Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdatayaitu dijamin dengan bagian mutlak atau Ligitime portie itu adalah paraahli waris dalam garis lurus yaitu anakanak dan keturunannya serta orangtua dan leluhurnya ke atas, sedangkan Para Penggugat adalah ahli warismenyamping dari Bapak Mitrosuwarno ;Bahwa Bapak Mitrosuwarno tidak mempunyai kewajiban hukum untukmembagi/menyerahkan hartanya kepada saudara kandungnya, karenasaudara kandung bukan merupakan orang yang mempunyai bagianmutlak (Legitime

Portie) seperti yang diatur didalam Pasal 913KUHpPerdata.

Ligitime Portie (bagian mutlak) sendiri merupakan bagian1314151617dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada parawaris dalam garis lurus.

Dengan demikian maka yang dijamin denganbagian mutlak atau Legitime Portie itu adalah para ahli waris dalam garislurus kebawah dan keatas, sehingga pembuatan surat wasiat yangdilakukan Bapak Mitrosuwarno tersebut sudah tepat dan tidak adaperaturan yang dilanggar, sebab Para Penggugat bukanlah waris dalamgaris lurus seperti yang dimaksud didalam Pasal 913 KUHPerdata ;e Bahwa Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat dalam Posita ke19baris ke8 dikarenakan Para Penggugat tidak seluruhnya beragama Islamsehingga

21 dari 24 hal.Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Pctantara kepemilikan harta bersama dengan pemberian hibah antara orang Islamdan atau pemberian hibah orang tua terhadap anak kandung, sehingga yangdidasarkan Penggugat semakin menunjukkan keinginan Penggugat untukmengusai harta peninggalan orang tua turut Tergugat ;Menimbang, bahwa Hibah merupakan kehendak pemilik harta untukmenghibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki, namun didalamhartapemberi hibah terdapat hak bagian mutlak (legatieme portie

) anak sebagai abhliwarisnya dan hak ini dilindungi oleh undangundang dalam hukum kewarisanIslam, pemberian hibah untuk orang lain dibatasi maksimum 1/3 harta, jikamemang hibah melanggar hak anak maka anak dapat menggugat pemberianhibah tersebut hal ini sejalan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dalam pasal 913 Kitab UndangUndang HukumPerdata mengisyaratkan legitieme portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para

ahli warisdalam garis lurus menurut UndangUndang, yang terhadapnya orang yangmeninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antaraOrangorang yang masih hidup maupun sebagai wasiat ;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 916a KUHPer yangberbunyi dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan paraahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahliwaris menurut undangundang), maka bila kepada orangorang lain dari pada ahliwaris

Bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dimana gugatan ParaPenggugat dalam perkara aquo tidak lengkap para pihaknya demikian pulapembagian legitime portie menjadi kabur, maka tidak ada okumn okum bagi.Para Penggugat untuk menuntut putusan serta merta.7.

Dalam rangka pemberian wasiat demikian bisa dipakai sebagaialas hak ;e Bahwa seharusnya wasiat dibuat tidak boleh melanggar ketantuan Pasal 913 Jo914 BW tentang pengaturan bagian muitlak/legitime portie dari para ahli waris tidakboleh melampaui/mengurangi sehingga merugikan salah satu ahli waris ;e Bahwa jika ada ahli waris yang tidak mau menerima ada lembaganya yaitulembaga pelepasan hak (Rechtvervending) ; Bahwa bolehboleh saja apabila orang tua memberikan kepada seseorangahli waris ;e Bahwa pemberian

Bahwa apabila ahli waris tidak mau menerima warisan boleh dititipkan kePengadilan Negeri karena menurut ahli untuk mengamankan harta waris ;e Bahwa dalam hal Rechtsvervending harus dilakukan oleh ahli waris tadi padasaat setelah pewaris meninggal ;e Bahwa kalau dilakukan pada waktu pewaris masih hidup tidak boleh ;e Bahwa Akta Notaris surat wasiat diberikan ada pemberi wasiat, ada penerimawasiat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, menurut ahli apakah dalam aktepembagian sudah sesuai legitime portie

AKTA WASIAT NO. 8&8 DAN AKTA WASIAT NO. 89, MASINGMASING TERTANGGAL 14 DESEMBER 2009, TELAHMELANGGAR HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) DARIPENGGUGAT SEBAGAI SATUSATUNYA ANAK SAH ALM.GUNAWAN SAFRUDIN DAN ALMH. LILIS LINAWATI SEHINGGAHARUS DINYATAKAN BATAL ATAU GUGUR ATAU SETIDAK 1.

