Penggugat:
Deni Khaidir
Tergugat:
1.DPP PARTAI HANURA
2.Dewan Kehormatan Partai Hanura
3.DPD PARTAI HANURA PRIOVINSI KALIMANTAN TENGAH
4.DPC PARTAI HANURA KABUPATEN SUKAMARA
5.BUPATI SUKAMARA
6.YUPIANSYAH
7.YUSMANSYAH
Turut Tergugat:
1.KPU KABUPATEN SUKAMARA
2.Sekretariat DPRD Kab Sukamara

., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, DKK VS 1. ASRI AUZAR, selaku Ketua DPD Partai Demokrat, DK

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq ABDUL MUIZ SAADIH, MA., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, dkk. VS H. FAHRI HAMZAH, S.E.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILANSEJAHTERA cq ABDUL MUIZ SAADIH, MA., selaku KetuaBadan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai KeadilanSejahtera;2.Dr. HIDAYAT NUR WAHID, MA., Dr. SURAHMANHIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D., Drs.ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, MA., masingmasing selaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim PartaiKeadilan Sejahtera;3.

Menyatakan Penggugat tidak sah sebagai Anggota DPR RI dan WakilKetua DPR RI periode 20142019 dari Partai Keadilan Sejahtera karenasudah diberhentikan dari semua jenjang keanggotaan Partai KeadilanSejahtera berdasarkan Putusan Tergugat Il Nomor 02/PUT/MTPKS/2016 tentang Pemberhentian Penggugat dari Semua JenjangKeanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016 danSurat Keputusan Tergugat Ill Nomor 463/SKEP/DPPPKS/1437 Htertanggal 1 April 2016 tentang Pemberhentian Penggugat sebagaiAnggota

Partai Keadilan Sejahtera;10.

Demikian pula jika dikaitkandengan kewajibankewajiban anggota DPR dalam Pasal 81, kewajibankewajiban anggotaanggota DPR tidak terhadap partai atau fraksinya tetapi lebihterhadap negara dan rakyat dan penghormatan terhadap prinsip demokrasisehingga Anggota DPR dan Pimpinan DPR adalah simbol dari kedaulatanrakyat dan bukan simbol dari kedaulatan partai.

DEWANPENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq ABDUL MUIZSAADIH, MA., selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi(BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, 2. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, MA.,Dr. SURAHMAN HIDAYAT, MA., MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.,Drs. ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADIH, MA., masingmasingselaku Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera,dan 3.

KETUA DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PPP SITUBONDOLAWANDrs. H. SUROSO, M.Pd.

Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG' PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN, yang berdomisili di Situbondo disebut sebagaiTergugat III .Seluruhnya adalah Pimpinan Partai Politik PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN. sesuai UU Parpol No. 2 tahun 2008 yang dimaksudPimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan adalah Ketua Umumdan Sekretaris Jendral di tingkat pusat ketua dan Sekretaris di TingkatWilayah dan Cabang. Dengan demikian para tergugat juga kabur atau tidakjelas.

Sehingga gugatan tersebut tidaklengkap khus masalah peison dan domisilinya ;Bahwa objek gugatan adalah : perkara keuangan partai yang diperoleh darianggota partainya yang kebetulan pada saat itu dicalonkan sebagai BakalCalon Bupati Situbondo periode 2010 2015 Bahwa karena penggugat danpara tergugat semua adalah anggota partai yang harus taat dan tunduk padakeputusan Pimpinan partai yang didasarkan kepada Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar V1.Hal ini

aquo ;Bahwa karena para pihak, alasanalasan dan dalildalil para penggugat dalamsengketa a quo adalah berkaitan dengan hakhak dan kewajiban anggota sertakepengurusan partai, rapatrapat partai, masalah pelaksanaan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan dan tidak adakaitannya dengan peraturan perundangan lain sehingga kasus tersebut berawalatau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yangbersangkutan yaitu Partai Persatuan Pembangunan maka hendaknyaPengadilan

Karena penyelesaianterakhir lewat muktamar partai belum bisa dilakukan karena harus menunggupelaksanaan Muktamar partai yang pada kepengurusan periode 2007 2012ini diperkirakan akan diselenggarakan tahun 2012 nanti.

