat;Bahwa

Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menuruthukum jika Pengadilan Perselisinan Industrial menyatakan bahwa ada upahyang belum terbayar yang mesti dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat terhitung sejak bulan Desember 2015 dimana Penggugat sudahdilarang masuk kerja karenanya dinyatakan telah di Pemutusan HubunganKerja, padahal berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dinyatakan olehpihak mediator dari Disnaker

Cikarang Presisi mengajukan permohonan Mediasi kepada Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi dengan surat Nomor: 246/PUK/SPLFSPMI/CIPRES/III/2018, tertanggal 14 Maret 2018;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah melakukan panggilanmediasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Penggugat dan Tergugat yaitu suratnomor :567/1056/Disnaker tertanggal 21 Maret 2018 perihal panggilan, suratnomor: 567/1183/Disnaker tertanggal 29 Maret 2018 perihal panggilan, dansurat nomor: 567/1485/Disnaker tertanggal 10 April

Bahwa atas perselisihan tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasitelah mengeluarkan Surat Anjuran dengan surat nomor :565/2835/Disnaker,tertanggal 17 Mei 2018 yang Isinya adalah sebagai berikut :1. Agar Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha PT.

Perihal :Permohonan Mediasi Terkait PHK Sdr Dana Apriaji, ditujukan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tertanggal 14 Maret 2018, diberi tandaP5A;Foto copy Surat Nomor : 567/1183/Disnaker, tertanggal 29 Maret 2018,Perihal : Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. CikarangPresesi. 2 Pimpinan Perusahaan PT.

Cikarang Presisi dari dari DINASTENAGA KERJA KABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5C;Foto copy Surat Nomor : 567/1485/Disnaker, tertanggal 10 April 2018, Perihal :Panggilan, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT. Cikarang Presisi dari dari DINAS TENAGA KERJAKABUPATEN BEKASI , diberi tanda P5D;Foto copy Surat Nomor : 565/1485/Disnaker, tertanggal 17 Mei 2018, Perihal :Anjuran, ditujukan kepada 1. PUK SPL FSPMI PT. Cikarang Presesi. 2Pimpinan Perusahaan PT.

demikian atas pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat, Tergugat bersedia memberikan uang pisah kepada Penggugatsebesar 3 X upah;Menimbang, bahwa terhadap perselisihnan tersebut sudah dilakukan upayaperundinganperundingan bipartit, akan tetapi tidak ada titik temu ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam perundinganbipartit, maka perselisihan dilanjutkan melalui mediasi oleh Mediator HubunganIndustrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan telah mengeluarkan SuratNomor : 565/2835/Disnaker

Ishak Lubis dengan Nomor 567/626/800/Disnaker yang intiHalaman 5 dari 15 hal. Put.

pembayarannya dari pengusaha kepekerja maka ada hubungan kerja dan sebaliknya apabila pembayaranberasal dari pekerja kepada pengusaha maka antara pekerja danperusahaan tidak ada hubungan kerja;Bahwa terkait pada poin 29 di atas, jelas sangat bertentangan dengan Pasal50 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangdengan amat sangat jelas menyebutkan bahwa Hubungan kerja terjadikarena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/ buruh;Bahwa surat Tergugat Nomor 567/626/800/Disnaker

NomorB.451/D.PHIVW/VII/2002 tidaklan tepat karena bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sebagai akibat tindakan Termohon Kasasi dengan mengeluarkansurat Nomor 567/626/800/Disnaker, tanggal 7 Oktober 2011 (terlampir),mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak bisa melanjutkan proses perkaraPemutusan Hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi Il, karena Pemohon Kasasi tidak mendapatkan anjuran dan risalahpenyelesaian dari Termohon Kasasi sebagai

syarat untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;Bahwa Pemohon Kasasi mencantumkan kontrak atau surat tugas di dalamgugatannya dengan maksud bahwa Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi memiliki hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:Hubungan kerja terjadi Karena adanya perjanjian kerja antara pengusahadan pekerja/buruh;Bahwa dengan adanya surat Termohon Kasasi Nomor 567/626/800/Disnaker, tanggal 7 Oktober

Hal yang mana akibat daridikeluarkannya Surat Nomor 567/626/800/Disnaker tanggal 7 Oktober 2011,Anjuran dan Risalah Penyelesaian yang merupakan syarat diajukannyagugatan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak bisadilakukan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi menolakmelaksanakan kewajibannya memediasi perkara hubungan industrial antaraPemohon Kasasi dengan Termohon kasasi II sebagaimana yang diwajibkanoleh UndangUndang Ketenagakerjaan.

uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah)/tahun dan sewa lahanatas permintaan Tergugat tetapi tidak disetor keperusahaan; (P 7)Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Tanah/Perjanjian SewaMenyewa Lahan antara Perusahaan/Penggugat dengan Bpk.Maulana adalah resmi selama 5 (lima) tahun daritanggal 01 Februari 2005 s/d tanggal 31 Januari 2010dengan harga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)/tahundan sewa tersebut sudah dibayar lunas dimuka;(P 8)10.Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat pada sidang11.Mediasi di Disnaker

