• ., MH.) telah memanggil Penggugatuntuk melakukan investigasi di Kantor Tergugat sehubungan dengan adanyasurat dari Turut Tergugat (Ketua DPC PDS/DPK/1/2011) tertanggal 5 Januari2011 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW), namun yang dilakukan pada saatinvestigasi tersebut bukanlah mengklarifikasi masalah Pergantian Antar Waktu(PAW) sebagaimana disebutkan dalam Surat Turut Tergugat (Ketua DPC KotaDepok), melainkan hanya menanyakan seputar perenungan pada tahun 2011 saja,yang menurut Penggugat tidak

  Dimana yang menjadi inti dari surat tersebut adalah perihal PAW atas namaPenggugat, namun kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugattidak pernah mendapatkan tembusan dari surat tersebut;5 Bahwa sehubungan dengan Surat Turut Tergugat (Ketua DPC Partai DamaiSejahtera Kota Depok) No. 13/DPCPDS/DPK/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011,Tergugat telah menerbitkan dan atau mengeluarkan Surat Keputusan No. 042/SKDPP PDS/VI/2011 tentang Penarikan dan Pemberhentian Sdr.

  pernah memberikan rekomendasi PAW atasnama Penggugat kepada Tergugat (DPP Partai Damai Sejahtera), dimana hal inidapat dibuktikan bahwa di dalam Surat Keputusan Tergugat (DPP Partai DamaiSejahtera) No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 (vide Bukti P5)tidak ada tercantum Surat DPW Partai Damai Sejahtera Jawa Barat yangmerekomendasikan perihal PAW tersebut;7 Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Tergugat menerbitkan SuratKeputusan No. 042/SK DPP PDS/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 sebagaimanatertuang

• Menyatakan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Penggugat (H. Lamen Sarihi, S.H, M.H) yangdiajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bintan Cq.Fraksi Golkar DPRD Kaupaten Bintan tidak sesuai dan bertentanganHalaman 2 dari 6 hal.

  Put.Nomor 565 K/Padt.SusParpol/2018dengan tahapan, mekanisme dan proses yang diatur dalam PP Nomor 16Tahun 2010, UU Nomor 2 Tahun 2011, Tata Tertib DPRD KabupatenBintan Nomor 004/KPTS/DPRDBintan/2016 dan UU MD3 Nomor 17Tahun 2014; Cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukum;Menyatakan batal demi hukum surat usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat (Sdr.

  H.Lamen Sarihi, SH) atau setidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak memproses lebih lanjutsurat usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Bintanatas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H., M.H., (Penggugat) sampai putusandalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht);Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten BintanCq.

  Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bintan untuk membayar dendasebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isiputusan ini;Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam Putusan Sela untukmenunda Proses Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Bintan atas nama Sdr. H. Lamen Sarihi, S.H, M.H.

• berikut:1:2.Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan surat pengunduran diri atas nama Sudirman Ruslan tanggal1 Mei 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra tanggal 13 April2017 tentang anggota Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum,Menyatakan Surat Tergugat Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017tanggal 16 Mei 2017 Perinal PAW

  Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Kabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Menyatakan semua tindakan Tergugat melakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRD KabupatenBanyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secaratunai Sebesar Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah);Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita

  Menyatakan Surat Tergugat/Termohon Kasasi Nomor 050112/A/DPPGERINDRA/2017 tanggal 16 Mei 2017 Perihnal PAW Anggota DPRDKabupaten Banyuasin atas nama Sudirman Ruslan tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;5. Menyatakan semua tindakan Tergugat/Termohon Kasasi melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) Sudirman Ruslan selaku anggota DPRDKabupaten Banyuasin periode 20142019 tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.SusParpol/20196.

• Bahwa berdasarkan Objek Sengketa tertanggal 6 Nopember 2013di dalamnya telah secara nyata tertulis dalam Konsideran poin b,menyatakan nama MAPERINCE COMBO sebagai Pengganti AntarWaktu (PAW) Saudara Demi Wanimbo, S.Sos;.

  Bahwa Pengganti Antar waktu (PAW) atas nama MAPERINCECOMBO TIDAK BERDASARKAN HUKUM untuk ditetapkan sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) dalam Surat Keputusan a quo,karena yang bersangkutan bukan berasal dari Daerah Pemilihan 3tetapi dari daerah pemilihan 2 dan tidak memperoleh suara samasekali;.