LILIS LINAWATI memiliki hakmutlak (/Jegitime portie) sebesar 4 (satu per dua) dari masingmasingpewaris atas harta peninggalannya, menurut ketentuan Pasal 913 KUHPerdata dan 914 KUH Perdata, sebagaimana kami kutip sebagaiberikut:Pasal 913:Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurusmenurut undangundang, terhadap bagian mana si yang meninggaltak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antarayang

KMTWNI/2010, atas nama Lilis Linawati, tertanggal 11 Januari 2010,dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor)dan bukti P4 (Kutipan Akta Kematian, Nomor : 00255/KMTWNI/2011, atasnama Gunawan Safrudin, tertanggal 28 November 2011, dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor);Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata dan 914 KUH Perdata yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Pasal 913:Bagian mutlak atau legitime portie

Lilis Linawati memiliki hak mutlak(legitime portie) sebesar 42 (Satu per dua) dari masingmasing pewaris atasharta peninggalannya berupa tanah dan bangunan sebagaimana bukti P10(Sertifikat Tanda Bukti Hak tanah Milik No.169, Buku Tanah : Desa : Gudang,seluas 83 m2 atas nama Gunawan Safrudin (Tjong Wie Kwong)), P11(Sertifikat Tanda Bukti Hak tanah Milik No.170, Buku Tanah : Desa : Gudang,Surat Ukur : No. 35, Tahun 1977dan P12 Sertifikat (Tanda Bukti Hak tanah)Milik No.807, Buku Tanah : Desa : Babakan

;Menimbang ,oleh karena itu walaupun Terbanding sekarang,semulaPenggugat tidak dapat menunjukkan adanya AJB Nomor 20/2013,tertanggal 26012013, atau apabila dianggap benar adanya peristiwajual beli tersebut, maka perbuatan hukum tersebut dianggap telahmelanggar Azas Legitime Portie , sebagaimana dimaksud dalam pasal 913KUHPerdata; yaitu suatu bagian harta yang bakal menjadi harta peninggalanmenjadi hak = setiap ahli waris atas bagian dari harta peninggalan orangtuanya kelak bila orang tuanya meninggal

Subekti bahwa: ...Legitime Portie adalah bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hakpara ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orangyang (akan) meninggalkan warisan . ( PokokPokok Hukum Perdata ,Intermasa ,2008, Jakarta,halaman 107 ).

;Menimbang, bahwa Azas Legitime Portie ini merupakan Azas umumyang diatur baik dalam Hukum Perdata di Indonesia umumnya ( KUHPerdatamaupun Hukum Adat ) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam , denganakibat bahwa suatu peristiwa hukum tentang penetapan bagian harta warisHalaman 37 dari 43 hal put No. 240/Pdt/2020/PT.BDGmelanggar azas ini mengakibatkan dapat dibatalkan bahkan batal demihukum . Demikian Antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor517 PK/Pdt/2010, tanggal 26 April 2011.

;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim TingkatBanding baik bukti P2 maupun Akta Jual Beli Nomor 20 /2013 tanggal 17Januari 2013 yang didalilkan dalam gugatan tetapi tidak dijadikan buktiperkara ini ,yang berkaitan dengan dan menjadi dasar terbitnya bukti P5,tidak mempunyai nilai kekuatan bukti karena telah melanggar AzasLegitime Portie.

Subekti, S.H. dalam bukunya PokokpokokHukum Perdata Cetakan ke14 halaman 94 mengatakan bahwa : peraturan mengenailegitime portie oleh undangundang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaanseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut kehendak hatinya sendiri ;Menimbang, bahwa seandainya Para Penggugat bukanlah anak kandung dari H.Abd.

Rahim sehingga berhak mewaris dengan wasiat baik sebagian ataupun dari seluruhdari kepunyaan orang yang meninggal, akan tetapi pembatasan bagian (legitieme portie)dari warisan yang sudah ditetapbkan menjadi haknya para ahli waris lainnya tidak dapatdihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan;Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa tanah obyeksengketa ini adalah sisa tanah yang belum dilepaskan ataupun dihibahkan kepunyaanalmarhum H. Abd.

Rahim, maka berdasarkan pasal 914 KUHPerdata jumlah legitieme portie dari anakanak H. Abd. Rahim menjadi 3/4 bagian daribagian sebenarnya akan diperoleh masingmasing sebagai ahli waris menurut undangundang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat maksimum harta kekayaan H.

