Ditemukan 1592 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-04-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 75/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 16 September 2014 — KUSWIGIYANTO melawan BUPATI BOJONEGORO
13078
  • Akan tetapi tidak ada tindakanapapun oleh Panitia Pilkades ; 7.
    L/P JAgama Pendidikan PekerjaanLahir h. bahwa, selanjutnya Panitia Pilkades Desa Ngelo pada tanggal26 Januari 2014 telah melaksanakan Ujian PenyaringanTertulis Bakal Bakal Calon Kepala Desa Ngelo, yang diikutioleh 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yaitu Sdr. TriMaryono dan Sdr. Kuswigiyanto dan setelah dilaksanakanKoreksi Hasil Ujian Bakal Calon Kepala Desa Ngelo olehPanitia Pilkades Desa Ngelo 2 (dua) Bakal Calon Kepala Desatersebut dinyatakan lulus.
    Dengan Daftar Nomor Urut sebagaiDSTI Ties trNomor Urut 1 : Nama : Kuswigiyanto ; Nomor Urut 2 : Nama: Tri Maryono ; Bahwa, dalam pelaksanaan PILKADES Ngelo KecamatanMargomulyo Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 2 Pebruari2014 bertempat di Balai Desa Ngelo, Panitia PILKADES NgeloKecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro setelahmelaksanakan Pemungutan Suara, dimana Panitia Pilkadesbersamasama Calon Kepala Desa menyatakan1.
    Putusan Nomor: 75/G/2014/PTUN.SBYj.ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan Calon Kepala Desayang Berhak Dipilih; Bahwa, setelah dilakukan pemungutan suara, selanjutnyadilaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan KepalaDesa Ngelo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro,Panitia Pilkades bersamasama dengan para Calon KepalaDesa menyatakan1)Kotak suara dan kartu suara didalamnya dalam keadaanmemenuhi syarat (masih terkunci dantersegel) ;Kartu suara yang diberikan kepada pemilih berjumlah 766Kartu
    Bahwa, dengan telah selesainya pelaksanaan PemilinanKepala Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo KabupatenBojonegoro, kemudian Panitia Pilkades Desa Ngelo melaporanhasil Pelaksanaan Pilkades kepada Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Ngelo Kecamatan Margomulyo KabupatenBojonegoro sebagaimaa surat Panitia Pilkades Ngelo Nomor :15/Pan.
Register : 24-07-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 131 / B / 2017 / PT. TUN. SBY
Tanggal 15 September 2017 — BUPATI TEMANGGUNG vs ACHMAD NURJANAH
11766
  • yang dilakukan tidak sesuai aturan yangberlaku atau atas dasar sewenang wenangq, tidak terpenuhinya hak hak Penggugat, kemudian hasil Pilkades dikuatkan dengan keputusana quo maka Penggugat sangat dirugikan dan merasa diperlakukandiskrimin asi; += 2+ 22 222026Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugatsangat merugikan Penggugat dalam hal keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 14 /351
    Misrinah, karena dua orang peserta lainnyamengundurkan diri; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 26,kedua pasangancalon Kepala Desa Kebondalem telah berikrar Pilkades damai yangmenyatakan akan menerima apapun dari hasil pemilihan secara legowo; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 30 dan T 31 , padatanggal 26 Mei 2016 Panitia Pilkades Kebondalem telah melaksanakanpemungutan suara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 11HalamantI0dari I5hal.
    Misrinah sebagai Calon Kepala Desa Terpilin kepadaBupati Temanggung untuk di sahkan menjadi Kepala Desa Kebondalem,Kecamatan Bejen, Kabupaten TemanggunQq ; Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan buktiP 14 padatanggal 27 Mei 2016 Terbanding / Penggugat meminta informasi kepadaPanitia Pilkades apakah Sdri.
    Misrinah ( Pemenang Pilkades) telahmelengkapi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah SakitPemerintah dan berdasarkan bukti P 15 Panitia Pilkades menjawab belummelengkapi ;Menimbang, bahwa terhadap bukti P 15 tersebut Majelis HakimBanding berpendapat bahwa tindakan Panitia Pilkades Kebondalem tersebutsecara hukum administrasi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan buktiT 24 Panitia Pilkades Kebondalem telah menyatakan persyaratanadministrasi Sdri.
    Misrinah telah lengkap, sehingga tindakan tersebutbertentangan dengan asas Kepercayaan (Legitimate Expectation), dimanaapa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pilkades yang menyatakan bahwaSdri. Misrinah sudah melengkapi persyaratan, maka tidak boleh denganmudahnya pernyataan tersebut diingkarinya kembali ; Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T 35, MajelisHakim Banding mendapatkan fakta hukum bahwa Sdri.
Register : 20-02-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 18/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
AFRIAN SYAHBAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
9342
  • Sahrip yang menyatakan bahwapeserta tidak diberikan undangan Pilkades PadakGuar (kopi Sesuai dengan aslinya) ;19. Bukti P19 : Surat Pernyataan Peserta Pemilihnan Kepala DesaPadak Guar a.n. Zulkarma yang menyatakan bahwapeserta tidak dapat undangan Pilkades Padak Guar(kopi Sesuai dengan aslinya) ;20. Bukti P20 : Surat Pernyataan Peserta Pemilihan Kepala DesaPadak Guar a.n.
    Nur yang menyatakan bahwapeserta tidak diberikan undangan Pilkades PadakGuar (kopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Peserta Pemilinan Kepala DesaPadak Guar a.n. Sahudin yang menyatakan bahwapeserta tidak diberikan undangan Pilkades PadakGuar (kopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Peserta Pemilihnan Kepala DesaPadak Guar a.n.