Cukup melalui mekanisme partai Saja.Bahwa pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) AD/ART partai adalah anggota partaiharus taat dan patuh terhadap AD/ART" Demikian juga pasal yang lain apabilaterjadi perselisihan antar anggota partai dengan pengurus partai khususnyapersoalan keuangan partai maka penyelesaian menurut mekanisme partaisesual AD/ART adalah yang telah kami sebutkan diatas, Dan ierakhir melaluimekanisme keber:atan di tingkat Muktamar partai.

TAUFIK, SH,; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BURUH, DKK.

DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Buruh Propinsi SulawesiBarat, Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai BuruhKabupaten Polewali Mandar, berkedudukan di Jalan Mr.

A/DPP Partai Buruh/III/2011, Tanggal 1 April 2011 atasHal. 1 dari 9 hal.

AMIN SAERI(Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten PolewaliMandar) secara hukum adalah jelasjelas bertentangan dengan aturanperundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai pula denganAnggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (ADART) Partai Buruhdimaksud ;Bahwa terhadap dikeluarkannya Surat DPP Partai Buruh tersebut diatas berdasarkan usul/permintaan dari DPC Partai Buruh KabupatenPolewali Mandar adalah tidak didasarkan pada kebenaran dan faktayang seharusnya menjadi pertimbangan, demikian

pula bahwa sebelumdikeluarkannya suratsurat dimaksud sama sekali Penggugat tidakdiberikan hak pembelaan yang maksimal sesuai dengan AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh yang seharusnyaditegakkan karena merupakan hak Penggugat ;Bahwa terhadap Surat DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali MandarNomor 03/PBPM/ 1/2011, Tanggal 24 Januari 2011 Perihal UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) Legislator Partai Buruh atas namaH.ANDI MUHTADIN (Penggugat) kepada DPP Partai Buruh dimaksudadalah dikeluarkan

DPP Partai Buruh.

Tergugat:
1.ANIES RASYID BASWEDAN
2.MUHAIMAIN ISKANDAR
3.PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
4.PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
5.PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
6.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA

Pembanding/Penggugat : LUKITO EKO PURWANDONO
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Malang

Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai anggota Partai NasDemsecara loyal yang hal sebagaimana dimaksud ditunjukkan dengan mematuhi ketentuandi dalam Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem tentang Kewajiban Anggotasebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5, termasuk tapi tidakterbatas mengamankan setiap kepentingan partai NasDem dalam agenda politikmaupun agenda sosial kemasyarakatan;4.

Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya, dan atauangka (3).

Penggugat tidak pernah memperoleh penjelasan atas keputusan,kebijakan dan sikap partai, dan atau tidak diberikan kesempatan berpendapat termasuktapi tidak terbatas juga tidak diberikan kesempatan untuk membela diri dalam haldiberikan sangsi oleh Tergugat II (Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab.Malang), begitu pula tidak pernah diklarifikasi atau pun diberi kesempatan olehTergugat I (DPP Partai NasDem) untuk membela diri, maka sudah terang keadaantersebut menimbulkan suatu kerugian yang nyata

juga memberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sangsioleh Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kab.

Menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota Partai NasDem berhak untuk diberikankesempatan untuk membela diri dalam hal diberikan sangsi oleh Partai NasDemsebagaimana ketentuan di dalam AD / ART Partai NasDem;. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayarganti kerugian kepada Penggugat;. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayarkerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat sebesar:a.

Penggugat:
Kiki Handoko Sembiring
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Penggugat:
Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Partai Keadilan dan Persatuan

SAIFULLOH DAMANHURImelawan DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN PASURUAN sekarang menjadi DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) KABUPATEN PASURUAN Dkk

SAIFULLOH DAMANHURI, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten1.Pasuruan dari Partai Persatuan Pembangunan, beralamat KrajanI, RT.004 RW.001 Desa Pukul Kecamatan Kraton Pasuruan,selanjutnya disebut sebagai................