Secara yuridis11formal Pemohon Kasasi adalah anah kandung dari Bineh, merupakan ahli warismenurut undangundang, merupakan J/egitime porti, yaitu bagian mutlak tertentumendapat bagian yang ditentukam oleh undangundang hukum perdata Pasal 913Kitab UndangUndang Hukum Perdata bagian mutlak atau legitime portie, adalahsuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalamgaris lurus menurut undangundang, terhadap bagaimana si yang meninggal takdiperbolehkan menetapkan sesuatu

yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hartabersama, Pemohon Kasasi sebagai anak tentu mendapat bagian mutlak, denganmeninggal ibu Penggugat tentu harta jatuh kepada anak yaitu Pemohon Kasasi dapatdilihat dalam hukum perdata Pasal 874, segala harta peninggalan seorang yangmeninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahliwarisnya menurut undangundang,sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapanyang sah junto Pasal 913 merupakan bagian mutlah atau legitime portie

., Notaris Kota Batu, BATAL DEMI HUKUM atau HARUS DIBATALKAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas bagian mutlak (legitimie portie) atas warisan dari peninggalan waris Harianto Pandjojo berupa bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Buring Nomor 23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bersama Tergugat II;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah

melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bagian mutlak (legitime portie) atas warisan peninggalan PANDJOJO HARIYANTO (Alm) berupa bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo dari tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Jalan Bareng 23 Kota Malang, bersama-sama dengan Tergugat II, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual

Janda JEANNE MAILINE ULRICA PESIK KAUNANG,seorang Janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan bukan seorang perempuanbujangan (bukan echteloos) sudah seyogyanya mengingatkan, setidaknyamenanyakan siapa sajakah saudara kandung dari mendiang suaminya yang masihhidup dan siapa saja saudara kandung dari Penghadap (Pemberi Wasiat) yang kinimasih hidup agar cara demikian wasiat itu tidak bertentangan dengan UndangUndang dan tidak melanggar hak mewaris (melanggar Legitime Portie) dari ParaPenggugat; Akan

Hengky Pilinius Palit, SH,Notaris di Surabaya, pada prinsipnya hanya terletak pada Piano merk Wavestaff estd1823 London dan 1 unit mobil merk Holden Gemini tahun 1977.Bahwa akta Surat Wasiat Nomor : 17, tanggal 15 Pebruari 1996 yang dibuatdihadapan Winarto Hardjowasito, SH, Notaris di Mojokerto, telah diketahui oleh ParaPenggugat, tapi tidak digugat, karena Para Penggugat mengetahui betulbetul bahwamereka, Para Penggugat bukanlah merupakan ahli waris Legitimaris yang mempunyaihak Mutlak (Legitime portie

Perbuatan melanggar hukum Pertama (1): dengan cara membuat AktaHibah yang melanggar Legitime Portie (Bagian Mutlak).a.

Bahwa hibah tidak boleh melanggar legitime portie sebagaimanadinyatakan dalam pasal 913 KUH Perdata yang berbunyi sebagaiberikut: Legitime Portie atau bagian warisan menurut undangundang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikankepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang,yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak bolehmenetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yangmasih hidup, maupun sebagai wasiat.*;b.

SITA JAMINANBahwa dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakantindakan yangberbahaya bagi satusatunya harta warisan milik orang tua Penggugatdan pengalihanpengalihan yang tidak berdasar atas tanah danbangunan yang didalamnya terdapat Legitime Portie milik Penggugat dankeempat saudara kandung Penggugat lainnya, maka Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranya untukmeletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan di atasnya yangterdapat di Jalan Pasar Minggu nomor 6, RT

Hakim Tingkat Pertamamenyatakan bahwa kerugiannya adalah obyek tersebutdikeluarkan dalam harta gono gini dan mengurangi hak AidaBadji atas harta bersama seperti yang tercantum daiampertimbangan halaman 41 alinea ke 1, maka seharusnya MajelisHakim Tingkat Pertama menghitung dan menilai dulu apakahmemang betul merugikan hak Aida Badji dalam harta bersamaatau tidak, karena mengingat Bapak saya juga berhak untukmenghibahkan tanah kepada siapa saja yang diinginkansepanjang tidak melanggar legitimatie portie

Dan jika dalam pemberian hibah tersebutada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini Aida Badji makaseharusnya kerugian tersebut diuji dahulu dalam perkara perdata,apakah benar pemberian tanah seluas 438 M2 tersebut mengurangi hakAida Badji dalam harta gono gini, dan apakah pemberian hibah tersebutmelanggar legitimatie portie (bagian mutlak) dari para ahli waris yanglain ataukah tidak, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamempertimbangkan buktibukti putusan tentang gugatan pembatalanhibah