    Saparwadi yang menyatakan bahwapeserta tidak diberikan undangan Pilkades PadakGuar (kopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Peserta Pemilinan Kepala DesaPadak Guar a.n. Pitriah yang menyatakan bahwapeserta tidak diberikan undangan Pilkades PadakGuar (kopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Peserta Pemilihnan Kepala DesaPadak Guar a.n.
    Amag Iwan yang menyatakan bahwapeserta tidak dimasukkan di DPT sehingga tidak dapatundangan Pilkades Padak Guar (kopi sesuai denganaslinya );Surat Pernyataan Peserta Pemilihnan Kepala DesaPadak Guar a.n. Anep yang menyatakan bahwapeserta tidak dimasukkan di DPT sehingga tidak dapatundangan Pilkades Padak Guar (kopi sesuai denganaslinya );Surat Pernyataan Peserta Pemilihnan Kepala DesaPadak Guar a.n.
    Rohaniah yang menyatakan bahwapeserta tidak diberikan undangan Pilkades PadakGuar (kopi Sesuai dengan aslinya );Surat Pernyataan Peserta Pemilihnan Kepala DesaPadak Guar a.n. Suwardi yang menyatakan bahwapeserta tidak diberikan undangan Pilkades PadakGuar (kopi Sesuai dengan aslinya );Surat Pernyataan Peserta Pemilihnan Kepala DesaPadak Guar a.n. Yenun yang menyatakan bahwapeserta tidak bisa memberikan hak suara (kop!
Register : 12-06-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 88/Pid.B/2013/PN.Pwi
Tanggal 27 Agustus 2013 — HARRY ANDRIAWAN Bin MUHAMMAD SLAMET
4226
  • Terdakwa bermasalah/palsu, namun karena Panitia Pilkades Desa Mrisimenyatakan Terdakwa lolos pendaftaran dan Terdakwa mendapat undanganpilkades di pendopo kabupaten maka Terdakwa tetap mengikuti pilkadesDesa Mrisi dengan menggunakan ijazah dan surat keterangan hasil ujiantersebut ;Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ijazah dan surat keterangan hasil ujiannasional tersebut tanpa terlebih dahulu mengikuti belajar mengajar baik dikelompok belajar Panbi maupun di tempat lain, dan Terdakwa telahmenyadari
    Selaku Panitia Pilkades Desa Mrisi yang antara lainadalah fotocopy ijazah, KTP, KK, surat permohonan, SuratKesehatan, Surat Bersih Diri, SKCK dan lainlain, namun padatanggal 30 Maret 2013 setelah masa aduan ditutup ada seseorangyang bernama SITI NURYATI melaporkan kepada para saksi bahwayazah dan surat keterangan hasil ujian nasional Terdakwa2 Bahwa benar batas masa pengaduan yang ditetapkan Panitia PilkadesDesa Mrisi tersebut adalah tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal94 Maret3 Bahwa benar oleh
    DesaMrisi untuk memenuhi persyaratan pemilihan kepala desaBahwa 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan Pilkades Desa MrisiTerdakwa dipanggil polisi yang memberitahukan ada yangmengadukan ijazah setara SMP Terdakwa bermasalah/palsu, namunkarena Panitia Pilkades Desa Mrisi menyatakan Terdakwa lolospendaftaran dan Terdakwa mendapat undangan pilkades di pendopokabupatena maka Terdakwa tetap mengikuti pilkades Desa Mrisidengan menggunakan ijazah dan surat keterangan hasil ujiantersebut ;Bahwa benar Terdakwa
    Jadi legalisir tersebut tidak syah karena Pejabat tersebutsudah tidak menjabat di Dinas Dikmenti Jakarta Pusat dan tidakmungkin menandatangani legalisir foto copy ijazahtersebut ; 13 Bahwa benar berdasarkan keterangan saksisaksi di persidanganapabila Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Mrisi padahalTerdakwa telah menggunakan ijazah setingkat SMP palsu makaPanitia Pilkades Desa Mrisi akan mengalami kerugian karena harusmengulangi lagi Pilkades tersebut ;w Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim
    Kemudian pada bulan Agustus 2008 Terdakwa mengambilijazah serta surat keterangan hasil ujian nasional dengan membayar biayaadministrasi sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah), lalu fotocopyyazah dan surat keterangan hasil ujian nasional yang telah dilegalisir tersebutTerdakwa serahkan kepada Panitia Pilkades Desa Mrisi untuk memenuhipersyaratan pemilihan kepala desaPutusan Pidana Nomor 88&/Pid.B/2013/PN.Pwi8 Bahwa 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan Pilkades Desa Mrisi Terdakwadipanggil polisi
Register : 11-11-2021 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 20-05-2022
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Pkb
Tanggal 19 Mei 2022 — Penggugat:
AKINO SN,SH
Tergugat:
1.PANITIA PILKADES PALDAS KEC.RANTAU BAYUR KAB.BANYUASIN
2.Roni Utama,AP.,M.Si /KADIS DPMD Kab. BANYUASIN
16361
  • Penggugat:
    AKINO SN,SH
    Tergugat:
    1.PANITIA PILKADES PALDAS KEC.RANTAU BAYUR KAB.BANYUASIN
    2.Roni Utama,AP.,M.Si /KADIS DPMD Kab. BANYUASIN
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
Suherman
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
Intervensi:
MIDIK FRABOWO
8650
  • dalam halini Pilkades Desa Gandasari, oleh karena PTUN Bandung itu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;1.