  Bahwa yang harus menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) dalamSurat Keputusan Aquo adalah saudara PENGGUGAT, hal ini sesuaiusulan DPC maupun DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)kepada DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;Bahwa akibat adanya keputusan TERGUGAT, maka telahmembawa kerugian bagi PENGGUGAT, karena mencemarkannama baik dan tidak dapat menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW)anggota DPRD periode 2009 2014 tindakan TERGUGAT telahmenghilangkan Hak Konstitusi PENGGUGAT sebagai wargaNegara Indonesia yang

  MaparinceGombo ;Saksi : PURNOMO KAHAR ;e Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa ;e Bahwa saksi tahu tentang rekomendasi PAW dariKetua DPC PKB Kabupaten Mamberamo tengahSaat saksi disuruh antar surat pengunduran diriPak Demi Wanimbo ke Pak Petrus Gombo ;e Bahwa saksi mengetahui isi surat dari Sdr. DemiWanimbo yaitu) surat pengunduran diri danpermintaan rekomendasi PAW atas nama AmirYikwa/Penggugat ;e Bahwa saksi menerangkan setelah saksimenyerahkan surat tersebut, kepada Sdr. PetrusGombo, Sdr.

  Demi Wanimbo, S.Sos kepada Ketua DPC PKBKabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 17 Juli 2013,Perihal Permohonan Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW), (fotokopi sesuai denganaslinya) ; Bukti T4 :Surat Pernyataan Sdr.

• sesualsurat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua)berkas, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

  NABA /n Casu Penggugat, tidak berdasarkan hukumadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali surat TergugatTanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD, Lampiran: 2 (dua) berkas,Perihal: PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dari Partai Demokrat, yangditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowa;Menghukum Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat atas nama ANDILUKMAN MM Dg.

  Sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat / Terbandingmengeluarkan surat yang ditujukan Kepada Pimpinan KPU Kabupaten GowaNomor 171/18/DPRD, Perihal: PAW Anggota DPRD Kab.

  NABA, yang secara sukarela memenuhi putusanPengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Sgm., tanggal21 Desember 2017 padahal telah menyatakan banding, telah membuktikanbahwa perbuatan Tergugat / Terbanding yang menerbitkan surat Nomor171/18/DPRD, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab.

  Sehingga patut danberalasan hukum jika Tergugat dihukum untuk mencabut dan menarikkembali surat Tergugat Tanggal 22 Januari 2018, Nomor 171/18/DPRD,Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : PAW Anggota DPRD Kab. Gowa dariPartai Demokrat, yang ditujukan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Gowaincasu Turut Tergugat. Dan menghukum pula Tergugat untuk menundaproses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa dariPartai Demokrat atas nama ANDI LUKMAN MM Dg.

• Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primer:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat , Il dan IIl adalah perbuatan melawanhukum;3.

  tidak sah dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipunada verzet, banding maupun kasasi;Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair:Mohon putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A.Kewenangan Mengadili Secara Absolut;Penggugat seharusnya mengajukan gugatan penyelesaian sengketaPergantian Antar Waktu (PAW

  ) ke Mahkamah Partai Politik karenasengketa PAW ini merupakan sengketa internal partai politik ic PartaiNanggroe Aceh, bukan ke Pengadilan Negeri Sabang seperti yangditempuh oleh Penggugat sekarang ini;Syarat Formil Gugatan:1.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 4/Pdt.SusParpol/2018/PN Sab., tanggal 18 Januari 2019;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Provisional: Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari Penggugat; Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menangguhkan Surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat sesuai Surat Nomor 062/PNASBG/A/KS/X1/2018 tanggal 12 November 2018, perihal Pengajuan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRK Asal PNA sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam

  Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai keabsahantindakan Termohon Kasasi mengusulkan kepada Termohon Kasasi II danIll untuk pengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PemohonKasasi sebagai Anggota DPR Kota Sabang periode 20142019, tindakanmana menurut Pemohon Kasasi adalah tidak sah sehingga harusdibatalkan;2.

• E-2941-PAW, tahun pembuatan 2018, Noka. MH3SE88D0JJ038116, Nosin. E3R2E1840390;

• 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha FINO, No.Pol. E-2941-PAW, tahun pembuatan 2018, Noka. MH3SE88D0JJ038116, Nosin. E3R2E1840390, STNK atas nama SRI LESTARI ;

Dikembalikan kepada saksi SRI LESTARI ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

• Surat Nomor: 236/1N/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW);d. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;e. Berita Acara Nomor 13/DPRD/2013 tentang Pemberhentian danPergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Periode 20092014 tertanggal 29 April 2013;f.

