kepada Gubernur Kalimantan Timur;Bahwa setelah melalui tahap proses atas usulan PAW anggota DPRD Kabtana Tidung dari Bupati Tana Tidung, dan memperhatikan kelengkapanadministrasi serta faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada tanggal 23agustus 2013 tergugat mengeluarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.447615 Tahun 2013 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota DPRD Kab Tana Tidung;.

Pemberhentian danPengangkatan PAW Anggota DPRD Kab tana Tidung tanggal 23 Agustus 2013sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

Juli 2013 tentangPemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD kabTana Tidung Hasil Pemilihan Umum;Bahwa Komisi Pemilihan Umum kab Tana Tidung melalui Surat 175/KPUKTT021.964922/V 1/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDKabupaten dari Partai PNBK Indonesia, ditujukan kepada Bupati TanaTidung;e Bahwa berdasarkan Surat ketua DPRD kabupaten Tana Tidung Nomor170/122/DPRDKTT tanggal 22 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDkabupaten Tana Tidung, ditujukan kepada Bupati Tana Tidung;

e bahwa berdasarkan Surat Bupati Tana Tidung Nomor 100/150/TAPEM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal usulan Peresmian PAW anggotaDPRD Kab Tana Tidung, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;4.

Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNSMDVII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Perihal Penggantian Antar waktu (PAW), yangditujukan kepada Ketua DPRD Kab.

Ali;Bahwa Tergugat setelah menerima usulan PAW dari pimpinanDPRD yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi PAW dari BupatiDompu, kemudian oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian AdministrasiPengangkatan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten/Kota Se NTB yang dibentuk berdasarkan KeputusanGubernur NTB No. 71 Tahun 2013 melakukan penelitian danpemeriksaan berkas usul PAW atas diriPenggugat; Bahwa penelitian dan pemeriksaan berkas PAW anggota DPRDKabupaten Dompu telah dilakukan beberapa kali yaitu

Ali sebagai Pengganti Antarwaktu anggota DPRDKabupaten Dompu periode2009201 4;2225Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas dapatdinyatakan secara tegas bahwa proses PAW atas diri Penggugatdidasarkan atas pengunduran diri Penggugat sebagai anggotaDPRD dan bukan atas pemecatan dan pemberhentian Penggugatdari Partai PPRN (sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 suratgugatan);Bahwa oleh karena proses PAW didasarkan atas pengunduran diriPenggugat (Pasal 102 ayat 1 huruf b PP No.16

T3 : Surat KPU Kabupaten Dompu Nomor 457/KPUDPU/433877.017/IX/2013perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu dari PPRN tanggal 30 September2013 (sesuai dengan aslinya); 4. T4 : Berita Acara KPU Kab. Dompu Nomor 458/B A/TX/2013 tentang PemeriksaanPemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu HasilPemilihan Umum tanggal 30 September 2013 (sesuai denganaslinya); 5.

T5 : Surat Bupati Dompu kepada Gubernur Nomor : 100/219/Adm.Pemperihal Rekomendasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);6. T6 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu kepada Gubernur Nomor :200/1025/170 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal24 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);7.

T7 : Berita Acara pemeriksaan berkas calon PAW Anggota DPRD KabupatenLombok Barat dan Kabupaten Dompu Nomor : 171.2/191/Adm.Pemtanggal 30 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya);8.

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. Mrd4. Nama : PEMOHON IVTempat/Tgl.Lahir : Xxx/27 September 2000Agama : IslamPendidikan : SMPPekerjaan : PelajarAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum Zamri. SP. MM.2.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Zamri. SP. MM (sekarangtelah Almarhum) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Zamri. SP.MM (sekarang telah Almarhum) dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon Il,Il, IV, dan V ; Bahwa, Zamri. SP.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrdMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd

M.Si dengan calon pengganti antar waktu (PAW) yaitu H.

anggota frakst PKNU DPRD Kabupaten Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

M.Si (TergugatRekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu H. Ali Buhaiti, SH.