    30 huruf Cdan huruf D Perbup Nomor 5 Tahun 2018 tentang Panitia Pemilihan mempunyaitugas upaya penyelesaian sengketa pilkades dibagi dalam dua aspek, yaitu: Hal. 42 dari 89 hal Putusan No. 92/G/2018/PTUNBDGSengketa pilkades yang menyangkut proses pemilihan diselesaikan secaramandiri oleh Panitia pemilihan kepala desa dimana sifat putusan Panitia PemilihanKepala Desa tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding) vide Pasal31 ayat (3) Perbup 5 Tahun 2018, sedangkan sengketa pilkades yang
    yang sahdisaksikan oleh masyarakat umum termasuk saksi dari para Calon Pilkades ; b.
    Mahrudin, SPD (sesuai dengan fhotocopynya) ; Fotocopy Surat Panitia Pilkades kepada Ketua BPD GandasariNomor: 011/PANPILKADES/GDS/VII/2018, perihal LaporanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari, ditandatangani olehKetua Paniti Pilkades H.
    Pilkades Desa Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Foto pada saat persiapan Pilkades (sesuai dengan fhotocopynya) ; Foto pada saat persiapan Pilkades (sesuai dengan fhotocopynya) ; Foto pada saat Rapat Pleno Pilkades (sesuai dengan fhotocopynya) ; Foto pada saat Serah Terima Logistik Pilkades (sesuai dengan fhotocopynya) ;Foto pada saat Pembakaran Sisa Kertas Suara (sesuai denganfhotocopynya) ;Foto pada saat Pembukaan Kotak Suara (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat dari BPD Gandasari
Register : 21-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
MISKALAM BAKRI
Tergugat:
BUPATI PAMEKASAN
286352
  • , tertanggal 28 Agustus 2019,Kepada Ketua Panitia Pilkades Kab.
    Oleh Panitia Pilkades Tlonto Ares atasnama Moh Rifai, Maskub, Miskalam Bakri dan AbdulWasid;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kronologi TahapanPilkades Tlonto Ares Kec.
    Tlonto Ares setelah BPD danPanitia mengundurkan diri, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya Bahwa Pilkades Tlonto Ares, pendaftar yang mendaftar sebagai Bakal Calonadalah sebanyak 7 ( tujuh) yang terdiri dari 4 (empat) orang dari Desa TlontoAres dan 3 (tiga) orang dari luar Desa Tlonto Ares ; Pada hari SELASA tanggal 16 Juli 2019 telah dilakukan Sosialisasi TatibPilkades Desa Tlonto Ares bertempat di Sekretariat Panitia Pilkades (BalaiDesa) Tlonto Ares ; Disaat penyampaian sosialisasi
    SANTO yang merupakanKetua P2KD Desa Tlonto Ares menerangkan dibawah sumpah yang pada intinyabahwa pemberkasan awal terhadap Bakal Calon Pilkades dirinya belum terlibatkarena baru menjadi Ketua P2KD ( bukti P.5 ) dan dikukuhkan pada tanggal 23Agustus 2019.
    hari minggu/bukan hari kerja dan lainlain sesuai dengan bukti T.5 Dsampai dengan Pilkades yang hanya diikuti 1 (Satu) karena adanya Bakal CalonKades Tlonto Ares yang mengundurkan diri atas nama MASKUB, ABD.
Register : 01-03-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 10-09-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 18 / G / 2012 / PTUN. Smg
Tanggal 18 Juli 2012 — HANTAR NURHARYANTO Bin SUTARYO dan SIS HENDRO SUPENO Bin NUR WAHIDIN Melawan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ( Panlak Pilkades ) Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga
205128
  • HANTAR NURHARYANTO Bin SUTARYO dan SIS HENDRO SUPENO Bin NUR WAHIDIN Melawan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ( Panlak Pilkades ) Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga
    Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ( Panlak Pilkades ) DesaBobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 31/Panlak.P/Hal 3 dari 211 Putusan NO: 18/G/2012/ PTUN.
    dinyatakan memenuhi syaratsyarat administratif danditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan Pasal1 angka 15 disebutkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah CalonKepala Desa Bobotsari yang telah melewati proses penjaringan danpenyaringan yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Calon KepalaDesa yang berhak mengikuti Pilkades.
    Bahwa Tergugat (Panlak Pilkades) dalam mengeluarkan/menerbitkan SuratPanitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa BobotsariKecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 31/Panlak.P/II/2012tanggal 25 Februari 2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas PersyaratanAdministratif Bakal Calon Kepala Desa Bobotsari, atas nama HANTARNURHARYANTO dan Nomor : 33/Panlak.P/II/2012 tanggal 25 Februari2012 Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif BakalCalon Kepala Desa
    fotokopi sesuai dengan aslinya); :Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari KecamateBobotsari Kabupaten Purbalingga Perihal Tanda Terima Berkas Permohonan PencaloneIKepala Desa Bobotsari Periode 2012 tertanggal 28 Januari 2012 atas nama Hantar MNlHaryanto (fotokopi sesuai dengan aslinya); :Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Panlak Pilkades) Desa Bobotsari KecamateBobotsari Kabupaten Purbalingga Perihal Tanda Terima Kelengkapan Persyaratan BakCalon Kepala Desa
    Smg :/Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ( Panlak Pilkades ) Desa BobotsaIKecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 31/Panlak.P/II/2012 tanggal Februari 2012, Perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Administratif Bakal CalIKepala Desa Bobotsari, atas nama Hantar Nur Haryanto ( Penggugat I ) (fotokopi sesu dengan aslinya); :/Surat Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ( Panlak Pilkades ) Desa BobotsaIKecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga Nomor : 33/Panlak.P/II/
Register : 25-04-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 154/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 17 Juli 2018 — AMMAR GOZALI LUBIS VS ANDAR AMIN HARAHAP,S STP.MSi,DKK
3929
  • PUTUSANNomor 154/Pdt/2018/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:AMMAR GHOZALI LUBIS, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, KetuaKarang Taruna Kota, Padangsidimpuan / Calon Anggota Panwas Pilkades KotaPadangsidimpuan, Alamat Jalan SM. Raja Gang Budiman, No.