Nomor : 018/Ext/LPPMC/V/05,sebagai konsekwensinya seharusnya jika Tergugatmenerima sesuatu) yang berhubungan dengan sewa lahanHARUS atau setidaknya melaporkan ke perusahaan (VideAnjuran Disnaker hal 4 alinea 4), yang menjadipertimbangan hukum Disnaker; (P9) VideBahwa berdasarkan laporan Divisi Keamanan PI Kld,pada saat penertiban lahan perusahaan pada tanggal 9Juni 2008 pukul 10.00 Wib, dimana team keamananmenemukan ada bangunan PD Sigit Jaya yang berada diatas lahan perusahaan yang digunakan sebagai

Bahwa = Disnaker telah memanggi beberapa kaliPenggugat dan Tergugat untuk dipertemukan (Mediasi)tetapi tidak menemukan kata sepakat, akhirnyaDisnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan anjuranpada tanggal 19 September 2008 yang isinyamenganjurkan kepada Penggugat untuk memberikanpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali Pasal 156 ayat (8) dan Uang Penggantianhak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 Tahun 2003

Manager HRD & GA serta Kuasa Hukum bertemu denganTergugat di kantor Penggugat, saat itu Kuasa WHukummenawarkan dalam pembicaraan secara kekeluargaankepada Tergugat, tetapi tawaran Penggugat' ditolakoleh Tergugat dan tetap memilih proses dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu PHI;16.Bahwa Disnaker Kabupaten Bekasi telah mengeluarkanRisalah Penyelesaian Perselisihan WHubungan Industrialpada akhir bulan Oktober 2008; (P 13)17.Bahwa terhitung sejak tanggal 17 November 2008Tergugat di Skorsing

Menyatakan Anjuran yang dikeluarkan Disnaker KabupatenBekasi pada tanggal 19 September 2008 telah final dansesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan, sesudahHal. 6 dari 14 hal. Put. No. 260K/Pdt.Sus/2009dipotong hak yang sudah diterima Tergugat;4. Menyatakan Risalah Penyelesaian Perselisihan NHubunganIndustrial yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi pada bulan Oktober 2008 dapat diterimadan dilaksanakan;5.

Bahwa sebelum pihak Tergugat mengajukan surat permohonan pemutusanhubungan kerja kepada Bapak Kepala Disnaker Kota Bandung dengan surat No : Putusan No. 8/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 16 01/SK/RN.P/2018, tanggal 28 Februari 2018, pihak Tergugat sebelumnya telahmenawarkan mutasi kepada Penggugat,bahwa mutasi yang ditawarkan Tergugatkepada Penggugat tersebut dimaksudkan adalah untuk agar Penggugat tetapmendapatkan penghasilan untuk setiap bulannya, sedangkan untuk konpensasimasa kerja selama 12 tahun

Bahwa Tergugat sangatlah keberatan atas anjuran dari Disnaker Kota Bandung,dengan Suratnya No : 567/3123disnaker, tanggal 22 mei 2018, dengan alasanbahwa pihak Disnaker Kota Bandung tidak mempertimbangkan bahwa usahaTergugat tempat Pengugat bekerja telah mengalami kerugian secara terusmenerus sejak tahun 2015, sehingga penggunaan Pasal yang terapkan pihakDisnaker tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;9.

Bahwa Penggugat d.r sangat menyayangkan bahwa permohonan PemutusanHubungan Kerja yang diajukan Penggugat d.r kepada Kepala Disnaker KotaBandung, telah menebitkan anjurannya yang jumlah konpensasi PHKnyasangat memberatkan pihak Penggugat d.r untuk melaksanakannya, yangjumlahnya terdapat didalam Surat Anjuran 567/3121 Disnaker, tanggal 22 Mei2018 ;9.

Bahwa Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut di atas sangatlahbertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun2003, karena Disnaker Kota Bandung tidak mempertimbangkan bahwausaha Penggugat d.r tempat Tergugat d.r bekerja telah mengalami kerugiansecara terus menerus, sehingga Penggugat d.r secara etikad baik yangtelah mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaDisnaker Kota Bandung No : 01/SK/RN.P/2018, tanggal 28 Februari 2018,tidak dijadikan pertimbangan

oleh Disnaker Kota Bandung, sehingga suratAnjuran dari dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No ; 567/3121 Disnaker,tertanggal 22 Mei 2018 secara hokum haruslah ditolak ;10.

tidak bekerja selama 1 (satu)minggu pada bulan Februari 2010, namun setelah Penggugat bekerjamasuk untuk bekerja kembali, Tergugat memutus hubungan kerja denganPenggugat, dengan alasan telah ada orang yang menggantikan posisiPenggugat;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat tidak berkeberatandiputus hubungan kerjanya asalkan diberikan uang pesangon sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa oleh karena status hukum Penggugat tidak jelas maka Penggugatmendaftarkan permasalahan ini ke Kantor Disnaker

Surabaya, selanjutnyasejak didaftarkannya permasalahan ini dan dilakukan pemanggilan kepadaPenggugat maupun kepada Tergugat, pihak Tergugat tidak pernahmenghadiri sidang mediasi di Kantor Disnaker Surabaya, sehingga PejabatMediator Disnaker mengeluarkan anjuran tertanggal 13 Juli 2010 (copyterlampir) yang isinya sebagai berikut :1.

