Ditemukan 1320 data
179 — 118
PNM UlaMM Syariah) sebanyak 4 (empat) orangmenemui keluarga dan tetangga Penggugat, dan petugas tersebut membeberkankepada saudara dan tetangga Penggugat bahwa barang jaminan Penggugat akandilelang.Menimbang, bahwa atas perlakuan petugas tersebut, Penggugat merasakeberatan dan dipermalukan, maka Penggugat memperkarakan Tergugat I padabadan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang (BPSK) dengan tuntutanseperti yang tertuang dalam kronologis dalam berkas pengaduan No. 143/P3K/VI/2011, dan berdasarkan
PNM UlaMM Syariah Lubuk Buaya Padang diperintahkanmemberikan masa tenggang waktu pembayaran cicilan selama 6 (enam)bulan kedepan setelah kesepakatan penyelesaian dicapai ;3. Atas terjadinya perbedaan pencatatan pembayaran yang disetorkan IbuEmidawati. C kepada PT. UlaMM Syariah tanggal 7 Oktober 2010 agardihitung ulang secara bersama oleh kedua belah pihak;4.
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamaPengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan, bahwa terhitungsejak tanggal 7 Februari 2010 Tergugat telah tidak melakukan pembayaranangsuran sebagaimana diatur pada jadwal angsuran sebagaimana terlampir danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad sebagaimana diatur pada Pasal 4ayat (1) akad murabahah Pembayaran kembali atas barangbarang) tesebut olehNasabah kepada PNM
163 — 51
11/Pdt.G/2013/PNM
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI diwakili oleh Ir. H. MOCH. CHOLIDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA KABUPATEN BONDOWOSO
Intervensi:
PURWADI
145 — 90
PermodalanNasional Mandiri Bondowoso (PNM) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.Putusan Perkara Nomor: 155/G/2017/PTUN.SBYHalaman 21 dari 84 Halaman032/ ULMBDWS/ PKMM/ VI/ 2016 tanggal 29 Juni 2016, maka dengangugatan tidak mendudukkan pihak PNM sebagai pihak juga menyebabkangugatan kurangDIN ak; 222222 2 nana nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeC. EKSEPSI HUKUMPRT pm eer rr1. EKSEPSI DILATOIR (GUGATAN PREMATUR);7722"1.1.
Permodalan NasionalMandiri Bondowoso (PNM) sejumlah Rp. 125.000.000, (Seratus dua puluhlima juta rupiah). Dengan terdapatnya tindakan hukum oleh TERGUGATREKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI melalui Laporan Polisi dangugatan perkara a quo terkait Obyek Gugatan, telah menimbulkankepentingan hukum PENGGUGAT REKONVENSI terhadap Obyek Gugatanmenjadi terhambat/trQANQQU;2 one nnn enn nnn ennab.
Denganadanya tindakantindakan TERGUGAT REKONVENSI yang tidak berdasar,menjadikan PNM tidak bisa memberikan tambahan permodalan usahaPENGGUGAT REKONVENSI terkait tidak dapat dipasangnya HakTanggungan atas Obyek Gugatan ;c.
Adapun rincian tentang kerugiankerugian Materiil yang dialami olehPENGGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut: Jumlah Pinjaman awal di PNM = Rp.125.000.000.,; Penambahan pinjaman yang disetujui oleh PNM =Rp. 25.000.000,; Hilangnya potensi keuntungan usaha dalam 2 bulan = Rp. 8.000.000.
