.; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya. ;202022 20. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ; Jabatan : Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatLDERSEANT FOUL gy mmm mmm mn nnn internePutusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 2 sampai 94PERKUMPULAN8.

MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.; Jabatan :Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 10.R.

.; Jabatan: Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;Selanjutnya disebut : TERGUGAT;DANPEDAGANG SAYUR DAN BUAH, PASAR INDUKOSOWILANGON SURABAYA (P2SBPIOS), Badan Hukumperkumpulan yang berdomisili di Jalan Raya TambakOsowilangun Nomor 236, RT.001/RW.002, KelurahanTambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya.dalam hal ini diwakili oleh : Putusan Nomor: 68/G/2017/PTUN.SBY, dari halaman 3 sampai 941.

Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya j;Ahrul Fahziar, SH., Jabatan StafSub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya jf nnnnnnnnn nnn nnnBagus Tirta Prawita, SH., JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;8. Rerry SetianingTiyaswati, SH.

., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT6.

., Kepala SubBagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian Kementerian Kesehatan;7. lwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., KepalaSub Bagian Advokasi Hukum dan Humaspada Sekretariat Direktorat JenderalPencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan;8. Teza Eka Setyawaty, SH., PerancangPeraturan PerundangUndangan AbliPertama pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan;9.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) MenteriKesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) SekretarisDitjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala BagianKepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasidan Tata Laksana;. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI).

Yuliyanti dengan menyampaikan surat NomorKP.04.01/1.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada BiroKepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi SekretariatDitjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan NomorKP.04.01/1.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untukdilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015.

Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yangmengadaada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akandilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksanaselaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnyaHalaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTPenggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surattanggal 21 Desember 2017.

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggarai Timur ; 4. FRANSISKUS C.

kurang, danPemohon telah di tegur untuk memenuhi kekurangan biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan surat terguran oleh Panitera PengadilanAgama Bekasi untuk menambah biaya panjar perkara karena biaya perkara telahhabis dengan surat Nomor : W.10A.19/1003/HK.O5/III/2018 tanggal O06 Maret2018; Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah membuat suratketerangannya dengan suratnya Nomor 3527/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 30 April2018, Oleh karenanya sesuai Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama subbagian

., tanggal 22 September 2014,tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; 6 Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Nopember 2014 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 Nopember 2014 yang diterima melalui SubBagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Nopember 2014 ;Halaman 3 dari 5 Halaman No. 73/G/2014/PTUN.Mks.Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 05 Nopember

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum I A pada Bagian Bantuan Hukum I, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.LIMAR MARPAUNG, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IB. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal KementerianKeuangan.RIZAL ALPIANI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum IC. pada Bagian Bantuan Hukum J, Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.HASYA ILMA ADHANA, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Dadang Gandhi, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan

Putusan Nomor 440 K/TUN/20133. lriyanto Nainggolan, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.4.

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.5. Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.6.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB,pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IlIIC, pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Subbagian BantuanHukum IID pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum lI,pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;Teguh Priyono, Kepala Seksi Upaya Hukum Il padaDirektorat Keberatan Banding dan Peraturan;Benny

., Pelaksana Subbagian Ortala danKepegawaian pada Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur ; 6.

dalam Golongan Nomor urut 10 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa LaboratorisBNN di Jakarta Nomor 533 H /VII/2016 /BALAI LAB NARKOBA tertanggal31 Agustus 2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehDwi Handayani S,si.M.Si NIP.197912222006042012 selaku Kepala SubBagian

tetrahydrocannabinolterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai dengan Berita acara Pemeriksa Laboratoris BNN diJakarta No. 533H /VII/V2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 31 Agustus2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh DwiHandayani, S,Si.M.Si, NIP.197912202006042012 selaku Kepala SubBagian

., Staf SubBagian Wilayah I pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri.7 MAULIDIA NOVITA, S.H., Staf Sub BagianWilayah II pada Biro Hukum Kementerian DalamKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor7 Jakarta 10110, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :183/3083/Sj, tertanggal 30 Juli 2010, selanjutnya disebutSCDAGAL 0... eee eee cece cence eee eeneeeeeeeeesTERBANDING;II. M.

., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai, beralamat di Jalan Motang Rua Nomor: 01,Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong,Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggra Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:HK.034.1/31/2019, tanggal 18 Januari 201 9;Halaman 1 dari9 Halaman, Putusan Nomor : 212/B/2019/PTTUN.SBYSelanjutnya

., Jabatan Kepala Subbagian BantuanHukum , Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemdiknas;IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kemdiknas;DADANG GANDHI, S.H., Jabatan Kepala SubbagianBantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi SetjenKemdiknas;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SetjenKemdiknas;AHMAD MUDZAFFAR, S.H., Jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,

/Kepala SubBagian Kepegawaian dan Keuangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan,sehingga sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 bahwagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;2.

;Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan;TH STV OIG, BH) pn n nanan nnn nnn nnerPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Tri S@tyONO, SH. ; nn2 ne nae nnn en nnn nnn nee nee nnnPelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwi DJP Jawa Tengah Il;Putusan Nomor 166/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 3Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat padaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah Il, JalanM.T.

,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr. Sutomo 68, Jakarta, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDANI KARTIKA ISMAIL, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RepublikIndonesia, bertempat tinggal Town House TanjungHim.1 dari 13 hlm. Putusan No.166/B/2017/PT.TUN.JKT.Barat 18 G, Rt. 008/Rw. 006, Kel.

SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;Nama : Mathias Lukuaka,SH, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukumdan HAM Setda Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;5. Nama : Imanuel Maiateng, SH, Jabatan Kepala SubBidang Pembinaan dan Pengawasan pada BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Alor ; kewarganegaraanIndonesia, Alamat Jl. SoekarnoHatta, Kalabahi Alor ;6. Nama: Dialemba S.

gugatanPara Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telahterpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauhmelampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh hari) sepertiyang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara a quo bukanlahsengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara a quo adalah sengketapemilihan dan/atau. sengketa tata usaha negara pemilihansebagaimana telah diuraikan pada subbagian

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau 15 Nopember 17 NopemberKPU/KIP Kabupaten/Kota wajib 2015 2015menindaklanjuti putusan MA 1.2.8Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyatamelewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan ;Hal. 27 dari 94 Hal.

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihanhasil Pemilinan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapanPasangan Calon terpilin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusanMahkamah Konstitusi ;Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 75/PHP.BUPXIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 seharisetelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian

SuratGubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala diluar kemampuan calon yang bersangkutan ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebutdi atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara a quo samasekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;2.3.

Penggugat dalam gugatannya pada poin IV.TENTANG PELANGGARANPELANGGARAN TERGUGAT,angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa (KTUN) ~ dituding tidakmemperhatikan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindakCOIM Al j 22 on nnn nn nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn nen en eneBahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 JawabanTergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraiansebagaimana tersebut pada subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur; dan3.

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanKeputusan Tergugat Nomor: Kpts.109/I/2013 tertanggal 28 Januari2013 dengan Pangkat Penata Muda Tingkat sebagai Auditor diInspektorat Provinsi Riau hingga;Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dipindahtugaskan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau di bagian SubbidangPemeliharaan Aset hingga tanggal 29 Juni 2014;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat dipindah tugaskan lagi diBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau di SubBagian

;Bahwa setelah dikeluarkannya LHP oleh Inspektorat Daerah ProvinsiRiau. tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Provinsi Riaumengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Riau NomorKpts.453/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Tentang Pemindahan pegawaiNegeri Sipil Atas Nama Suwarno, S.Sos., M.Si. dan Kawankawan diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang menetapkan Penggugatditempatkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiRiau sebagai Penyusun Laporan Keuangan Subbagian Verifikasi

setelah dikeluarkannya LHP tertanggal 31 Desember 2018tersebut, Penggugat kemudian dipindahkan dari BPBD Provinsi Riau keSekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Keputusan SekretarisDaerah Propinsi Riau Nomor Kpts.453/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019Tentang Pemindahan pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suwarno,S.Sos., M.Si. dan Kawankawan di Lingkungan Pemerintah ProvinsiRiau, yang menetapkan Penggugat ditempatkan di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai Penyusun LaporanKeuangan Subbagian