Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalah guna Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti kKeterangan saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktiansebagaimana yang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajibdidukung oleh 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakimsebagaimana dalam Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer O2 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabusabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut denganalat bukti yang lain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasminimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi Kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell; Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSITI ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell; Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG

ARIF HAFID (pemegangkuasa) selaku Penjual dengan terdakwa sebagai pembell;Bahwa benar, yang mendasari terbitnya Akta Jualbeli No.459/2014,tanggal 30 Juni 2014 adalah Surat Kuasa dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 26 Juni 2014, Surat Pernyataan dari para ahli waris almarhumahSIT ZOHRA BINTI TANRI DG MANGAKASANG / BAHO DAENG RALLA,tertanggal 24 Juni 2014, dan Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumahBahwa benar, yang membuat dan mengetik

bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Wonogiri 21 Maret 1973, umur 46 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman diKecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Wonogiri 14 Juni 1968, umur 50 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman diKecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 4 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 2 permohonan PEMOHONadalah benar, karena setelah menikah PEMOHON dan TERMOHONbertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON (orang tua suami) diDusun Selopuro, RT 02 RW 06, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos,Kabupaten Nganjuk, karena rumah itu baik tanah maupun bangunannyaadalah milik orang tua PEMOHON, bukan merupakan milik PEMOHON danTERMOHON atau bukan

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 5 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 3 permohonan PEMOHONadalah benar, karena Jawaban dari TERMOHON angka 5. tidakmenjelaskan kesalahan permohonan PEMOHON sehingga tidak perluditanggapi ;6.

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 6 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 4 permohonan PEMOHONadalah benar, karena sejak Januari tahun 2018, rumah tangga PEMOHONdan TERMOHON sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yangtajam dan terusmenerus, yang sangat mengganggu keharmonisan dankebahagiaan keluarga, yang penyebabnya adalah masalah ekonomiTERMOHON = selalu. merasa kurang terhadap pemberian nafkahPEMOHON, bahwa

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 7 adalah tidakbenar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 5 permohonan PEMOHONadalah benar, apapun jawaban TERMOHON kenyataanya bahwa antaraHal. 8 dari 34 Hal.

Bahwa jika yang mulia majelis hakim membebankan nafkahkepada TERGUGAT Rekonvensi, nanti yang akan membayar jugaorang tua TERGUGAT Rekonvensi, karena TERGUGAT Rekonvensihanya bekerja sebagai kuli bangunan, hal ini akan memberatkan orangtua TERGUGAT Rekonvensi ;Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari JawabanGugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT Rekonvensimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Muslina Djafar seorang ' saja,(Pembanding/Tergugat I), sehingga dengan mendasari surat kuasa khusustersebut, kuasa hukum hanya diberikan kuasa/wewenang untukmengajukan gugatan hanya terhadap orang yang bernama Hj. MuslinaDjafar seorang saja, namun kenyataannya dalam surat gugatan tertanggal12 Juli 2019 a quo, kuasa hukum mengajukan gugatan atau dengan katalain, kuasa hukum dalam gugatan a quo, selain mendudukkan Hj. MuslinaDjafar (Pembanding/Tergugat 1!)

dudukkan sebagaiPara Tergugat Il, namun orangorang tersebut tidak pernah disebutkandalam surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2017 yang menjadidasar atau landasan bagi kuasa hukum dalam menyusun, menandatanganidan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan, atau dengan kata lain,kuasa hukum tidak pernah diberikan kuasa/wewenang/mandat untukmenggugat orangorang tersebut, melainkan hanya sebatas orang yangbenama Hj Muslina Djafar, yang dalam gugatan a quo didudukkan sebagaiTergugat ;Bahwa dengan mendasari

Halim Pranata yang belumdibagi diantara ahli warisnya (boedel), dengan mendasari bukti suratbertanda P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12.Bahwa membaca dan mempelajari secara seksama pertimbanganpertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut,menurut Pembanding/Tergugat 1, Judex Factie Pengadilan NegeriGorontalo tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding Il,Terbanding Ill dan Terbanding

adalah fakta Para Penggugat/Terbanding ,Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, di dalam gugatannya tidakpernah menyebutkan bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat hakmilik dan bahkan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, TerbandingIll dan Terbanding IV sepanjang persidangan perkara a quo, dalam agendapembuktian tidak pernah mengajukan bukti untuk mendukung bahwa tanahobjek sengketa telah berserifikat hak milik.Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOBahwa dengan mendasari