::seee1PENGGUGAT ;LA WANDEWAN PENGURUS CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP) KABUPATEN PASURUAN sekarang menjadi DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) KABUPATEN PASURUAN, beralamat di Jalan Anggur Nomor 02 Bangil Kabupaten Pasuruan, selanjutnyadisebut sebagal............. TERGUGAT I;DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW PPP) JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Raya Kendangsari No.36 Surabaya, selanjutnya disebutSo 02.)

TERGUGAT IT ;DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP) Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai................ TERGUGATTi;KPU Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya Kejayan No.70 Pasuruan, selanjutnya disebut sebagal............... TURUT TERGUGAT I5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya RaciBangil Pasuruan selanjutnya disebut sebagai. TURUT TERGUGAT II ;6.

KAWI ALI;DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN-PKPI)

Raya Pasar Minggu No. 23, Jakarta Selatan 12760,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; L A W A N; DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPNPKPI), tempat kedudukan di Jalan DiponegoroNo. 63, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan DewanPimpinan Nasional Partai

Ketenturat TES BU Ujase=ss ence nninnenictensien encase nernsinseminntimrinainetmnnennsistintsMenimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalildalil yangdiungkapkan Penggugat didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggilPihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 12 November 2013dalam acara proses dismissal; 20 nnn nn nn nner nnn encesMenimbang, bahwa pada pemeriksaan acara proses dismissal tersebut,Kuasa Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat adalah Dewan PimpinanNasional Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia dan obyek sengketanyaadalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (DPN PKPI) No. 46/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal23 September 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPP PKPIndonesia Provinsi Bangka Belitung Masa Bakti 201 12015;Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah gugatan Penggugatmemenuhi salah satu ketentuan didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampaidengan e UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifatBRS OKT pp ~~~ nnn nn nnn nnn nnn mn nnn nen nr rn ISMenimbang, bahwa jika mengacu pada trias politika Montesquieu dalamketatanegaraan mengenai pembidangan kekuasaan negara, maka kegiatan yangbersifat eksekutif tidaklah termasuk didalamnya kegiatan yang bersifat legislatifGAM YLICLIIKetb i g~= a= aa se eeeMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara a quo adalahDewan Pimpinan Nasional Partai

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM, DKK

Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM

Partai Politik (UU Partai Politik);.

Perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat.Bahwa perubahan AD/ART Partai Demokrat harus dilakukan melaluiKongres/Kongres Luar Biasa sebagai forum tertinggi Partai sesuaidengan Pasal 5 ayat (2) UU Partai Politik yang menyatakan perubahanAD dan ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilankeputusan Partai Politik;Bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, tanggal, 5 Maret2021 untuk mengembalikan AD/ART Partai Demokrat sesuai denganPancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan UU Partai

keputusan Partai Politik.6.

10(1) Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan ADPartai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggahsurat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dariMahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politikdan/atau ART Partai Politik.5.

Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.menyelesaikannya yaitu diselesaikan di Mahkamah Partai, mengapamahkamah partai itu berdiri alasannya untuk menghindari terjadinyadualisme partai oleh berbagai tindakan diluar internal partai.

Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrat
3.H. Gumari

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN)

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN),yang diwakili oleh H.

Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah partai yang telah berbadanhukum dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusiasebagaimana dimaksud dengan Surat Keputusan Nomor : M.HH.19.AH.11.01 Tahun2008, tanggal 03 April 2008, tentang Pengesahan Partai Peduli Rakyat Nasionalmenjadi badan hukum ; 2 Bahwa tanggal 08 Maret 2010 % tanggal 10 Maret 2010, Penggugat telahmenyelenggarakan Musyawarah Nasional Partai Peduli Rakyat Nasional yang pertama,di Hotel Savoy Homann Bandung, yang menghasilkan

Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik =; Ad.2.

Undangundang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, yangmana pada Pasal 23 menyatakan : (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai denganAD dan ART ; (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkanke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakterbentuknya kepengurusan yang baru ; (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Undangundang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, memberikankewenangan bagi Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan sertasusunan organisasi Partai Peduli Rakyat Nasional ; Menimbang, bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional didirikan pada Tahun 2006 yang telahdisahkan susunan kepengurusannya oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia pada tanggal 03 April 2008, dengan Amelia A. Yani sebagai KetuaUmum serta H.V.T.A.