Menyatakan bahwa surat DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama KabupatenPasuruan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Nomor B074/DPC03/VH/2013, perihal surat pemberitahuan/usulan PAW Dapil III, adalah sah danmengikat;3. Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada pimpinan DPRD KabupatenPasuruan Jawa Timur untuk melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)atas nama H. Muhammad Rafiqi, SE. M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdbin M. Amin tidak mempunyai orang tua lagi karena telah meninggal lebihdahulu dan yang tinggal sekarang hanya para Pemohon ; Bahwa semasa hidupnya Alm. Imran adlah seorang Pegawai Negeri Sipil danpara Pemohon ingin mengurus administrasi yang menyangkut Alm.

PAW Nomor 0639/Pdt.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Desember 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 11 dari 12 hal. PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrdHal 12 dari 12 hal.

PAW Nomor 0639/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa proses Pengganti antar waktu (PAW)Penggugat tidak didasarkan pada usulan DPC Partai GerindraKab. Minahasa sehinggga bertentangan dengan UU Nomor 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan PP No. 16Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRDtentang tata tertib DPRD;12.

Kuntag, SE dansurat Nomor 070180/A/DPPGERINDRA/2013 tanggal 31 Juli2013 tentang PAW anggota DPRD Kab.

Bahwa sehubungan dengan objek/isi gugatan penggugatsebagian merupakan gugatan terhadap proses PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD maka kewenanganmengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Negeri Manado tidak berwenangmemeriksa perkara ini ( Kompetensi Absolut )..

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas( Obscuure liebel ) karena menggabungkan antara gugatanperbuatan melawan hukum dan gugatan PAW keanggotaanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehinggamengaburkan substansi dari objek gugatan itu sendiri..

Bahwa uraian poin 10 posita gugatan tidak benar karenaproses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan olehTergugat adalah berdasarkan usulan DPC Partai GERINDRAKabupaten Minahasa berdasarkan Surat No :13.07/DPCGERINDRA MINAHASA/2013 tanggal 24 Juli 2013. Sehinggaproses PAW yang dilaksanakan oleh Tergugat tidakbertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 maupunPP Nomor 16 Tahun 2010 ;.

;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha &Pekerja Indonesia (PPPI) Nomor 0290/ORG/DPP.PPPI/III/ 2012 tanggal 30 Maret2012, DPD PPPI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 yang menginstruksikankepada DPC PPPI melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW);Bahwa DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat selanjutnya mengeluarkan suratNomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentangPermohonan Pergantian

Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat;Selanjutnya disebut obyek sengketa;Bahwa dengan dicabutnya keanggotaan Partai Politik Penggugat dari PartaiPengusaha & Pekerja Indonesia, dan usulan dilaksanakannya Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat tanpa melalui mekanisme yang mensyaratkansebelum dilakukan pencabutan maupun PAW, harus diselesaikan terlebih dahulu10.11.12.13.14.15.melalui Mahkamah Partai Politik berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 atas perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun

Bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 018/DPDPPPI/NTB/IX/2012 tanggal 14 September 2012 perihal instruksi kepada Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia tidak sah dan tidakmempunyai dasar hukum;Bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Pengusaha & PekerjaIndonesia (PPPI) Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/ XI/2012tanggal 05 November 2012 tentang Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW

) adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;5 Menyatakan bahwa Surat DPC PPPI Kabupaten Lombok Barat Nomor 010/DPCPPPI/Lobar/XI/2012 tanggal 05 November 2012 tentang PermohonanPergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Sdr.

;Bahwa terhadap Pembanding/Penggugat, Para Tergugat telah melakukan pemecatansecara sewenangwenang dan selanjutnya mengusulkan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) dengan dalih Pembanding / Penggugat telah dipecat.

Saefuddin La Intang diberhentikan sebagai WakilKetua DPRD Kota Parepare;21Bahwa kalau menurut saksi kalau di Lakukan PergantianAntar Waktu (PAW) pasti ada pelanggaran dan sebabnyasehingga Ir. Saefuddin La Intang di PAW karena tidakdisetujui oleh DPW PKS Wilayah SulSel untuk maju sebagaicalon Walikota, tetapi tetap maju;Bahwa Saksi pernah ceritacerita dan menanyakan kepadaIr.

