Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.

Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.

Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang

Atau dengan kata lain, gugatan penggugat tidakmenyebutkan pada diri tergugat ditemukan alasan hukum bagi Penggugatuntuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 1975Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentuBahwa memperhatikan ugatan Penggugat tertanggal

,Bahwa berkaitan dengan angka 1 sampai angka 3 dan angka 5 dalamEksepsi Tergugat mengenai tidak jelas hubungan posita dan pentitumserta dasar hukum yang mendasari Gugatan Penggugat, bahwa dalamGugatan Penggugat sudah jelas menguraikan apa yang menjadi alasanPenggugat mengajukan Gugatan cerai dan dasar hukum yang menjadilandasan perceraian yaitu. pertengkaran yang teruS menerussebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974 TerntangHalaman

Putusan Nomor: 2485/Pdt.G/2019/PA.Pwd.untuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 19752 Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu4.

Dengan kata lain menurut kulit atau bentuknya mengandungpembebasan Terdakwa, tetapi isi dan subtansinya mengandung pelepasan darituntutan hukum (Bedkt ontslag van recht vervolging) ;Hal itu terlihat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapatJudex Facti dalam pertimbangan hukum unsur "Menyuruh memasukkanHal. 6 dari 19 hal. Put.

makaputusannya adalah lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging),ternyata dalam putusan Judex Facti Terdakwa DENOR BIN JAKARIA (Alm)dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan ;Oleh sehab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilandan kebenaran materiel adalah beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umumuntuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri KetapangNomor : 212/Pid.B/2012/PN.KTP tanggal 14 Februari 2013 di atas ;Bahwa alasanalasan yang mendasari

No. 788 K/Pid/2013Hal itu terlinat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapat JudexFacti yaitu : Pada halaman 24 paragraf 5 dalam pertimbangan Hakim, bahwa Pasal27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenentukan Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dalam register perkara Nomor : 594/Pdt.G/2015/PA.Cbntanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan halhal sebagai berikut :Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 26 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir SMAPekerjaan Swasta bertempat tinggal di XXXXXXXX.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 27 tahun agama Islam pendidikan Terakhir D.3Pekerjaan Bidan bertempat Tinggal di XXXXXXXxX.Adapun alasanalasan yang mendasari

Pasal 20 dan23 Kompilasi Hukum Islam menentukan wali nikah hanya terdiri dari wallnasab dan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memilikidasar hukum yang mendasari permohonan sehingga dapat digolongkandalam permohonan yang tidak jelas atau Obscuur Libel.

banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Medan nomor : 58/Pid.SusAnak/2015/PN.Mdn, tanggal 17September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari

tempat kediaman di Kampung Warung Borong RT.002 RW. 002 No. 4, Desa Bojong Rangkas, KecamatanCiampea, Kabupaten Bogor;, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor5607/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 30 November 2020 mengemukakan halhalsebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

Utr1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997dimaksud sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal17 April 1971Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973tertanggal 8 Desember

jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terimaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kaburBerdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatanyang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadianmengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casudalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanyaPENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupunkejadian yang mendasari

Mengenai gugatan Obscuur Libel (Kabur)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel(kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menguraikansecara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadapTergugat termasuk menyebutkan unsurunsur perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalamposita gugatan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/131

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas /ex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Pas.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 De) a) Co) J Dead GeArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dailildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan

terhadap Penggugatdalam hal keuangan; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengansekarang; bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, maka Penggugatkeluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya ; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Halaman 8 dari 13perkawinan dan rumah tangga, sehingga jika halhal tersebut yang ternyatasudah tdak tidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnyaperkawinan itu sudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada faktafakta danpertimbanganpertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara riil telah pecah,setidaknya telah retak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat

Hakim HakimParaf Ketua Anggota Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 111/PID/2020/PT GTO Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id): Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr. HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdan team melakukan pemeriksaan tubuh bagian Luar (Autopsi)terhadap Jenazah SUKARDI POU Alias KA DADI Pada hari Selasatanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Team mendapatihalhal sebagai berikut : Tampak dimeja jenazah dibungkus dengan sarung yang berwarnabiru dan hitam kotakkotak.