mengingat Penggugat bersedia di putus hubungan kerjanya makaberdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnyamenghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uangsebesar Rp 20.165.825,00 (dua puluh juta seratus enam puluh lima ribudelapan ratus dua puluh lima Rupiah), sesuai dan sebagaimana menurutanjuran dan perhitungan Pejabat Mediator Disnaker

Bahwa oleh karena dasar gugatan yang diambil dari Anjuran PerantaraHubungan Industrial No. 58/PHI/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, yang padaintinya mengalami cacat hukum sehingga berakibat adanya ketidak pastianhukum dari Anjuran Pejabat Mediator Disnaker tersebut, maka Tergugatmohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak atau tidakdapat diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.23/

No.866 K/Pdt.Sus/0813.14.15.16.17.18.Penggugat dan membicarakan Surat Tugas yang diminta para Penggugatkepada para Tergugat ;Bahwa, upaya pihak Disnaker untuk membicarakan permasalahan secaramusyawarah tersebut di atas oleh para Terugat tidak ditanggapi bahkanpada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2007, para Tergugat selain melarang paraPenggugat masuk kerja, para Tergugat juga menyatakan bahwa paraPenggugattelah mengundurkan diri ;Bahwa, tindakan para Tergugat melarang para Penggugat masuk kerjaadalah

No.866 K/Pdt.Sus/0819.20.21.naker, pihak Disneker telah menindaklanjuti dengan melakukanpemanggilan terhadap para Tergugat dan para Tergugat memenuhipanggilan Disnaker dengan kehadiran para Tergugat pada pertemuantanggal 4 Juli 2007 untuk melakukan musyawarah dengan para Penggugatyang dipimpin pihak Disnaker, akan tetapi musyawarah tersebut belummendapatkan kata sepakat antara para Penggugat dengan para Tergugat ;Bahwa, sehubungan belum adanya kata sepakat antara Peggugat denganpara Tergugat pada

. pertemuan pada tanggal 4 Juli 2007, telah disepakatioleh para Penggugat maupun para Tergugat untuk melakukan musyawarahkembali akan tetapi upaya Disnaker untuk menyelesaikan permasalahanpara Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi ini tidak mencapaititik temu, maka Disnaker mengeluarkan anjuran sebagaimana dalamAnjuran Mediator Hubungan Indistrial No.117/PHK.IX.2007 Tgl. 10September 2007 antara P.T.

No.866 K/Pdt.Sus/08Mediator Hubungan Industrial pada Disnaker mengeluarkan Anjuran denganN0.117/PHK.IX.2007 tanggal 10 September 2007 antara P.T. IndoglovesJaya/P.T.

Laimbock Prima Indonesia dengan LASTRI dkk (sembilan orang),karenanya beralasan dan berdasarkan hukum para Tergugat haruslahdihukum secara tanggung renteng membayar upah selama para Penggugatdilarang bekerja yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus dan uang pesangonkepada para Penggugat sebagaimana anjuran Mediator HubunganIndustrial pada Disnaker, masingmasing sebesar : Penggugat!

Sobari Haryanto menyatakan"MENERIMA" Anjuran Nomor 567/640/Disnaker, tertanggal 26Februari 2018 tersebut. Dan selanjutnya Sdr. Sobari Haryanto siapuntuk dipekerjakan sejak disampaikannya surat jawaban anjuran inipada tanggal 10 Maret 2018".

Oleh karena itu gunamenyelesaikan permasalahan, Mediator telah mengeluarkan suratanjuran tertulis dengan nomor surat No. 567/640/Disnaker tanggal 26Februari 2018.Bahwa TERGUGAT REKONVENSI melakukan tindakan melanggarhukum, pada tanggal 10 JULI 2017 pada saat bekerja sift 2PENGGUGAT REKONVENSI diperintahkan untuk pulang dan tidakbekerja. Dan selanjutnya, PENGGUGAT REKONVENSI mengajukansurat permohonan untuk dipekerjakan kembali sebagai berikut :a.

Tertanggal 07 Agustus 2017;T5 : Risalah Perundingan Bipartit tanggal 14 November 2017;T6 : Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor567/640/Disnaker tanggal 26 Februari 2018;7. T7 : Jawaban atas Anjuran dari Tergugat (SOBARI HARYANTO)tanggal 10 Maret 2018;T8 : Risalah Permohonan Mediasi tanggal 11 April 2018;T9 : Slip Gaji Upah Terakhir bulan Juli 2017, Juni 2017 dan April2017;10.

tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana bukti T6;Menimbang, bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telahmengeluarkan Anjuran No. 567/640/Disnaker tertanggal 29 Februari 2018 yangpada pokoknya menganjurkan :Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.SusPHI/2018/PN.

A&P IndustryIndonesia Periode 2017 2019, yang menyatakan : Merusak dengan sengaja / karena kecerobohannya milik perusahaan.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Peraturan Perusahaan PT.A&P Industry Indonesia Periode 2017 2019, bukti T14 berupa Keputusan KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor : 568/Kep.202/PP/Disnaker /VIII/2017tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT.