54 — 22
rumahtangga sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagihidup berumahtangga dengan Termohon sehingga sering terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus dan Pemohon mulai tidak nyaman hidup berumah tanggadengan Termohon.Bahwa dalil Jawaban Termohon no. angka 6 tidak benar, yang benar Termohon justruyang cenderung menyesatkan dan memutar balikkan fakta adalah Termohon, sebelummenikah dengan Termohon bekerja di Bank Danamon dengan jabatan Maketingkemudian tahun 2011 Pemohon pindah tempat kerja di PNM
(Permodalan NasionalMadani) Cab Kediri dan di PNM karier Pemohon juga semakin berkembang darimulai jabatan awal Maketing, berkembang jadi Supervisor, dan terakhir jabatanReviewer/analis Kredit namun rumahtangga Pemohon dan Termohon justru mulaigoyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal tersebut terjadisejak awal tahun 2018 penyebabnya Termohon kurang memperhatikan Pemohon dantidak menghargai Pemohon dan Termohon menunjukkan kesombongannya bahwaTermohon merasa punya penghasilan
cukup dan merasa pemberian nafkah dariPemohon selalu kurang, Termohon selalu menguasai semua gaji Pemohon danPemohon tidak diberi kuasa memegang uang penghasilan Pemohon sedikitpun jikauntuk kebutuhan kecilkecil, Pemohon harus minta dulu kepada Termohon.Bahwa dalil Jawaban Termohon angka no.7 benar jika Pemohon hanya mampumemberi nafkah anak seperti yang dikatakan oleh Termohon , semuanya itu adapenyebabnya yaitu semenjak Termohon mengeluarkan Pemohon dari tempatkerja di PNM Pemohon tidak mempunyai
Bahwa pada dalil Pemohon angka 5 (lima) semakin menunjukkanbahwa Pemohon sedang mengarang narasi untuk mencaripembenaran atas perilakunya, dimana telah secara nyata Pemohonmembenarkan dalil Termohon pada Jawaban angka 7 (tujuh) terkaitnafkah anak sehingga tidak perlu lagi Termohon jabarkan lebih jauhterkait bagaimana sifat dan tanggung jawab Pemohon terhadap anak,akan tetapi perlu Termohon luruskan terkait tuduhan Pemohon yangmengatakan bahwa Termohon mengeluarkan Pemohon dariTempat kerja di PNM
Putusan Nomor 0328/Pat.G/2021/PA Kar.adalah pekerja yang baik, pasti tidak akan sulit untuk mencaripekerjaan baru di manapun tempatnya.Perlu diketahui bahwa 2 (dua) bulan sebelum Pemohon Resign dariPNM, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepadaTermohon meskipun pada saat itu masih tinggal satu rumah, dansetelah resign dari PNM terkait pencairan uang JamsostekPemohon yang seharusnya diberikan kepada anakanak punTermohon tidak pernah menanyakan maupun memintanyabahkan uang Bansos yang cair
104 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 647 K/Pdt.SusBPSK/2016Oktober 2015, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit Tanjung Balai,Pada hari Selasa/tanggal 20 Oktober 2015;b. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 178/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 9 Februari 2016, Perinal Panggilan Persidangan atas namaPelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit TanjungBalai, pada hari Senin/tanggal 15 Februari 2016;c.
Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 225/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 15 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas namaPelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit TanjungBalai, Pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016.Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskanhaknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dan bersesuain
Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1304/PG/BPSKBB/X/2015 tertanggal13 Oktober 2015, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit TanjungBalai, Pada hari Selasa/tanggal 20 Oktober 2015;b.
Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 178/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 9 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atasnama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM KantorUnit Tanjung Balai, pada hari Senin/tanggal 15 Februari 2016;c.
Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 225/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 15 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atasnama Pelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM KantorUnit Tanjung Balai, Pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016.Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telahmelepaskan haknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian SengketaHalaman 6 dari 34 hal.Put
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR KPKNL
2.KEPALA KANTOR BPN MEDAN
3.M. SUHENDRA
4.JUNAIDI
29 — 20
PNM
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR KPKNL
2.KEPALA KANTOR BPN MEDAN
3.M. SUHENDRA
4.JUNAIDI
49 — 4
PNM DEML KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN VANG MAHA ERA"eeeeeee Pencadilan Negeri Mojokerte yang memeriksa dan mengadili perkara pidana . dalamlinukat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebaa: 4 berikut dalamperkara Terdakwa ; cacineenerres Membaca berkas perkara pidana Nomor :336 / Pid. Bo f 2012) PN MEL atas namaTerdakwa :SUBUR bin MARSAP, lahir di Mojokeria 1951, umur 61 tahun, Lakilaki.
117 — 62
16/Pid.Sus/2013/PNM
1.PUTIKAH
2.PURWORO
Tergugat:
PT Permodalan Nasional Madani PNM Cq Unit layanan Modal Mikro Jaten
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG, KPKNL Surakarta
2.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
69 — 14
Penggugat:
1.PUTIKAH
2.PURWORO
Tergugat:
PT Permodalan Nasional Madani PNM Cq Unit layanan Modal Mikro Jaten
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG, KPKNL Surakarta
2.Kepala Badan Pertanahan Kabupaten SukoharjoPermodalan Nasional Madani (PNM) Cq. Unit layanan Modal MikroJaten, beralamat JI. Lawu KM 10,5, Jumok RT. 04 RW. 08, Desa Jaten,Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat JI. Kimangun Sarkoro No. 141 Kota Surakarta,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT 1;Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, beralamat JI.