    KERUGIAN MATERIIL (KERUGIAN POKOk);e Selama mengikuti proses Panwas Pilkades a quo baik sejakpendaftaran hingga direkomendasikan, waktu Penggugat telahtersita hingga selama 5 bulan dan selama itu pula Penggugat tidakbisa mengerjakan profesi Penggugat yang membuka usaha RentalMobil yang setiap harinya ratarata mendapat Rp. 700.000.
    KERUGIAN MATERIL (KERUGIAN POKOk);e Selama mengikuti proses Panwas Pilkades a quo baik sejak pendaftaranhingga direkomendasikan, waktu Penggugat telah tersita hingga selama5 bulan dan selama itu pula Penggugat tidak bisa mengerjakan profesiPenggugat yang membuka usaha Rental Mobil yang setiap harinya ratarata mendapat Rp. 700.000.
    Penggugat sebagai Anggota Panwas Pilkades KotaPadangsidimpuan, sehingga sangatlah beralasan hokum Tergugat ataupun bersamasama dengan Tergugat Il diperintahkan untukmembuat PERMINTAAN MAAF SECARA TERBUKA kepada Penggugatmelalui 3 (tiga) media cetak atau Surat kabar harian nasional/daerahyakni di Harian Kompas, Harian Waspada dan harian Metro Tabagselterhitung sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap selama 3 (tiga) kaliberturutturut;5.
    Kota Padangsidimpuan tahun 2017sebagaimana Surat Rekomendasi No.274/ 1407/ 2017 tanggal 16 Agustus2017.Bahwa setelah Turut Tergugat mengirimkan Surat Rekomendasi tersebutkepada tergugat, maka tugas Turut Tergugat selesai dalam hal seleksi calonanggota Panwas Pilkades Kota Padangsidimpuan, dan selanjutnyakewajiban tergugat untuk menindaklanjutinya dengan menetapkan calonanggota Panwas Pilkades Kota Padangsidimpuan dengan Surat Keputusan.Bahwa mengenai gugatan ganti rugi yang diajukan penggugat sebesarRp
Register : 09-01-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/G/2018/PTUN-PLG
Tanggal 25 April 2018 — T A K I N, vs 1.BUPATI BANYUASIN ; 2. BAMBANG UTOMO, A.Ma.Pd.OR,
9441
  • NamunSdr.Muhajir tetap memilih di Pilkades Desa Purwodadi dikarenakansdr.M,Muhajir adalah adik ipar calon kades nomor urut 02 sdr.Bambang Utomo.
    BuktiT.3: Surat Laporan Pemungutan Suara dari Ketua Panitia Pilkades DesaPurwodadi yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Purwodadi dengannomor : 09/PAN PILKADES/PWD/2017 tanggal 16 November 2017(Fotokopi sesuai aslinya); 6. BuktiT.4: Surat laporan Panitia Pilkades Nomor 10/PANPILDES/PWD/2017 Tentanghasil Pilkades Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau tanggal 17November 2017 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa PurwodadiKecamatan Pulau Rimau (fotocopy sesuai aslinya ); 7.
    Intv 4 :Bukti TI Intv 5 :Surat Laporan Pemungutan suara dari Ketua Panitia Pilkadesdesa Purwodadi yang ditujukan kepada Ketua BPD DesaPurwodadi dengan Nomor 09/PAN PILKADES/PWD/2017TANGGAL 16 November 2017 (Fotokopi sesuai aslinya);Surat Laporan Panitia PILKADES Nomor : 10/PANPILDES/PWD/2017 tentang hasil Pilkades Desa PurwodadiKecamatan Pulau Rimau tanggal 17 November 2017 yangditujukan kepada Ketua BPD Desa Purwodadi Kecamatan PulauRimau (Fotokopi sesuai aslinya);Surat Pengantar BPD Desa Purwodadi
    R USLL yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut : Bahwa Pemilihan kepala desa Purwodadi pada tanggall6 Nopember 2017 ; Bahwa selain guru, saksi saat Pilkades sebagai Wakil Panitia Pilkades di DesaPurwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin; Bahwa dari 625 DPT ini ada tanda tangan masingmasing Calon Kades diatasmaterai; Bahwa penambahan Pemilih masingmasing calon Kades dan saksinya tanda tangandan ada Berita Acaranya; Bahwa sebelum pelaksanan Pilkades ada penandatangan oleh
    MUHAIMIN, yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut : Bahwa saksi hadir saat Pilkades; Bahwa saksi hadaair saat penambahan 7(Tujuh) orang Pemilih; Bahwa Calon Kades dan saksi tandatangan penambahan 7(Tujuh) orang pemilih; Bahwa sebelum Pilkades ada penambahan 7 (Tujuh) orang pemilih; Bahwa penghitungan suara jam 13.00 wib; Bahwa tidak ada protes dari Calon Kades atau saksinya; Bahwa yang menang dalam Pilkades adalah Bambang Utomo; Bahwa ada 9 (Sembilan) orang dalam kepanitiaan Pilkades
Register : 15-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat:
HARMIANTO, S.H., M.H
Tergugat:
BUPATI JENEPONTO
370219
  • Suara berakhir, PENGGUGAT atau SaksiSaksiCalon Kepala Desa tidak pernah menandatangani Berita AcaraHasil Penghitugan Suara PILKADES Desa Bulusibatang.Demikian juga tidak pernah disodorkan Berita Acara HasilPenghitugan Suara oleh Panitia PILKADES ~ untukditandatangani.
    Dengan demikian,format Berita Acara yang digunakan oleh Panitia PILKADES DesaBulusibatang adalah illegal dan tidak sah.
