Ditemukan 17795 data
15 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 129/UPT/1998 dari Kantor CatatanSipil Kabupaten Pemalang, tanggal 04 Agustus 1998, atas namaMuhammad Rizal Rahman, (Bukti P.5);Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surataslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;Menimbang, akhirnya Pemohon dan Pemohon Il menyampaikankesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya yangterdaftar tanggal 20 April 2017, dengan berdasarkan bukti surat mohonkepada Majelis Hakim
Hazaria
19 — 2
Permohonan Nomor 399/Pat.P/2019/PN MetTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
30 — 25
ditangkap petugas kepolisian yangtelah mendapat informasi sebelumnya bahwaterdakwa sering melakukanJual beli ganja kering ;> Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan di selipan pinggang depanterdakwa ditemukan narkotika Jenis ganja kering seberat 8,6 gram bruttodan terdakwa mengaku tidak memiliki iin yang sah untuk menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli , menukar ataumenyerahkan narkotika jenis ganja ; > Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratories No. 158,G/VII/2013/UPT
19 — 1
Bahwa semenjak September 2020 hingga saat ini tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tidak lagi memberi nafkah atau biaya hidup untuk setiapbulannya kepada termohon konvensi/pembuat rekonvensi sedangkantergugat rekonvensi/ pemohon konvensi dari tahun 2020 sampai sekarangmasih aktif sebagai PNS di UPT. Puskesmas Air Saga, yang gajinyamencapai Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tiapbulannya.7.
Fotokopi Tanda Terima Jasa Pelayanan Kesehatan PNS, yangdikeluarkan UPT. Puskesmas Air Saga, Dinas Kesehatan KabupatenBelitung, untuk bulan Maret 2021, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, buktiT.4/PR.4;5. Fotokopi Tanda Terima Jasa Pelayanan Kesehatan PNS, yangdikeluarkan UPT.
Fotokopi Tanda Terima Jasa Pelayanan Kesehatan PNS, yangdikeluarkan UPT. Puskesmas Air Saga, Dinas Kesehatan KabupatenBelitung, untuk bulan Mei 2021, bermaterai cukup, telah dinazagelen,telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti T.6/PR.6;7. Fotokopi Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, yangdikeluarkan UPT.
Fotokopi Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, yangdikeluarkan UPT. Puskesmas Air Saga, Dinas Kesehatan KabupatenBelitung, untuk bulan April 2021, bermaterai cukup, telah dinazagelen,telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti T.8/PR.8;9. Fotokopi Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, yangdikeluarkan UPT. Puskesmas Air Saga, Dinas Kesehatan KabupatenBelitung, untuk bulan Mei 2021, bermaterai cukup, telah dinazagelen,telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti T.9/PR.9;10.
16 — 2
Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari UPT PuskesmasWanareja I, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, tanggal 05 Oktober 2020,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;6.
23 — 15
Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapatkan IzinPerceraian secara tertulis dari atasan Pemohon di Dinas Sumber Daya Air,Cipta Karya dan Tata Ruang UPT Pengelolaan Irigasi AsahanDanau Toba,berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian No. 600/18/ADT/2021,tanggal 26 April 2021, hal ini Ssesuai dengan ketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran
NIMAN
22 — 5
ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
26 — 3
Bahwa , anak tersebut kami Para Pemohon terima dari UPT PelayananSosial Asuhan Balita Sidoarjo serta mendapatkan ijin dari Dinas SosialPropinsi Jawa Timur dengan suratnya tertanggal 12 September 2013 Nomor474.11/4445/SK/102.005/2013, karena anak tersebut tidak diketahui siapaorangtuanya ditemukan di Teras depan Musholla Al Ikhlas JI. Kartika Rt.09Rw.01 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;.
Yessi Puspitasari
45 — 3
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
117 — 15
Pol : B/50/I/1999/PERS tanggal 08 Februari 1999, yangdiberi tanda (bukti P2) ;Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6307KW090820160003, tanggal15 Agustus 2016 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang diberitanda (bukti P3) ;Foto copy Surat Keterangan Nomor : 800/01/UPTD.3/DIK/2016 tanggal 13Januari 2016 tentang Surat Pernyataan Gugatan Cerai dari pihak Penggugatkepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Alai Selatan, yangdiberi tanda
Lintang Eva Ningrum
47 — 5
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Ragga Kakka Agasta
31 — 5
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT
43 — 28
ARIFIN BIN SUKRI,memiliki , menyimpan, menguasai dan menyediakannarkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang, dan berdasarkan kesimpulanpemeriksaan dari PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKANASIONAL (BNN) Nomor 84/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal08 Maret 2011,yang di tandatangani oleh1.MAIMUNA,S.Si.NIP.19810462003122 02; 2.CAROLINA MT,S,SI; 3.TANTI,S.T, terhadap 1 (satu) paket kecil daun ganja berat0,9176 gram disimpulkan benar adalah daun Ganja mengandung THCdan terdaftar
Terbanding/Terdakwa : GUSTIA LAZUARDI
234 — 44
Juni 2020 UPT PPD Wilayah Sanggau Gerai Samsat Balai Karangan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Internal UPT PPD Wilayah Sanggau tanggal 25 Juni 2020 a.n.