Fotocopi Nota penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/6255/BPKK(Bukti P2);3. Fotocopi Nota penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/5287/BPKK(Bukti P3);4. Fotocopi Undangan Bipartite dan Risalah Bipartite No.021/B/SPAFSPK KSN PT. FSI/VII/2014 (Bukti P4) ;5. Fotocopi Surat dari PT. Fuji Spring Indonesia No.020/HRDGA/IX/2014(Bukti P5) ;6. Fotocopi Anjuran dari Disnaker Karawang No.567/7998/HIS (BuktiP6) ;7. Fotocopi Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial dari DisnakerKarawang (Bukti P7) ;8.

Wasum (Bukti P10) ;11.Fotocopi Nota Penjelasan dari Disnaker Karawang No.566/8748//BPKK (Bukti P11) ;12.Fotocopi Foto penghalanghalangan oleh Security dan HRD (BuktiP12);13.Fotocopi Nota Peringatan Il dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 20 Agustus 2014 (buktiP13);14.Fotocopi Risalah Perundingan Terkait Perubahan Status dari PKWTmenjadi PKWTT tanggal 15 Agustus 2014 (bukti P14);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil Jawabannyakuasa Tergugat telah mengajukan bukti

Kabupaten Karawang yang isinya bahwa kedua belahpihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya pekerja bekerjaperusahaan membayar upahnya sebelum ada putusan tetap dariPengadilan dan perusahaan tidak membayar upah proses selamaPHK ini sedangkan Penggugat sudah berupaya untuk bekerja kembaliselalu datang keperusahaan untuk bekerja dan Tergugat tidakmembayar sejak mulai diputus ;Bahwa ada Nota penjelasan terkait permasalahan PHK ini dan kitacatatkan lewat Disnaker ;Bahwsa saksi tahu Bukti P11 dan Bukti

tidak ada tanggapan dari Disnaker artinyaDisnaker mengetahui ada PKWT dan itu disahkan dan ditanda tanganiDisnaker ;e Bahwa gaji Penggugat tahun 2014 perbulannya Rp.2.800.000,sekian ;e Bahwa selama Penggugat bekerja hakhaknya semua diberikan olehperusahaan sesuai dengan masa kontrak yang ada sesuai denganketentuan di PKWT dan sesuai dengan masa kerja yang berlaku dansampai berakhir kerja tidak ada gaji yang tertunggak ;32Bahwa alasan utama pihak perusahaan masa kontrak Penggugattidak diperpanjang

dipatuhi dandijalankan isi Nota tersebut itu sifatnya Nota, perlu saksi katakan itukita sudah koordinasikan dengan pihak terkait dengan Disnaker ;Bahwa Penggugat pernah melalui serikat pekerja menanyakan danmengundang saksi untuk berunding terkait statusnya ;33Bahwa kesepakatan perundingan tersebut karena memintanyamenjadi karyawan tetap sedangkan kita sesuai dengan aturan yangkita sepakati yang ditanda tangani diatas meterai sudah cukup jelasdan didalam pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan dalam PKWT

Nomor 518 K/Pdt.SusPHI/2012PHKnya", lalu pekerja pulang, dan memberikan kuasa kepada Sdr.MARKOES SABATH, SH sebagai kuasanya dan menuntut kepadaperusahaan untuk diselesaikan lewat Kantor Disnaker Sidoarjo, gunamendapatkan anjuran dari Disnaker Sidoarjo, bukti foto copy anjuranDisnaker Sidoarjo terlampir ;III Bahwa sebelum pekerja menuntut kepada perusahaan, maka antaraperusahaan dan pekerja mengadakan "biparteit" melalui kuasa hukummasingmasing pada tanggal 3 November 2011 dan tanggal 5November 2011

GONDOWIJOYO Cemeng Kalan Sidoarjo;Bahwa oleh karena pekerja dilarang masuk (secara lisan) dan oleh pengusahapekerja disuruh pulang tanpa uang pesangon dan uang jasa, dll berarti pengusahatelah melakukan tindakan melawan hukum dan atau perbuatan melanggar hukum,sehingga merugikan penggugat ;Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya diSurabaya Yang Terhormat : IV Bahwa oleh karena, perusahaan menolak anjuran Disnaker, tanggal 23Desember 2011 sesuai foto copy terlampir

sebagaimana dimaksud UU No. 13 Tahun 2003juncto UU No. 2 Tahun 2004, yaitu perusahaan telah melalaikankewajibannya/lalai pengusaha membayar uang pesangon, uang jasa,dll sesuai UU Ketenagakerjaan dan mohon putusan dari Bapak KetuaPengadilan Hubungan Industrial dari PN Surabaya untuk pekerjamendapatkan hakhakya sesuai dengan ketentuan UU Tenaga Kerjaanyang berlaku yaitu mohon untuk Tergugat dihukum membayarkerugian kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus kepadaPenggugat sesuai anjuran Disnaker

