Ditemukan 2084147 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 238/PDT.G/2015/PN.SMG
Tanggal 17 September 2015 — Julie Majawati. (PENGGUGAT) MELAWAN Surya Tjipto(Tsjioe Sun Hui).(TERGUGAT)
12945
Register : 10-04-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 20-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 35/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 17 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya Diwakili Oleh : M. Yusuf A.Spd
Terbanding/Penggugat : T. RAYEUK Bin T. BUDIMAN
Turut Terbanding/Tergugat : SAID AJIMI
Turut Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI. cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Aceh cq. Bupati Kabupaten Aceh Jaya cq. Camat Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya
220
Register : 07-12-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Drh
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
DOMINGGUS A. TUASUUN
Tergugat:
1.MARTHINUS TUASUUN
2.HERMANUS TUASUUN
3.ORIGINES TUASUUN
4.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DI JAKARTA Cq. KAKANWIL BPN PROVINSI MALUKU Cq. KEPALA KANTOR BPN KAB. SERAM BAGIAN BARAT
1190
Register : 31-10-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 66/PDT/2013/PT JAP
Tanggal 5 Desember 2013 — Terbanding/ : Diwakili Oleh :
5814
  • tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuanPenggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan tindakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dantanpa sepengetahuan Penggugat yang menjual dan/atau mengalihkan tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B
    .254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum dan tanpaseijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dariTergugat I kepada Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007 tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat.Hal. 3 dari 9 hal.
    Menyatakan tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dansepengetahuan Penggugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.6.
    Menyatakan tindakan Tergugat III yang menguasai dan menempati tanah milikPenggugat yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 yang diatasnya berdiri bangunan milik Tergugat II atas perintahTergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.7.
    Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPRRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang HGU, HGB dan Hak Pakai,bahwa pemegang hakhak tersebut harus memperbaharui haknya sebelum habismasa berlakunya jangka waktu hak tersebut, namun Majelis Hakim PengadilanNegeri tidak mempertimbangkan masa berakhirnya sertifikat hakhak tersebut. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permohonan Hak Pakai yangdiajukan Terbanding dan Turut Terbanding telah diproses dan diajukan kepadaGubenur Irian Jaya Up.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2571 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa Penuntut/ Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang; Wasroni Bin Samsuri
7139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dibulan Juli 2007, atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2007,bertempat di lokasi pedagang kaki lima Komplek Pasar Pagi Pemalang,Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak
    Cipta atau Hak Terkait berupa 588 (lima ratusdelapan puluh delapan) buah atau setidaktidaknya dalam jumlah sekitar itucakram optik yakni Video Compact Disk (VCD) lagulagu bajakan yang tidakdilengkapi dengan tanda/stiker Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kemasanluar sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak kepada negara dan dalamHal. 1 dari 6 hal.
    lagulagu itu secara berjejer rapi supaya menarik perhatian khalayakumum dan sesekali memutarkan lagulagu dalam VCD tersebut denganmenggunakan perangkat elektronik lainnya sehingga peminat jadi membeli.Selanjutnya ia Terdakwa Wasroni Bin Samsuri yang mendapatkeuntungan dari hasil penjualan VCD bajakan tersebut kemudian ditangkap olehaparat Polres Pemalang saat melakukan razia berikut barang buktinya.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2)UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Hak
    Menyatakan Terdakwa Wasroni Bin Samsuri bersalah melakukantindak pidana menyiarkan, memamerkan dan menjual kepada umumhasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana surat dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wasroni Bin Samsuri denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintahTerdakwa tetap dalam tahanan ;3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa Wasroni Bin Samsuri sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;4.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor : 10/Pid.B/2008/PN.Pml., tanggal 18 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :2Menyatakan Terdakwa Wasroni Bin Samsuri telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjualkepada umum barang hasil pelanggaran Hak Cipta ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Memerintahkan
Register : 03-10-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN SURAKARTA Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Skt
Tanggal 28 Nopember 2023 — Penggugat:
PRIHADI, SH.