Hakim Tingkat Pertamamenyatakan bahwa kerugiannya adalah obyek tersebutdikeluarkan dalam harta gono gini dan mengurangi hak AidaBadji atas harta bersama seperti yang tercantum daiampertimbangan halaman 41 alinea ke 1, maka seharusnya MajelisHakim Tingkat Pertama menghitung dan menilai dulu apakahmemang betul merugikan hak Aida Badji dalam harta bersamaatau tidak, karena mengingat Bapak saya juga berhak untukmenghibahkan tanah kepada siapa saja yang diinginkansepanjang tidak melanggar legitimatie portie

Put. 223/PID/2015/PT.MKS.seharusnya kerugian tersebut diuji dahulu dalam perkara perdata,apakah benar pemberian tanah seluas 438 M2 tersebut mengurangi hakAida Badji dalam harta gono gini, dan apakah pemberian hibah tersebutmelanggar legitimatie portie (bagian mutlak) dari para ahli waris yanglain ataukah tidak, dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamempertimbangkan buktibukti putusan tentang gugatan pembatalanhibah Aida Badji pada tahun 2010 yang sudah berkekuatan hukum tetapdengan amar putusan

formil namun Hakim tidak dilarang mencari dan menemukankebenaran materiil, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa Pengadilan dalam mengadili perkaraperdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, namunapabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakimdibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 913 KUHPerdata telah mengaturtentang adanya bagian mutlak (legitieme portie

) yaitu bagian dan harta bendayang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang (ab intestato) yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak bolehmenetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orangorang yang masih hidupmaupun sebagai wasiat;Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut maka setiap anak atausetiap ahli waris berhak mendapat bagian mutlak sebagai warisan dari Pewarisnyadikecualikan bagian mutlak atau Legitieme portie tersebut menjadi hapusdisebabkan

Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukanwasiat orang yang meninggal itu;Halaman 24 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.BLK.Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 838 KUHPerdata tersebut,sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang terungkapbaik dari bukti Para Penggugat maupun dari Para Tergugat tentang adanyasesuatu yang menghalangi atau menghapus hak Para Penggugat untukmendapatkan bagian mutlak atau Legitieme portie dari Rampe Bin Kapu sebagaipewaris

mendengar sendiri saat Rampe memberi bagian warisan kepadaHalaman 26 dari Halaman 35 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN.BLK.anakanaknya dimana pada saat itu yang hadir adalah Kapu, Rampe, Lambeng,Maranti dan anakanak Rampe;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mustakim dan saksi Riang yangsaling berhubungan satu satu lain tersebut maka menurut Majelis Hakim telahterungkap fakta bahwa Sonteng, Kuing, Yusuf alias Ekong, Dahlia dan Syahrulalias Sakka telah mendapatkan masingmasing bagian mutlak (legitieme portie

;e Apakah penghibahan tersebut telah melanggar legitime portie anakanakTergugat d.r.?

, sehingga diperoleh fakta bahwahibah yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2009 adalah dilakukan pada saatTergugat d.r. dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat II d.r.; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan adanyakekhilafan yang dinyatakan oleh Tergugat d.r. adalah tidak benar; Menimbang, bahwa dalam repliknya halaman 5, Tergugat d.r. menyatakanbahwa pencabutan hibah olehnya adalah sah karena hibah tanah sengketa tersebutmelanggar hak warisan bagi anakanaknya (legitime portie

);Menimbang, bahwa Tergugat d.r. tidak mengajukan buktibukti yangmenerangkan tentang keseluruhan harta warisnya, sehingga Tergugat d.r. tidak dapatmembuktikan bahwa dengan dihibahkannya tanah obyek sengketa kepada PenggugatI dr. telah terjadi pelanggaran terhadap legitime portie sebagaimana diatur dalamPasal 913 KUHPerdata, selain itu selama persidangan berlangsung tidak terdapat faktayang menjelaskan adanya gugatan ataupun keberatan dari anakanak Tergugat d.r. dariisteri pertama terkait masalah

/egitime portie ini, karenanya dalil jawaban Tergugatdr. ini tidak beralasan;Putusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Kray 41Menimbang, bahwa dengan adanya bukti pemilikan yang sah berupa aktaotentik, dan tidak dapat dibantahnya bukti tersebut dengan alat bukti lain, maka obyeksengketa terbukti sebagai hak milik yang sah dari Penggugat I d.r., dan dengandemikian petitum angka 2 gugatan rekonvensi beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, keterangan saksiYudi Suharto

kemballipemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya;Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudiandia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itubagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kKenyang ia muntah,kemudian ia memakan muntahnya kembali;Menurut Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidakdiperbolehkan (haram) menarik Kembali atau membatalkan hibah tersebutkecuali orang tua kepada anaknya;16.Bahwa, prinsip /egitieme portie