84 — 40
Polman.IslamAgama SopirPekerjaanTerdakwa ditahan oleh:1.Penyidik tanggal 02 September 2013 Nomor: SP.Han/13/IX/2013/Reserse Narkobasejak tanggal 03 September 2013 S/d 22 September 2013;2.Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majene selaku PenuntutUmum tanggal 19 September 2013 Nomor : B594/R.4.25/Euh. 1/09/2013 sejaktanggal 23 September 2013 S/d 01 Nopember 2013;3.Perpanjangan penahan yang pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Majenetanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PNM
/2013 sejak tanggal 28 Nopember 2013 S/d 17 Desember 2013;5.Penatapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 11 Desember 2013Nomor : 92/II/H/Pen.Pid/PNM sejak tanggal 11 Desember 2013 S/d 09 Januari2014;6.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 31 Desember 2013 Nomor :92/1/K/Pen.Pid/PNM sejak tanggal 10 Januari s/d 10 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tentang penunjukan
1.DIAN PURNAMA, SH
2.PURNA NUGRAHADI, SH
3.HERU PRASETYO, SH
Terdakwa:
DANIK HOLIFAH binti JUHARI
258 — 360
ANDRIYANTO 975.000Jumlah 24.600.000 Dari sejumlah pengajuan tersebut, Kantor NotarisPejabat Pembuat AktaTanah R Bambang Anom Widyo Putro, SH, M.Kn telah menyelesaikansebanyak 4 (empat) buah sertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan kepada PNM ULAMMunit Wonosobo, selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telahmenyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaibiaya permohonan lainnya melalui transfer ke rekening Tahapan
ANDRIYANTO 975.000Jumlah 24.600.000 Dari sejumlah pengajuan tersebut, Kantor NotarisPejabat Pembuat AktaTanah R Bambang Anom Widyo Putro, SH, M.Kn telah menyelesaikansebanyak 4 (empat) buah sertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan telah diserahkan kepada PNM ULAMMunit Wonosobo, selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telahHal. 32 dari 129 Putusan Pidana No.57/Pid.B/2018/PN.Wsb.menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaibiaya
ANDRIYANTO 975.000Jumlah 24.600.000 Bahwa Saat ini masih ada 8 (delapan) proses yang belum jadi ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa proses nya terhambat hinggasekarang.Bahwa dari sejumlah pengajuan tersebut telah diselesaikan sebanyak 4(empat) buah sertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh jutadua ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada PNM ULAMM unitWonosobo.Bahwa selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telah menyerahkanuang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai
Lembaga Permodalan Nasional MadaniUnit Layanan Modal Mikro (PNM ULAMM) unit Wonosobo.Bahwa Lembaga Permodalan Nasional Madani Unit Layanan ModalMikro (PNM ULAMM) unit Wonosobo yang bergerak di bidangpembiayaan mikro berupa kredit dan modal usaha dalam pengikatankredit, legalisasi dan pengikatan hak tanggungan bagi para nasabahyang mengagunkan atau menjaminkan sertifikat hak milik baik berupatanah dan atau bangunan, pada tahun 2014 pernah mengajukanpermohonan balik nama sertifikat milik para nasabah
Dari sejumlahpengajuan tersebut telah diselesaikan sebanyak 4 (empat) buahsertifikat dengan biaya sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratusribu rupiah) yang telah diserahkan kepada PNM ULAMM unitWonosobo.Bahwa selain itu PNM ULAMM unit Wonosobo juga telah menyerahkanuang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai biayapermohonan lainnya melalui transfer ke rekening Tahapan BCA Nomor02390481007 an.
Terbanding/Tergugat I : PT PNM Cabang Solo
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat III : BPN Karanganyar
Terbanding/Tergugat IV : Hery Setyawan
82 — 0
MH
Terbanding/Tergugat I : PT PNM Cabang Solo
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat III : BPN Karanganyar
Terbanding/Tergugat IV : Hery Setyawan
Terbanding/Tergugat I : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI VENTURA SYARIAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KENDARI
108 — 59
PNM Ventura Syariah, beralamat di Jalan Prof.Dr. Abdurrahman Basalamah Blok A Nomor 14kecamatan Panakukang Makassar. dalam hal inimemberikan kuasa kepada Fadhil Arfan dan AchmadFaudzy legal PT.PNM Ventura Syariah PerwakilanMakassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat I;2.
PNM Venture syariahtertanggal 09 September 2020 namun tergugat tidak mengindahkan,olehnya itu terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum ke Pengadilan Negeri Kendari,10.
Jika PPU melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapuntermasuk penggabungan, konsolidasi, ataupun akuisisi denganpihak lain, tanpa ijin tertulis dari PNM VS.6.11.
