PRANANTO NINDYO ADI NUGROHO (Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum) ;Halaman 2 dari 168 halaman Putusan Nomor : 121/G/2016/PTUNJKT7. FAUZAN RIYADHANI (Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;8. SIT MUTMAINAH (Staf Bagian Bantuan Hukum,Setditjen SDPPI) ;9. ABl PRATAMA NUGRAHA (Staf Bagian BantuanHukum, Setditjen SDPPI) ;10. LIGNITA (Staf Bagian Bantuan Hukum, SetditjenSDPPI) :11. MUHAMMAD IMADUDDIN (Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum) ;12.

telah diangkat dalam jabatan sebagai KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro.e Bahwa Terdakwa II KUSAIRI, S.Sos, berdasarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor821.12/356/032 Tahun 1988 tanggal 04 Pebruari 1988 diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pembangunan DesaKabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Keputusan BupatiBojonegoro Nomor : 821.2/20/203.412/2007 tanggal 24 April 2007,Terdakwa Il telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian

telah diangkat dalam jabatan sebagai KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro ;e Bahwa Terdakwa II KUSAIRI, S.Sos, berdasarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur Nomor821.12/356/032 Tahun 1988 tanggal 04 Pebruari 1988 diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pembangunan DesaKabupaten Bojonegoro, selanjutnya berdasarkan Keputusan BupatiBojonegoro Nomor : 821.2/20/203.412/2007 tanggal 24 April 2007,Terdakwa II telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala SubBagian

No. 2651 K/Pid.Sus/200954Pada bagian akhir pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkandan berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dan Terdakwa Iladalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masingmasing menjabat sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Bojonegoro (Terdakwa ) serta Kepala subBagian Tata Usaha Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenBojonegoro (Terdakwa Il), dimana terhadap diri Terdakwa maupunTerdakwa II melekat kekhususan yang berkaitan erat

GAUTAMA GANDHI, SH Jabatan Kepala SubBagian Penyusunan Keputusan Gubernur padaSetda dan Sekretariat DPRD Provinsi pada BiroHukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel. 7.HISBULLAH, SH., M.Si Jabatan Kepala Subbagian Perlindungan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM Setda ProvinsiBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1890/IH/2013 tertanggal 19 April 2013; dan ARDIANSYAH, SHberkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat pada kantor LawOffice Syailendra, SH dan Ardiansyah, SHadvocates and Legal Consultants

Dengan demikian pengertian pemenuhan isi Perdamaian sebagaimana dirujuk Judex Facti pada Pasal 170 Ayat (1) dan ayat (2) adalah terkait dengan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang hasil restrukturisasi yang telah disepakati oleh Termohon Kasasi dengan seluruh Krediturnya (Termasuk Pemohon Kasasi) sebagaimana telahdiatur dalam Halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang KreditorLain SubBagian 5.1.

Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011 adalah merujuk pada halaman 33 Lampiran 2 Bagian 5 Rincian Utang Kreditor Lain SubBagian 5.1 sebagaimana bukti P20. Klaim Asuraosi ACA Perjanjian Perdamaian tanggal 1 November 2011, bukan pada Pasal 2.6.

Almahadi, yang pada saat itu menjabat sebagaiKepala Subbagian Umum KPP Pratama Purwakarta, memintapenjelasan terkait dengan permasalahan Penggugat tersebut. Danberdasarkan surat jawaban dari keduanya diperoleh informasibahwa Sdr.

Almahadi, S.Sos yang pernah menjabat sebagai kepala SubBagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, dan sesuai BuktiT5d (surat tertanggal 20 Februari 2015) Sdr.

berbunyisebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, namuntidak sependapat dengan tindakan Penggugat yang mengajukangugatan dalam perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari, karena menurut ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 yangberbunyi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugatini, mestinya yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa a quo di tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian

tersebut diatas, maka sangat terangbenderang bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quoadalah merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badanperadilan (in casu Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKendari), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan danbukan menjadi wewenang pengadilan tata usaha negarasebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban TergugatBahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebutdalam subbagian

., jabatan Staf Kepala SubBagian Hukum dan Tata Laksana Universitas Mataram;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UniversitasMataram, Jalan Majapahit Nomor 62, Mataram, Propinsi NusaTenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor8572/UN18/TU/2014 tanggal 19 Agustus 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 379 K/TUN/2015melawan:Prof. Drs. H. THATOK ASMONY, M.B.A., D.B.A.