  Surat Nomor: 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW);d. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;e. Berita Acara Nomor 13/DPRD/2013 tentang Pemberhentian danPergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KepulauanBangka Belitung Periode 20092014 tertanggal 29 April 2013;f.

  Surat Nomor: 236/1N/DPD15/IV/2013 perihal Usulan PenggantianAntar Waktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal Persetujuan PAWAnggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

  Surat Nomor: 236/IN/DPD15/IV/2013 perihal usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) tertanggal 12 April 2013;6. Surat Nomor: 3671/IN/DPP/IV/2013 perihal persetujuan PAW AnggotaDPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan7.

• Luwu Timur, namun dalamkedudukannya secara hukum dalam perkara a quo seharusnya diwakili olehPartai Politiknya oleh karena proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bukandiajukan oleh secara individu Penggugat namun mulai berproses atau yangberhak meminta proses PAW adalah Partai Politik (sesuai UU Susduk MPR,DPR, DPD, dan DPRD), sehingga Penggugat pada perkara a quo tidak memilikiLegal Standing dalam mengajukan perkara a quo.

  Penggugat bukanlah Zatutama dalam proses PAW, Penggugat hanya menerima hasil PAW yangdidorong oleh yang berhak yaitu Partai Politiknya, partai politik jugalah yangmemiliki kepentingan dalam hal PAW, hal ini diperkuat oleh YurisprudensiHalaman 10 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKSMahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 yang menyatakan gugatan dari orangyang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;C.

  Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 adalahdalil yang menguatkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II karenasemakin terang kalau kedudukan Penggugat bukanlah pribadi yanglangsung menerima dampak atas permasalahan PAW namun lebih padaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) Luwu Timur sebagaima aturan yangberhak mengusulkan proses PAW adalah Partai Politik;4.

  Bahwa posisi Turut Tergugat II pada saat itu telah menyikapi SK Gubernurnamun eksekusi terhadap proses mekanisme PAW ada pada DPRD Kab.Luwu Timur;Halaman 13 dari 35 hal. Putusan No. 303/PDT/2019/PT MKS5.

  Bahwa menurut Pembandinggugatan Penggugat atau Terbanding I, lebin kepada mempersoalkan ProsesPergantian Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2009 2014 yang telahsesuai prosedur dengan mengajukan bukti P1 s/d bukti P9, dan memintabahwa proses PAW sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi hematPembanding setidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertentangkanHalaman 16 dari 35 hal.

• Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan keputusan atas permohonanpergantian antar waktu (PAW) Anggota DPR RI dari PKB atas nama Dr. HAEffendy Choirie dan Hj.

  Bahwa karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas suratPenggugat yakni menolak untuk meneruskan usulan Penggugat perihal PergantianAntar Waktu ( PAW) Anggota DPR RI a/n. Dr. HA Effendy Choirie dan Hj.

  Lily Chadidjah Wahid dengan Calon Pengganti JazilulFawaid, SQ., tanggal 7 Maret 2011 dan Nomor Surat : 7193/DPP03/V/A.1/MI/2011 Perihal: Permohonan PAW Anggota DPR RI Atas NamaDr.H.A. Effendy Choirie dengan Calon Pengganti Drs. H.

  Bukti TII 7Partai Kebangkitan Bangsa, (foto kopi dari foto kopi) ; : Surat Nomor : 7190/DPP03/V/A.1/III/2011 PerihalPermohonan PAW Anggota DPR RI Atas Nama Hj.

  Effendy Choirie sudah diberhentikan dari pengurusan PKB,dan diikuti dengan surat permohonan PAW ; Bahwa setahu saksi Dr. HA. Effendy Choirie sudah berkalikali mengajukan gugatan ke PN Pusat ; Bahwa yang saksi ketahui gugatan Dr. HA.

• Nyoman Laka sebagai Pengganti PAW DPRD Provinsi Baliperiode 20142019 yang disertai dengan Surat Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016 tertanggal 4 April 2016yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiBali yang intinya menyatakan Wayan Disel Astawa, SE., Anggota DPRDProvinsi Bali, periode 20142019 Dapil Kuta Selatan dari PDI PerjuanganProvinsi Bali dan sebagi calon pengganti PAW adalah ditetapkan Drs.

  Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

  Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3.

  Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 1365/IN/DPP/III/2016 tanggal 23Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Bali;3. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor 040/EX/DPD02/IV/2016tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Provinsi Bali Periode 20142019.Halaman 17 dari 41 hal. Put.

• Bahwa objek gugatan menyangkut usulan pengganti antar waktu (PAW)yang diajukan oleh tergugat dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang PartaiHati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidaksesual dengan Kaidah hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;2. Bahwa penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauanterhitung sejak tanggal 29 Nopember 2011 berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah No.171/181/Ro.ADMPUMGST/2011;3.

  Bahwa usulan pengganti antar waktu PAW yang diajukan oleh tergugat dalam bentuk surat tertanggal 7 Nopember 2013 Nomor: 31/DPCHANURAKAB. BANGKEP/XV/2013, yang ditujukan kepada tergugat Ill Ketua DPRDKabupaten Banggai dimaksudkan agar tergugat Ill melakukan PAWterhadap penggugat yang kemudian akan digantikan oleh sdr. YURDIN;4.

  Bahwa demikian pula ditempatkannya tergugat Ill Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan tergugat NVKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaipihak dalam perkara ini karena menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku proses pengajuan PAW terhadap pengugatdilakukan dam melalui institusi tersebut sebelum dilanjutkan kepada Bupatibanggai Kepulauan seterusnya kepada Gubernur Provinsi SulawesiTengah;Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PDT/2015

  Menetapkan memerintahkan agar Tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilihanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini ;2.

  Menangguhkan biaya perkara sampai putusan ahkir ;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor79/Pdt.G/2013/PN.Lwk tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :DALAM PROVISI: Menetapkan memerintahkan agar tergugat Ill Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tergugat IV Komisi PemilhanUmum Kabupaten Banggai Kepulauan Menangguhkan Proses PenggantiAntar waktu PAW sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA:Dalam Konvensi:1.

• Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2016, terbit surat siluman yangmengatas namakan Keputusan Penggugat dengan Nomor:141/07/BPD/K2016 tentang Pembentukan Pergantian Antar Waktu(PAW) Panitia Pemilihan Kepala Desa Fadoro Fulolo KecamatanHalaman 9 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDNLotu Kabupaten Nias Utara dengan personil Panitia yaitu: Ketua:Itolo Harefa, Sekretaris: Idaman Harefa, Bendahara: ReniaroHarefa, Anggota: Erniwati Harefa dan Eduar Harefa, yangditandatangani oleh ATAELI HAREFA.

  SE Wakil Ketua BPD DesaFadoro Fulolo PadahaltidakpernahPengqugatmemberimandatkepadaWakil Ketua BPD FadoroFulolo. sertamekanisme dan tata cara penerbitan Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan LotuKabupaten Nias Utara Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangPembentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia PemilihanKepala Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utaraselain pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku(melampaui kewenangannya sebagai

  (PAW)Panitia Pemilihan Kepala Desqa fadoro Fulolo Kecamatan Lotu ,hal ini jelas bertentangan dengan UndangUndang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 Ayat 1 huruf a sampaidenganf ;b. Pembentukan Panitia Pemilinan kepala Desa Pergantian antarwaktu (PAW) sama sekali belum ada aturan dan ketentuan untukitu, Kecuali pemilihan kepala Desa antar Waktu ;c.

  Sebab, disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwasanya AtaeliHarefa, SE telah melakukan penyalahgunaan wewenang serta mengambilalih wewenang Ketua BPD dengan mengeluarkan surat keputusan BadanPermusyawaratan Desa Fadoro Fulolo Nomor: 141/07/BPD/K2016 tentangHalaman 21 Putusan No. 33/G/2017/PTUNMDN10.Pembentukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan KepalaDesa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

  Bukti P12Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu, Kabupaten NiasUtara Nomor : 141/07/BPD/K 2016 tertanggal 25 Oktober2016, Perihal : Pembentukan Pengganti Antar Waktu (PAW)Panitia Pemilinan Kepala Desa Fadoro Fulolo Kec.

• Nur Jafar,SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 anggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 Mtentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

  Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai KeadilanSejahtera (obyek perkara II) selanjutnya tergugat menerbitkan KeputusanNo. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh.

  Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat yang mengajukan usulpergantian antar waktu dari penggugat kepada tergugat II dengan No. 047/A/PAW/AY.07PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli 2012 Myang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihalpengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan danmerupakan perbuatan melawan hukum ;8.