Gusti Lazuardi staf Pelaksana Gerai Balai Nomor: 870/153/UPTPPD WIL SGU-A/2020 Tanggal 2 juni 2020 Perihal Surat Pemanggilan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor: 094/59/ST/UPTPPD WIL.SGU/2020 tanggal 3 Juni 2020 Atas Nama Gusti Lazuardi Pangkat Pengatur Golongan II/c Jabatan Lama Staf Pelaksana Gerai Balai UPT PPD Wilayah Kabupaten Sanggau Jabatan Baru Staf Pelaksana pada Bagian Tata Usaha UPT PPD Wilayah Kabupaten Sanggau;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Maximus Jaraan
Mahmudah, M.M., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Porvinsi Kalimantan Barat kepada Kepala UPT PPD Wilayah Sanggau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar Nomor: 700/492/BAPENDA-D tanggal 24 Juni 2020 Perihal Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN a.n.
/li>
- 1 bundel (6 lembar) lembar fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Penerimaan Pajak Daerah pada UIPD Balai Karangan UPT PPD Wilayah Sanggau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 27 Juli 2020;
- 1 bundel (10 lembar) lembar fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Penerimaan Pajak Daerah pada UIPD Balai Karangan UPT PPD Wilayah Sanggau Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 Juli
Gustia Lazuardi Staf Pelaksana pada UIPPD Balai Karangan UPT PPD Wilayah Sanggau Bapenda Provinsi Kalimantan Barat;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Bukti Pembayaran Pajak dari PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2 No.
SUHAT
Tergugat:
1.Mangatur Hutapea
2.Kepala SMP Swasta Yayasan Perguruan Pembangunan Silangkitang
3.Kepala SMA swasta Yayasan Perguruan Pembangunan Silangkitang
4.Kepala SMK swasta Yayasan Perguruan Pembangunan Silangkitang
5.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara, sebagai wakil Pemerintah Prov Suatera Utara , melalui UPT Dinas Pendidikan Sumatera Utara dirantauprapat sebagai pembina
49 — 18
Penggugat:
SUHAT
Tergugat:
1.Mangatur Hutapea
2.Kepala SMP Swasta Yayasan Perguruan Pembangunan Silangkitang
3.Kepala SMA swasta Yayasan Perguruan Pembangunan Silangkitang
4.Kepala SMK swasta Yayasan Perguruan Pembangunan Silangkitang
5.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara, sebagai wakil Pemerintah Prov Suatera Utara , melalui UPT Dinas Pendidikan Sumatera Utara dirantauprapat sebagai pembina
12 — 2
Unel No.474.2/06UPT/cbr/2012dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan UPT Cibeber,tanggal 24 Januari 2012.Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2012/PA. Rks.
SARTONO
21 — 4
ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
20 — 6
Iring Salim, tempat dan tanggal lahirEnrekang, 23 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan PNSpada UPT SD Negeri 037 Rambu Belue, Pendidikan Strata, tempat kediaman di JI.
44 — 4
Fotokopi Checklist Kunjungan Antenatal Care Terpadu atas nama anakPemohon yang dikeluarkan oleh Dokter UPT PuskesmasXXXKecamatan XXX ,Kabupaten Gunungkidul tanggal 8 Februari 2017,bermaterai cukup, dinazzegel, lalu diberi tanda P.7;8.
6 — 0
Penggugat;Menimbang, bahwa dalam agenda jawaban hingga perkara ini diputus olehMajelis Haklim Tergugat tidak pernah hadir lagi, tanpa alasan yang sah dan tidakmewakilkan kepada wakilnya meski telah dipanggil dengan sah ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :1 Foto copy KTP Penggugat ,Nomor :3309144203789001, tanggal 02092010 ( P1 );2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ;147/13/VII/95, tanggal 12071995 ( P2 )3 Asli Surat Keterangan dari Kepala UPT