1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 471-1/594-UM/Disnaker-X/2001 tanggal 3 Oktober 2001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang semula bernama MUHAMMAD REZALDI PUTRA IRMA menjadi M.

, dan akhirnya personaliaTergugat mengintruksikan operator maintenance untuk mencabut peralatan kerjaPenggugat berupa computer sambil berkata silahkan lapor Disnaker ;Bahwa setelah personalia Tergugat mencabut peralatan kerja Penggugat, Penggugathanya dudukduduk di meja kerjanya sambil membaca buku dari tanggal 19 Agustus2010 sampai 23 Agustus 2010, dan kemudian Tergugat memanggil Penggugat danmengajak berunding.

Mulai sejak 28 Agustus 2010, dengantembusan ke Disnaker, SPSI, dengan isinya bahwa Penggugat dianggap Mogok Kerja,karena tidak bersedia bekerja di bagian shipping.

P5 ;Bahwa, kemudian Penggugat mencatatkan perselisihan Hubungan industrial (PHK) keMediator pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sehingga pihak Mediatormengeluarkan ANJURAN DISNAKER dengan nomor : B.399/TK4/I/2011 tertanggal21 Januari 2011 P6;Bahwa, telah dijelaskan diatas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihakTergugat kepada pihak Penggugat tidak memenuhi pasal 151 & pasal 155 Uu No. 13tahun 2003 sehingga Penggugat mengajukan permohonan perundingan secara bipartiteguna membahar

Batam Bersatu Apparel untuk bertemudengan Mediator Hubungan Industrial.Bukti P5.3 Photo copy Surat tertanggal 26 November 2010 Perihal: Panggilan IIdari Disnaker Kota Batam yang di tujukan kepada PT. Batam Bersatu Apparel untukbertemu dengan Mediator Hubungan Industrial.Bukti P5.4 Photo copy Surat tertanggal 13 Desember 2010 Perihal: Panggilan IIIdari Disnaker Kota Batam yang di tujukan kepada PT.

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register Nomor: 34/Pdt.Sus.PHI/2015//PN.Pbr, tanggal 27 Juli 2015, telah mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan mengemukakan sebagai berikut:Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat setelah melewati proses bipartite danmediasi sebagai syarat berdasarkan UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Hubungan Industrial (PHI) hal tersebut dibuktikan dengan adanyanota anjuran dari Mediator Disnaker

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi padatanggal 23 Oktober 2014 (Tergugat tidak hadir), tanggal 03 November2014 (Penggugat dan Tergugat hadir), tanggal 06 November 2014(Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir) namun proses mediasi yangdilakukan oleh mediator atas perselisihan hubungan industrial tersebuttidak menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yangditindaklanjuti oleh mediator Disnaker Pekanbaru dengan mengeluarkananjuran dengan Surat No.

8.250.000,Total =Rp. 63.250.000Untuk para pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru.Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerimaanjuran ini.Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat menjawab secara tertulisdan menyatakan menerima isi anjuran melalui surat tanggal 28November 2014.Bahwa berdasarkan informasi Mediator Disnaker

Pekanbaru Tergugatmenyatakan menolak Anjuran Mediator Disnaker Pekanbaru;Bahwa walaupun Tergugat menyatakan menolak anjuran MediatorDisnaker Pekanbaru = namun Tergugat tidak melakukan gugatan,sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHIdan oleh karenanya Penggugat mendaftarkan Gugatan A Quo;10.Bahwa bagi Penggugat dasar Tergugat mengakhiri hubungan kerja11.dengan Penggugat adalah salah karena menjadikan Efesiensi sebagaialasan pemutusan hubungan kerja sementara perusahaan Tergugatmasih

Sri Rejeki Mebelindo bersamaDPW FSPMI Jawa Timur melakukan audensi serta melaporkan ke Disnaker Prop.Jatim tentang banyaknya pelanggaran Normatif di Perusahaan yang dilakukan olehTergugat ;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 Disnaker Prop.

No.700 K/Pdt.Sus/2010Bahwa setelah kedatangan Disnaker Prop. Jatim dan sudah diturunkannya Nota Dinas, ternyata Tergugat tetap tidak menjalankan notaDinas tersebut dan pelanggaranpelanggaran terus dilakukan;Bahwa mengingat pelanggaran normative terus terjadi dan NotaDinaspun tidak ditanggapi pada tanggal 4 Agustus 2009 PUK FSPMI PT.

Maka bila dihubungkan dengan bukti P4 tentang surat Disnaker Propinsi Jawa Timur selakuPejabat terkait ketenagakerjaan No.566/152/106.05/2009, perihalpenanganan kasus PT. SRI REJEKI MEBELINDO dan bukti P4 tentangsurat Disnaker Kabupaten Pasuruan No.566/1393/424.053/2009perihal :Hal. 40 dari 46 hal. Put. No.700 K/Pdt.Sus/2010Pemberitahuan, serta bukti P14, perihal pemberitahuan tunggakanpembayaran PT. Jamsostek (dalam bukti ini jelas namanama paraPemohon Kasasi tidak diikutkan jamsotek).