Jika PPU lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain,yang memberikan dampak tidak terpenuhinya kewajiban PPUkepada PNM VS.PNM VS berhak memutuskan Akad ini dan PPU wajib untuk seketika dansekaligus memenuhi kewajibankewajibannya baik pembayaran kembaliFasilitas Pembiayaan dan bagi hasil pendapatan porsi PNM VS yangHalaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT KDIbelum diperhitungkan, maupun kewajiban kKeuangan PPU lainnya kepadaPNM VS tanpa perlu adanya keputusan pengadilan untuk
PNM Ventura Syariah yang diwakili oleh Henry KisingerSappetaw, IR, Msi.selaku Kepala Perwakilan PT. PNM Ventura Syariah yangselanjutnya disebut PNMVS dan Moh. Haidir P.
22 — 6
Tergugat tidak mau membayar dan tidak bertanggung jawab atashutang yang diajukannya bersama dengan Tergugat pada Bank BTPNsyariah dan Bank PNM Mekar sejumlah komulasi kurang lebih Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk usaha bersamayang kemudian bankrupt, bahkan ia mengelak dengan menuduh bahwaTergugat menghabiskan uang hasil hutang tersebut sendiri;6.
membuktikan dalildalil Gugatannya;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak maumembayar dan tidak bertanggung jawab atas hutang yang diajukannyabersama dengan Tergugat pada Bank BTPN syariah dan Bank PNM
96 — 69
Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat menjadianggota Polri sejak tahun 2001 berdasarkan SK Kapolri denganPangkat Sersan Dua/Bripda, yang ditugaskan di Polres Majenesampai dengan tahun 2013 ;2s Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Penggugat telah dijatuhi hukumanpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM tanggal 11 Juli 2011 dan atas dasar putusantersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah SulawesiSelatan Resort Majene telah melakukan sidang kode
khususnya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitera, dapat memperolehgambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnyaproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Tergugat ;Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang kami hormati dan muliakan, adapaungambaran tentang proses penerbitan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/343/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :101.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM
Pasal 11 huruf a PP No. 1 Tahun 2003 Tentang PemberhentianAnggota Polri yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabilamelakukan tindak pidana Bahwa bila di kaitkan dengan perbuatanPenggugat sudah memenuhi persyaratan dalam rumusan ketentuanini karena Penggugat telah melakukan tindak pidanapenyalahgunaan Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriMajene Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM tanggal 11 Juli 2011(inkracht) ;b.
Mei 2013 (foto copy tanpa asli) ; 2210.11.Bukti T2 : Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SulawesiSelatan No.Kep/343/V/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas POLRI, tanggal 30 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya) ; Bukti T3 i Foto copy Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Selatan No.Kep/343/V/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari Dinas POLRI, tanggal 30 Mei 2013 (sesuai dengan aslinya) ; Bukti T4 i Foto copy Salinan Putusan Nomor: 35/Pid.B/2011/PNM
Objek sengketa telah diterbitkan telah sesuai dengan peraturanperundangundangan 5 22222 n nnn nn nnn nnn nen nn nnn nnn nen nee ne een ene eeMenimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum apakah tindakanpenggugat yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hakdan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara bersamasamayang telah di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Majene Nomor : 35/Pid.B/2011/PNM
3.KPKNL Surakarta
4.Nurawan Mustofa Rahyuni
5.Katmini
51 — 3
Permodalan Nasional Madani (PNM) Kantor Cabang Wonogiri
3.KPKNL Surakarta
4.Nurawan Mustofa Rahyuni
5.Katmini
36 — 12
selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT I;2 HERMANTOPekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tingang Nomor : 1A RT006/RW025,Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT II;Dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai : PARA TERGUGAT;3 IRWA AIDI, SHNotaris di Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Jenderal A.Yani Pasar Kameloh No. 12 FPalangka Raya, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I;4 PEMODALAN NASIONAL MADANI (PNM
