. : surat tertanggal 14 Februari 2017Nomor:03/PGKKMB/II/2017, perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat kepada DPRD Kab. Manggarai Barat,dan suratsurat lain yang berhubungan dengan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat;2. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbj2.

Manggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor: 03/PGKKMB/II/2017 dari Tergugat , perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkaitpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dariAnggota DPRD Kab. Manggarai barat ;4. Menyatakan batal dan tidak sah surat Ketua Umum partai GolonganKarya tertanggal 30 November tahun 2016 No:B878/GOLKAR/XI/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kab.

Manggarai Barat, bukanlah sebagaidasar alasan bagi obyek Pemberhentian dan PAW bagi Penggugat.Untuk itu sudah sangatlah jelas alasan tersebut yang digunakan olehPenggugat tidaklah berkaitan atau mempunyai hubungan hukumHalaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbjdengan pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat dari jabatananggota DPRD Kab.

2016 perihal PAW Anggota DPRD Kab.

B878/GOLKAR/X1/2016, tanggal 30 November 2016tentang PAW Anggota DPRD Kab. ManggaraiBarat;Fotocopy Surat DPD Partai Golkar Prov.

Berdasarkan surat Tergugat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017, perihal pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat;2.

;Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017 dari Tergugat I, perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkaitpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dariAnggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat;.

) terhadap Penggugat kepada KetuaDPRD Kabupaten Manggarai Barat, dan suratsurat lain yang berhubungandengan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;Dalam Pokok Perkara;Halaman 13 dari 23 hal Put.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat kepada Ketua DPRD KabupatenManggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 03/PGKKMB/II/2017dari Tergugat , perihal pemberitahuan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkait pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRDKabupaten Manggarai Barat;4.

Bahwa sesuai surat DPP Partai Golkar Nomor B878/GOLKAR/xi/2016 (videbukti P.4), Perinal PAW Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat a.nEdistasius Endi, SE tertanggal 30 November 2016, bahwa Pemohon KasasiHalaman 21 dari 23 hal Put.

MuhamadYahya, masingmasing bertindak selaku Ketua Umum dan SekretarisUmum DPA Partai Aceh, memutuskan memberhentikan dengan hormatsebagai kader dan keanggotaan Partai Aceh terhadap diri Penggugat,berdasarkan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehDewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh,Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Sabang yangdidasari oleh prasangka yang tidak memiliki nilai kebenaran, yaknidengan menempatkan posisi Penggugat sebagai pihak yang

Sehingga gugatanharuslah tidak dapat diterima;B Permasalahan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan yang masihmerupakan wilayah ataupun dalam jangkauan internal kepartaian, makapersoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) kader Partai Aceh merupakanwewenang internal Partai Aceh yang harus diselesaikan di tingkat internal PartaiAceh.

Sengketa mengenai persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini jugatelah ditegaskan berdasarkan hukum yang berlaku dan aturan perundangundangan mengenai sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW). Bahwa dalamYurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Sengketa Pergantian Antar Waktu(PAW), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomo 350 KIPDT/2006antara James O.

Watung, Dkk terhadap Wempie Walintukan mengenaiPergantian Antar Waktu (PAW) Partai Golkar, yang amar putusannya berbunyi :"Bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap anggota Legislatif".Selain itu juga, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) lainnya antaraAlassyius Hasan vs DPW Partai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yangmemutuskan menolak gugatan Pergantian Antar Waku (PAW)

Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)dari Partai Aceh kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sertaSuratDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk melakukanpelantikan terhadap usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPartai Aceh;C Berkaitan uraian .di atas, sangat jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat kurang subjek hukum (exception plurium litis concortium) atau pihakTergugat, jadi yang semestinya harus ikut digugat bukan hanya DPA Partai Acehdan

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbdre Eman Sulaeman Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 04 Juni 1964, sebagai Anak Lakilaki;5. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas hartapeninggalan Almarhum dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam,6.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd6. Endang Supriadi Bin RD. H Adang Mihardja, Tanggal/lahir:Sukabumi, 10 Oktober 1960, sebagai Anak Lakilaki ;7. Eman Sulaeman Bin RD.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan administrasi diperbankandan kepastian hukum ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.

PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. CbdHal 14 dari 9 hal. PAW Nomor 2/Pdt.P/2022/PA. Cbd

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi2. Rania Salsabila Binti Samsul Bahri, Tempat/Tanggal lahir:Sigli / 15061999, agama :Islam,PekerjaanMahasiswai, Alamat :Ling BahagiaGampong Pante Teungoh, Kecamatan KotaSigli, Kabupaten Pidie,Selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;3. Nurifah binti M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimenghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimerupakan anak kandung pemohon I dengan almh.Fitriani; Bahwa bedasarkkan bukti P8 (fotokopi akta kelahiran atasnama M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgisebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat 1dan pasal 309 RBg.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiSalinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 15 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

PAW No. 0447/Pdt.P/2020/PA.PmlDUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalamregister perkara Nomor 0447/Pdt.P/2020/PA.Pml tanggal 26 Agustus 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Basri bin Ali Amran pada tahun1991 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subangdan tidak pernah bercerai;2.