Serta adanya pelanggaranpelanggaran tersebuttelah diingatkan oleh Pejabat terkait yakni Disnaker KabupatenPasuruan dan Disnaker Prop. Jawa Timur, namun tetap TermohonKasasi tidak mengindahkannya. Sehingga dengan terpaksa PemohonKasasi melaporkan Ke Pokes Pasuruan.

JADI SEBAGAIMANADIMAKSUD PASAL 145 UU No.13 TAHUN 2003 BESERTAPENJELASANNYA, DENGAN TEGAS MENERANGKAN BAHWAUNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN HAK NORMATIFCUKUP HANYA DENGAN SURAT KETETAPAN DARI PEJABATKETENAGA KERJAAN DALAM HAL INI DISNAKER.

/565/X1/2018 tanpa tanggal dibulan November 2018(Vide Bukti P6);13.Bahwa atas tuduhan mangkir dan PHK sepihak tersebut PENGGUGAT telahmengadukan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Disnaker KotaMakassar, dan telah dilakukan mediasi secara sebanyak 3 (tiga) kali yakni padatanggal 15 Agustus 2018, 24 Agustus 2018, dan 18 September 2018, yang padaakhirnya tidak tercapai mutual agreement yang kesemuanya ternyata dalamSurat Anjuran Nomor 1192/DISNAKER/565/X1I/2018 tanpa tanggal dibulanNovember 2018

Bahwa kesimpulan dan anjuran Mediator Disnaker sifatnya hanya anjuran belakadan tidak berkekuatan eksekutorial. Apalagi proses Tripartit yang dilaksanakanDisnaker tidak menjalankan due proses of law dan tidak menerapkan prinsipprinsip hukum acara dan hukum pembuktian yang berlaku di Pengadilan Negeri. Bahwa gugatan di Peradilan Hubungan industrial ini adalah tuntutan pembayaranuang, dengan begitu tidak dapat diterapbkan pembayaran uang paksa(dwangsom).

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 108 ayat (1) dan (2) Jo Pasal112 dan diberi tanda P4.Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 24072018 dan diberi tanda P5.Surat Anjuran Nomor 1192/DISNAKER/565/XI/2018 dan diberi tanda P6.Surat Pernyataan Isteri dan lou Mertua Penggugat dan diberi tanda P7.ON & ofPasal 7 huruf c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomorr :PER.16/MEN/XI/2011 dan diberi tanda P8Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa alat buktiketerangan saksi

Namun ternyatadalam perundingan tanggal 15 januari 2009 yang diadakan diKantor Disnaker Kabupaten Bekasi tetap saja tidak ada titiktemu,dimana TERGUGAT tetap pada pendiriannya ;Bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni tanggal 16 Januari2009 Para Penggugat kembali bekerja seperti sedia kala, namunternyata TERGUGAT melakukan serangkaian tindakan balasankepada para pekerja yang tergabung dalam SB KIKEF termasukPARA PENGGUGAT yang mengikuti mogok kerja, adapun tindakanbalasan tersebut antara lain ;a.

MI sebagai organisasi dimana ParaPenggugat bergabung menjadi anggotanya melalui suratdengan nomor surat : 067/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/09 padatanggal 20 Januari 2009 juga mengadukan tindakan manajemenkepada DISNAKER Kab. Bekasi bagian pengawasan ;c. Bahwa selanjutnya dengan berdalih bahwa Para Penggugatmelakukan serangkaian tindakan mogok kerja yang tidak sah,selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2009 (Sdr. Iswandi)dan pada tanggal 17 Februari 2009 (Sdr.

MI sebagaiorganisasi dimana Para Penggugat bergabung menjadianggotanya melalui surat dengannomor surat :No. 078/PTP.SBKIKEF/MI/Bks/I/09 pada tanggal03 Februari 2009 kembali mengadukan perlakuan dan tindakanpihak manajemen kepada Disnaker Kab. Bekasi bagianpengawasan.13. Bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPara Penggugat merupakan perbuatan / tindakan melawanhukum,karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugatdilakukan sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Pada mediasi ketiga tanggal 13 Juli 2011Tergugat hadir dan tetap tidak bisa memberikankeputusan untuk memberikan pesangon sebagaimanaketentuan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.Sehingga pertemuan mediasi di DisnakertransKabupaten Slemandeadlock Bahwa selama Mediasi Disnaker tidak menghasilkankesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat, makaDinas Tenaga Kerja mengeluarkanHal. 7 dari 62 Hal PUT.No.02.G.2012.PHI.YK10 Bahwa sampaidikeluarkan Anjuran dan Risalahperundingan, Tergugat pada keputusannya

Logistik,tertanggal 01 Juni 201 1;Bukti P6 : Foto Copy Bukti Prosedur Penyelesaian Berhenti Kerja DamaiPutra Group dari PenggugatII (Handayani) kepada Kabag.Accounting &Tax, tertanggal 30 Mei 201 1; Bukti P7 : Foto Copy Bukti Prosedur Penyelesaian Berhenti Kerja dariPenggugatII (Wawan Sukaryawan) kepada Kabag.Quality Control,tertanggal 09 Juni 2011; Bukti P8 : Foto Copy Notulen Mediasi di Disnaker Sleman, tanggal 21Juni 201 ;Bukti P9 : Foto Copy Notulen Mediasi di Disnaker Sleman, tertanggal 13Juli