  Nur Jafar, SH sebagai Anggota PartaiKeadilan Sejahtera dan Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu(PAW) Muh. Nur Jafar sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahterayang ditandatangani oleh Saudara ILHAM YUSUF dalam kedudukannya15sebagai Ketua Umum Partai sedangkan dia juga adalah Anggota DPRDKabupaten Bima.

  Nur Jafar dan bahkanundangan resmi DPD untuk menghadiri pembicaraan dan rapat terkaitperjanjian PAW tidak lagi dihadiri ; Bahwa dalil yang dikemukakan penggugat pada point 8 sebagai alasanmengapa penggugat mencabut surat perjanjian/pernyataan pada tanggal 14Syafar 1433 H/6 Februari 2012 : .

• K/Pdt.SusParpol/.....Golongan Karya dan selalu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRDKota Kotamobagu kepada Partai Golongan Karya;5 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat menerima surat dengan NomorKEP.260/DPP/GOLKAR/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 yang isi suratnya adalahpemberhentian diri Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan perintahagar Penggugat ditarik (PAW) dari Anggota DPRD Kota Kotamobagu dengan alasantidak mendukung calon yang diusung oleh Partai Golongan Karya

  Nomor 34 K/Pdt.SusParpol/20148 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Tergugat II mengeluarkan surat Nomor B433/DPD PG1/Sulut/2013 prihal rekomendasi/persetujuan PAW anggota DPRD KotaKotamobagu atas nama Penggugat dan akan digantikan oleh Ny.

  Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkaraini agar berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan pemberhentian keanggotaan Penggugat dari Partai Golkar tidak sahsecara hukum;3 Menyatakan surat Nomor Kep260/DPP/GOLKAR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013surat Nomor B433/DPD PGI/SULUT/2013 tanggal 17 Juni 2013, Surat Nomor B42/DPDGOLKAR/KK/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga secarahukum;4 Menyatakan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW

  ) yang dilakukan olehTergugat I Tergugat II Tergugat III kepada Penggugat tidak sah dan melawan hukum;5 Memerintahkan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI agar tidakmelanjutkan/menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat;6 Menyatakan Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II melakukan perbuatan melawanhukum;Hal. 4 dari 10 hal Put.

  Dan bila dicermati pertimbangan Majelis Hakim tersebut, makapemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota partai Golkar adalah tidak sah danmelawan hukum dan menghentikan proses Pergantian Antar waktu (PAW) terhadapPemohon Kasasi Ny.Anakia Mokoginta,S.E., karena bertentangan dengan hukum danoleh karena itu gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 56/PDT.G/2013/PN.KTG., seharusnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriKotamobagu karena sangat jelas secara hukum pemberhentian Pemohon

• Esweli selaku pihak kedua akan melakukanpencabutan pengaduannya di Poltabes Pekanbaru yang kini menjadiPolresta Pekanbaru serta memulihkan nama baik Penggugat sebelumPihak Pertama/Penggugat dilakukan pergantian antar waktu (PAW) olehTergugat I;Bahwa selanjutnya Tergugat I Tanpa dasar hukum yang jelas kembalimengajukan surat kepada Turut Tergugat I dalam hal pengajuanpengganti antar waktu atas nama Penggugat digantikan oleh Drs.

  GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009 tidakditindaklanjuti dengan surat pernyataan pengunduran diri Penggugatyang bermaterai cukup, maka penggantian antar waktu terhadapPenggugat tidak bisa diproses dan apalagi terhadap surat perjanjiantersebut sudah dilakukan pembatalan baik secara lisan maupun secaratertulis oleh Penggugat selaku pihak pertama;Bahwa disamping itu juga berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA), Penggantian Antar Waktu (PAW

  Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

  dari TergugatI, karena dasar pengajuan PAW bukanlah berdasarkan Pasal 104 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf g Peraturan Tata Tertib DPRD KotaPekanbaru, dengan demikian Turut Tergugat II Tidak mempunyaikewenangan hukum memproses pengajuan pemberhentian danpenggantian antar waktu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari PartaiGerindra atas nama Penggugat digantikan oleh sdr.