Muslina Djafar (Pembanding/Tergugat I), juga mendudukkansejumlah orang lain, yaitu: Lusiana Rampisela Gunawan, Michael Rampisela,Deby Rampisela, Paul Leonard Rampisela, Richrad Raja Rampisela danPriscilla Boya Rampisela) sebagai Para Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta tersebut diatas, makamajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa khususHalaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOtertanggal 29 November 2017 yang diberikan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding

Dokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA aliasANEN dan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM3.2.penerima limpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADAalias ANEN (BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADAalias ANEN dengan Penggugat (H.AABDULRAHMAN ISMAIL) sehinggafaktanya sejak tahun 1993 pengelolaan sarang burung wallet GOA KULAT diKampung Merapun dilakukan oleh Penggugat (H.ABDULRAHMAN

pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkan lagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal23 November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dandokumen SK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002tentang Pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOAKULLAT di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepadaSdr HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jualbeli) vide BUKTI P6, adalah mendasari

pidanapencurian dengan kekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1)dan ayat (2) KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari2003 tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang BurungWalet GOA KULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMANISMAIL sebagai Pelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun KecamatanKelay, Kabupaten Berau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapiijin petik dan Tergugat IV telah mendasari

sebenannya tidak pemah terjadi.Melainkan yang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersamaTergugat XII membawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panenpemetikan sarang burung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SKDmnjen PKA tertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTIP , dimiliki Tergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaituselain Dirjen PKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten,senyatanya juga alas hak yang mendasari

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan berpendapat dan berkesimpulan bahwaeksepsi pihak Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima lebihdahulu, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti PengadilanTinggi Makassar dalam putusannya halaman 5 alinea ketiga, sebagaiberikut:Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa exceptie yangdikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah bersifat

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dalam menilai alat bukti surat Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding bertanda 1.15 (tanpa asli) yang sama denganbukti Pemohon Kasasi P.10 (tanpa asli) berupa Perjanjian Sewa MenyewaGedung, tertanggal 8 Agustus 2003 dan menjadikan sebagai dasar sebuahkebenaran kepemilikan H.

Nomor 2441 K/Pdt/2013sebagai kebenaran hukum yang mendasari putusannya, jelas sangattidak tepat, tidak logis, tidak benar dan tidak sah menurut hukum;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskanbahwa:Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy, tidaklah sahYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985tanggal 9 Desember 1981 yang menegaskan bahwa:Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat,karena kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimanaamar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusanhalaman 9, sebagai berikut:Menimbang dari rangkaian analisa fakta dipersidangan yang didasarkansaling bersesuaian alat bukti saksi maupun suratsurat sebagaimanadiuraikan di atas maka

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2 , identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai orang anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkanoleh Bukti P.2, identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan nyatatelah terbukti menurut hukum;Menimbang, bahwa dalil dalil yang ,mendasari

diluar Pengadilantelah diatur secara jelas dan tegas pada pasal 47 ayat (2) UU no.1 tahun 1974;Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohonberhak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar dapat mewakili kepentingan si anak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan sudah secara otomatis ada pada Pemohon selaku pemegang hak asuh anak;Menimbang, bahwa dengan mendasari

tuntutan subsider yang memohonputusan yang seadiladilnya dan mendasari pertimbanganpertimbangan di atas,permohonan Pemohon agar dapat ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan sianak melakukan perbuatan hukum akan dikabulkan, namun sebagai pemegangkekuasaan orang tua;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntersegala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yangjumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;;Mengingat ,Undang Undang Nomor 23 Tahun

tidak melawan hukum,maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ( Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai malalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg.dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dinyatakanbahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum (premis mayor) di ataspaling tidak terdapat tiga unsur yakni adanya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga, sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan,dimana ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam fakta yang ditemukandalam proses persidangan (premis minor), sehingga dengan demikian alasanyang mendasari

saksidengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwaantara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai seorang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksiyang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah pendudukKelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah termasukwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1)HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 1335/Pdt.G/2015/PA.Bdw.UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasingmasing bernama Jumati binti Sudarwi dan Rahmawati binti Sugi, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon bahwa antaraPemohon dengan Termohon sering terjadi perselisinan

pasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Posita (fundamentum petendi), gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) yang jelas mendasari gugatan.