Saefuddin La Intang di PAW setelah mendaftarsebagai calon Walikota di KPU;bahwa menurut saksi sebabnya anggota DPR di PAWkecuali karena meninggal dunia atau mengundurkan diri,jadi menurut saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Ir.Saefuddin La Intang di PAW;Bahwa ada surat keputusan PAW terhadap Ir.

Saefuddin La Intangkeberatan di PAW oleh DPW PKS Wilayah karena Ir.Saefuddin La Intang yang membesarkan PKS di KotaParepare ;e Bahwa Ir. Saefuddin La Intang belum pernah mengajukankeberatan ke DPW PKS Wilayah SulSel;e Bahwa menurut Ir.

Saefuddin La Intangsebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Parepare atas persetujuan pengurus Wilayah;Bahwa acuan saksi membuat surat PAW tersebut adalahberdasarkan keputusan hasil rapat PAW saudara Ir.Saefuddin La Intang sebagai Wakil Ketua DPRD KotaParepare;Bahwa pada waktu saksi membuat surat PAW tersebutberdasarkan ada notulen dari hasil rapat yang membahastentang akan diberhentikannya saudara Ir.

Saefuddin La Intang akan di PAW karenamelanggar kebijakan Partai, akan tetapi setelah rapat saksidengardengar dari temanteman saksi bahwa Ir. SaefuddinLa Intang akan di PAW karena melanggar kebijakan Partaidan setelah itu saksi diinstruksikan Ketua untuk membuatsurat PAW;Bahwa saksi tidak pernah menerima atau melihat suratberupa SK PKS Nomor : 004/D/SKEP/AS23PKS/III/1434tentang usulan Wilayah yang memutuskan untukmengusung saudara Ir.

Bahwa Almarhumah SAWIAH semasa hidupnya menikah dengan LASTAREdan memiliki 4 orang anak yaitu:e Almarhum MANA (meninggal dunia pada hari jumat 28102017),e BECCE,e IGATTA dane Almarhum WARE (meninggal dunia 19092019):Hal. 4 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg5. Bahwa Almarhum MANA memiliki 9 orang anak yaitu;e ROSMINI;e LELA;e NURHAYATI;e IWARNA;e INASIA;e MUH. HAERUL;e NURASIKI;e MUH. MASRI;e RISAL.6.

SAWALENG binti LAKU yang bernama Beddu lebihdahulu meninggal dunia;Hal. 12 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa agama yang dianut semasa hidup HJ. SAWALENG binti LAKUadalah agama Islam; Bahwa MANA lebih dahulu meninggal dunia daripada HJ. SAWALENG; Bahwa MANA memiliki 9 orang anak masingmasing bernama ROSMINI,LELA, NURHAYATI, IWARNA, INASIA, MUH.

ISA, P.5, berupa suratHal. 14 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skgketerangan kematian an. Mana, P.6 berupa surat keterangan kematian an.Ware, P.7 berupa surat keterangan kematian an. Ransang, P.8 berupa suratketerangan kematian an. Aco dan P.9 berupa surat keterangan kematian an.

Menetapkan:AMBO SAU bin WARE;TENRI SANNA binti WARE;IDA WAHYUNI binti WARE;AMBO DALLE bin WARE;Hal. 20 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skge TENRIABENG binti WARE;e AMBO RUSWAN bin WARE; RISNAWATI bin WARE;Sebagai ahli waris Ware.6.

Fitriani, S.Ag.Perincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Hal. 21 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA SkgJumlah : Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).Hal. 22 dari 22 PAW No. 749/Pdt.P/2020/PA Skg

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd

Ambo Intang bin Syarifuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Wele II, DesaHal. 1 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgWele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutPemohon VI.7.