  Eswek yang mempergunakan kop surat Dewan Pimpinan PusatGERINDA Nomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi bukankah persoalan internal partai tetapi lebihkepada keinginan Termohon Kasasi I dan II untuk melakukan PAW yang tidakprosedural dan melawan hukum;7 Bahwa menurut Pemohon Kasasi SEMA Nomor 4 Tahun 2003 adalahberalaku hanya daam kasuskasus perdata yang berkaitan denganpemilihan umum.

• PAW. No.705/Pdt.P/2020/Ms.SgiBanda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PemohonIV;5. Syukriah binti Hasballah, lahir 30 Januari 1976, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal Gampong Mee Panyang, Busu,Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, selanjutnyaPemohon VDalam hal ini Pemohon I s/d 4 diwakili oleh Kuasanya M.HASBI HASAN, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada KantorAdvokat/Penasehat Hukum M. HASBI HASAN S.H &ASSOCIATES yang beralamat Jl. Prof A.

  PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgiuang tabungan pada Bank Aceh nomor tabungan 08002230000671atas nama Drs. H. Usman Yasin;2. Bahwa Alm. Drs Usman Yasin meninggal dunia pada tanggal selasatanggal 04 Agustus 2020 di Rumah Sakit Umum Harapan BundaBanda Aceh, dan dikebumikan pada hari selasa, tanggal dan tahunyang sama di gampong Meuleuweuk, Kecamatan Peukan BaroKabupaten Pidie;3. Bahwa Alm.

  PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgidi Gampong Seupeung, Kecamatan PeukanBaro, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah telahmemberikan kesaksian yang pada pokoknyadapat disimpulkan sebagai berikut;o Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon /Kuasanyakarena pemohon adalah merupakan anakanak dari Drs.Usman Yasin, dan kenal dengan Pemohon V yakni isterikedua Drs. Usman Yasin;oBahwa saksi mengetahui Drs.

  PAW No.9. Syukriah binti Hasballah (isteri kedua);o Bahwa saksi mengetahui alm. Usman Yasin selamahidupnya menikah dua kali isteri pertama bernamaSyukmiati meninggal dunia sekitar bulan Juli 2018 dansaksi hadir ketika itu melaksanakan fardhu kifayah,sedangkan isteri kedua menikah tahun 2019, tidak lamakemudian beliau meninggal dunia dan dengan isterikedua tidak ada anak;o Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua darialm. Usman Yasin, namun menurut cerita alm.

  PAW No.705/Pdt.P//2020/Ms.Sgitanggal 04 Agustus 2020 karena sakit dan beragamaIslam; Berdasarkan bukti P2 (Foto Kopi surat KeteranganMeninggal dunia) atas nama Syukmiati merupakan buktibahwa isteri pertama dari alm. Usman Yasin telahmeninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 karena sakitdan beragama Islam; Bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Keterangan Ahliwaris) merupakan bukti bahwa para Pemohon adalahisteri dan anak kandung/ahliwaris dari alm.

• Sit.Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Situbondo,sebagaimana Surat : Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPCPD/SIT/X/2016, tanggal 26 September 2016, perihal usulanpemecatan dan PAW sdr.SUNARDI, S.H. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, Nomor34/DPD.PD/JATIM/XV2016, tanggal 21 November 2016, PerihalUsulan Penggantiann Antarwaktu Anggota DPRD dan PencabutanKartu Tanda Anggota Partai Demokrat.

  angka 4 s/d 8, yang dapatdikonklusikan obyek sengketa (obyectum litis) adalah perbuatan atautindakan Tergugat Ill yang mengajukan usulan pemecatan dan PAW atasdiri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat Il sebagaimana surat DPCPartai Demokrat Kabupaten Situbondo Nomor : 003/DPC.PD/SIT/IX/2016.Perihal : Usulan Pemecatan dan PAW Sdr.

  tentang kewenangan Tergugat , Il dan Illuntuk mengeluarkan Usulan dan SK PAW sebagai kewenangan yang telahdiberikan oleh Undangundang secara atributif, guna mengaburkan dasarkonstitusional Parpol melakukan PAW.

  Sit.10.digunakan sebagai dasar/alasan Usulan Pemecatan dan PAW Sdr.

  Sit.11.12.13.alasanalasan Pemberhentian Antar Waktu sebagaimana huruf a sampaihuruf i tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitukewenangan PAW yang diusulkan oleh Parpol dan kewenangan PAW yangdiproses melalui Badan Kehormatan DPRD.