PAW No. 0447/Pdt.P/2020/PA.Pml6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksaperkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnyasebagai berikut :a. Mengabulkan permohonan Pemohon;b. Menetapkan Pewaris (Basri bin Ali Amran) telah meninggal duniapada Tanggal 20 April 2019 dalam keadaan Islam;E. Menetapkan ahli waris Almarhum Basri bin Ali Amran menuruthukum Islam adalah : 1.

PAW No. 0447/Pdt.P/2020/PA.Pmlh. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 11/1075/TP/PN/2009 tanggal 25 Agustus2009 (tertanda P.8).i. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 11/10071/DIS/2009 tanggal 20November 2009 (tertanda P.9).j. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3327LT250420190076 tanggal 25 April2019 (tertanda P.10).k.

PAW No. 0447/Pdt.P/2020/PA.Pml bahwa Basri bin Ali Amran pada saat meninggal dunia meninggalkan ahliwaris : 1. PEMOHON (lstri), 2. PEMOHON II (Anak lakilaki), 3.PEMOHON Ill (Anak perempuan), 4. PEMOHON IV (Anak lakilaki), 5.PEMOHON V (Anak perempuan), 6.

PAW No. 0447/Pdt.P/2020/PA.PmlDrs. H. Djuwadi, S.H, M.HHakim Anggota Hakim AnggotaDrs. M. Sakdulloh Drs. H. Alwi, M.H.IPanitera Pengganti,Drs. Abdul WakhidRincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00Biaya Proses >: Rp 75.000,00PNBP Pemanggilan Para Pemohon : Rp 40.000,00Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00Biaya Redaksi >: Rp 10.000,00Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 461.000,00halaman 10 dari 10. PAW No. 0447/Pdt.P/2020/PA.Pml

Yang berbunyi sebagai berikut DPP Partaimenetapkan sanksi pemecatan berdasarkan rekomendasi Bidang KehormatanPartai;Bahwa penerbitan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Sibolga, tertanggal 9Maret 2012, yang mana berdasarkan Keputusan Rapat DPP PDI Perjuangan padahari Jumat 9 Maret 2012, menyetujui Penggantian Antar Waktu Anggota FraksiPDI Perjuangan DPRD Kota Sibolga.

Yangmana Tergugat I yang menandatangani surat adalah unsur Ketua dan WakilSekretaris dan tidak berdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadapTergugat II, yang menandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris,harusnya Ketua Umum Partai bukan Ketua sesuai AD/ART Partai;8 Bahwa surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012, Lamp.1(satu) set, Hal.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;Subsidair:Menyatakan Tergugat II, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor: 1796/IN/DPP/IN/2012;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkan Penggugatdengan seketika dan sekaligus;Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp600.000.000,00

Mengawati Hutagalung, bahwa seharusnya Penggugat jugamenarik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkaraa quo karena DPD PDIP Sumut turut mengeluarkan surat usulan PAW a.n.Sdr.

Yang mana Tergugat I, yangmenandatangani surat adalah unsur Ketua dan Wakil Sekretaris dan tidakberdasarkan Rapat Pleno Partai dan begitu juga terhadap Tergugat ll, yangmenandatangani surat PAW adalah Ketua dan Sekretaris, harusnya KetuaUmum Partai bukan Ketua sesuai Ad/ART Partai;Bahwa Surat tertanggal 8 Juni 2012, No. 237/EKS/DPC26.20/VI/2012,Lamp. (satu) set, Hal.

Bahwa pencabuatan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNo. 7175/DPP03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabuatan Persertujuan PAW anggota DPRD Kabupaten MalukuTengah.7. Bahwa sebelumnya TERGUGAT dan TERGUGAT II telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat nomor 5630/DPP03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs. M.

Bahwa point 6 Eksepsi Tergugat I, II ditolak tegas oleh Penggugat.Bahwa gugatan Penggugat bukanlah premature tetapi merupakan hal yangwajar.Bahwa proses PAW Penggugat telah berlangsung sejak PutusanPengadilan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.MSH tertanggal 19Mei 2011 (1 tahun kurang 13 hari).Bahwa didalam proses PAW ini, DPPPKB telah mengeluarkan SuratNomor 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011.Bahwa apabila proses PAW ini tidak dihambat dan atau dilawan olehPenggugat, maka sudah

dapat dipastikan bahwa proses PAW Penggugatsudah selesai.Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi tidak diterimanya gugatanPenggugat.8.