Bahwa almarhumah Hani binti Halid semasa hidupnya telah menyetoruang pada Bank BRI Cabang Sengkang pada tanggal 09 OktoberHal. 2 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg2009, untuk Ongkos Naik Haji (ONH) sejumlah Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah) dengan rekening nomor 0195.01.005930.51.0;5.

peraturan yang berlaku;Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai denganmembacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yangterobuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonanPemohon tetap dipertahankan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya maka paraPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi diHal. 3 dari 11 PAW

Saksisaksi :Saksi kesatu, Azis Cora bin Cora, umur 52 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Tancung,Kelurahnan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena menantu saksi; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris diPengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan hajialmarhum Hani binti Halid di Bank BRI Cabang Sengkang;Hal. 4 dari 11 PAW No.

Fatiha Amin, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA SkgPerincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah:Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 69/Pdt.P/2017/PA Skg

PAW Nomor 0453/Pdt.

PAW Nomor 0453/Pdt. P/2018/MSMrd

Rahman (AnakKandung)Hal. 2 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman(Anak Kandung)3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd.Rahman (Anak Kandung)6. Bahwa semasa hidupnya almarhumahah St.

Rahimi;Hal. 5 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa dari pernikahan St. Rahimi binti Lawahede dengan Umar Abd.Rahman melahirkan tiga orang anak masing bernama Besse Rosmiati bintiUmar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahmandan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman; Bahwa bapak dan ibu St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede tidak pernah beristeriselain St. Rahimi; Bahwa semasa hidup St.

Rahimi binti Lawahede;Hal. 8 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg Bahwa kedua orang tua St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggaldunia; Bahwa agama yang dianut oleh anakanak St. Rahimi binti Lawahede,adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede karena sakit, bukan ulahdari istri dan anakanaknya.

Rahman, BasoHal. 9 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgMuhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. NabilaSulaemani bin Umar Abd. Rahman, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2.

Aisyah S, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA SkgDrs. NurmaaliPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahPanitera Pengganti,Haryadi, S.H.:Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

1/Pdt.G/2011/PAW

Yangmerasa di rugikan setelah mengetahui adanya kecurangan / kelalaian dalamProses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Guluk Guluk hinggaterbitnya obyek sengketa oleh tergugat.Bahwa kerugian Penggugat, di karenakan proses pelaksanaan pemilihankepala Desa PAW desa gulukguluk yang cacat hukum.

Bahwa sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa GulukGulukKecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep. panitia pelaksana PAW Kepaladesa gulukguluk telah di beritahu oleh masyarakat atas adanya ijazah S2yang di terbitkan oleh STIE IEU Surabaya tahun 2017 yang tidak di akui olehlembaga yang mengeluarkannya tersebut, yang digunakan oleh sdr. Achmadwail (calon urut no 2) sebagai persyaratan untuk mendaftar bakal calon kepaladesa PAW desa gulukguluk kecamatan gulukguluk kabupaten sumenep.6.

Achmad wail sebagaipemenang dalam pelaksanaan PAW desa gulukguluk yang disahkan sebagaikepaladesa PAW desa gulukguluk dengan dasar obyek sengketa olehtergugat terkesan sengaja dan di kondisikan karena mengabaikan fakta yuridisyakni informasi dari masyarakat.7.

Ahmad wail calon urut no 2 (dua)sebagai peserta / calon dalam Pilkades PAW desa gulukguluk denganmenggunakan ijazah S2 yang tidak di akui / Tidak Terdaftar Di Kopertis DanDatabase STIE IEU sebagai persyaratan administrasi guna mendapatkanpoint tinggi (lolos dalam tahap seleksi) dalam pelaksanaan PAW desa gulukguluk. hingga keluar sebagai pemenang dalam pemilihan PAW kepala desagulukguluk. walaupun sudah ada pemberitahuan dari masyarakat prihal ijazahS2 tersebutkepada panitia pelaksana sebelumnya.Putusan