Kerugian selama menunggu keputusan yang mempunyaikekuatan hukum yang tetap dan pasti ditaksir6 x bulan x Rp.1.107.000,00 Rp. 6.642.000,00Jumlah Rp.25.659.600,00Dibayar secara tunai dan seketika dan kaligus kepada Penggugat ;Bahwa sesuai anjuran dari Kantor Disnaker Sidoarjo tanggal 23 Desember 2011tersebut di atas antara kuasa hukum perusahaan dan kuasa hokum pekerja agar sepakatmengakhiri dan diakhiri hubungan kerja mulai 23 Desember 2011;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas Pekerja/Penggugat

Judex Facti Pengadilan WHubungan Industrial salah dalampertimbangan hukum tersebut diatas dalam mengambil keputusan,sebab Setiap Anjuran Disnaker Yang Ditujukan KepadaPengusaha Maupun Pekerja, masingmasing mempunyai hakuntuk menerima dan menolak anjuran disnaker, dan jika menolakAnjuran Disnaker maka Pihakpihak dapat mengajukan gugatan,sebagaiman jelas dalam anjuran DISNAKER JAKARTA UTARAnomor 5697/1.831 tanggal 1 November 2016, point 2 (b) halaman6, mengatakan Apabila salah satu pihak atau para

Pemohon Kasasi menolak ke 2 (dua) surat Panggilan Termohon Kasasikepada Pemohon Kasasi berdasarkan anjuran Disnaker Jakarta Utaranomor 5697/1.831 tanggal 1 November 2016, karena Pemohon Kasasimerasa sudah tidak nyaman lagi bekerja pada Termohon Kasasi, danmengingat telah adanya PHK sebagaimana dalam kesepakatan padatanggal 15 Agustus 2015;2.

Pemohon Kasasi mempunyai hak yang dijamin Undangundang No.2tahun 2004, tentang Penyelesaian PHI, pasal 14 ayat 1 dan 2, menolakanjuran Disnaker Jakarta Utara nomor 5697/1.831 tanggal 1 November2016, dan mengajukan gugatan PHI pada Pengadilan setempat, makasalah dan melawan Undangundang pertimbangan hukum Judex Factiedalam pertimbangan hukum dan putusannya;21.

Pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial tersebut diatas merupakanpertimbangan hukum yang keliru karena:21.1.Pemohon Kasasi sejak menerima Anjuran DISNAKER nomor5697/1.831 tanggal 1 November 2016, Pemohon Kasasi menolakAnjuran tersebut pada tanggal 3 Juni 2016, dan selanjutnyaHalaman 51 dari 58 hal. Put.

TenagaKerja Jakarta Utara nomor 5697/1.831 tanggal 1 November2016,oleh karena anjuran disnaker tersebut ditolak PemohonKasasi pada tanggal 3 November 2016 dan selanjutnyamengajukan gugatan PHI pada tanggal 9 November 2016, karenatidak ada penyelesaian hubungan industrial dan perselisinan hakdalam tingkat Mediasi di DISNAKER, maka tidak tepat dan tidakbenar Pemohon Kasasi PHK karena mengundurkan diri;21.3.

Tangerang No.567/5222/Disnaker, tertanggal 11 Juni 2007Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 024 K/PDT.SUS/2008dan telah dibaca dan dimengerti isi anjuran tersebut bahwa Penggugat menolaksecara tegas anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.Tangerang UP Pegawai Perantara atau Mediator karena sangat subjektif dantidak mendasar ;Bahwa sejak Penggugat diterima bekerja, hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat berlangsung baik, hal mana Penggugat telahbekerja di PT.

pengaduan bertindak atas nama ketua serikat ) kepada Kepala Disnakermengenai hal normatif yaitu tentang keterlambatan bayar upah salah satuanggota (Syamsuddin Siregar ) ;Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2007 melaporkan (membuatsurat pengaduan bertindak atas nama Ketua Serikat ) kepada Kepala Disnakermengenai hal normatif yang belum dijalankan ;Bahwa pada tanggal 23 April 2007 pihak Tergugat telah memanggil danmelakukan perundingan bipartit ke namun tidak ada titik temu ;Bahwa Pegawai Perantara Disnaker

Juni 2007, melalui surat No. 567/5222/Disnaker dimana Penggugatdinyatakan di PHK dengan Pesangon 1 X ketentuan UU No.13 Tahun 2008 ;Bahwa Terhitung mulai bulan April 2007 hingga bulan Juni 2007Tergugat belum membayar Upah Penggugat sebesar Rp. , dengan perinciansebagai berikut:April :Rp. 962.200,Mei Rp. 886.200,Juni : Rp. 886.200.Jumlah : Rp.2.734.600,Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Pasal 19ayat 1: Bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampaihari

Menyatakan bahwa anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten TangerangNo.567/5222/Disnaker tanggal 11 Juni 2007 adalah tidak Syah dan BatalMenurut Hukum ;3. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatigedaad) yang bertentangan dengan UndangUndangKetenagakerjaan ;4. Menyatakan bahwa PHK terhadap Penggugat adalah tidak syah sehinggahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus karenaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;5.

GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATURE) UNTUKDIAJUKAN ;1.Bahwa gugatan PENGGUGAT disamping kabur dan tidak jelas jugaterlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),faktanya sebagai berikut : Tergugat menerima anjuran dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Tangerang No. 567/5222/Disnaker adalah pada tanggal19 Juni 2007, sedangkan Penggugat menerima anjuran dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Tangerang No. 567/5222/Disnaker adalah padatanggal 20 Juni 2007, oleh undangundang diberi kesempatan

Jadi,terkait dengan hal ini tidak sematamata karena TERGUGAT tidakmempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah denganPENGGUGAT, alasannya adalah sebagaimana yang telah ditulis dalamSurat Keberatan Untuk Melanjutkan Mediasi yang TERGUGATkirimkankepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Disnaker), antara lain secara rinci kami jabarkan sebagai berikut;(Bukti T1, T2, T3)a.

Bahwa PENGGUGAT menyampaikan di depan pejabat Disnaker seolaholah TERGUGAT tidak mau uang yang telah ditransfer kepadaPENGGUGAT dikembalikan kepada TERGUGAT, ini adalah kebohonganyang nyata, yang benar adalah saat PENGGUGAT meminta nomorrekening dan pihak keuangan menyampaikan agar melalui prosesadministrasi misalnya membuat permohonan tertulis karena rekeningadalah hal yang sangat rahasia, tidak sembarang bisa diakses harusjelas prosedur dan pertanggungjawabannya.

Sesudah disampaikandidepan pejabat Disnaker maka disarankan oleh pejabat Disnakertersebut jika ingin mengembalikan, maka teknis diatur sebaikbaiknya jikaingin menunggu hasil mediasi tripatrit lebih dahulu. Kemudian pihakTERGUGAT menulis surat No 053/KoordHR/MAJU/IV/2018 perihalteknis pengembalian uang hak pesangon dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT. (Bukti T6).

Fotocopy Surat Nomor 053/KoordHR/MAJU/IV/2018, diberi tanda T 1;i Nl Bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T 2:lyaN eatocopy Pengumuman Pendataan Ulang Karyawan, diberi tanda T 3:aT ner Lidbopy Surat Nomor 23/B/SP/IV/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,: ji, p tiber tanda T 5;Ws Bs Fotocopy Tanda terima nomor 1282 oleh Disnaker surat keberatanoe melanjutkan mediasi tertanggal 25 06 2018, diberi tanda T 6:7.

Fotocopy Surat Nomor 26/B/SP/VI/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 7;8. Fotokopi Surat Nomor 28/B/SP/IX/2018 yang ditujukan untuk Disnaker,diberi tanda T 8;9. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor040/Dir.Opr/MAJU/III/2018, diberi tanda T 9;10. Fotokopi Surat dari Penggugat tertanggal 5 April 2018, diberi tanda T 10; Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 268/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST11. Fotokopi Surat Anjuran dari Disnaker Nomor 3765./1.835.3, diberi tanda T 11;12.

Bahwa ternyata upaya Bipartit telah gagal mencapai kesepakatan makaguna menghindari halhal yang tidak dlinginkan yaitu dikhawatirkanTergugat melakukan tindakan yang dapat menghambat operasionalPerusahaan, kemudian Penggugat mengeluarkan Surat Skorsing tertanggal20 Mei 2011, Bukti P6 ;Bahwa, dalam penyelesaian lebih lanjut Penggugat telah mencatatkanpermasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini ke Disnaker KotaSurabaya pada tanggal 20 Mei 2011, Bukti P 7A;Dan dalam perkembangan selanjutnya persoalan

PHK tersebut telahditangani oleh Mediator pada Disnaker Kota Surabaya, yang oleh karenadalam Mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator padaDisnaker Kota Surabaya telah mengeluarkan Anjuran No. 57/PHV/VIV2011,tanggal 12 Juli 2011.

Axis Telekom Indonesia, hal itu jugatertulis dalam akta Anjuran Disnaker Kota Surabaya No. 57/PHI/VIV2010tanggal 13 Juli 2011. (vide BUKTI 1.1). yang dipergunakan sebagaireferensi gugatan oleh Penggugat (PT. Axis Telekom Indonesia) Dalam aktegugatan tidak sepatah katapun yang ditulis tentang penjelasan, apahubungan hukum antara PT. Axsis Telekom Indonesia dengan PT. NatrindoTelepon Seluler ( vide bukti T.3 akta Gugatan).

Natrindo Telepon Seluler, jugadibuktikan dengan anjuran dari Disnaker Kota Surabaya, yang melakukanMediasi adalah PT.N atrindo Seluler Indonesia. Dengan tidak adapenjelasan tentang apa hubungan hukum antara PT. Axis TelekomIndonesia dengan PT. Natrindo Telepon Seluler dalam akta gugatan a quodengan demikian Penggugat (PT. Axis Telekom Indonesia) tidak berhakHal. 16 dari 21 hal.

Berdasarkan uraian tersebut,Judex Fakti telah melakukan kesalahan ;Bukti T1 anjuran Disnaker Kota Surabaya No. 57/PHI/VIV2011, tanggal 12Juli 2011 menjelaskan bahwa yang bersengketa adalah PT. NatrindoTelekom Seluler dengan Aripa Mahayanawuri, sedangkan akta gugatantidak tertulis apa hubungan hukum yang terjadi antara PT. Axis TelekomIndonesia dan PT. Natrindo Telepon Seluler.