    NASIRI BARAKKA, alamat Bontomattiro/No Urut 10 :Dikunjungi oleh Panitia Anshar Asiz Beta dan dikunjungijuga oleh Ketua Panitia PILKADES. ;Panitia PILKADES atas nama Anshar Asiz Beta, turutmemasukkan namanya ke dalam daftar Pemilih yang sakit. ;7) Panitia PILKADES Desa Bulusibatang menyembunyikan dataDaftar Pemilin Tambahan (DPTb).
    ;Adapun persyaratan DPTb dalam PILKADES Desa Bulusibatang2019 adalah memiliki KTP domisili Desa Bulusibatang. Namunkenyataannya, hanya 1/7 (tujuh belas) orang saja yangdilengkapi KTP, selebihnya tidak memenuhi syarat. ;8) Bahwa Paitia PILKADES Desa Bulusibatang menetapkan DaftarPemilih (DPT + DPTb) PILKADES 2019 yang tidak logis.
    itu satu hari setelah Pilkades pada hari Selasa tanggal 5November 2019 sdr.
Register : 18-02-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 4/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
178151
  • yang berlaku. karena dasar darisurat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pilkades Nomor :22/PAN/XI/2018 tersebut adalan berawal dari surat keputusan yangdikeluarkan oleh BPD Desa Tuyun Nomor : 188/04/KEP/435....
    Gunung Mas No.5 Tahun 2015 Tentang Pilkades,karena data best tersebut hanya data pemilin bukan data faktualpersyaratan yang sudah di validasi dengan pembuktian berkas dokumenasli persyaratan calon Kepala Desa ;6.
    Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Gunung Masdi Kuala Kurun (Fotocopy sesuai dengan aslinya );DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT (RukunTetangga) 003 tanggal, 24 September 2018(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );Kwitansi untuk pembayaran Biaya KonsumsiKampanye Pilkades dan biaya Pembuatan SpandukVisi dan Misi calon Kades Tahun 2018 sebesar Rp.450.000, (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );Hal. 49 Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLK10.11,12.13.Bukti P 6Bukti P 7Bukti P 8Bukti P 9Bukti P 10Bukti P 11Bukti
    Tugas sebagai saksi pada tahapanpemungutan suara Pilkades Desa Tuyun KecamatanMihing Raya Kabupaten Gunung Mas tanggal, 23Oktober 2018 dari calon Kepala Desa Eddy Lincinalamat Jin.
    Bukti T.Il.Int 46DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT( RukunTetangga ) 002 tanggal, 24 September 2018(Fotocopy sesuai dengan aslinya);: DPT Pilkades Tuyun Tahun 2018 RT ( Rukun Tetangga) 003 tanggal, 24 September 2018 (Fotocopy sesualdengan aslinya );Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilin Sementaratanggal, 3 September 2018 berjumlah 573 orangdengan rincian RT.01 = jumlah pemilih 246 orang,RT.O2= jumlah pemilih 210 orang dan RT.03 = jumlahpemilin 117 orang (Fotocopy sesuai dengan aslinya );DPS Pilkades
Putus : 04-02-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Bdw
Tanggal 4 Februari 2016 — MAQBUL BUDIONO
4416
  • Menyatakan secara hukum Laporan yang berisi Berita Acara Hasil PemilihanKepala Desa Pekalangan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowosotentang Penetapan Turut Tergugat Il sebagai Pemenang Pilkades SumberSalak yang dikeluarkan Tergugat XIXVI tidak mempunyai kekutan hukummengikat dan cacat hukum.7.
    , diberi tanda T/TT.I+1;Foto copy Keputusan BPD Nomor 1 tahun 2015 tentang PembentukanPanitia Pilkades, diberitanda T/TT.I2 ;Foto copy Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Desa Sumber salakKecamatan curahdami kabupaten Bondowoso, diberi tanda T/TT.II3 ;Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Pilkades, diberi tanda T/TT.II4;Foto copy Surat Laporan Pelaksanaan Pilkades Desa Sumber SalakKecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso , diberitanda T/TT.IL5;Foto Copy Keputusan BPD Nomor 02 Tahun 2015 tentang PenetapanCalon
    jumlahnya 11 (sebelas) orang berpakaian seragam batik,Anggota BPD 3 orang dan juga ada saksi dari masingmasing calon ;Menimbang, bahwa dilain sisi saksisaksi yang dihadirkan oleh ParaTergugat dan Turut Tergugat Il yaitu saksi Husen menerangkan bahwa padasaat pelaksanaan Pilkades, ditempat pemungutan suara ada 11 orang panitiaPilkades yang berseragam batik, Linmas, Polisi dan 3 orang anggota TNI,saksiAhmad adalah Linmas yang ketika Pilkades berlangsung , bertugas membantupanitia pilkades yang berjumah
    Perubahan DPT dapat dilakukanoleh Panitia Pilkades dengan berdasarkan kepada datadata dan buktibuktiyang sah yang diajukan oleh calon pemilih . Perubahan DPT dituangkan dalamBerita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades dan juga para calaonkepala Desa .
    melakukan pelanggaran yaitu. pada saatHal 64 dari 72 Hal Putusan No.27/Pdt.G/2015/PN.Bdwpelaksanaan Pilkades Sumber Salak pada tanggal 1 Juni 2015 pada tahappenghitungan suara ada 7 surat suara dengan lubang coblosan simetris yaitutembus dari atas ke bawah dimana surat suara demikian dinyatakan tidak saholeh panitialoanwa dengan tidak disahkannya suarat suara dengan tandacoblos yang tembus simetris oleh panitia Pilkades sangat merugikanpenggugat;Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan
Register : 06-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 110/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
ABDUL DARIP
Tergugat:
Bupati Bekasi
271433
  • dalamhal ini Pilkades Sriamur.