Sehingga dengan demikian Organ PKBProvinsi maluku menindak lanjuti Penyampaian Putusan Pengadilandan Persetujuaan PAW saudara penggugat (Drs. Muh.

Fotocopy Surat Nomor: 9518/DPP03/V/A.1/XII/2011, Perihal : PersetujuanKembali PAW Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari PKB a/n. Drs.Mhu. Djafar Sani Lewenussa, tertanggal 15 Desember 2011, yang diberitanda P6;7. Fotocopy surat Nomor : 173/DPC03/VII/A.1/XII/2011, Lampiran : 1 (satu)berkas, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenMaluku Tengah dari PKB A/n. Drs. Muh. Djafar Sani Lewenussa tertanggal28 Desember 2011, yang diberi tanda P7;8.

Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukankepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang isinya memutuskanagar segera dapat memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syatrizal,M.Si.

,(Penggugat) kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag., sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor:B25/GOLKAR/K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut diterbitkanberdasarkan surat dari Tergugat II dan Tergugat III yakni:a Surat DPP Partai Golkar Nomor:B149/GOLKAR/III/2013tanggal 16 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD KabupatenKampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudaraDrs.H.Syafrizal

;b Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor B67/DPD/GOLKARR/II/. 2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPermohonan PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, telahmenyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal,M.Si.,/Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag.;Hal.3 dari 20 hal. Put.

Terhadapputusan ini kami berpendapat Majelis Hakim telah memutus dengansangat keliru;Alasan kami adalah sebagai berikut:a Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dari Pemohon Kasasi kepadaAhmad Fikri,S.Ag., bertentangan dengan mekanisme organisasi danperaturan perundangundangan yang berlaku.

PAW terhadap PemohonKasasi telah diputus oleh Para Termohon Kasasi tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan alasan PAW yang sewenangwenang dan tidakmempunyai dasar hukum yang jelas. Karena itu lah kami menyatakanbahwa perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad).

Fotocopy surat nikah atas nama Sawedi, Nomor 179/IX/1972, tanggal30 September 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaHal. 4 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan aslinya, danbermeterai cukup, oleh Majelis diberi kode P4.5.

Sawedi L adalah Ladong;Hal. 5 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgBahwa agama yang dianut semasa hidup H. Sawedi L bin Landong adalahagama Islam;Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan istri H.

Sawedi L bin Landong adalahagama Islam;Hal. 6 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA Skg Bahwa agama yang dianut oleh anakanak dan istri H.

Sawedi;Hal. 7 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgMenimbang, bahwaP.1 berupa asli silsilah, P.2, berupa asli keterangankematian an. H. Sawedi L, P.3, berupa asli keterangan kematian an. Hasna,P.4, berupa akta nikah an. H. Sawedi L P.5, berupa Kartu Identitas Pensiun an.H.

Fitriani, S.Ag.Hal. 11 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA SkgPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahRp184.000,00(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).Hal. 12 dari 12 PAW No. 64/Pdt.P/2021/PA Skg

) Anggota DPRD Kota Serang, atas nama Penggugat, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah mengeluarkan suratNomor: 1305/PV/1434, tertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRD Serangsahabat H.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kota Serang atas nama Penggugat setelah membaca dariberita media cetak (koran) lokal yang ada di Kota Serang;.

Bahwa setelah Penggugat membaca Surat Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Kota Serang yang dibuat oleh Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa, Nomor: 1305/PI/1434, bertanggal 25 Juli 2013, perihal PAW DPRDSerang sahabat H.

Ateng Fauzi Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMByang baru saja di reshuffle terkait PAW terhadap Penggugat;Bahwa dikarenakan Penggugat, begitu juga dengan Bpk. Ateng Fauzi(Ketua Pimpinan Daerah Kota Serang PMB) samasama terkejuttanpa ada alasan yang jelas dan telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam AD/ART PMB terkait dengan adanyaReshuffle Bpk. Ateng Fauzi dan PAW atas nama Penggugat,sehingga Penggugat bersamasama Bpk.

Ada hal2 lain termasuk transaksipolitik, krn itu. putusan PP soal reshuffle diminta dim rapat utkditeruskan bersama putusan PAW;Demikian putusan teman2 dalam rapat mudah2an dapat dimaklumi.Salam"(Bukti P2) email dari Bok. Imam Addaruqutni.10.Bahwa setelah dilakukan Rapat Pleno Pimipinan Pusat PMB yangmembahas masalah PAW atas nama Penggugat dan Reshuffle Bpk.Ateng Fauzi melahirkan Keputusan sebagaimana penyampaian Suratemail resmi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat PMB Bpk.