Tergugat:
1.PT. BPR GUNA DAYA
2.MULYANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kantor Pertanahan Boyolali, Alamat Kantor Pertanahan Boyollai
6851
Register : 18-02-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 81/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 12 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : TN. KRISTANTO Diwakili Oleh : TN. KRISTANTO
Pembanding/Penggugat : NY. LUSIANA Diwakili Oleh : TN. KRISTANTO
Terbanding/Tergugat : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat Jakarta Cq, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Cirebon
7723
  • RP 6.500.000.000, (enam milyar lima ratus juta rupiah)Bahwa, untuk aset Jaminan point 5.5.2 Sebidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik (SHM) No.574, yang terletak di JI.
    Barat, dan/atau belum memiliki Sertifikat fidusiaadalah TIDAK BENAR.> Perihal Hak TanggunganHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pdt/2015/PT.Bdg.Bahwa menurut Pasal 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan tanahmenyatakan :"Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana dimaksud dalam undangundang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabendalain yang
    merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utangtertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentuterhadap kreditorkreditor lain ;Bahwa Menurut Pasal 13 UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996,pendaftaran Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan (dimanabenda tetap tersebut berada tambahan dari Tergugat);Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Hak Tanggungan No. 4Tahun 1996, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahanmenerbitkan
    ;Alasan Hukumnya:> Bahwa dengan telah diberikannya hak kepada Tergugat untuk membebankanobjek jaminan (hak tanggungan dan Fidusia) sebagai jaminan atas kewajibanDebitur kepada Tergugat maka sesuai dengan aturan Perundangundangan objekjaminan tersebut sudah berada dalam kekuasaan penuh penerima jaminan,prinsip ini dikenal dengan asas droit de preference yang artinya harta kekayaanyang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan.> Bahwa dengan, didaftarkannya hak tanggungan
    tersebut ke Kantor Pertanahanmaka telah keluar Sertifikat Hak Tanggungan dan mempunyai nilai eksekutorial,hal ini telah ditegaskan Pasat 20 ayat (1) huruf b UndangUndang HakTanggungan No. 4 Tahun 1996 menyatakan :"Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud dalum Pasal 14 ayat (2), Objek Hak Tanggungan melalui pelelanganumum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganuntuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahuluidaripada
Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Muh. Al Afgani, SE.,dk.
9277 Berkekuatan Hukum Tetap
  • cipta atau hak terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat (1), perobuatan mana dilakukan oleh paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya para Terdakwa adalah karyawan pada PT.
    No.932 K/Pid.Sus/2010dhika adalah pemilik hak cipta sesuai pendaftaran ciptaan No.028695 tanggal31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusiadi Jakarta pada tanggal 8 Desember 2005 untuk program komputer berjudulSIMAKDA dan Nomor . 029996 tanggal 25 April 2006 untuk jenis programkomputer SIMGAuJI, akan tetapi pada tahun 2007 para Terdakwa berhenti bekerja pada PT.
    Murfa Surya Mahadhika adalah pemilik hak cipta sesuai pendaftaran ciptaan No.028695 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan olehDepartemen Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta pada tanggal 8Desember 2005 untuk program komputer berjudul SIMAKDA dan Nomor.029996 tanggal 25 April 2006 untuk jenis program komputer SIMGAuJI, akantetapi pada tahun 2007 para Terdakwa berhenti bekerja pada PT.
    AL AFGANI, SE, Terdakwa SRI WAHYUDI,A.Md. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana pelanggran hak cipta ;Membebaskan Terdakwa MUH. AL AFGANI, SE, Terdakwa SRI WAHYUDI, A.Md. dari segala dakwaan ;Memulihkan hak Para Terdakwa akan kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.932 K/Pid.Sus/20104.