201 1; Bukti P10 : Foto Copy Anjuran dari Mediator Disnaker Sleman, tertanggal18 Juli 2011 ;Bukti P11: Foto Copy SK.

dan sampai keDPRD, tetapi tidak ada titik temu ;Bahwa di perusahaan tidak ada Peraturan Perusahaan dan Perjanjian KerjaBersama (PKB);Bahwa Yani di bagian keuangan, Emy di bagian marketing, Wawan di bagianAccounting ;Bahwa setelah mendapat Surat Mutasi mereka yang menolak PHK sudahtidak ketemu Pak Maman dan langsung ke Disnaker ;Bahwa di Disnaker tidak ada kejelasan Surat Mutasi;Bahwa setelah menerima Surat Mutasi mereka tidak menerima suratpanggilan kerja dari Jakarta ;Bahwa pada waktu Saksi ke

Disnaker Saksi meminta pesangon sesuai denganUndangundang karena sudah di PHK ;Bahwa pada saat saksi menerima Surat Mutasi, Saksi belum mendapatpesangon 53.

Lembah Krya Nomor : LK/67/LK/2009 tanggal29 September 2009;Bahwa pada tanggal 29 September 2009, Penggugat yang diwakilioleh LKBH Permahi Padang mengirim surat No.02/ERLINAPHV/LKBHPDG/PERMAHIIX09 kepada Tergugat dengan hal mohon untuk melakukanperundingan bipartit, namun Tergugat tidak menggubris ajakan niat baikPenggugat dalam melakukan perundingan bipartit;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009, Penggugat mengirimkan suratke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Padang untuk memediasiperselisinan

PHK dengan Tergugat;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Disnaker Kota Padangmenyampaikan Surat Nomor : 563/2944/SOSNAKER/2009 tertanggal10 Desember 2009, perihal anjuran kepada Penggugat dan Tergugat;Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, kuasa hukum Tergugatmenyampaikan Surat Nomor : 15/KHMYNONLIT/1209 tertanggal19 Desember 2009, perihal penolakan atas anjuran mediator kepadaYusmalinda Yulius, S.Kom. mediator pada Disnaker Kota Padang yangditembuskan kepada Penggugat;Bahwa berdasarkan Pasal 5 UndangUndang

Lembah KryaNo.LK.67/LK/2009 tanggal 29 September 2009 mengenai PHK Penggugatdengan PHK tidak terhormat menjadi dengan hormat;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaanmasa kerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatankepada Penggugat sesuai dengan Surat Disnaker Kota PadangNo.563/2944/SOSNAKER/2009 tertanggal 10 Desember 2009, perihalanjuran meditor yaitu : Uang pesangon : 2 x 9 Rp.880.000, = Rp.15.840.000, Uang penghargaan masa kerja :6 x Rp.880.000, = Rp. 5.280.000

Olehkarena itu surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat yang dijadikan dasaruntuk mengajukan permohonan untuk dan atas nama Penggugat adalahsurat kuasa yang tidak sah, oleh karena proses mediasi yang telahdilaksanakan oleh Pegawai Mediasi pada Disnaker Kota Padang secaraformalitas adalah cacat hukum.

Bintan LagoonResort menyurati pihak Tergugat agar memyelesaikan masalah Penggugat secaraBipartid sesuai dengan isi PKB (terlampir) ;Bahwa pada tanggal 12 November 2011 pihak Tergugat membalas surat undanganPenggugat yang tertanggal 11 November 2011, yang isinya pihak Tergugat tidakbersedia/menolak melakukan Bipartid dan mengajak pihak Penggugatmenyelesaikannya di Tripartid melalui mediator oleh Disnaker (terlampir) ;17181920Bahwa dalam hal ini jelas jelas pihak Tergugat telah melanggar dan tidakmengindahkan

isi PKB pasal 7 ayat 4 Pengusaha dan Serikat Pekerja menjamin akanmenyelesaikan permasalahan secara Bipartid berdasarkan hubungan industrial danperaturan ketenagakerjaan yang berlaku ;Bahwa hasil tindakan pihak tergugat jelasjelas telah melanggar peraturanperundangundangan yang yang berlaku (sebelum mengajukan tripartid terlebihdahulu mengadakan bipartid di tingkat perusahaan ;Bahwa tanggapan surat yang dilayangkan PUK FSP Par KSPSI PT.Bintan LagoonResort tertanggal 12 November 2011, maka pihak Disnaker

Tergugat sepakatuntuk menyelesaikan di tingkat tripartid kembali ;Bahwa pertemuan tripartid yang ke dua pada tanggal 13 Januari 2012 yang isinyapihak Tergugat tetap pada pendiriannya yakni skorsing menuju PHK, sedangkanpihak Penggugat tetap pada pendiriannya, untuk Penggugat untuk dipekerjakankembali ke posisi semula yakni di front office/concierge ;24 Bahwa berdasarkan kesepakatan yang tidak disepakati oleh pihak Penggugat danpihak Tergugat, maka terbitlah surat anjuran yang dikeluarkan oleh pihak Disnaker

