Ditemukan 458 data
116 — 132
;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah di daerahIndustri Pulau Batam memutuskan :Perlama: memberikan Hak Pengelolaan kepada OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruhareal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk arealtanah digugusan Pulau Janda Berhias Tanjung Sau danNginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau j Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas' Batamsebagaimana
MARIATI SITANGGANG, S.Pd, MM
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM dahulu disebut OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
2.PT. TUNAS QASE SEJAHTERA
3.HETY MATILDA SINAMBELA
84 — 39
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak diPulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias,Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riau;3.
ASRIZAL H. ASNAWI
Tergugat:
Gubernur Bank Indonesia
75 — 28
Demikian disebutkan dalam AdhwaulBayan (hal. 383/ 6).AYAT KEEMPATobo W) ... 6) ade Soria GS Sied Wo85glb33Dan tetaplah kamu (tinggal) di rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj(berhias dan bertingkah laku) seperti tabarruj Jahiliah pertama....(QS. alAhzab ayat: 33).Dalam tafsirnya, AlBaghawi mengartikan kata wa garna dengan tetaplahselalu berada di rumah kalian. Sedangkan tabarruj dipahaminya sebagaiberjalan lenggaklenggok, berpenampilan penuh keangkuhan.
79 — 38
.: 178/Pdt.G/2014/PN Btm36Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruhareal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk arealtanah digugusan Pulau Janda Berhias Tanjung Sau danNginan dan Pulau Kasem Kabupaten Kepulauan RiauPropinsi Riaue Turut Tergugat menjalankan kewenangannya lebih lanjut denganberdasarkan kepada Keputusan Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No 045/UMKPTS/IV/1991 tanggal 01April 1991("SK No 045") tentang
Terbanding/Tergugat : PT. KARYA SUMBER DAYA, DKK.
177 — 265
kepadapihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajibtahunan.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruhareal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk arealtanah digugusan Pulau Janda Berhias
171 — 1179
adalah dalil yang keliru dan tidakberalasan hukum, dengan alasan :1 Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri PulauBatam secara substansi mengatur pemberian kewenangan kepada OtoritaBatam untuk mengurus seluruh tanah yang ada di pulau Batam, danKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1977 mengaturPemberian Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di PulauBatam termasuk areal tanah di gugusan pulaupulau Janda Berhias
Oleh karena itu Hak Mengusai Negara (HMN) ditetapkan olehPresiden selaku Kepala Negara sekaligus mandataris MPR RI juga pelaksana dariUndangUndang Dasar Tahun 1945, dan menetapkan memberikan kepada OtoritaBatam berdasarkan Kepres Nomor 41 Tahun 1973 tersebut yang kemudianditindak lanjuti dengan pemberian Hak Pengelolaan (HPL), maka untukmenetapkan kawasan hutan di Pulau Batam dan pulaupulau lain disekitarnyaseperti pulau janda berhias, pulau ngenang dan lain sebagainya, yang menjadiwilayah kerja
MenteriKehutanan;5 Bahwa hal tersebut angka 4) telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 41tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam secarasubstansimengatur pemberian kewenangan kepada Otorita Batam untuk mengurusseluruh tanah yang ada di pulau Batam, dan Keputusan Menteri DalamNegeri No. 43 Tahun 1977 mengatur Pemberian Hak Pengelolaan kepadaOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusanpulaupulau Janda Berhias
pada persidangan sebelumnya, dapatTegugat II sampaikan kembali : 1Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batamsecara substansi mengatur pemberian kewenangan kepada Otorita Batamuntuk mengurus seluruh tanah yang ada di pulau Batam, dan KeputusanMenteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1977 mengatur Pemberian HakPengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atasseluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanahdigugusan pulaupulau Janda Berhias
46 — 13
Sedangkan, dalam istilah fighpraktis, sebagaimana yang dijelaskan ImamKhameini dalam kitabnya : Istri nusyuzadalah istri yang telah keluar dari ketaatankepada suaminya dan tidak menjalankansegala kewajiban yang telah diperintahkankepadanya, seperti tidak =memenuhikebutuhan biologis Suami, tidakmenjauhkan dirinya dari halhal yang tidakdisukai dan menyebabkan suami tidakbergairah kepadanya, tidak berhias danmembersihkan~ dirinya padahal suamimenginginkannya dan keluar rumah tanpaizin suaminya.
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima uangpemasukan ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga tersebut;Lebih lanjut wewenang atas tanah tersebut diatur dalam Peraturan MenteriDalam Negeri No. 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan PenggunaanTanah di Daerah Industri Pulau Batam, diatur bahwa hak pengelolaan atasseluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam, termasuk areal tanah digugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sau dan Nginang dan Pulau KasemKabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau, diberikan kepada Otorita Batamseluruhnya
83 — 26
dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak AtasBagianBagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan DanPenggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batam memutuskan:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yangterletak di Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan PulauJanda Berhias
15 — 10
Enggan berhias didepan suami;b. Durhaka kepada suami dan enggan melayan suami ditempat tidurtanpa alasan yang SyarT;Halaman 8 dari .. hal. Putusan No. 0009 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.C. Istri keluar rumah tanpa ijin suami kecuali ada hal yangSyarl/Hujjah atau kepentingan mendesak;d. Tidak mau pindah rumah ketempat yang telah disediakansuaminya atau mengikuti Suaminya;e. Tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan suaminyadalam batas batas tertentu sebagai tugas isteri;f.