Mengatakan secara hokum bahwa harta yang diperoleh Penggugatdan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama (harta gonogini) yang harus dibagi olen Penggugat dan Tergugat;Mengatakan secara hukum bahwa harta bersama (harta gonogini)yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersamaantara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;Menetapkan hak dan bagian (Legitim Portie) masingmasing antaraPenggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hokum danperundangundangan yang berlaku;

karena yang benar pembeli adalah OEN TJING KHING.Bahwa posita 4, 5, 6 Penggugat tidak dapat membuktikan denganmenyatakan, mendalilkan dengan adanya Surat Wasiat No. 4 tanggal 5 Maret1968 tanah pekarangan/Obyek Sengketa itu milik OEN PING KHING, tetapiyang benar adalah milik OEN TJING KHING, terlebih lagi OEN TUING KHING10.mempunyai 4 orang anak sebagai ahli waris, secara Hukum Perdata SuratWasiat tersebut dapat batal demi hukum apabila melanggar, menyalahi,menghilangkan hak para ahli waris (Legetime Portie

Dengan demikian OENPING KHING atau siapapun tertutup haknya dikarenakan adanya ketentuanLegetime Portie yaitu anakanak sebagai ahli waris OEN TJING KHING.Bahwa posita 7, 8, 9, 10 segala Legal Position / Konstruksi hukum dalildaliltersebut dinyatakan tidak ada dan tidak berlaku secara hukum atau batal demihukum.

Ambon danPengadilan Tinggi Ambon) telah menghilangkan hak waris dariPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap bidang tanahobjek sengketa, padahal telah terbukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dari Djasmitha NicolaasJohannes Joseph Gasperz sehingganya dapat bertindak sebagai ahliwaris pengganti dari Djasmitha Nicolaas Johannes Joseph Gasperz,selain itu Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon danPengadilan Tinggi Ambon) telah mengabaikan Azas Legitieme Portie

Nomor 131 K/Pdt/2016sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal merekasemua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masingmasingberhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancangbila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti;Pasal 913 KUHPerdata: Legitieme portie atau bagian warisanmenurut undangundang ialah bagian dari harta benda yang harusdiberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orang yang meninggal

Apep Hidayat: Menurut Hukum Barat (KUHPerdata) pembatasan dalam halmembuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisanyang akan dibagibagikan kepada ahli waris yang disebutlegitime portie atau wettelijk erfdeef' (besaran yang ditetapkanoleh undangundang). Hal ini diatur dalam Pasal 913929KUHPerdata.

Tujuan dari pembuatan undangundang dalammenetapkan /egitime portie ini adalah untuk menghindari danmelindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafatmenguntungkan orang lain, demikian kata Asser Meyers yangdikutip dalam buku Oemarsalim. 12 legitime portie (bagianmutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yangharus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, terhadapbagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yangberupa pemberian (hibah) maupun hibah wasiat (Pasal 913KUHPerdata

Dengan demikian maka yang dijamin denganbagian mutlak atau /egitime portie itu adalah para ahli warisdalam garis lurus ke bawah dan ke atas (sering dinamakanpancer); Testamen atau wasiat menurut Buku II Bab XIIl Pasal 875KUHPerdata dapat berisi pengangkatan waris ( erfstelling), atauhibah wasiat( /egaat).

Nomor 265 K/Pdt/2017tertentu pula, akta wasiat yang dibuat menyimpang dari aturanaturan yang melewati batas aturan hukum hibah dan jelas telahmelanggar undangundang atau pembatas /egitime portie makaAkta Wasiat Nomor 58 tanggal 26 Januari 1977 mengenai wasiatH. Basuki bin H. Syarip dan Akta Wasiat Nomor 20 November1990 menyerahkan seluruh harta kKekayaannya baik hartabergerak maupun tidak bergerak kepada Ir. Apep Hidayat adalahbatal demi hukum sehingga patut dikesampingkan;6.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sesuai dqsaenganlegitime portie yang ditentukan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, mengadili dan menghukum Para Tergugat agar mengurangi hartawarisan tersebut sampai jumlah 1/3 bagian dari luas bangunan 288 M?yakni seluas 96 M? yang menjadi hak Tergugat dan menghukum danmemerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan hak Penggugatatas harta warisan tersebut sebesar 2/3 bagian dari luas bangunan 288 M2yakni seluas 192 M2 kepada Penggugat.13.