    Karena SIMAKDA dan SIMGAJI yang merupakan hak cipta PT MurfaSurya Mahardika dan program SIAKUDA dan SIAGAJI samasamasudah terdaftar di Dirjen HAKI Sepkum HAM berarti kedua hak cipta tersebut diakui keberadaannya. Untuk mendaftarkan semua hak cipta yang didaftarkan dilakukan ujimateril. Karena SIAKUDA dan SIAGADI di daftarkan belakangan beratiHal. 10 dari 13 hal. Put.
Putus : 17-01-2007 — Upload : 17-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2003
Tanggal 17 Januari 2007 — LENG WUISANG ; Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ; Drs. H. Umar Lakunnu.
9958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Register : 10-09-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 251/Pid.Sus/2013/PN.Kb.Mn
Tanggal 21 Nopember 2013 — SUPARMIN Bin RAKIDIN
8425
  • M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpa izin badan hukum yang mempunyai hak cipta ; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut
    Madiun, dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau menjual kepada2Halaman 3 Putusan No.251/Pid.Sus/2013/PN.Kb.Mnumum suatu cipataan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkaittanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta.
    pidana sebagai berikut:e Unsur setiap orang 5 222 2n neon neem nnn n nn nn nnn n=e Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkaittanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tindak pidana dari pasaltersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : e Tentang unsur setiap orang ; Menimbang, bahwa
    ciptaanatau hak terkait tanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyaihak ciptaMenimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut :10Bahwa Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN pada hari Kamis tanggal 14Februari 2013 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di pasar Babadan DesaDimong, Kecamatan Madiun, Kab.
    bahwa unsur pasal dari dakwaanPenuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhii ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu PenuntutUmum telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpaizin badan hukum yang mempunyai hak Cipta;Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selamaproses persidangan berlangsung
    UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasalpasal laindari ketentuan perundangundangan yang bersangkutan dan musyawarah MajelisHakim ;MENGADILI:e Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Bin RAKIDIN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamenjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpaizin badan hukum yang mempunyai hak cipta ;e Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar
Register : 07-10-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 435/PDT/2015/PT BDG
Tanggal 17 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : PT. ABETAMA SEMPURNA
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung
4926
  • Positaposita tersebut harusditolak dan dikesampingkan karena ketentuan tentang Hak GunaBangunan sudah jelas sebagaimana diatur dalam : Pasal 26 ayat (2) PP 40 tahun 1996 yang menyatakan bahwa :Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang ataudiperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunansetelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.Hal 28 put No.435/Pdt/2015/PT.Bdg Pasal 30 huruf d PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
    Tanah(PP40/1996) dinyatakan bahwa :Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban: menyerahkankembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepadaNegara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Miliksesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;Khususnya mengenai dalin pembeli yang beritikad baik, Prof.
    Tanah Hak Pengelolaan;c. Tanah Hak Milik.6.
    pemberian Hak Guna Bangunan atas Hak Milik"..
    itu dibongkar oleh Pemerintah atas biaya bekaspemegang Hak Guna Bangunan.11.Bahwa, Hak Pengelolaan diatur secara tersendiri dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri No.l Tahun 1977 tentang Tata CaraPermohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas BagianbagianTanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.
