Ditemukan 8126 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0050/Pdt.P/2016/PA.Smd Tanggal 10 Maret 2016 — PARA PEMOHON
60 — 30
60 — 30
Register : 05-01-2015 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Jmb Tanggal 2 Februari 2015 — Pemohon
16 — 1
16 — 1
Register : 09-05-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 56/Pdt.P/2014/PA.Jmb Tanggal 20 Mei 2014 — Para Pemohon
18 — 2
18 — 2
Register : 17-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PA JAMBI Nomor 8/Pdt.P/2013/PA.Jmb Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon
36 — 3
36 — 3
Register : 02-02-2011 — Putus : 21-02-2011 — Upload : 18-04-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 13/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 21 Februari 2011 — Para Pemohon
40 — 1
40 — 1
Register : 07-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PA KENDARI Nomor 0025/Pdt.P/2017/PA.Kdi Tanggal 30 Maret 2017 — PEMOHON
26 — 15
26 — 15
Register : 04-07-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 11-01-2012
Putusan PA JAMBI Nomor 49/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 24 Februari 2011 — Para Pemohon
41 — 1
41 — 1
Register : 15-11-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0040/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 28 Desember 2010 — Para Pemohon
36 — 0
36 — 0
Register : 15-03-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 05-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0027/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 11 April 2011 — Pemohon
46 — 0
46 — 0
Register : 20-01-2011 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 24-05-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0009/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 17 Februari 2011 — Pemohon
56 — 0
56 — 0
Register : 23-05-2012 — Putus : 17-07-2012 — Upload : 03-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.Prg Tanggal 17 Juli 2012 — PEMOHON
50 — 17
50 — 17
Register : 19-10-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 29-01-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1397/P/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — para pemohon
57 — 14
57 — 14
Register : 07-01-2013 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.TR Tanggal 29 Januari 2013 — PEMOHON
116 — 51
116 — 51
Register : 24-02-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0022/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 15 Maret 2011 — Pemohon
36 — 0
36 — 0
Register : 07-12-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN SABANG Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Sab Tanggal 18 Januari 2019 — penggugat : Hasan Basri
Tergugat : Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Cq Dewan Pimpinan Wilayah Partai Naggroe Aceh Kota Sabang, Dkk
179 — 35
179 — 35
Register : 02-09-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 24-06-2016
Putusan PA LUWUK Nomor 208/Pdt.P/2015/PA.Lwk Tanggal 7 Oktober 2015 — PEMOHON
40 — 16
40 — 16
Register : 03-01-2011 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 07-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0001/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 1 Februari 2011 — Pemohon
40 — 2
40 — 2
Register : 11-01-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 07/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 28 Juni 2016 — DRS. AAP APTADI, MBA, dkk ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk
69 — 28
69 — 28
Bahwa, sepengetahuan Saksi, terkait Bukti P 5B pernah adapermintaan untuk tidak dilakukan proses PAW karena oleh beberapaanggota Partai dianggap terdapat persoalan di dalam proses PergantianAntar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari Partai Persatuan Pembangunanatas nama Hj. Irna Narulita, SE., MM. Bahwa, sepengetahuan Saksi, adanya Pergantian Antarwaktu anggotaDPR RI atas nama Hj. Irna Narulita, SE,. MM. tidak di usulkan oleh DPPPPP yang sah. Bahwa, menurut Saksi, pencalonan Hj.
pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :Bahwa, Saksi mengetahui tentang Bukti P 5A sampai dengan BuktiP 5D karena pernah dimintakan pendapatnya dari sisi hukum olehPengurus DPP PPP.Bahwa, menurut Saksi, ketika dimintakan pendapatnya atas Bukti P 5A,P 5B, dan P 5C tersebut, Saksi memberi pendapat yang pada pokoknyaagar di dalam surat tersebut dicantumkan alasanalasan yuridis sehinggadapat menjadi pertimbangan bagi Presiden.Bahwa, menurut Saksi, alasan yuridis yang telah disampaikannya adalahusulan PAW
Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUNJKTMENKUMHAM Nomor : M.HH07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober2014.Bahwa, sepengetahuan Saksi, setiap PAW harus diajukan oleh DPP denganrekomendasi dari DPW.Bahwa, menurut Saksi, tidak selamanya permohonan PAW harus disetujui,sehingga bisa saja ditolak apabila dianggap masih ada permasalahantertentu atau ditolak karena pertimbangan politik, sehingga untuk itubiasanya akan diadakan rapat terlebih dahulu.Bahwa, menurut Saksi, setiap pencalonan seorang kepala daerah
Putusan Nomor : 7/G/2016/PTUNJKTYang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : Bahwa, menurut Saksi, salah satu Tupoksinya sebagai PNS pada SekJendDPRRI adalah terkait masalah PAW. Bahwa, menurut Saksi, salah satu syarat PAW adalah adanya suratpermohonan pengunduran diri dari yang bersangkutan serta suratpemberhentian dari pimpinan partai yang bersangkutan yang disampaikankepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden.
Register : 10-02-2011 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 05-06-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 018/Pdt.P/2011/PA.Jb Tanggal 14 Maret 2011 — Pemohon
43 — 4
43 — 4
Register : 24-06-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 4 Januari 2017 — Ir. HONING SANNY, S.H ; KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, dkk
64 — 40
64 — 40
DPRRI periode 20142019 secara sehat, professional, dantransparan, serta saat ini Penggugat tidak memiliki fraksi dan komisi;Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan a quo mengakibatkanPenggugat merasa tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat sebagaisubjek hukum administrsi yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama,perlakuan yang sama, serta Penggugat merasa adanya perlakuan diskriminasidalam penegakan hukum administrasi, serta praktek tebang pilin dalam prosesPengganti Antarwaktu (PAW
Bahwa dalam perjalanannya, terbit Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW AnggotaDPR dan DPD.
Peraturan KPU Nomor: 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PAW Anggota DPR dan DPDpasal 18 angka 2a berbunyi: Dalam hal anggota DPR diberhentikansebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU menyampaikan namacalon pengganti antarwakitu kepada pimpinan DPR dengan memberikanketerangan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sedang menempuhupaya hukum.
Andreas Hugo Pareira melakukanpencurian suara ditiga Kabupaten Kota di NTT, Kabupaten Sika, KabupatenFlores Timur dan Kabupaten Lembata; Bahwa saksi karena surat Bawaslu itu maka kita gugat di DKPP, dan sudah adakeputusan dari DKPP yang memberikan peringatan keras kepada Bawaslu, danatas dasar Surat dari Bawaslu itulah menjadi rujukan untuk PDI perjuanganHalaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor : 150/G/2016/PTUNJKT.melakukan pemecatan dan melakukan pengusulan PAW kepada Sadr. Ir.
dari DPP PDI ke DPR adalah dari adanya rapat plenokemudian dibuat keputusan dan disampaikan kepada pihak terkait; Bahwa ada beberapa kali yaitu tahun 2014 sampai 2015, surat yang dikirimkankepada DPR terkait PAW dan seluruh surat tersebut saksi yang mengkonsep; Bahwa rekapitulasi suara dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) minggu, rekapitulasidimulai dari penghitungan tingkat NTT sampai dengan terakhir di Provinsi Papua;Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor : 150/G/2016/PTUNJKT.