., jabatan Kepala SubBagian Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Ciamis, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis,beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/80Huk/2012, tanggal 07 Mei 2012;CAMAT KECAMATAN KALIPUCANG, tempat kedudukan di Jalan RayaKalipucang Nomor 456, Kalipucang;MOHAMAD IMAN SALAHUDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta

Kemudian berdasarkan Surat KeteranganNomor : 1731/N.3.10/Cp.1/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 dari Kepala SubBagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Padang menyatakan bahwaterdakwa bukanlah sebagai pegawai pada Kejaksaan Negeri Padang;Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalamikerugian sebesar Rp.9.000.000,(sembilan juta rupiah).Bahwa berdasarkan fakta perbuatan diatas, terdakwa telah menggunakanrangkaian katakata kebohongan, dengan menawarkan saksi korban RenoHafiz untuk ikut

., Jabatan Kepala SubBagian Perundang undanganSekretariat Daerah KabupatenKapuas, kewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal dijalan Pemuda Km 5,5 No. 1 KualaKapuas berdasarkan surat kuasakhusus No. 181/445/HUKUM tanggal30 Maret 2009.

., MH (Kepala Bagian Advokasi III Pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan), Diana Setiastanti (Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo),Dwi Susianto Guntoro, SH (Kepala Subbagian Advokasi IIIC PadaBiro Advokasi Kementerian Keuangan), Marlyn Tupamahu(Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Gorontalo), SugengWidodo, SH., LL.M (Pelaksana pada Biro Advokasi KementerianKeuangan), Nirmala Azizah, SH (Pelaksana pada Biro AdvokasiKementerian Keuangan), Trie Nurul Widya Wardhani,

NIP19850929 201101 2 021, Jabatan SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya; 10. Mohammad Fajar Fanani, S.H. NIP19890315 201402 1 001, Jabatan StafSub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya; === 2222220 22=PUTUSAN No. 18/B/2017/PTTUN.SBY, Hal. 2 dari 25 Halaman11. Vivid Yuni Triningsih, S.H. NIP : 19810609200604 2 026, Jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ; 12. R.

pada Subbagian BantuanHukum llc, 7. Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M, SelakuPenangan Perkara Tk.! pada Sub bagian Bantuan Hukumllc, 8. Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., SelakuPenangan Perkara Tk.IV pada Sub bagian Bantuan Hukumlic, 9. Antono Adhi Susanto, S.H., Selaku PenanganPerkara Tk.l! pada Sub bagian Bantuan Hukum llc,10. Margaretha Windy Sinatra, S.H., Selaku PenanganPerkara Tk.IV pada Sub bagian Bantuan Hukum llc,11. Netti Rokhana, SE.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);4. MUHAMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);5. AHMAD MUDZAFFAR, S.H., M.H., Kepala SubBagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud);6.

., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan diKabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2012 telah mengetahui jika terdapat kelebihanuang dan/atau selisih Uang yang diperuntukan guna Pembayaran Sewa Kamar hotel padaKegiatan Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) KeXXV

SUBSIDAIR :wnn Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MusabagohTilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 di Kabupaten OganKomering Ulu (OKU)Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan KomeringUlu Nomor : 07/ KPTS/SETDA/V/2012 Tentang

Laporanpertanggung jawaban berikut buktibukti pembayaran lainnya tetap tertera nominal uang sebesarRp. 13.600.000, (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), disebabkan Saksi SUJARWO BinSUTRISNO SUWARNO hanya langsung menandatangani saja ketika dimintai tandatangani olehSaksi JUSMANBin NANGYU pada bukti pembayaran dan buktibukti lainnya tersebut, sehinggaterdapat selisih sebesar Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah).Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian

ATAUKEDUA :wn Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian (Kasubag) Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) MusabaqohTilawatil Quran (MTQ) KeXXV Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 di Kabupaten OganKomering Ulu (OKU) Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan KomeringUlu Nomor : 07/ KPTS/SETDA/V/2012 Tentang

Nama Hotel Pembayaran Pembayaran SewaSelisihSewa Kamar yang (Rp)KamarBerdasar sebenarnyakan SPJ (Rp) dipergunakan (Rp)Bukit Indah Lestari 150.570.000 150.570.000 0Mutiara Gading 120.200.000 112.200.000 8.000.000Kencana 85.960.000 70.760.000 15.200.000Sekar Sunja 79.920.000 79.920.000 0Redante 1 27.200.000 27.200.000 0Redante 2 59.600.000 59.600.000 0Arjuna 51.200.000 40.800.000 10.400.000Nirata 49.800.000 43.600.000 6.200.000 e Bahwa Terdakwa ERVAN FEBRIANSYAH SE., M.Si Bin ISKANDAR sebagai Kepala SubBagian

HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian Keuangan SekretariatDaerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor:821.2/Kep.079BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008 merangkap selaku KuasaBendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bandung periode Januari2009 sampai dengan Desember 2009 berdasarkan Keputusan WalikotaBandung Nomor: 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentangPenunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana

HAVID KURNIA, M.Si. selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah, juga diberi tugas dalam jabatanfungsional selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkanKeputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.005KEU/2009 tanggal 5Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani SuratPenyediaan Dana dan Surat Perintah Pencairan Dana di LingkunganPemerintah Kota Bandung TA. 2009, yang diberi tugas dan kewenanganuntuk:1. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;2.

HAVID KURNIA, M.Si. diangkat selaku Kepala SubBagian Pembendaharaan dan Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor: 821.2/Kep.079BKD/2008 tanggal 25 Januari 2008,dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Pembendaharaandan Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Kota Bandungberdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 458 Tahun 2008tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi padaSekretariat Daerah dan Sekretariat

Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Selatansejak bulan Maret 2002 sampai dengan 7 Januari 2009 ;Bahwa tugas Kabag Tata Usaha antara lain menyelenggarakankoordinasi penyusunan program dan rencana kerja dinas,pengelolaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, protokol, dan penyusunanlaporan tahunan ;halaman 37 dari 53 halamanPutusan Nomor 110/Pid.Sus/2010/PT.Bjm.38Bahwa Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Sub BagianProgram, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan SubBagian

Taberanie dan saksi Nufrin Yapada, Spt., MP., keBappeda Propinsi untuk dilakukan pembahasan dengan TimAnggaran kemudian oleh Tim Anggaran, RKAP tersebutdiminta untuk = diperbaiki lagi dengan menyesuaikanAnggaran yang diperoleh ;Bahwa dengan alasan waktu) yang sangat mendesak, saksiTaberanie menyuruh saksi Nufrin selaku' staff di subbagian program yang bertugas merekap usulan kegiatan yangbersumber dari APBD yang diajukan oleh subdin subdin,untuk memperbaiki RKAP sebagaimana pembahasan dengan TimAnggaran

Kepala Subbagian SengketaHukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;5. KABUL SUTRIYONO, SH. Kepala Subbagian Hak AsasiManusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah ;6. SIGIT CATUR HARJANTO, SH. Kepala SubbagianOrganisasi Dan Administrasi pada RSD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ;7. Dr. ELYSA, Kepala Subbagian Hukum dan Humas padaRSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah ; 8. IRA KUSUMA DEWI, SH. Staf pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 9.

Nama : Lestari,Jabatan :Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kantor Wilayah DJP Jawa BaratJabatan : Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, KPPPratama Cikarang Utara;8.

SETYAWAN INDRIYANTO,SH.M Spo mn wn men in ee nen JabatanKepala subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setda KabupatenGunungkidul 4, M.