Tentang Penggugat Tidak memiliki kepentingan (Legal Standing):Bahwa KTUN tidak akan berdampak kepada Penggugat untuk dapatmenadi Calon Kepala Desa PAW aquokarena KTUN tidak berkenaandengan dengan cacatnya tahapan pelaksanaan pilkades aquossebagaimana terbukti bahwa tidak ada 1 (satu) pun petitim Penggugatyang menuntut supaya penetapan hasil pilkades PAW aquo dibatalkan;Bahwa objek sengketa aquo hanya berkaitan dengan caloncalon yangberkompetisi dalam Pilkades PAW yang hanya terdiri dari 3 (tiga)

AlKhutby, SH.I dan telah berhalangan tetap karenameninggal dunia, sehingga kekosongan posisinya sebagai Anggota DPRAceh perlu dilakukan pengisian dengan pengganti antar waktu (PAW);Bahwa peringkat suara sah nomor 2 (dua) setelah Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH.! adalah atas nama Fakhrurrazi H. Cut, namun FakhrurraziH.

Cut tidak lagi memenuhi syarat sebagai PAW karena ia telahmengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan, sedangkanperingkat suara sah selanjutnya adalah atas nama Hadya Noer, SE, BBA(PENGGUGAT) dan telah memenuhi syarat sebagai PAW;Bahwa telah tidak memenuhi syaratFakhrurrazi H.

Cut dan memenuhi syaratHadya Noer, SE, BBA (PENGGUGAT) sebagai PAW sebagaimana dimaksudpada posita 3 di atas,oleh TERGUGAT telah menerbitkan Berita Acara KIPAceh (TERGUGAT 1) Nomor: 23/BAKIP Aceh/Il/2017 tanggal 7 Pebruari2017, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPR Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;.

Cut sebagai PAW dari Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH. . Oleh karena adanya keterangan dari DPW PPP ProvinsiAceh yang menyatakan Fakhrurrazi H. Cut masih tercatat sebagai anggotadan belum pernah dinyatakan gugur haknya sebagai anggota PPPberdasarkan keterangan Ketua DPW PPP Provinsi Aceh .7.

Surat Pimpinan DPR Aceh Nomor 161/1787 tanggal 18 Juli 2017 perihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh dari PartaiPersatuan Pembangunan dan surat Pimpinan DPR Aceh Nomor161/1853 tanggal 24 Juli 2017 perihal Klarifikasi PAW Partai PersatuanPembangunan Sisa Masa Jabatan 20142019;b. Berita Acara Nomor 53/BAKIP Aceh/VII/2017 tentang Klarifikasi TerkaitCalon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Aceh dari Partai PersatuanPembangunan Daerah Pemilihan Aceh 5;c.

PAW Nomor 0182/Pdt. P/2017/MsMrd2. Bahwa Almarhumah mempunyai suami pertama bernama Ridwanyang telah meninggal dunia terlebin dahulu Almarhumah dari danmempunyai anak 3 orang yaitu :1. Anak I.2. Anak Il.3. Anak Ill.3. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29Agustus 2017 akibat dibunuh oleh suaminya yang kedua bernamaHamdani, dengan meninggalkan ahli warisnya :1. PEMOHON (Ibu kKandung/Pemohon)2. Anak (Anak Kandung)3. Anak Il (Anak Kandung)4. Anak Ill (Anak Kandung)4.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdtidak ada ayahnya lagi karena telah lebin dahulu meninggal dunia dariAlmarhumah Nursiah ; Bahwa suami Nursiah yang pertama bernama Ridwan telah terlebih dahulumeninggal dunia dari Almarhumah Nursiah dan mempunyai 3 orang anakyaitu : Anak I, Irhas dan Birul Walidaini ; Bahwa Almarhumah Nursiah semasa hidupnya adalah seorang PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah) ;Demikian penetapan ini dijatunkan di Xxx pada hari Rabu tanggal 18Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah SyariyahXxx yang terdiri dari M. Syauqi. SHI. SH. MH selaku Ketua Majelis, Dra.Rubaiyah dan Muzhirul Haq.

PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrdJumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaanPemohon.XXX, Oktober 2017Panitera Mahkamah Syariyah Xxx,Drs. MasykurHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0182/Pdt.P/2017/MSMrd

PAW Nomor 0010/Pdt.

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MSMrd