139 — 38
harus berulang kali untuk mengingatkan Termohon yangpada akhirnya Termohon mengeluarkan katakata dosadosa gw.Meskipun dulunya Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi danTermohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi pernah melakukan kekhilafannamun Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi selalu mengingatkanTermohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk melakukan ibadahsholat sebagaimana dalam Surat 33, ALAHZAB (Golongan YangBersekutu), Ayat ke 33, yang berbuny/i:Dan hendaklah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias
46 — 24
Ath Thalaaq: 6); Bahwa berdasarkan kutipan AlQuran menyebutkan Dan hendaklahkamu tetap di ruamahmu dan janganiah kamu berhias dan bertingkah lakuseperti orangorang Jahiliyah yang dahulu, (QS.
1.Marlinda Kolo ,A.Md
2.Nikodemus Nahak, A.Md
Tergugat:
2.Alfonsius Kehi
3.Salomon Mali
4.Antonius Manek
5.Fransiska R.Hoar Berek
6.Aloysius Mauk
7.Yohana Fransiska Abuk
77 — 31
KENAIAN ALAS WE AULAIN) kecualimengenai :e Pelat berbahan perak berukir dalam bahasa tetun disebut belak70 lempeng;e Kalung dalam bahasa tetun disebut Morten atau mutis 40 utas;e Gelang berbahan perak perak dalam bahasa tetun sebanyak 70buah bentuknya bervariasi;e Kain adat lakilaki dan perempuan berbahan benang asli kapasdalam bahasa tetun futus 40 helai;e Kalung lakilaki berbahan perak dalam bahasa tetun bonit 3 buahdan plat berbahan emas 2 buah di bagian belakang;e Ikat pinggang kulit kerbau berhias
166 — 65
hak gunabangunan, atau hak pakai, sesuai dengan rencana peruntukan danpenggunaan tanah yang telah dipersiapbkan oleh pemegang hakpengelolaan yang bersangkutan ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batam jugatelah memutuskan bahwa:Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yangterletak di Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan PulauPulau Janda Berhias
143 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karang MulyaRT.004/03, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah,Tangerang;RISKY ABDUL GANI, bertempat tinggal di Jalan Raden FatahRT.002/06, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug,Tangerang;RISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Berhias Asrama PolriRT.005/04, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci,Tangerang;RIYAD ETSWA, bertempat tinggal di Komp. Sekneg Blok B 4/3RT.005/03, Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang,Tangerang;RIZKY FAJRAH, S.Pd., bertempat tinggal di Kp.
29 — 14
Bahwa benar awal dari ketidakharmonisan dalamkehidupan rumah tangga Terdakwa sejak dari tahun2007 dimana Terdakwa meminta kepada istrinya(Saksi ) agar mengurangi pemakaian aksesoris(menghias diri) terlalu berlebihan karenamenghabiskan biaya besar untuk berhias diri,sementara anak Terdakwa dengan Saksi sudah 3(tiga) orang yang memerlukan biaya banyak tetapinasehat Terdakwa tersebut tidak dihiraukan olehSaksi I.6.
PT Utamamas Propertindo diwakili oleh Aei Ming alias RANDY
Tergugat:
Kepala Badan Kawasan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Intervensi:
PT. Pilar Batam Utama
228 — 113
dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang Undang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 (Bukti T3) tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah IndustriPulau Batam memutuskan :Pertama: memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh arealtanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanahdigugusan Pulau Janda Berhias
SURYA SUGIHARTO
Tergugat:
1.JANTO
2.TANTO
3.SUSIYANTI
Turut Tergugat:
1.ANLY CENGGANA, SH
2.KEPALA BP BATAM
3.ANDY HARTONO
4.YEANY SISMAWATY
5.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
180 — 78
Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan;2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentangPengelolaan Dan Penggunaan Tanah Didaerah Industri Pulau Batammemutuskan :Pertama : Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yangterletak di Pulau Batam termasuk areal tanah digugusan PulauJanda Berhias, Tanjung Sau dan Nginan dan Pulau KasemKabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau;3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
19 — 12
secaralangsung fotofoto Penggugat yang sedang selingkuh dengan lakilaki laindan demikian juga saksi kedua bernama Maryam binti Amaq Jupri pernahmelihat secara langsung didalam HP perselingkuhan Penggugat dengan lakilaki lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah keluarnyasuami isteri atau salah satu diantara mereka dari tugas dan kewajibannyadan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh,tindakan seorang isteri yang nusyuz antara lain adalah : seorang isteri tidakmau berhias
118 — 26
Tergugat DR/ PenggugatDRmaka keterangan saksi yang dalam persidangan menerangkan dibawah sumpahtelah memberikan keterangan yang tidak sesungguh atau memberi keteranganyang tidak benar, sehingga keterangan yang demikian sudah sepantasnya ditolakdan dikesampingkan ;3 Bahwa keterangan saksi Anis Nurillaili Binti Saluki yang mengatakan : kalungrantai beratnya 25 Gr emas 24 karat, Gelang Emas 60 Gr 24 Karat yang berupa 3buah gelang keroncong, 1 buah gelang rantai, Gelang kaki Emas 10Gr 24 Karat,Cincin Emas berhias