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.H penyebab Kematianadalah Kegagalan pernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidakbisa mengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan kancingan ataukuncian yang

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdalam Kesimpulan menyatakan penyebab Kematian adalah Kegagalanpernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidak bisamengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan

dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimanadidalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.2) yang merupakanakta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikianharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikatperkawinan yang sah sejak 21 April 1993.Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 4395/Pdt.G/2010/PA.Sby.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa alasanyang mendasari

satu persatu menyangkutmaterinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan PenggugatRekonpensi tentang hak pemeliharaan serta pengasuhan anak (hadlanah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menyatakan PenggugatRekonpensi sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawatdan mendidik kedua putrinya yang masingmasing bernama XXXXdan XXXX hinggamumayyiz atau berumur 12 tahun.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kedua anak dimaksud.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, yang petitumnya berbunyiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketigaputrinya sebesar minimal Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selakupemegang Hak Hadlonah.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

(Vide : Pasal 127 Rv).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, adalah karenaterdapat nafkah yang belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai denganbulan Januari 2011 (terhitung sudah 12 bulan).

a quo dikatakan oleh Para Penggugat berulangulangterkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjanganhari ray keagaman tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitumPara Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan halhal yangsebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja,terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihalgugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam halpemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal ParaPenggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwayang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di aturdalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatana quo oleh karenanya

berulangulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulanApril dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapidalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugatmeminta Majelis Hakim memutuskan halhal yang sebenarnya masuk kedalamranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegasmenyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubunganindustrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat anehdan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dantidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas

Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakimberkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksiyang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yanglain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang Kodimaksud dengan keterangan Terdakwa

sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiriatau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwadi persidangan dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, makadari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangd. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan barang bukti yang berupa ;1 (satu) bilah pisau panjang 26.5 CM milik Terdakwa II, yang digunakan oleh Terdakwauntuk menakutnakuti para saksi korban ;1 (satu) Unit HP merk Nokia 1280 warna casing hitam berbalut stiker merah ;1 (satu) Hp merk Blackberry Strom 9550 warna casing hitam ;1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini warnna casing hitam ;Kesemuanya telah di kenal oleh para saksi dan di benarkan oleh para saksi dan paraterdakwa ;Menimbang, bahwa mendasari

itumemberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk barang itu sendirikepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama ;Ad.1 Unsur barang siapa ;Menimbang, bahwa unsure ke satu, barang siapa pengertian barang siapa dalam UndagUndang adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang di duga sebagai pelaku tindakpidana dan pelaku terebut mampu mempertanggung jwabkan atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu unsureunsur pokok daripasal Surat Dakwaan ;Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawanhukum ;Menimbang, bahwa pengertian unsure ke dua tersebut adalah mengambil suatukeuntungan untuk kepentingan sendiri / orang lain dengan caracara yang tidak halal / tidaknberdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan saksisaksi dalam persidangan yangmenerangkan Terdakwa I WAHYU

Dengan demikian unsure ke dua telah dapat di buktikannya ;Ad.3 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itumemberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk barang itu sendiri kepunyaanorang lain ;Menimbang, bahwa dengan unsure ke tiga tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;e Bahwa mendasari pada keterangan para saksi Bima Chandra Als bima, Nanda Surya,Yoga, dan Yogo Mulya, Jhon Agusti, Ibnu, dan bakri di warung Lily Jalam MelatiKec.Sukajadi

pada Grant Sultan No. 101atas nama TENGKU ISMAIL tersebut;Bahwa terkait kapasitas TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yang telahmemperoleh hak sewa atas sebahagian dari Objek Perkara dariTERGUGAT , dimana terbukti dan ternyata bahwa TERGUGAT telahmenggunakan Grant Sultan No. 7 tahun 1898 sebagai dasar klaimkepemilikan atas objek perkara yang nyatanyata telah dinyatakan tidak sahdan tidak berkekuatan hukum, maka tentunya hak sewa tersebut juga harusdinyatakan batal berikut Suratsurat atau dokumen yang mendasari

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aHalaman 7Penetapan Nomor 789/Pat.G/2018/PN Mdnquo untuk menyatakan batal sewa menyewa antara TERGUGAT denganTERGUGAT II dan TERGUGAT III atas sebahagian Objek Perkaratermasuk tidak sah dan tidak berkekuatan hukum suratsurat atau dokumenyang mendasari sewa menyewa tersebut;Bahwa oleh karena Grant Sultan No. 7 dan Grant Sultan No. 101 tersebut diatas telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta seluruhturunannya telah dinyatalan batal

Grant Sultan No. 7 tahun 1898atas nama TENGKU JAKA tersebut;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum Grant Sultan No.101 atas nama TENGKU JAKA berikut seluruh turunannya baik berupasuratsurat atau dokumendokumen serta tindakan hukum sepanjangdidasarkan pada Grant Sultan No. 101 atas nama TENGKU ISMAILtersebut;Menyatakan batal sewa menyewa antara TERGUGAT denganTERGUGAT II dan TERGUGAT Ill atas sebahagian Objek Perkaratermasuk tidak sah dan tidak berkekuatan hukum suratsurat ataudokumen yang mendasari