Surabaya, diantaranya buktiT5 (surat Disnaker Kota Surabaya No. 560/1505/ 436.6.12/2010), buktiT6 (Surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No. 9/PHI/II/2010, tertanggalHal. 20 dari 30 hal.

No. 978 K/Pdt.Sus/201011 Februari 2010), bukti T7 (Surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.17/PHKI/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010), yang mana Disnaker KotaSurabaya merupakan satusatunya Lembaga Negara di bidangketenagakerjaan yang selama ini melakukan pengawasan, pembinaanakan terlaksananya undangundang ketenagakerjaan sebagaimanadiatur dalam Pasal 102 UU No. 13 Tahun 2003 serta mengetahui danmengawasi permasalahan perselisihan kepentingan dan PHK antaraPemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan

Termohon Kasasi (dahuluPenggugat), sehingga Disnaker Kota Surabaya dalam permasalahan inimengeluarkan anjuran, yang isinya :1.

Bukti T5, tentang surat Disnaker Kota Surabaya No. 560/1505/436.6.12/2010 ;Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 978 K/Pdt.Sus/20106. Bukti T6, tentang surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.9/PHI/II/2010, tertanggal 11 Februari 2010 ;7. Bukti T7, tentang surat anjuran Disnaker Kota Surabaya No.17/PHKI/III/2010, tertanggal 05 Maret 2010 ;8.

sehingga Disnaker Kota Surabaya menganjurkan padaTermohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk melakukanperundingan bipartitterlebih dahulu ;Hal. 26 dari 30 hal.

Saksi tidak memperhatikan yang disampaikan Terdakwa, saat saksimasuk sudah banyak orang sekitar 30 atau 50 orang, dan Saksi masukmemastikan agar tidak terjadi anarkhi, kenyataan ada rekanrekan ada yangmenghamburkan berkasberkas, yang Saksi lakukan coratcoret dengan katakataDisnaker bajingan, disini bukan Disnaker tapi sarang Vampir, Saksi lakukankarena jengkel kerja di Japfe Confeed sudah 19 tahun tidak jelas statusnyakemudian tanya ke Disnaker kurang respon,Bahwa karena ramairamai Saksi berani

itu kita tunggu tidak kunjung adanota,lalu tanggal 20022012 kita laporkan ke Disnaker Propinsi lalu tanggal 27ada sidak dari Disnaker Propinsi ke Japfaa Comfeed setelah itu Pak.Rum secaralisan bahwa hubungan kerja adalah hubungan kerja borongan menjadi karyawantetap,lalu saat ditanya P.Rum bilang tanggal 2032012 dari Disnaker Propinsiakan mengeluarkan nota pemeriksaan atau penmgawasan setelah kita tungguselama 1 minggu tidak kunjung dikeluarkansetelah kita evaluasi kemudiantanggal 8032012 ada kesepakatan

selalu bilang jangan anarkis;Bahwa selain Terdakwa yang orasi Doni dari Kantor Cabang FSPMI Sidoarjo,yang dipakai orasi betul barang bukti Maga Phon;Bahwa Terdakwa orasi yang dibawa Mega Phone da gambar Garoda Pancasila ,yang dikatakan Ini Disnaker tempat untuk mengadu untuk menyelesaikan buruhkita jangan anarkis;Bahwa lalu tindakan Saksi juga bilang jangan anarkis,snamun temanteman dariserikat lain tidak mengindahkan, dari serikat lain yaitu PT.

SOESILO, Kitab UndangUndang Hukum Pidana sertaKomentarKomentarnya Lengakap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, CetakanUlang tahun 1996, halaman 136137);Menimbang, bahwa fakta yang didapatkan di persidangan bahwa Terdakwadalam melakukan orasi dengan menggunakan Mega phone (pengeras suara) yangsemula di ruang Loby, kemudian dilanjutkan keruang Pengawasan, kemudian keruang Satker, kemudian kembali ke ruang Pengawasan yang merupakan ruanganpelayanan publik Disnaker Kab.

SOESILO, Kitab UndangUndang Hukum Pidana serta KomentarKomentarnya Lengakap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, Cetakan Ulang tahun1996, halaman 225226);Menimbang, bahwa faktafakta yang didapatkan di persidanga yaitu bahwaTerdakwa dalam melakukan orasi dengan menggunakan Mega phone (pengerassuara) yang semula di ruang Loby, kemudian dilanjutkan keruang Pengawasan,kemudian ke ruang Satker, kemudian kembali ke ruang Pengawasan yangmerupakan ruangan pelayanan publik Disnaker Kab.

kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugattidak sebanding, maka hal ini kemudian beberapa kali dibicarakan olehPenggugat dan Tergugat (sekitar selama dibulan MaretApril 2010), tetapiTergugat tetap pada pendiriannya hanya akan memberikan uang kompensasisebesar yang yang telah disebutkan di atas, sehingga tidak menemukankesepakatan;7 Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugat akhirnyamencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pontianak (Disnaker