Fotocopy Surat Undangan Bipartit (Pemberitahuan kepada Serikat Kerja / PUK) Nomor :10.11.12.13.14.15.16.17.18.043 / HRBLR / LetOut / XI / 2011 tertanggal 12 Nopember 2011, yang diberi tandadengan P 8;Fotocopy Surat Keberatan di Mutasi/ Transper Nomor : 002/ D/ XI /2011 tertanggal 27Nopember 2011, yang diberi tanda dengan P 9;Fotocopy Surat Pemberitahuan kepada Disnaker Kepri Nomor : 002 / EXT / XI / 2011tertanggal 12 Nopember 2011, diberi tanda dengan P 10;Fotocopy Surat Peringatan Nomor : 45 / HRBLR

ALI SIMARMATA Nomor : 260 / TKIItertanggal 11 Januari 2012, yang diberi tanda dengan PFotocopy Surat Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan Nomor : 567 / TKIII/ 35 tertanggal20 Januari 2012, diberi tanda dengan P 18 ;1419. Fotocopy Jawaban atas Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan Nomor : 001 /EXT/ II / 2012tertanggal 10 Februari 2012 dari PUK FSP PAR K SPSI, yang diberi tanda dengan P20.

disesuaikan dengan Peraturan Kepegawaian YTB yangterbaru karena upah Penggugat dianggap sudah terlalu tinggi, padahal kondisi YTBdalam keadaan baikbaik saja sehingga hal ini sulit untuk diterima akal sehat;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugat mencatatkanPerselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenagakerja Kota Bandung yangberalamat di Jalan Martanegara Nomor 4, Bandung, pada tanggal Juni 2012;Bahwa menindaklanjuti pencacatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,Disnaker

Kota Bandung telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugatdan Tergugat dan kemudian melakukan sidang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sertameminta semua berkasberkas yang diperlukan kepada para pihak untuk bahankajian pihak Disnaker Kota Bandung;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal 3Agustus 2012 Disnaker Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran atas perselisihanhubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan: (P4)a Agar pihak Yayasan Taruna

Bakti dan pihak pekerja menyepakati pemutusanhubungan kerja sejak tanggal 16 Februari 2012;b Agar pihak Yayasan Taruna Bakti membayarkan hakhak pekerja sejumlahRp73.276.381,00;14 Bahwa Penggugat telah menerima upah pokok terakhir beserta tunjangan tetapsebesar Rp6.157.679,00 perbulan;15 Bahwa atas anjuran tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban kepadaDisnaker Kota Bandung yang artinya Tergugat telah menolak anjuran Disnaker KotaBandung;16 Bahwa alasan Tergugat menolak untuk membayar

hak Penggugat sesuai dengananjuran dari Disnaker Kota Bandung adalah karena:a Merasa telah membayar pesangon kepada Penggugat pada tahun 2009 ketikaPenggugat dipensiun sebagai pegawai tetap sehingga Tergugat merasa tidakpunya kewajiban lagi untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugatsebagai pengawai kontrak selama 3 tahun + 1 bulan (16 Februari 2009sampai 15 Maret 2012), padahal Penggugat telah bekerja secara full time 40jam perminggu dan melakukan pekerjaan yang bersifat tetap selama 3 tahunberturutturut

Pada awalnya Perjanjian tersebut berjalan baik, menginjakbulan ke 2 berjalannya perjanjian Penggugat Rekonpensi mendapatsurat panggilan dari Disnaker Kab. Pasuruan. Dari surat panggilantersebut pada akhirnya diketahui bahwa Tergugat Rekonpensi telahmempekerjakan Para Pekerja Penggugat Rekonpensi di bagian produksi.

PenggugatREKONPENSI 9 sseseeseeseeee eee sensesBahwa, dengan adanya kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi sangatdirugikan, oleh karenanya wajar bilamana Tergugat Rekonpensi dibebanikewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada PenggugatRekonpensi BERUPA,; Kerugian Materiil ;0Hilangnya potensi keuntungan tang harusnya didapatkan sebesar Rp.3.500.000, setiap bulan selama 2 bulan sebesar Rp. 7.000.000, (tujuhJutta RUpTall) ===2see= ae eeee eee eee tiseeeeeneme Dengan adanya panggilan dari Disnaker

Pasuruan PenggugatRekonpensi Harus mengeluarkan biaya akomodasi ke Pasuruan sebesarRp. 10.000.000, (sepuluih juta rupiah); Kerugian Immiatetiil noe ninincnntintininnmnnnnnnnasDengan adanya kejadian ini, Penggugat Rekonpensi menjadi tidak dapatberpikir tenang dan konsentrsi dalam pekerjaannya sehinggamempengaruhi produktivitas pekerjaan.Selain itu dengan adanya panggilandari Disnaker Kab.Pasuruan menjadikan reputasi Penggugat Rekonpensisebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang profesional

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiilmaupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi selambatselambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini di ucapkan secara tunaidan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :Kerugian Materiil ;nn nn nnn nnn cence nnn ncn nncnscccne Hilangnya potensi keuntungan yang harusnya didapatkan sebesar Rp.3.500.000, setiap bulan selama 2 bulan sebesar Rp. 7.000.000, (tujuhjuta rupiah). 222 nnn ne nn nn nnn mene1516e Dengan adanya panggilan dari Disnaker