Penggugat:
AZMAN
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP GERINDRA),
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPD GERINDRA) PROVINSI SUMATERA UTARA
3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPC GERINDRA) KABUPATEN LANGKAT

Penggugat:
PT Blusukan Jakara Raya
Tergugat:
PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA (DPD GOLKAR DKI)
Turut Tergugat:
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Penggugat:
YUZMUHA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI ACEH
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI ACEH (DPW) PARTAI ACEH
3.KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN BENER MERIAH
4.PJ. GEUBERNUR ACEH Cq PJ. BUPATI BENER MERIEH

Penggugat:
Aziz Bustam
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Raya Gerindra cq Ketua Partai Gerindra Sulawesi Selatan cq Ketua Partai Gerindra Kota Palopo
2.Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
3.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo

negeri.Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) jugamengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diaturdalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:Pasal 60Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Plp(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisihan internal Partai GERINDRA

Bahwa berpedoman pada aturan UU Parpol aquo, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Gerindra (AD/ART Partai Gerindra) jugamengatur mengenai sengketa internal Partai sebagaimana telah diaturdalam Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra yang berbunyi:Pasal 60(1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisihan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraandisiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruhterhadap

Bahwa berdasarkan UU Parpol dan AD/ART Partai Gerindra aquo terangdan jelas atas setiap sengketa internal Partai harus terlebin dahuludiselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Gerindra yang disebutMajelis Etik dan Kehormatan.4.

Bahwa berdasarkan UU Parpol dan AD/ART Partai Gerindra aquoterang dan jelas atas setiap sengketa internal Partai harus terlebihdahulu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Gerindrayang disebut Majelis Etik dan Kehormatan.4.

, dapatlahdisimpulkan bahwa yang menjadi inti atau dasar permasalahan dalam perkaraini adalah permasalahan yang terjadi dalam internal Partai yaitu Partai Gerindraantara Penggugat selaku anggota partai dengan DPC Partai Gerindra KotaPalopo;Menimbang, bahwa UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANGNOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARPOL menyatakan :Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) Partai SIRA, DKK

DPP Partai SIRA yang memberhentikanPenggugat sebagai Ketua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utaraperiode 20122017;Hal. 14 dari 19 hal Put.

, namun Tergugat I/Termohon Kasasi (DPP Partai SIRA) tidak pernah merespon dan tidak pernah menyelesaikan haltersebut secara baik dan benar sebagaimana diatur dalam AD/ART partai SIRA,yaitu melalui mekanisme Konferensi Wilayah Luar Biasa DPW Partai SIRA Kab.Aceh Utara;5.

Bahwa Partai SIRA sekarang ini tidak lagi menjadi partai peserta pemilutahun 2014 dan para pimpinannya ditingkat DPP dan struktural partai lainnyasaat ini telah banyak menjadi pengurus partai politik lainnya dan juga sudahmenjadi bakal calon anggota DPR/DPRK pada pemilu tahun 2014 dari utusanpartai politik lain selain partai SIRA, sehingga secara faktual Partai SIRA selakupartai lokal tidak mempunyai eksistensi lagi di Aceh, oleh karena itu sangatwajar dan patut bila Partai SIRA tidak mempunyai lembaga

(prematur) diajukan ke Pengadilan.Padahal pokok gugatandalam perkara a quo adalah pemberhentian Penggugat sebagai Ketua UmumDPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara periode 20122017 yang dilakukanoleh DPP Partai SIRA (bukan oleh DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara),secara sewenangwenang tanpa melalui mekanisme partai SIRA sebagaimanadiatur dalam AD/ART Partai SIRA;8.

Hal ini menunjukkan bahwaTergugat I/Termohon Kasasi telah bertindak sewenangwenang dan melawanhak anggota partai SIRA, incasu hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaiKetua Umum DPW Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara periode 20122017 yangdipilin secara sah dalam konferensi wilayah Partai SIRA Kab. Aceh Utarasebagaimana diatur didalam AD/ART Partai SIRA (vide bukti P. 10 dan P. 11);3.