Putus : 06-12-2019 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4055 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — HAMIDI
5230 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 28-02-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 02-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 78/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : M.SYARIF Diwakili Oleh : DJAMALUDDIN SYARIF SH
Pembanding/Penggugat II : KANANG Diwakili Oleh : DJAMALUDDIN SYARIF SH
Terbanding/Tergugat I : A.M. TAHIR
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu Timur
Terbanding/Tergugat II : AMOR
Terbanding/Tergugat III : LAMPURU
3411
  • kepada Para Terbanding semula ParaTergugat, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili;Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukanPembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Malili tanggal 22 Nopember 2017, pada pokoknya sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMABahwa Majelis hakim pertama telah nyata nyata melakukan kekeliruan dankesalahan yang nyata terhadap sebuah pengakuan Para Tergugat yang dalamjawabannya terdahulu telah menyatakan bahwa cara perolehan hak
    pokoknya menerangkan bahwa orang tua atau bapaknya yang bernamaKopral Baco tidak pernah membuka atau mempunyai tanah di Desa Matompikecuali yang berada di Desa Rante Loka dan Lambatu, sehingga timbulpertanyaan atas dasar apa sampai Tergugat mengusulkan untuk dibuatkanSertifikat secara Prona atas lokasi yang kini menjadi sengketa hal inilah pulabelum menjadi sebuah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, danhanya serta merta menjadikan sebuah pertimbangan bahwa Tergugat sudahmemiliki Sertifikat Hak
    Bahwa Pembanding/Para Penggugat menyatakan keberatannya dalamMemori Bandingnya di poin 1 (Satu) menyebutkan bahwa Majelis Hakimtelah nyatanyata melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyataterhadap sebuah pengakuan para tergugat yang dalam jawabannyaterdahulu telah menyatakan bahwa cara perolehan hak tersebut dengancara membeli dari Kopral Baco...... dstBahwa untuk menanggapi keberatan di poin 1 (satu) Memori BandingPembanding, perlu Terbanding sampaikan, Pembanding sangat emosionalHalaman 10 dari
    Melainkan bahwa parapenggugat pernahn menanam merica diatas tanah objek sengketapadahal tanah tersebut adalah tanah milik M.Tahir sesuai SHM139/Tinampu/1982 Surat Ukur Sementara No.22672/Tinampu tanggal 7121981 luas 19.500 tercatat atas nama M.Tahir dan SHMNo.119/Tinampu/1982 Surat ukur sementara No.22644/Tinampu 7121981 luas 20.000 M2 tercatat atas nama Muhammad tahir adalahASALNYA TANAH NEGARA YANG LANGSUNG DIKUASAI OLEHNEGARA dan tanah negara yang diatasnya terdapat hak garapan olehH.Lampuru.
    SebaliknyaPara Terbanding, semula Para Tergugat telah dapat membuktikan dalihbantahannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding , semulaTergugat berdasarkan bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik Nomor119/DesaTimampu tertanggal 31 Maret 1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor139/Desa Timampu tertanggal 31 Maret 1982;Menimbang, bahwa alasanalasan dalam memori banding yangdikemukakan Para Pembanding, semula Para Penggugat tidak terdapat halhal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal
Register : 02-01-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 41/PID.SUS/2014/PN. Bjb
Tanggal 30 April 2014 — ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN
110117
  • M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa ANDI ANDRIANSYAH Bin CECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menyiarkan Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan menetapkankan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah
    atas film belum pernahmemberikan izin untuk pengumuman maupun perbanyakan kepada Theater StudioDragon 21 yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Komplek Pertokoan CitraBanjarbaru Plaza Kota Banjarbaru dimana terdakwa selaku pemiliknya, olehkarena itu film tersebut adalah film illegal karena dari hasil perbanyakan tanpa hakdan juga film tersebut telah diputar didepan umum atau disebut sebagaipengumuman yang tanpa hak, yang telah melanggar undangundang Hak Cipta.Bahwa Asirevi dalam kasus terdakwa
    atautanpa izin dari pemegang hak.16e Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan pada waktupemeriksaan.9 SAKSI AGUNG DAMARSASONGKO, SH.
    Bahwa berdasarkan buktibukti yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi, jelassudah bahwa CD/DVD yang diputar sebagian adalah ilegal atau bajakan karenasudah terbukti dari CD/DVD tersebut diproduksi dengan tidak memenuhi syaratsyarat produksi legal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undangundang.e Bahwa indikator adanya pelanggaran hak cipta bahwa cipta tersebut diperbanyakatau diumumkan secara tanpa hak atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hakcipta sehingga apabila Theater Studio Dragon
    Barang Siapa;2 Dengan Sengaja;3 Menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau baranghasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait;Ad.
    ;none ne nanan == Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ANDI ANDRIANSYAH BinCECEP MUHAMMAD RUSLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MenyiarkanKepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Ciptasebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undangundang RI Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta dalam dakwaan Kasatu Jaksa Penuntut Umum sehingga kepadaterdakwa patut untuk dijatuhi pidana.