Pasuruan PenggugatRekonpensi Harus mengeluarkan biaya akomodasi ke Pasuruansebesar Rp. 10.000.000, (sepuluih juta rupiah);FS PUG IAN Ate nnnnresccnnnieeneneesccnntnmnmemnsscmmminnnnrinnieennnnninnsninnetrbnniemmrtsnsDengan adanya kejadian ini, Penggugat Rekonpensi menjadi tidak dapatberpikir tenang dan konsentrsi dalam pekerjaannya sehinggamempengaruhi produktivitas pekerjaan.Selain itu dengan adanya panggilandari Disnaker Kab.Pasuruan menjadikan reputasi Penggugat Rekonpensisebagai Perusahaan Penyedia

tanggal5 Juli 2007 melakukan pemindahan tugas kepada Tergugat (Zr.Nining Sariningsih) dengan surat No.159/01/RSK/VII/2007bahwa mulai tanggal 6 Juli 2007 Tergugat dipindah tugaskan keBP Setiabudi ;Bahwa karena Tergugat sudah dapat peringatan yang ketiga,maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penggugatmembuat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat,karena didalam penyelesaian kasus antara Penggugat denganTergugat tidak ada titik temu, maka permasalahan akhirnyadiserahkan kepada DISNAKER

Kota Bandung, tertanggal 5 Juli2007 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 8Undangundang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaianperselisihan hubungan industrial ;12.13.14.15.16.Bahwa pada hari Selasa 17 Juli 2007 Penggugat dan tergugatdipanggil oleh Disnaker Kota Bandung, untuk diklarifikasidengan nomor surat 005/2705Disnaker surat tersebut dibuattertanggal 11 Juli 2007 bahwa dalam pertemuan tersebutantara Penggugat dan Tergugat dan sebagai Mediator DisnakerKota Bandung, tidak ada kesepakatan

Agar pihak Rumah Sakit Kebon Jati dan pihak pekerja (Sdri.Nining Sariningsih) supaya memberikan jawaban atasanjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah menerima anjuran ini dan apabila setelah 10 haripara pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan,maka pihakpihak dapat melanjutkan ke PengadilanHubungan Industrial (PHI) ;Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2007 pihak Penggugat padaintinya menyetujui anjuran dari Disnaker Kota Bandung ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas

Tentang Tenaga KontrakBahwa akibat dari adanya Pemeriksaan dari PengawasKetenagakerjaan Disnaker Kota Bandung Penggugat berupayamencaricari kesalahan anggota SPFR KBJT tanpa kecuali dandiperlakukan secara diskriminatif dengan cara dipersulit dan tidakdiberikan haknya antara lain :1. Keluarga karyawan yang tergabung dalam SPFR KBUJT ketikadinyatakan sakit dan harus menjalani rawat inap di RSKebonjati harus membayar, sedangkan yang bukan anggotaSPFR KBUT tidak diharuskan membayar.2.

;Surat Peringatan II No. 150/01/RSK/VII/2007 tertanggal 2Juli 2007 ;Bukti klarifikasi Pengurus PPNI Propinsi Jabar tertanggal 22September 2007 dengan Direksi RS Kebonjati ;Bukti risalah Mediasi dari Disnaker Kota Bandung ;Surat skorsing tertanggal 13 November 2007 ;Bukti Kesepakatan bersama Direksi RS Kebonjati sepakatakan memberikan kembali sembako ;Berita Acara pertemuan hari Sabtu, tanggal 22 September2007 tempat Ruang Rapat Komite Medik It.2 RS.

Bahwa atas PHK oleh Tergugat tersebut diatas Penggugat melalui SBRI telahmengadukan Tergugat kepada Disnaker Kab.Bengkalis melalui Surat No. 35/SBRI/D/VIII/2013 perihal pengaduan PHK oleh PT.

Bahwa atas pengaduan Penggugat sebagaimana pada poin (7) tersebutdiatas maka Disnaker Kab.Bengkalis telah melakukan mediasi, dan hasilHal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 122 K/Pdt.SusPHI/201510.11.mediasi tersebut mediator telah menerbitkan Anjuran No. 560/DTKTPHlJ/2014/52 tertanggal 29 Januari 2014, yang menganjurkan: Tidak dapat memahami PHK yang dilakukan perusahaan PT Mustika AgungSawit Sejahtera terhadap Sdr. Jimmer Tampubolon; Agar Pengusaha PT.

Bahwa atas anjuran Disnaker tersebut Penggugat melalui SBRI telahmenyatakan dapat menerima melalui surat No. 15/BIBKUMHAM/SBRI/D/II/2014 Bukti (P5) photo copy dari arsip surat, serta Penggugat telah melaporkeperusahaan/Tergugat sebagaimana dengan anjuran Disnaker tersebut,namun petugas Satpam perusahaan/Tergugat tersebut tidak mengizinkanuntuk masuk ke dalam kantor Tergugat;Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dnegan uraian tersebut diatas yangmana Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat telah

minim tersebut sudah tentu sangat tidakcukup untuk menghidupi keluarga Penggugat;Bahwa dengan alasan tersebut, sekitar bulan Juli 2007 Penggugat memintaberhenti bekerja pada Tergugat, dan agar hakhak Penggugat sebagaimanadiatur dalam peraturan ketenagakerjaan harus diberikan/dibayar olehTergugat kepada Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak maumenanggapinya;Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15Agustus 2007 mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)ke Disnaker

