Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.PLG dariPemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;

3. MembebankanPemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 320.000,- ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2022/PA.PLG

Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.AGM dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,00(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

195/Pdt.G/2021/PA.AGM

PENETAPANNomor 195/Pdt.G/2021/PA.AGMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Nani Hayana Binti Zakarya, tempat dan tanggal lahir Pematang Balam, 08 Maret1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di DesaPematang Balam, Kecamatan Hulu Palik , Kabupaten

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hariRabu 4 Mei 2011, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utarasebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/2/V/2011Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 195/Padt.G/2021/PA.AGMtertanggal 5 Mei 2011, pada saat menikah Penggugat dan Tergugatberstatus perawan dan jejaka;2.

Tergugat yang mengancam Penggugat dengan menggunakan pedangpanjang yang diarahkan ke leher penggugat sebanyak 3 kali, di depananakanak;Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 195/Padt.G/2021/PA.AGM8.e. Tergugat yang mengusir Penggugat dan anakanak dari kediamanbersama dan tergugat yang mengambil barang dagangan Penggugatyang bernilai besar;f.

Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.AGM dicabut;3.

Meterai Rp 10.000,00Jumlah Rp 340.000,00( tiga ratus empat puluh ribu rupiah )Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 195/Padt.G/2021/PA.AGM

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ppg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,00 ( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

195/Pdt.G/2020/PA.Ppg

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Talu dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

195/Pdt.G/2022/PA TALU

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohonuntuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor :195/Pdt.P/2020/PA.Mrs dicabut
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

195/Pdt.P/2020/PA.Mrs

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs.rz SM p05 5 alll plasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata di tingkat pertama telah menjatunkan penetapan atas permohonanDispensasi kawin yang diajukan oleh :XXXXXXXXX, NIK: 7309120107650118, tempat tanggal lahir Maros, 1 Juli 1965,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempatkediaman di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea,Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebutsebagai

Pemohon;Pengadlan Agama tersebut ;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasikawin, calon suami anak Pemohon .DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 24Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marosdengan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs. pada tanggal 24 Agustus 2020,Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalildalilsebagai berikut ;1.

Fotokopi ljazah Anak Pemohon;hal 2dari 6 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA MrsBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yangmemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnyasebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxuntuk menikah dengan seorang lakilaki yang bernama xxxxxr;3.

;Memberikan perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA Mrs di cabut..3.

Panggilan : Rp 90.000,00hal 5dari 6 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs4.Panggilan PNBP ; Rp. 10.000.00. 5. Redaksi :Rp 10..000,006. Meterai :Rp 6.000,00Jumlah : Rp.196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)hal 6dari 6 Penetapan nomor 195/Pdt.P/2020/PA Mrs

Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2019?PA.Pt dicabut;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

195/Pdt.G/2019/PA.Pt

Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 195/Pdt.G/2021/PA Skg., tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah;
Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2059/Pdt.G/2023/PA.Pwd dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195. 000,00 ( Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah ) ;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Mna;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

195/Pdt.P/2019/PA.Mna

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.

mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telahmengajukan surat permohonannya yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Manna dengan Register Nomor195/Pdt.P/2019/PA.Mna. pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan dalildalilsebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon danPemohon Il;Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Pemohon II masingmasing telah dipanggil secara resmi dan patutHal 1 dari 3 hal Penetapan No. 195

2019Pemohon dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara in person,sebelum pemeriksaan lebih lanjut, Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan mencabut permohonan yang diajukannya untuk tidakdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon danPemohon Il tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,dengan demikian tidak ada alasan bagi Hakim untuk memeriksapermohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon dan Pemohon Iltersebut lebih lanjut dan menyatakan perkara Register Nomor:195

Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Mna.MasehiMENETAPKANMengabulkan permohonan195/Pdt.P/2019/PA.Mna.pencabutan perkara NomorMemerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkaraMembebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp.206.000, (dua ratus enam ribu rupiah).Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hyjriyah olehMarlin Pradinata, SHI., MH., Hakim Pengadilan Agama Manna yangditunjuk

Penetapan No.195/Pdt.P/2019/PA.Mna.

195/Pdt.G/2019/PA.ML

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 3 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 4 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 5 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 6 dari 15 Hal. Put.

Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.MLHal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No.195/Pdt.G/2019/PA.ML1974 Tentang Perkawinan jis.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.

Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan

Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.

Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.

Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sim., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

195/Pdt.G/2024/PA.Sim

Membatalkan perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.LK;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Patiuntuk mencoret dari daftar perkara;

3. Membebankan kepada para Pemohonuntk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilanpuluh enamribu rupiah);

195/Pdt.P/2020/PA.LK

PUTUSANNomor 195/Pdt.P/2020/PA.LKJ ea >an 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggaltelah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukanoleh:PeMohon , NIK 1307010203790001, tempat dan tanggal lahirBetung 2 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Petani, tempat kediaman di KabupatenLima Puluh Kota, selanjutnya disebut Pemohon.melawan,Termohon

Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LK3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak P dan T saatini masih berusia 14 tahun 3 bulan sebagaimana tercantum pada kutipanAkta Kelahiran Nomor 1307LT140120160112 tanggal 15 Januari 2016yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan PencacatanSipil;4.

Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LK9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak P dan T telahbaligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimanalayaknya seorang ibu rumah tangga;10.

Membatalkan perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.LK ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mencoretdari daftar perkara;3.

Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LKHakim,TtdPanitera Pengganti, AlfizaTtdHusna Hayati, SHPerincian biaya : Pendaftaran : Rp30.000,00ATK Perkara : Rp50.000,00 Panggilan : Rp480.000,00 PNBP : Rp20.000,00 Redaksi : Rp10.000,00 Meterai : Rp6.000,00Jumlah : Rp596.000,00(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).Hal. 7 dari 7. Putusan No. 195/Pat.P/2020/PA.LK

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/MS.Mbo dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

195/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gto tanggal 26 November 2019. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gto tanggal 26November 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNo.Reg.Perkara: PDM61/BONBOL/09/2019 tanggal 23 September 2019Terdakwa didakwa sebagai berikut:DAKWAAN :Bahwa ia terdakwa DIKO GAIB, pada hari Kamis tanggal 27 Desember2018 ,atau setidaktidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Modelomo,Kecamatan Kabila

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan NegeriGorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gto tanggal 26November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Diko Gaib telah teroukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum.2.

Oleh karenanya agarPengadilan Tinggi menjatuhnkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan sesuaituntutan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan NegeriGorontalo Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gto tanggal 26 November 2019, ternyatapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar,telah mempertimbangkan aspek keadilan korban dan masyarakat serta aspekefek jera yang mendidik kepada Terdakwa

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Cbd;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp566000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu );

195/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Putusan No.195/Pdt.G/2020/PA.Cbd rtlchfcs1 aflafs20 ItrchfcsO f1fs20insrsid4021367charrsid9711158par pard Itrpars27qlli0riOwidctlpartqctx4513tqrtx9026wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapO rtlchfcs1 afO ItrchfcsO insrsid4021367par *pnseclvl1pnucrmpnqcpnstart1pnindent720pnhang pntxta .*pnseclvl2pnucitrpnqcpnstart1pnindent720pnhang pntxta .*pnseclvl3pndecpnqcpnstart1pnindent720pnhang pntxta .

ltrchfcsO f1cf1insrsid7024786 28Januari 2020 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO flinsrsid10235420 , yang terdaftardi Kepaniteraan Pengartichfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid10841901 dilanAgama rtichfcs1 af1ltrchfcsO f1insrsid12995602 Cibadak rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOflinsrsid10841901 pada tanggal rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid7024786 hari 28 Januari 2020 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid10235420 dalam register perkara Nomorrtlchfcsl1 af1 ItrchfcsO f1cf1insrsid10235420 4rtichfcs1 afl1ltrchfcsO f1cflinsrsid7024786 195

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI, lahir di Klungkung tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012 menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling

lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012;

Srp Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga)anak; Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 (dua) telah dicatatkan padaKantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana KutipanAkta Kelahiran Nomor : 195/LU/Capil/2012, Tanggal 21 Mei 2012 atasnama : IDAAYU WIDYA GANDHI; Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 (tujuh) tahun anakPara Pemohon tersebutmulaiseringsakitsakitan dan sering marah tanpaalasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat

Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahanterhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama IDA AYU WIDYAGANDHI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran Nomor : 195/LU/Capil/2012 tanggal, 21 Mei 2012 dariHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srpsemula yang tertulis IDA AYU WIDYA GANDHI dirubah menjadi IDA AYULIDIA SUGANDI;3.

Bukti P4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012tertanggal 21 Mei 2012 atas nama IDAAYU LIDIA SUGANDI;Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P1 sampai dengan P4 tersebuttelah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksiyang masingmasing telah memberikan keterangannnya di bawah sumpah/janjiyang pada pokoknya sebagai berikut:1

Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak ParaPemohon yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI, lahir diKlungkung tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta KelahiranNomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012 menjadi IDA AYU LIDIASUGANDI3.

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan namatersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKlungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinanpenetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya PejabatPencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahirandan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21Mei 2012;4.

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 195/Pdt.G/2020/PA.Kgn dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

195/Pdt.G/2020/PA.Kgn

MENGADILI:- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Smg tanggal 3 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah );

semulaTergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas berkas perkara, salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2017 Nomor195/Pdt.G/2016/PN Smgserta suratsurat yang berhubungan dengan perkaraint;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan suratgugatan tanggal Mei 2016, yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Mei 2016 dalam RegisterHalaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 2/Padt/2018/PT SMGNomor 195

Bahwa atas hal tersebut maka Tergugat (dR) haruslah di bebanidengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tidakmelaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde).Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas, maka Tergugat (dk)/Penggugat (dR) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara dengan register No. 195/Pdt.G/2016/PN.SMG, agarberkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan

puluh satu ribu rupiah).DALAM REKONVENSL: Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkarasebesarNIHIL;Telah membaca Akta Permintaan Banding, Nomor195/Pdt.G/2016/PN Smg jo Nomor 27/Pdt.U/2017/PN Smg yang dibuat olehdan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkanbahwa Penggugat pada tanggal 13 April 2017 menyatakan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2017Nomor 195

/Pdt.G/2016/PN Smg dan pernyataan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat yaitutanggal 5 Oktober 2017 berdasarkan Relas Pemberitahuan PernyataanBanding kepada Terbanding Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Smg jo.

adanya tambahan pekerjaan yang bermuara pada tambahanbiaya, namun dalam proses persidangan hingga akhirnya diputuskan olehjudex factie telah nyatanyata terlihat adanya banyak hal tentang buktiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (sekarangterobanding) yang luput dari perhatian dan bahkan tidak dipertimbangkanoleh judex factie (Pengadilan Negeri Semarang);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengahsetelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor 195