    Panitia Pilkades Kabupaten Bekasi (Bidang Sengketa) oleh wargamasyarakat; .
    karena hal ini merupakanTeknis Pelaksanaan Tahapan Pilkades dimana Panitia Pilkades Desa Sriamurmengatur waktu tanggal tahapan tersebit yang penting proses tahapanPilkades berjalan karena berkaitan teknis Pilkades menjadi kewenangansepenuhnya Panitia Pilkades Desa Sriamur sehingga alasan a quo harusditolak karena alasan yang teknis yang mengadaada;Bahwa alasan Pengggat pada angka 14 mengenai adanya perbedaan jumkahpemilih yang mendapatkan surat undangan untuk memilin dengan jumlahpemilih yang menggunakan
    Berkaitan alasan Penggugat Panitia Pilkades membubarkan pemilihmelakukan kegiatan masuk berkalikali hal ini sungguh alasan yang anehkarna tidaklah mudah untuk menghapuskan TINTA WARNA TERSEBUTkarena pengecekan dapat dilakukan dengan melihat jari yang sudah dikenatinta tersebut dan selain itu PANITIA PILKADES BERSMASAMA dengansaksi dan Calon Kepala Desa menyaksikan proses pilkades secaralangsung tahapantahapan Pilkades tersebut, Sehingga JIKA ADA PEMILIHYANG MELAKUKAN PERBUATAN PEMILIH BERULANGULANG
    tidak mandiri dan tidak memihak berkaitan denganpersangkaan Pengugat tersebut perlu Tergugat II Intervensi ingatkan kembalitahapan Pilkades sebagamana dituangkan dalam Jabatan Tergugat (BUPATIBEKASI) yang menjelaksna tahapan pilkades dan Tergugat II Intervensi padasaat mau ikut calon Pilkades karena Tergugat II Intervensi mengikuti tahapanyang sudah ditetakan Panitia Pilkades serentak sehingga dimanapersangkaan yang dimaksud oleh Penggugat tidak mandiri atau bersifat tidaknetral alasan tersebut
Register : 27-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 92/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Tergugat : BUPATI SAROLANGUN Diwakili Oleh : BUPATI SAROLANGUN
Terbanding/Penggugat : FAHRIL ,dkk
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : JHON JASMIN
8051
  • Pandan) merupakan hasil Pilkades yangdiselenggarakan secara serentak se Kabupaten Sarolangun ;3. Bahwa Pilkades merupakan perwujudan/aktualisasi lembaga demokrasitingkat Desa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa, dimana Desamerupakan ujung tombak Pemerintahan (Eksekutif) terdepan dalam sistemPemerintahan R. ; 2 22222 nn none nn nn nn nn nn nn nn nn nen enn nance nnn enenennnene4.
    Bahwa hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalambentuk Berita Acara lalu dilaporkan/diserahkan ke Badan PermusyawaratanDesa (BPD) selaku pembentuk PPS (sebagai pelaksana Pilkades),kemudian BPD meneruskan/usulkan ke Camat dan Camat teruskan keBupati (Tergugat) ;Halaman 11 Putusan No.92/B/2019/PT.
    Bahwa pelaksana Pilkades adalah PPS Pilkades yang dibentuk oleh danbertanggung jawab kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), PanitiaPilkades bersifat ad hoc, khusus untuk penyelenggaraan Pilkades, ein malig untuk sekali kerja, penentuan siapa pemenang Pilkades dan bersifatinsidentil (bukan lembaga tetap) ; Sehingga pe Rekrut Kepala Desa dalam hal ini PPS bukan merupakanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 ;Menimbang, bahwa berdasar 6
    Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah peserta Pilkades yangbersama Tergugat II Intervensi bersaing ikut Pilkades Desa Pulau Pandandengan hasil pemenang Pilkades Sdr.
    Tergugat II Intervensi (Jhon Jasmin)Bahwa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa selesai berartikepentingan Para Penggugat atas obyek sengketa dinilai tidak ada ; Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat tidakkeberatan/mempermasalahkan hasil Pilkades, melainkan sekedarmenuduh penyelenggaraan Pilkades sebagai memihak, tidakprofesional, berat sebelah, penyelenggaraan tidak tertib dan lainlainyang bersifat adanya masalah teknis administrasi yang belum sempurna(Putusan halaman 10/dalil gugatan, A.
Register : 01-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN BANYUMAS Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bms
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PURNOMOSARI, SH.
Terdakwa:
MUSTOFA bin MUCHTAR ILYAS
719
  • TUGIMAN alias GIMAN (DPO), lalumenyampaikan apakah mau ikut taruhan judi pilkades Grujugan dan sdr.TUGIMAN alias GIMAN (DPO) sdr.
    ARJOKUMPUL setuju lalu menyerahkan uang taruhan Rp.2.000.000, (dua jutarupiah) kepada terdakwa, sehingga terkumpul uang taruhanRp.4.000.000, (empat juta rupiah) dengan pemain judi pilkades 3 (tiga)orang pemain, kemudian jam 23.00 Wib terdakwa pulang ke rumah; Selanjutnya pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB diPasar Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas saatterdakwa sedang menunggu pencoblosan dan perhitungan perolehansuara dalam pilkades Desa Grujugan datang petugas
    uang menebak siapa yangmemenangkan Pilkades atau jumlah suara atau biting yang paling banyakHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bmsdalam pilkades di Desa Grujugan Kec.
    uang menebak siapa yangmemenangkan Pilkades atau jumlah suara atau biting yang paling banyakdalam pilkades di Desa Grujugan Kec.