Propinsi Sumatera Utara untuk di Mediasi, karena pihakTergugat selaku perusahaan/pengusaha tidak menanggapi permintaanberhenti atau PHK dari Penggugat dan tidak akan memberikan hak apapunatas pengajuan permintaan berhenti atau PHK tersebut;Bahwa dalam permohonan Penggugat melalui kuasanya yang disampaikankepada Disnaker Propinsi Sumatera Utara dengan tuntutan agar Tergugatmembayar hakhak Penggugat selaku pekerja sebagaimana diatur dalamperaturan ketenagakerjaan yang berlaku antara lain UU No. 13

tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pihak Disnaker Propinsi Sumatera Utara selaku Mediator telahmemanggil Penggugat dan Tergugat untuk perundingan / Mediasi padatanggal 29 Agustus 2007 dan tanggal 4 September 2007;Bahwa dalam perundingan/sidang Mediasi tersebut, yang dihadiri pihakPenggugat dan Tergugat, ternyata antara Penggugat selaku pekerja denganpihak Tergugat selaku pengusaha/perusahaan tidak tercapai kesepakatanapapun, dimana pihak Penggugat tetap berkeinginan agar hubungan kerjaHal.

diangkat;Bahwa Setelah diangkat terjadi pemogokan oleh pekerja untuk menuntut hakmengenai perhitungan masa kerja;Bahwa Diperlihatkan bukti P1 kepada saksi dan saksi mengenal bukti tersebutmengenai pengangkatan menjadi karyawan tetap tetapi bukan masa kerja;Bahwa Menurut saksi dalam kesepakatan tanggal 18 Januari 203, masa kerja tanggal1 Februari 2013;Bahwa Diperlihatkan bukti P2 kepada saksi dan saksi membenarkan isi dari buktisurat tersebut;Bahwa Saksi hadir dan menandatangani berita acara di disnaker

(Bukti P2);Bahwa Dalam bukti P2 terurai kata sepakat mengenai perhitungan masa kerjaterhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 tetapi menurut saksi belum menjadikesepakatan;Bahwa Saksi membenarkan tandatangan saksi dalam berita acara di disnaker tersebut(Bukti P2);Bahwa Menurut saksi mengenai masa kerja sejak dari pengangkatan atau pada saatmemberikan lamaran, terhitung tanggal 1 Februari 2013, hal ini berdasar kesepakatanpada tanggal 18 Januari 2013 kemudian diangkat pada tanggal 1 Februari 2013;Bahwa

SiamIndo Concrete Product tertanggal 12 Nopember2013 di Disnaker yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa perhitunganmasa kerja terhitung mulai tanggal Februari 2013 dan kepersertaan Jamsostek dihitungmulai tanggal 1 Februari 2013.Menimbang, bahwa bukti surat T6 adalah berupa Hasil Perundingan tertanggal 18Februari 2013 antara perwakilan PT. Siam Indo Concrete Products dengan perwakilanSerikat Pekerja Kerakyatan PT.

Siam Indo Concrete productstertanggal 12 Nopember 2013 di Disnaker dan saksisaksi yang diajukan oleh para Tergugatbahwa pengangkatan pekerja Aby Mansyur, dkk (206 Orang) menjadi karyawan tetapterhitung tertanggal Februari 2013.Menimbang, bahwa Petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon menyatakanKesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Kerakyatan PT.

Siam Indo Concrete products tertanggal 12 Nopember 2013 di Disnaker, maka petitumangka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon menyatakanmasa kerja para pekerja Aby Mansyur, dkk (206 orang) dihitung sejak Februari 2013, olehkarena dalam keseimpulannya Majelis Hakim telah menyimpullkan bahwa berdasarkankesepakatan pada tanggal 18 Januari 2013 dan Berita Acara Pertemuan antara Managementdan Serikat Buruh PT.

perwakilanpara Penggugat menuntut Tergugat untukmemenuhi kewajibannya sesuaiPer.No.04/MEN/1994 sebesar 1 (satu)bulan upah berdasarkan UMK KotaPangakalpinang tahun 2008 sebesarRp1.120.000,00 (satu juta seratus duapuluh ribu Rupiah);4 Bahwa pertemuan tanggal 22 September2008 di Perum Pelindo Pangkal Balamantara perwakilan para Penggugat danTergugat tidak mencapai kata mufakatatau dead lock;5 Bahwa para Penggugat pada tanggal 23September 2008 melaporkan PerselisihanHak THR Keagamaan Islam 1429 Htahun 2008 ke Disnaker

KotaPangkalpinang;6 Bahwa para Penggugat merasalaporannya tidak diproses sesuaikewenangan Disnaker KotaPangkalpinang, maka tanggal 23September 2008 para Penggugatmengajukan surat kepada Tergugattentang rencana para Penggugat untukmelakukan mogok kerja damai padatanggal 25 September 2008;7 Bahwa pada tanggal 24 September 2008DPC K.SPSI Kota Pangkalpinangmengirimkan surat kepada KetuaAPINDO Kota Pangkalpinang tentangrencana Mogok Kerja Damai paraPenggugat dengan tujuan agar APINDOdapat mengambil langkah

SE: 356/MEN/PHI.DJSK/X/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran THR Keagamaan jo.Kep.Gub.No.188. 44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Febuari 2008 perubahan atasKep.Gub.No.188 44/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMK Kabupaten/ Kota danUMSK Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 butir 1 Jo.Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No.03/428/Disnaker/2008 tanggal 09 September2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;Adapun ketentuan ketentuan a quo menyatakan:a Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang

upah;3 Butir 4 menyebutkan:THR Keagamaan tersebut di atas diberikan satu kali dalam satu tahun olehpengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan hari keagamaan masingmasing selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari keagamaan;c Keputusan Gub.No.188.44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Februari 2008tentangUMK, Butir menyebutkan:Hal. 11 dari 20 hal.PutNomor 692 K/Pdt.Sus/2012Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesarRp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah);d Surat Edaran Disnaker

Kota Pangkalpinang No.03/428/disnaker/08tentangTHR, Butir 1 menyebutkan:THR dibayarkan kepada seluruh pekerja menurut agamanya masingmasing palinglambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya tiba;Butir 2 menyebutkan:Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebihdiberikan THR sebesar bulan upah;Butir 3 menyebutkan:Upah 1 bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap;B TENTANG KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATANTERGUGAT.1 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tidak

terjadiPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat diikuti dengan adanyaPenolakan Tergugat untuk mempekerjakan Kembali Penggugat.Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004,Perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannya dengan perundinganbipartit.namun tidak ada kata sepakatan.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian melalui bipartit gagal, makaPenggugat menempuh upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang,oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor :567/255/Disnaker

hal Pemutusan Hubungan Kena tidak dapat dihindari makaWAJIB dirundingkan terlebih dahulukarena Tergugat tidak melakukanUpaya Perundingan maka Penggugat melakukan Upaya PerundinganBipartit dan Upaya Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.Bahwa atas mediasi tersebut Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Palembangyang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa,Jujur dan Adilsebagai mana ketentuan Permenaker RI No 17 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1)huruf a dan f mengeluarkan Anjuran Nomor:567/255/Disnaker

/2020 agarTergugat mempekerjakan kembali Penggugat.Bahwa setelah Mediator mengeluarkan Anjuran Nomor : 567 /255 /Disnaker/2020 Tergugat tidak menjalankannya maka Penggugat padatanggal 29 Februari 2020 melalui Kuasanya membuat dan memberikanSurat Permohonan bekerja kembali ke Tergugat,namun Terguagt tetap tidakmemberikan jawaban dan tidak mempekerjakan Penggugat sampaiGugatan ini didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.Bahwa karena Tergugat tidak mempekerjakan kembali Penggugat dan tidakmemberikan

Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat dimana Tergugat danPenggugat telah melakukan upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja danTrasmigrasi Kota Palembang, sehingga mediator mengeluarkan AnjuranNo. 567/255/Disnaker/2020 tertanggal 20 Februari 2020, dan atas SuratAnjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Tergugat menyatakanHalaman 14 dari 32, Putusan Sela Nomor 113/Pdt.SusPHI/2020/PN.Plg.menolak isi anjuran tersebut, melalui Surat penolakan anjuran Nomor009/SATPLG/III/2020 tanggal 9 Maret 2020

Bukti P3 : Foto Bukti Kehadiran di Alfamart DC Palembang;Bukti P4 : Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota PalembangNomor 567/255/Disnaker/2020;.

Martanegara Nomor 4, Bandung, padatanggal 1 Juni 2012.Bahwa menindaklanjuti pencacatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,DISNAKER KOTA BANDUNG telah melakukan klarifikasi dengan memanggilpenggugat dan tergugat dan kemudian melakukan sidang mediasi sebanyak 3(tiga) kali serta meminta semua berkasberkas yang diperlukan kepada parapihak untuk bahan kajian pihak DISNAKER KOTA BANDUNG.13.

Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal 3Agustus 2012 DISNAKER KOTA BANDUNG telah mengeluarkan anjuran atasperselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan: (P4)a. Agar pihak Yayasan Taruna Bakti dan pihak pekerja menyepakatipemutusan hubungan kerja sejak tanggal 16 Februari 2012.b. Agar pihak Yayasan Taruna Bakti membayarkan hakhak pekerjasejumlah Rp 73.276.381,00.14.

Bahwa atas anjuran tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawabankepada DISNAKER KOTA BANDUNG yang artinya tergugat telah menolakanjuran DISNAKER KOTA BANDUNG.16.