Upload : 15-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924 K/PID.SUS/2010
Terdakwa; Ir. Baruna Antariksa, SE.
8162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • karenadidakwa:Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2008 sekira pukul17.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008,bertempat Counter Top Cell & Digital Jalan Diponegoro 235 KelurahanLawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kabupaten Malang di Kepanjen, dengan sengaja menyiarkan,memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran Hak
    Cipta atau hak terkait, dilakukan oleh Terdakwadengan cara: Bermula ketika Terdakwa telah membuka usaha Counter Top Cell danDigital bergerak di bidang cetak foto, servis HP, menjual pula kartu perdanaserta usahatambahan menjual lagulagu dalam format MP3 yang digunakanuntuk ringtone HP ; Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut dalam rangka menjuallagulagu dalam format MP3 yang digunakan untuk ringtone HP Terdakwamenyediakan perangkat berupa 1 (satu) unit Personal Computer, 1 (satu)Hal. 1 dari
    Baruna Antariksa, SE terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta yaitu sengajamenjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Ciptaberupa format lagu MP3 untuk Ringstone HP sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan tunggal Pasal 72 (2) jo Pasal 49 ayat 1 No.19 Tahun2002 ;. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. Baruna Antariksa, SE. dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintahagar Terdakwa ditahan ;.
    Baruna Antariksa, SE. tersebut di muka terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izinmenjual kepada umum suatu Hak Cipta ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan ;Memerintahkan agar pidana tersebut tak perlu dijalani, kecuali di kemudianhari terdapat putusan Hakim yang memerintahkan lain dikarenakanTerdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir ;Menetapkan barang bukti berupa : 1
    BARUNA ANTARIKSA, SE. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izinmenjual kepada umum suatu Hak Cipta :2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Personal Computer, 1 (satu) buah USB 2,0 all in 1Card Reader dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Baruna Antariksa,SE. ; Uang tunai Rp.30.000,(tiga puluh nitu rupiah) dirampas untuk Negara ;4.
Register : 22-04-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
HAJI UKAT SUKATMA
Tergugat:
PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, TBK
Turut Tergugat:
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL LMKN
1160
Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 26 April 2017 — PT INTER SPORT MARKETING VS PT METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG
1045536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    Hak Cipta,bukan kompetensi Pengadilan Niaga.
    Bahwa Judex Juris juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dengan menyatakan sengketa a quo adalah tentang Hak terkaitdengan hak cipta, karena Tergugat/Termohon Kasasi mengadakan nontonbareng Final Piala Dunia dari lembaga penyiaran;Bahwa objek sengketa ini adalah tentang pelanggaran Hak Ciptasebagaimana dimaksud Pasal 1 ad. 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun2014 bukan tentang hak terkait hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal1 ad. 5 atau tentang program komputer Pasal 1 ad. 9;Bahwa
    Dalam halini ada hak terkait atas Hak Cipta jika TV ONE, ANTV memberi lisensi lagikepada pihak lain yaitu hotel atau Tergugat/lokasi bisnis lain.
    Dalamperjanjian lisensi kami dengan ANTV dan TV ONE, pihak tersebut tidakdiberi hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain atau dengan perkataanlain TV ONE/ANTV tidak memiliki Hak Terkait Hak Cipta oleh karena ituPenggugat yang berhak menggugat mempertahankan hak tersebut dan tidakada kaitannya dengan TV ONE/ANTV karena hak untuk memberi ijin siaracara Final Sepak Bola Piala Dunia tidak diberi kepada TV ON/ANTV makakami telah melakukan sosialisasi melalui media massa, menyurati hotelhoteldi Bali
    cipta, akan tetapi hak terkait hakcipta tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkaraa quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dariperjanjian lisensi antara Penggugat dengan The Federation Internationale deFootball Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwaPenggugat adalah satusatunya penerima
Putus : 24-01-2006 — Upload : 21-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164PK/PDT/2001
Tanggal 24 Januari 2006 — P.T. METROPOLITAN KENCANA ; H. HANAFI Bin HUSEIN ; H. ALI Bin SAIYAN, Dkk
340 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 20-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 28-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 67/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 22 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat : H.PUTRAMAT, SH BIN H.ABD.KADIR JAELANI
Terbanding/Penggugat IV : AHMAD PAUZAN BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat II : AGUS MAKRUP BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat V : ABDURRAHMAN BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat III : MUHAMMAD ZAINI BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat I : ABDURRASIP BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat VI : SADIKIN BIN ABU HANIPAH
3725
  • Semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugat1, yang kemudian dipindahkan oleh tergugat 1 kepada tergugat 2, harus ikutdigugat sebagai tergugat.Bahwa menurut M.
    Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Perdata, ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984 di atas pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifatmemaksa, karena pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugatmempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asalusul tanah sengketa, serta dasar hukum pihak ketiga tersebut mengalihkantanah sengketa kepada tergugat.DALAM POKOK PERKARA.1.
    Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 10 dan 11 adalah tidakbenar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa padaangka 3.1 adalah hak milik H. Jaelani (ayah tergugat 1) yang diperolehmelalui alas hak yang sah yaitu jual beli dengan Abu Hanipah (ayah parapenggugat), maka tergugat 1 sebagai ahli waris dari H.
    Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 13 adalah tidak benar dantidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa pada angka 3.1adalah hak milik dan peninggalan H. Jaelani (ayah tergugat 1) yangdiperoleh melalui alas hak yang sah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1selaku anak/ahli waris dari almarhum H.
    Bahwa sebaliknya, berdasarkan dalil jawaban tergugat 1, maka hal pokokyang harus dibuktikan oleh tergugat 1 adalah apakah benar obyek sengketa3.1 seluas + 75 are (+ 7500 m2) adalah hak milik dan peninggalan H. Jaelani(ayah tergugat 1) yang diperoleh melalui alas hak yang sah, yaitu jual bellidengan Abu Hanipah (ayah para penggugat)?Untuk membuktikan dalil pokok jawabannya di atas, tergugat 1 telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda T.11 s/d T.119, berupa :1.
Register : 16-10-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PA PALU Nomor 625/Pdt.G/2015/PA.Pal
Tanggal 23 Februari 2016 — Penggugat VS Tergugat
227162
  • Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh pihak Tergugat ke Polisi atasdasar pengambilan paksa hak asuh anak dan menjadikan Penggugatsebagai Tersangka, sedangkan pada saat itu Penggugat menempuh jalurhukum atas Keputusan PA 371/Pdt.G/2013/PA.Pal ke Komisi Yudisial danMahkamah Agung;4.
    dan kewajiban anak pada bab 3 Pasal 9 poin 1, setiap anakberhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minatdan bakatnya, dan di bab 1 Pasal 1 poin 12, hak anak adalah bagian darihak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dalam hak asasimanusia anak berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, berhakbersosialisasi dengan teman sebayanya, bahkan bermain
    Bahwa pada kesempatan mengajukan duplik ini, Tergugat tidak ingin terlalubanyak membahas tentang halhal yang tidak berhubungan erat denganmasalah Hak Asuh Anak, karena hal ini yang menjadi pokok/substansigugatan Penggugat;.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalamhal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide Pasal 105 huruf aKHI);8. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bila ibunya (Tergugat)telah menikah lagi dengan pria lain dan sampai hamil atau melahirkan, makahak asuh akan diberikan kepada mantan suaminya;Halaman dari 33 hal.
    Bahwa apabila Penggugat diberi kesempatan dan ditetapkan sebagaipemegang hak asuh untuk memelihara kedua orang anak tersebut, makaPenggugat bersama nenek Aviva Aurelia putri dan Moh Putra Asslafi, yaituibu Penggugat bernama Hj.Kumala akan berusaha memelihara, merawatdan mendidik dengan baik;11.