Kota Pontianak) yang beralamat diJalan Sultan Abdurrachman Nomor 140, pada tanggal 23 Juli 2013;8 Bahwa menindak lanjuti pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,Disnaker Kota Pontianak telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke Kantor Disnaker Kota Pontianak dan kemudianbeberapa kali melakukan sidang mediasi;9 Bahwa atas pencatatan Perselisiahan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 29 Oktober 2013 Disnaker Kota Pontianak berpendapat hubungankerja Penggugat

sebesarRp. 29.950.978,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribusembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);10111213141516Bahwa karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telahdisahkan, maka atas anjuran tersebut Penggugat dengan tegas menyatakanmenerima dengan pertimbangan tak ingin persoalan ini berlarutlarut danPenggugat dapat mentoleransi selisih antara tuntutan dengan anjuran;Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker

Kota Pontianak, yang artinya Tergugat menolakanjuran Disnaker Kota Pontianak;Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, telah dilakukanupaya Bipartiet dan Triepartiet sebagaimana diatur dalam UndangUndangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapaikesepakatan maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan;Bahwa adapun yang menjadi hak Penggugat yang diajukan adalah sesuaidengan aturan perundanganundangan yang berlaku sebesar sebagaimanadisebutkan pada posita

No. 822 K/Pdt.Sus/2010dilaksanakan ketiga Penggugat selama inibukan dikategorikan sebagaikaryawan pada perusahaan Tergugat ;Bahwa setelah melalui proses mediasi di Instansi Disnaker, terhadapKeterangan dan Pendapat, serta Anjuran dari Mediator ;1) Ketiga Penggugat menolak pada kalimat yang menyatakan bahwa ketigaPenggugat tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka pihakperusahaan PT.

No. 822 K/Pdt.Sus/2010JUMLAH = Rp.36.306.358,00Perumahan dan kesehatan15% x Rp.36.306.358,00 = Rp. 5.445.953,70Uang cuti tahunan = (Rp.1.650.289,00/25) x12 =Rp. 792.138,70JUMLAH = Rp.42.544.450,00Total hak atas nama ketiga Penggugat =Rp 29.099.646,00 + Rp 31.261.980,00 + Rp 42.544.450,40 =Rp 102.906.076,00(seratus dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh puluh enam Rupiah) ;2) Ketiga Penggugat menerima anjuran Mediator Disnaker KabupatenBintan bahwasanya agar Tergugat mengajukan Surat Permohonan IzinPemutusan

Perintahpengosongan melalui Kuasa Hukum Tergugat No:08/HP/ER&A/IV/2009tertanggal 28 April 2009 atas nama EDY RUSTANDI, SH,MH dan RAJAAZMAN, SH ;Bahwa Tergugat tidak mengindahkan Surat dari Disnaker BidangPengawasan Ketenagakerjaan Nomor: 561/TKIV/022 tanggal 24 Januari 2001yang intinya tidak dibenarkan Perjanjian Kerja dengan sistem bagi hasil yangbenar adalah dengan upah Bulanan, Harian atau Borongan ;Bahwa Penggugat masingmasing dari ketiganya berhak mendapatkanupah selama tidak diperbolehkan bekerja

Surat Disnaker Bintan No. 561/TKIV/022. Tanggal 24 Januari2007 yang ditujukan kepada PT. Pulau Bintan Djaya bahwa karyawanPerusahaan menggunakan sistem kerja, a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil.. Dalam hal putusanputusan3.1.Termohon Kasasi tidak mencermati UndangUndang No.13 Tahun2003 pada Pasal 52 ayat (1). d. pekerjaan yang diperjanjikan tidakHal. 7 dari 12 hal. Put.

Surat Disnaker Kabupaten Bintan No : 561/TKIV/022 Tanggal 24 Januari 2007. Bahwa status karyawan diPerusahaan menggunakan sistem kerja a.) bulanan, b.) harian, c.)borongan, tidak ada sistem bagi hasil. Karena PT. Pulau Bintan Djayabukan jenis usaha jasa Transport. Seperti Taxi Blue Bird yang ada diJakarta yang bebas mencari penumpang ;3.2.

Bahwa atas permohonan mediasi sebagaimana dimaksud poin (6),Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Mediator Disnaker KabupatenBandung setelah mendengarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat,mediator Disnaker Kabupaten Bandung mengeluarkan Anjuran per tanggal26 Februari 2015 Nomor 567/468HIPK/2015, sebagai berikut:Menganjurkan:1.

Nomor 120 K/Pdt.SusPHI/20168.10.11.12.diatas sebagai penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungTergugat tidak memberikan jawaban atau menolak dan tidak menjalankansebagaimana isi anjuran tersebut Tergugat tidak bersedia membayar uang hakPensiun Penggugat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa atas anjuran yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten BandungPenggugat menerima dan siap melaksanakan isi anjuran tersebut

;Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan tidak melaksanakan anjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Bandung tersebut, makaPenggugat mengajukan gugatan Tentang Penyelesaian Hak Pensiun melaluiPengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KL.!