Bahwa alasan tergugat menolak untuk membayar hak penggugat sesuai dengananjuran dari DISNAKER KOTA BANDUNG adalah karena:Cc.Merasa telah membayar pesangon kepada penggugat pada tahun 2009ketika penggugat dipensiun sebagai pegawai tetap sehingga tergugatmerasa tidak punya kewajiban lagi untuk membayar konpensisi PHKkepada penggugat sebagai pengawai kontrak selama 3 tahun + bulan(16 Februari 2009 sampai 15 Maret 2012), padahal penggugat telahbekerja secara full time 40 jam per minggu dan melakukan

itu SK pengangkatan penggugat ;Bahwa honorarium penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitudengan penghasilan yang terakhir dengan jabatan yang sama ;Bahwa kontranya pertahun tidak diperjanjikan sampai usia 65 tahun danperpanjangan kontraknya tidak otomatis ;Bahwa alasan tidak dibuat lagi perpanjangan dari tahun 2012 sampai tahun2013 karena yang bersangkutan menolak dengan adanya penyesuaian gaji ;Bahwa pada saat itu penggajian mengacu pada Peraturan Kepegawaian yangsudah disahkan oleh Disnaker

oleh PENGGUGAT pihakTERGUGAT tanpa ada iktikad baik tidak menghadiri undangan dan juga tidakmemberikan konfirmasi ketidakhadiran kepada PENGGUGAT padaperundingan Bipartit Il (kedua) yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal14 September 2015 dan perundingan Bipartit Ill (ketiga) yang seharusnyadiselenggarakan pada tanggal 21 September 2015;14.Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat maka PENGGUGATakhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas TenagaKerja Kota Batam (DISNAKER

Kartini No. 2930 Sekupang pada tanggal 21 September 2015;Hal 3 dari25 Putusan PHI Nomor 70/Pdt.SusPHI/2016/PN Tpg15.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebutDISNAKER KOTA BATAM telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPENGGUGAT dan TERGUGAT ke kantor DISNAKER KOTA BATAM;16.Bahwa DISNAKER KOTA BATAM telah 3 kali melakukan upaya Mediasinamun pihak TERGUGAT hanya 1 kali menghadiri mediasi yaitu pada mediasill (Kedua);17.Bahwa pada pertemuan mediasi Il pihak TERGUGAT

Bahkanmediasi yang dilakukan di Disnaker Kota Batam sudah Tergugat ikuti namunyang terjadi hanya perbedaan pendapat yang terjadi antara Mediator danPenggugat (karena Penggugat bekehendak lain), karena pada saat mediasidengan Disnaker Kota Batam hanya ada perbedaan pendapat masalah uangcuti dan 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Terbuktidengan mengatakan anjuran tertulis dari Disnaker Kota Batam tidak beralasanhukum dan tidak dapat diterima;7.

P7a, P7b dan P7c; foto copy panggilan sidang mediasi dari Disnaker KotaBatam;P8; foto copy Anjuran dari Disnaker Kota Batam Nomor : B. 2046/TK4/PHVXII/2015;Hal 12 dari 25 Putusan PHI Nomor 70/Pdt.SusPHI/2016/PN Tpg9.

T1; foto copy surat pengunduran diri Penggugat;T2; foto copy bukti pembayaran kompensasi Penggugat;T3; foto copy Peraturan Perusahaan Tergugat;T4 s/d T11; foto copy print out email antara Tergugat dengan Penggugat;a1 wwT12; foto copy Anjuran dari Disnaker Kota Batam Nomor : B. 2046/TK4/PHVX1I/2015;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang diajukan Tergugat telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kecuali bukti T4sampai dengan T11 yang tidak dapat menunjukkan aslinya;Menimbang, bahwa

dengan saat ini tidakdirealisasi oleh tergugat.Bahwa karena penggugat telah mengajak penyelesaian masalah PHKterhadap diri penggugat secara bipartit kepada penggugat untukbermusyawarah dan mufakat tidak dihiraukan oleh tergugat, penggugatmengajukan permohonan pencatatan perselisihan Hubungan Industrialkepada Dinas Tenaga Kerja kota Palembang dengan surat tanggal 07Februari 2019.Bahwa baik penggugat maupun tergugat telah diundang oleh Kepala DinasTenaga Kerja kota Palembang dengan surat nomor:560/143/DISNAKER

/2019 tanggal 12 Februari 2019 untuk dipertemukanpada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, nomor:560/161/DISNAKER/2019 tanggal 18 Februari 2019 untuk dipertemukanpada hari Jumat 22 Februari 2019, dan nomor: 560/189/DISNAKER/2019tanggal 26 Februari 2019 untuk dipertemukan pada hari SeniN tanggal 04Maret 2019, namun tidak pernah dihadiri oleh tergugat, hanya penggugatSaja yang hadir.Bahwa penggugat menerima upah bulan Januari 2019 sebesar Rp.2.700.360, (dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus enam puluh

Plg.penggugat.23.Bahwa baik penggugat maupun tergugat atas penyelesaian pemutusanhubungan kerja tersebut telah dianjurkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerjakota Palembang dengan surat nomor: 560/169/DISNAKER/2019 tanggal 11Maret 2019 yang isinya antara lain yaitu. menganjurkan tergugatmembayarkan uang pesangon dan uang penggantian hak kepadapenggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.210.828, (enam jutadua ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) , danpenggugat agar melaporkan

Pig.18.Fotokopi Permintaan Perundingan Bipartit tanggal 21 Januari 2019, diberitanda P18;19.Fotokopi Undangan Mediasi Disnaker Kota Palembang, diberi tanda P19:20.Fotokopi Undangan Mediasi Disnaker Kota Palembang ke II, diberi tandaP20;21.Fotokopi Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Penggugat, diberitanda P21;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalilnyamenghadirkan Saksi Hendra yang telah diambil Sumpah sesuai denganagamanya, yang keterangan selengkapnya dalam berita acara