bulanterhitung sejak akta dimaksud ditanda tangani ;e Tergugat I bersedia menyerahkan 2 (dua) bidang tanah yang (satu) bidang telah berdiribangunan rumah dari beton yakni dengan masingmasing : .Sertiflkat Hak Milik No.16875/Palangka tanggal 17 Desember 2012, Surat Ukur 7986/2012 terletak tanggal 30 Nopember2012 dengan luas tanah 595 M2 ataas nama pemegang hak HERMANTO (Tergugat II), yangmana menurut keterangan Tergugat I Sertiflkat tersebut sekarang sebagai jaminan padaPemodalan Nasional Madani (PNM
Sertiflkat Hak Miulik No. 16875/Palangka tanggal 17 Desember2012, Surat Ukur 7986/2012 terletak tanggal 30 Nopember 2012 dengan luas tanah595 M2 ataas nama pemegang hak HERMANTO (Tergugat II), yang mana menurutketerangan Tergugat I Sertiflkat tersebut sekarang sebagai jaminan pada PemodalanNasional Madani (PNM) Unit Palangka Raya (Turut Tergugat II), 2.Sertifikat HakMilik Nomor 17331/Palangka tanggal 19 September 2013, Surat Ukur No.8499/2013tanggal 10 Juli 2013, dengan luas tanah 165 M2 atas nama
(lima ratussembilan puluh lima meter persegi), atas nama pemegang hak HERWANTO (TergugatII), yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Tingang Nomor 1 A RT006/RW025,Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan menurutketerangan Pihak Pertama (Tergugat I), bahwa Sertifikat tersebut sekarang dijadikansebagai jaminan pada Pemodalan Nasional Madani (PNM) Unit Palangka Raya (TurutTergugat); dan 1 (satu) bidang tanah kosong, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.17331/Palangka tanggal
atasnama pemegang hak HERWANTO (Tergugat IJ), yang mana menurut keteranganTergugat I, bahwa Sertiflkat tersebut sekarang dijadikan sebagai jaminan padaPemodalan Nasional Madani (PNM) Unit Palangka Raya (Turut Tergugat),2.Sertifikat Hak Milik Nomor 17331/Palangka tanggal 19 September 2013, SuratUkur No.8499/2013 tanggal 10 Juli 2013, dengan luas tanah 165 M?
MASRIAH
2 — 0
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan sah menurut hukum permohonan penetapan perwalian atas nama anak Pemohon yaitu FITRIYANA MEI SAFARA;
- Memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung untuk menjadi wali dari FITRIYANA MEI SAFARA untuk kelengkapan persyaratan mengajukan pencairan di Bank PNM Cabang Lamongan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No 355 atas nama anak Pemohon FITRIYANA MEI SAFARA;
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR UTAMA PT. GARAM (PERSERO)
132 — 57
Garam (persero) sebagai BadanUsaha Milik Negara (BUMN)Bahwa TERGUGAT I menyalah gunakan kewenangannya sebagaimana tersebut diatas dengan melanggar pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalamhubungan keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara hanya dapatberbentuk Pinjaman/Hibah dan/atau Penyertaan Modal Negara (PNM).
Olehkarenanya perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad)Bahwa dengan adanya pengaduan PENGGUGAT apalagi bahkan dengantidak ditanggapinya pengaduan tersebut oleh TERGUGAT I karena alasanapapun, seharusnya PARA TERGUGAT tunduk pada pasal 24 ayat (1) danayat (2) Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negaradimana dalam hubungan keuangan antara Pemerintah dan PerusahaanNegara hanya dapat berbentuk Pinjaman/Hibah dan/atauPenyertaanModal Negara (PNM
Bahwa Penggugat secara keliru mendalilkan dalam surat gugatannyaTergugat I yang berposisi sebagai Pemerintah (yang notabene Pejabat TataUsaha Negara) menyalahgunakan kewenangannya dengan melanggarPasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UndangUhdang Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dalam hubungankeuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara hanya dapatberbentuk Pinjaman/Hibah dan/atau Penyertaan Modal (PNM).. Bahwa tindakan Tergugat I memberikan bantuan kepada PT.
Di satu pihak Penggugat secara keliru mendalilkan tentang adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I berupapenyalahgunaan wewenang dengan melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat(2) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam hubungankeuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara hanya dapatberbentuk Pinjaman/Hibah dan/atau Penyertaan Modal Negara (PNM) danmengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat, tetapi dilain pihakPenggugat menguraikan adanya tindakan Pejabat Tata
Garam (Persero) sebagai Badan Usaha MilikNegara (BUMN) yang seharusnya hanya dapat berbentuk Pinjaman/Hibahdan/atau Penyertaan Modal Negara (PNM), sehingga menimbulkan kerugianpada diri Penggugat.
8 — 0
PUTUSANNomor 1155/Pdt.G/2015/PA.Grt.rain SN ea SN abl ats =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PNM,pendidikan , tempat kediaman di Perum Cempaka Blok V,RT.005, RW. 014, Kelurahan Lebakjaya, KecamatanKarangpawitan, Kabupaten Garut, selanjutnya disebutsebagai