Register : 25-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 173/Pid.B/2019/PN Kis
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Kartika Sari Dewi, SH
Terdakwa:
Arianto Alias Anto
877
  • Asahan Nomor 2 Tahun 2016, yangmana Saksi Suyoto yang sudah 2 (dua) tahun tidak tinggal di Desa Sei Kamah namun masih mendapatkan undangan Pemilihan Kepala Desa Sei Kamah yang mana undangannya dititipkan oleh terdakwa ke rumah orang tua SaksiSutoyo yang tinggal di Desa Sei Kamah , Saksi Purnamawinata yang sejaktahun 2016 sebelum Pilkades tinggal di Desa Sei Kamah mendapat undanganPemilinan Kepala Desa Sei Kamah dan Pemilihan Kepala Desa Sei Kamah IInamun Saksi Purnamawinata melakukan Pemilihan Kepala
    kemudian pada Daftar DPT namanama 21 (dua puluh satu)orang tersebut masih tetap muncul walaupun bukan warga masyarakatDesa Sei Kamah ;Bahwa 21 (dua puluh satu) orang warga masyarakat yang masuk dalamDaftar Pemilih Tetap pada Pilkades Sei Kamah tahun 2016 yang tidakberdomisili di Desa Sei Kamah tersebut adalah Sukadi B, RitaMandasari, Suyoto, Purnama Winata, Heni Susanti, Nurhayati, AmriWijaya, Ayub Manurung, Sri Jurni, Misnah, Waldi Samson Sihotang,Maria Br.
    Sei Kamah tahun 2016;Bahwa 21 (dua puluh satu) orang warga masyarakat yang masuk dalamDaftar Pemilih Tetap pada Pilkades Sei Kamah tahun 2016 yang tidakberdomisili di Desa Sei Kamah tersebut adalah Sukadi B, RitaMandasari, Suyoto, Purnama Winata, Heni Susanti, Nurhayati, AmriWijaya, Ayub Manurung, Sri Jurni, Misnah, Waldi Samson Sihotang,Maria Br.
    Bahwa saksi sebagai anggota panitia pemilihnan Pilkades Sei Kamah tahun 2016 yang beranggotakan 19 (Sembilan belas) orang; Bahwa peran saksi adalah mempersiapkan Pilkades Sei Kamah tahun2016;Bahwa data yang di print out saksi diketahui oleh semua anggotapanitia, selurun calon Kepala Desa dan masyarakat umum yangmerupakan keputusan bersama;Bahwa Daftar Pemilin Tetap (DPT) ditantangani oleh Ketua danSekretaris Panitia Pemilihan Pilkades tahun 2016; Bahwa dasar data dari Dusun s/d IV adalah Kartu Keluarga
    yang beranggotakan 19 (Sembilan belas) orang; Bahwa peran saksi adalah mempersiapkan Pilkades Sei Kamah tahun2016;Bahwa data yang di print out saksi diketahui oleh semua anggotapanitia, selurun calon Kepala Desa dan masyarakat umum yangmerupakan keputusan bersama;Bahwa Daftar Pemilin Tetap (DPT) ditantangani oleh Ketua danSekretaris Panitia Pemilihan Pilkades tahun 2016; Bahwa dasar data dari Dusun s/d IV adalah Kartu Keluarga dan KartuTanda Penduduk; Bahwa apabila ada warga yang tinggal dialamat
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — HASMI vs. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LUBUK OGONG, KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG, KABUPATEN PELALAWAN
8437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sulasri, Anggota BPD dan sebagai Anggota pada Panitia Pilkades;5. Erwanto, Anggota BPD dan sebagai Anggota pada PanitiaPilkades;Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/20136.
    Danadapun bentuk pelanggaranpelanggaran dan atau penyimpanganyang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Lubuk OgongPeriode 20122018 diantaranya:7.1 Bahwa Panitia Pilkades tidak objektif dalam mendata danmemberikan undangan/panggilan terhadap pemilih untuk memilihKepala Desa, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemilihyang seharusnya memiliki hak memilin namun tidak diberikan HakMemilih oleh Panitia Pilkades seperti yang terjadi pada TPS 2 dan3, padahal dalam PILKADES, PEMILU, dan PILKADA
    Hutabarat, umur 41 tahun;14.D.Manurung, umur 38 tahun;Bahwa sebelum Daftar Pemilin Tetap ditetapkan oleh PanitiaPilkades Penggugat pernah mengkonfirmasikan tentang DaftarPemilih Sementara Pilkades kepada Panitia Pilkades Desa LubukOgong tetapi Sdr.
    olehcalon nomor urut 1 yang mana sebelumnya telah disepakati olehTergugat, Ketua Panitia Pilkades, Anggota Panitia Pilkades danCaloncalon Kepala Desa Lubuk Ogong sebagaimana yangtertuang dalam Berita Acara tertanggal 27 Agustus 2012;7.4 Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades tidak secara transparan danjujur dan atau terbuka menyampaikan Daftar Pemilin Sementaradan atau Daftar Pemilin Tetap kepada Penggugat dan kepadakhalayak ramai, faktanya sebelum pemilihan dilakukan PanitiaPilkades mengatakan kepada
    Hal ini lagilagi terlinat kecurangan danpermainan tidak baik yang dilakukan oleh Panitia Pilkades;7.5 Bahwa Panitia Pilkades yang telah dibentuk oleh Tergugat dalamhal ini tidak bersifat netral dan terlihat dari kinerja danproses/tahaptahap pemilihan yang sudah dilakukan selaluberpihak pada calon nomor urut 1, sedangkan untuk calon nomorurut 2 Panitia tidak terobuka atau tidak jujur dan tidak profesional;8.