• sekarang sebagaimana telah Penggugat sebutkandiatas ; Bahwa Tergugat I (Partai Sira tanpa kepanjangan) yang berbadan hukumsejak tanggal 10 Mei 2012 tersebut ternyata juga tidak mendaftar ke Kipsehingga partai tersebut tidak lulus verifikasi faktual sebagai Partai Lokalpeserta pemilu tahun 2014 sebagaimana pengumuman Komisi PemilihanUmum Pusat tanggal 9 Januari 2013 ; Bahwa namun yang menjadi substansi perkara ini adalah pada tanggal06 Desember 2012 Tergugat I menerbitkan surat Pergantian AntarWaktu (PAW

  ) kepada Tergugat Hf dan Tergugat HI untuk melakukan PAWterhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan DaerahKabupaten Pidie hal mana sesuai dengan surat Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggal 06 Desember 2012 perihal PengajuanPemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/ semula Penggugat, paraTerbanding/ semula Tergugat telah mengaju jawaban yang antara lain sebagaiberikut ;1.

  )kepada Tergugat II dan Tergugat III sesuai dengan surat dari Tergugat I denganNomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012 tertanggl 06 Desember 2012 perihalpengajuan Pemberhentian dan Pengusulan Penetapan PAW; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 tentang keterikatan Tergugat I,Tergugat IT dan Tergugat III adalah benar, karena untuk melakukan PAWterhadap Penggugat oleh Tergugat I adalah tidak dapat dipisahkan dan tindakanTergugat II dan Tergugat HI merupakan perbuatan yang tidak bertentangandengan Hukum

  2014 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/478/ 2009 tanggal 14Agustus 2009 yang diusung oleh Partai Suara Independen Rakyat Aceh KabupatenPidie dalam Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan 3 (Tiga); Bahwa benar Tergugat II pada tanggal 06 Desember 2012 menerima Surat dariTergugat I tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRKabupaten Pidie sesuai dengan suratnya Nomor : 02/EKS/DPWSGL/XII/2012tertanggal 06 Desember 2012 perihal Pengajuan Pemberhentian dan PengusulanPenetapan PAW

  , akan tetapi pada tanggal 15 Desember 2012 Tergugat II memintakembali persyaratan kepada Tergugat I karena belum lengkap dengan suratnyaNomor : 171/428/2012 perihal Pemberitahuan ;Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 Tergugat II menerima surat dariKomite Pimpinan Wilayah (KPW) Pidie Partai SIRA (Suara Independen RakyatAceh) Nomor:10/Eks/KPWPidie/2012 perihal Klarifikasi yang meminta Tergugat IItidak melanjutkan proses PAW Penggugat ;Selanjutnya Tergugat II pada tanggal 19 Desember 2012 dengan

• Saha Budinditulis juga Haji Saha Budin, (vide : Penetapan Pengadilan AgamaDenpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008tentang Penetapan Ahli Waris , Hal. 7, huruf: q ) ;Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut, maka Penggugatmenyampaikan keberatan dan teguran awalnya secara kekeluargaankepada Tergugat dengan menyatakan bahwa: harta sebagaimanayang diuraikan dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 yakni berupa :bidang tanah

  Haji Saha Budin ( Alm) sehinggakemudian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar sebagai hartawarisan dan menjadi miliknya berdasarkan Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris ;Bahwa perbuatan dan itikad jahat Tergugat yang diwujudkanberdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/PAW/ 2008 / PA.Dps tanggal 23 Desember 2008 tentang PenetapanAhli Waris menunjukkan bahwa : Tergugat telah dengan sengaja dan melawan

  Bahwa Tergugat di dalam permohonan Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/PAW/2008/PA.DPS tertanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris, banyakmengajukan buktibukti tanah yang asalnya milik suami Tergugat (Tn.

  Bahawa Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada Angka 17,sebab pengajuan Tergugat terhadap Penetapan PengadilanAgama Denpasar Nomor : 37/ PAW/ 2008/ PA.DPS tertanggal 23Desember 2008 tentang Penetapan Ahli Waris adalah benarterhadap Harta Warisan dari Pewaris H.Saha Budin dan kemudianterbitlah Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor37/PAW/2008/PA.DPS tertanggal 23 Desember 2008 tentangPenetapan Ahli Waris.

  Bahwa, dahulu pada tahun 2008 Tergugat mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Denpasar yang kemudianpermohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Denpasardengan Nomor 37/ PAW/ 2008/ PA Dps. tanggal 23 Desember 2008 ;2.