Tidak menjelskanhubungn dan hak menyangkut kejadian yang mendasari gugatanhubungan antara Penggugat dan Tergugat , tidak jelas atau gugatanPenggugat campur aduk, dimana dalam posita; disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam kesepakatan jualbeli antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan kelalaian(wanprestasi), disisi lain adanya perbuatan melawan hukum yangsaling campur aduk sehingga sangat bertentangan dengan tertibPage 6 of 17 Nomor: 16/Pdi/2016/PT TJK.beracara sebagaimana adanya

Bahwa Pembanding/Penggugat mendalilkan yang mendasari dalammemori banding adalah penolakan pertimbangan hukum dalamputusan Pengadilan Nomor 104/Pdt.G/2015/PN.Tjk, tanggal 15Desember 2015 pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 yangpada pokoknya menolak pertimbangan saksi dan alat bukti T.3;5.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil =; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohonmasing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari

harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat danTergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalahbahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat,dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat butir 3(tiga) adalah :Supaya Pengadilan menetapkan anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin,Perempuan, Lahir tanggal 21 Mei 2012, lahir di Yogyakarta berada di bawahpemeliharaan (hadhanah) Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugat tersebut antara lainadalah, bahwa Penggugat telah melahirkan anak tersebut yang masih kecildan selama ini tkut Penggugat, dan Tergugat tidak pernahmemperdulikannya;Menimbang

gugatan PENGGUGATadalah seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untukmendamaikan PENGGUGAT agar rukun kembali dengan suaminya,namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telahdiajukan oleh PENGGUGAT, Majelis berpendapat bahwagugatan tersebut tidak memenuhi' syarat hukum (Obscurlibel) dikarenakan dalam surat gugatan tersebut identitaspara pihak tidak disebutkan dengan lengkap, demikian jugaposita yang diajukan tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari

selanjutnya dianggap termuat danmenjadi bagian dari penetapan ini;Penetapan Nomor 0038/Padt.P/2017/PA.KIk,Hal. 2 dari 4.eyPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonan PenetapanWali tertanggal 18 April 2017 dan tetap mempertahankan permohonannyatersebut tanpa perubahan;Menimbang, bahwa permohonan perwalian Pemohon tidak meenjelaskandasar hukum (rechisgrond) dan kejadian yang mendasari

wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 05 Maret 1994, Umur 24 tahun, agama Islam,Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Tempat kediaman diKecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT ,lahir di Bogor 01 Desember 1987, Umur 31 tahun, agama Islam,Pendidikan SD Pekerjaan Buruh Tempat kediaman diKecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

., yang selengkapnya sebagai berikut:teMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapatbahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedurpenerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari AktaJual Beli tanggal 31 Agustus 2005 (bukti T3) yang mendasari peralihanhak milik atas tanah aquo.

Oleh karena pokok permasalahan adalahmengenai adanya peristiwa perdata berupa jual beli yang dilanjutkandengan peralihan hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding yangmelakukan peralihan hak milik berdasarkan Akta Jual Beli tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umum pemerintahan yang baik karena yang berwenang mengujimengenai keabsahan Akta Jual Beli yang mendasari pengalihan hakatas tanah tersebut merupakan

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum denganpertimbangan:Bahwa Penggugat dalam gugatannya terhadap Keputusan Tata UsahaNegara objek sengketa bukan pada prosedur penerbitannya yangdipermasalahkan, tetapi mengenai keabsahan Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 ( bukti T3) yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Tindak PidanaDesersi sebagaimana diatur dalam Kitab Undangundang Hukum PidanaMiliter, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi sertasudah di upayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturut secara sah,tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dapat dilakukanpemeriksaan dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut

Bahwa benar atas putusan kasasi tersebut Terdakwa dipanggiluntuk membacakan isi Putusan Kasasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kaliberturutturut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir kemudian dibuatkanPengumumam untuk membacakan Putusan Kasai tersebut namunTerdakwa tidak pernah hadir, maka dengan mendasari pengumumamterakhir nomor : PENG/O9/PM I02/AD/IV2015 tanggal 13 Pebruari 2015dengan sendirinya Putusan Kasasi nomor : 63/K/Mil/2014 atas namaTerdakwa Irfan Sufandi Sertu NRP 21070348330787 dinyatakan telahBerkekuatan