Register : 05-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 5/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
FAUJI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
151148
  • Bijaknya sesuai amanah Undangundang tersebutTim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak KabupatenDompu, harus memanggil kedua belah pihak, untuk didengarketerangan/penjelasannya, mengajukan buktibukti atas dalidan alasan dalam keberatan/gugatannya. Akan tetapi anehnyaTim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak KabupatenDompu, tidak melakukan upaya penyelesaian sengketatersebut menggunakan mekanisme/prosedur yang benar.
    Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 Panitia Pemilihan Kepala DesaSerentak Tingkat Kabupaten Dompu Tahun 2019 mengeluarkanSurat Undangan tentang Pelaksanaan Bimbingan Teknis yangdilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019.10.Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 Panitia Pilkades serentaktingkat Kabupaten Dompu tahun 2019 mengeluarkan surat Nomor :11 / Pan. Pilkades/Dpu/2019 perihal Tata Tertib PelaksanaanPilkades Tahun 2019.Halaman 35 dari 59 halaman.
    Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN.Mtr11.Bahwa pada tanggal 4 November 2019 Panitia Pilkades serentaktahun 2019 mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepadaPanitia Pilkades Tingkat Desa.12.Bahwa pada tanggal 8 November 2019 Panitia Pilkades serentaktahun 2019 mengeluarkan surat penegasan yang ditujukan kepadaPanitia Pilkades Tingkat Desa.13.Menindaklanjuti Keputusan Bupati tanggal 06 Februari 2019 Nomor:800/90/DPMPD/2019 tentang Penetapan Desa Desa Yang AkanMelaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak
    tanggal 12 Agustus 2019 Panitia Pilkades Desa Katuamembuat Berita Acara Nomor : 05/Pan.Pilkades/VIII/2019 tentangPenutupan Pendaftaran Calon Kepala Desa Pada Pemilihan KepalaDesa Katua Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.17.Bahwa pada tanggal 25 September 2019 Panitia Pilkades Desa Katuamembuat Berita Acara Nomor: 07/ Pan.
    Bukti P3 : Banding atas hasil Klarifikasi Tim PenyelesaianSengketa Pilkades Serentak Kabupaten Dompu(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);4. Bukti P4 : Gugatan tertanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);5. Bukti P5 : Hasil Klarifikasi Gugatan Pilkades Serentak Desa KatuaNomor 005/02/TPSPilkades/2019 tanggal 18 November2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);6.
Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 20/G/2016/PTUN.ABN
JUFRI ABD RAJAK : Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moiso, RT IV/03 Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;--- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SKK/ADV-FG/ X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 kepada : FREIZER GIWE, SH., MM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsutan Hukum Freizer Giwe, SH. MM. & rekan yang berkedudukan di Gamtala RT IV/02 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;---- Selanjutnya disebut sebagai --------------------- PENGGUGAT ;- M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;------------------------------------------------------------ Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181.1/4022/2016, tanggal 24 Oktober 2016 kepada :---- Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum Nip : 19690909 200003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b Jabatan : K.Bag.Hukum dan Organisasi Setda Kab Halbar Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si Nip : 19751014 200303 2 011 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : K.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : H. FAKAR LILA, SH., M.si Nip : 19620601 198603 1 025 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : Sek. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Nip : 19730128 200604 n1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I III/d Jabatan : Kasub.Bag Organisasi dan Tata Laksana Sek. Daerah Kab. Halbar Kesemuanya beralamat pada Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, Jailolo Kab. Halbar, yang selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi No. 02/SK-TUN/X/FES/2016 tanggal 10 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- TERGUGAT ;- II. IDRIS GULA, berkedudukan di Desa Moiso RT01/RW01, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;-------------- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SK-TUN/XI/FES/2016, tanggal 14 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT II INTERVENSI ;-
22599
  • Halmahera barat tertanggal 22 Juli 2016 yangmenyampaikan tentang pembatalan hasil penetapan pilkades Desa Moiso danHasil Pleno BPD Desa Moiso Kec. Jailolo Selatan Tahun 2016.
    Halmahera Barat tertanggal 22 Juli 2016 yangmenyampaikan tentang pembatalan hasil penetapan pilkades Desa Moiso danHasil Pleno BPD Desa Moiso Kec. Jailolo Selatan Tahun 2016.
    Adapun kesimpulan dari Rapat tersebutbahwa setelah dilakukan kKlarifikasi dan pemeriksaan dokumen pilkades Moisopada Panitia Pilkades Moiso dan data yang disampaikan oleh IDRIS GULAmemang benar terdapat perbedaan jumlah Data Pemilih Tetap yang disebabkankarena Panitia Pilkades setelah melakukan pemungutan suara tanggal 19 Juli2016,kembali melakukan revisi atas DPT yang telah disahkan tanggal 28 Mei0e Bahwa atas hasil rapat klarifikasi tersebut, maka sesuai dengan Surat PanitiaPemilihan Kepala Desa
    DesaMoiso tertanggal 13 Desember 2016 atas nama RISWAN HUSEN ; T22.bFoto copy sesuai dengan Asli nya Surat Pernyataan Panitia Pilkades DesaMoiso tertanggal 13 Desember 2016 atas nama AFALDI N.
    USMAN ; T22.cFoto copy sesuai dengan Asli nya Surat Pernyataan Panitia Pilkades DesaMoiso tertanggal 13 Desember 2016 atas nama ASMAYANTI HAN ; T22.dFoto copy sesuai dengan Asli nya Surat Pernyataan Panitia Pilkades DesaMoiso tertanggal 13 Desember 2016 atas nama BASSO BASSOETAN $; T22.eFoto copy sesuai dengan Asli nya Surat Pernyataan Panitia Pilkades DesaMoiso tertanggal 13 Desember 2016 atas nama TAIB ISMAIL ; T22.f Foto copy sesuai dengan Asli nya Surat Pernyataan Panitia Pilkades Desa Perkara