Kartika Rahayu binti Kartimin, NIK3674017004960001, dikeluarkan oleh DisdukcapilKota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 10November 2021, lahir di Tangerang, 30 April 1996,Hal. 1 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrsumur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di JI.Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW. 019Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, KotaTangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagaiPemohon III;4.

Cemara IV Blok C.4/19 BSD RT. 009 RW.Hal. 2 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs019 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten;2.

Kartika Rahayu (Anak perempuan kandung Pewaris);Hal. 3 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs5.4. Bagus Sudewo (Anak lakilaki kandung Pewaris);6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan inisebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan dana danpenutupan rekening, pencarian deposito di Bank Mandiri dan BJB, danbalik nama setifikat, balik nama kendaraan atas Kartimin (Pewaris) sertaharta peninggalan Pewaris lainnya;7.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;Hal. 4 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsSubsider: Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Umi Wardah Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses > Rp 75.000,00 Panggilan Pemohon: Rp600.000,00Hal. 13 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA TgrsPNBP Panggilan : Rp 40.000,00Redaksi : Rp 10.000,00Meteral : Rp 10.000,00Jumlah : Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh limaribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 0016/Pdt.P/2022/PA Tgrs

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebutdigunakan oleh para Pemohon untuk mengambil/menarik dana simpananAlmh.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan para Pemohonagar Alm.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd3.1. PEMOHON (Keponakan/Pemohon ).3.2. PEMOHON II (Keponakan/Pemohon Il).3.3. PEMOHON III (Keponakan/Pemohon Il).4.

PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Xxx, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Badriyah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0309/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd2. Menetapkan meninggal dunia Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullahpada hari minggu tanggal 23 November 2017 akibat sakit.3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Syariah binti Abdullah adalahsebagai berikut:3.1.Ridwan bin Abdullah (Ssaudara kandung)3.2.Maryam binti Abdullah (Saudara Kandung)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0004/Pdt.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdagar Almarhumah Hj. Syariah ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal23 November 2017 karena sakit dan para Pemohon ditetapkan sebagai ahliwaris dari Almarhumah Hj.

PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrdHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0004/Pdt. P/2018/MSMrd

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

No. 0866/17 PAW Page 1 of 123. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telahberlangsung selama 3 tahun 2 Bulan bulan;4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua/keluarga calon suami Pemohon, telah samasama mengetahuihubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohontersebut.

No. 0866/17 PAW Page 8 of 12Pemohon sebagai wali nikah/nasab yang berhak, sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak berdasar atas hukum dan patut untuk dikesampingkan,oleh sebab itu wali nikah yang bernama Hu harus dinyatakan ADHOL ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telahmemenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 jo.

No. 0866/17 PAW Page 10 of 124. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan PontangKabupaten Serang, untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengancalon suaminya bernama dengan wali Hakim ;5.

No. 0866/17 PAW Page 11 of 12Perincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000,6.

No. 0866/17 PAW Page 12 of 12

Bahwa Almarhumah SAWIAH semasa hidupnya menikah dengan LASTAREdan memiliki 4 orang anak yaitu:e Almarhum MANA (meninggal dunia pada hari jumat 28102017),e BECCE,e IGATTA dane Almarhum WARE (meninggal dunia 19092019):Hal. 4 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg5. Bahwa Almarhum MANA memiliki 9 orang anak yaitu;e ROSMINI;e LELA;e NURHAYATI;e IWARNA;e INASIA;e MUH. HAERUL;e NURASIKI;e MUH. MASRI;e RISAL.6.

SAWALENG binti LAKU yang bernama Beddu lebihdahulu meninggal dunia;Hal. 12 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa agama yang dianut semasa hidup HJ. SAWALENG binti LAKUadalah agama Islam; Bahwa MANA lebih dahulu meninggal dunia daripada HJ. SAWALENG; Bahwa MANA memiliki 9 orang anak masingmasing bernama ROSMINI,LELA, NURHAYATI, IWARNA, INASIA, MUH.

ISA, P.5, berupa suratHal. 14 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skgketerangan kematian an. Mana, P.6 berupa surat keterangan kematian an.Ware, P.7 berupa surat keterangan kematian an. Ransang, P.8 berupa suratketerangan kematian an. Aco dan P.9 berupa surat keterangan kematian an.

Menetapkan:AMBO SAU bin WARE;TENRI SANNA binti WARE;IDA WAHYUNI binti WARE;AMBO DALLE bin WARE;Hal. 20 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skge TENRIABENG binti WARE;e AMBO RUSWAN bin WARE; RISNAWATI bin WARE;Sebagai ahli waris Ware.6.

Fitriani, S.Ag.Perincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Hal. 21 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA SkgJumlah : Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).Hal. 22 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0454/Pdt.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd5. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;6.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd2.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 600. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.691.000, (enam ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 9 dari 10 hal. PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Oktober 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd