DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DAMAI ACEH (PDA) KANTOR PUSAT DI BANDA ACEH, cq DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI DAMAI ACEH (PDA) KABUPATEN PIDIE JAYA, dk.

kebijakan dan program partai selaluHalaman 5 dari 21 hal.

Kepada yang bersangkutan (Penggugat) diminta untuk mengembalikanKartu Anggota Partai yang dimilikinya kepada Pengurus Partai dimanadia terdaftar;3.

Kewenangan Tergugat II (Dewan Pengurus Wilayah Partai Damai Aceh): Memberikan teguran/peringatan terhadap seseorang anggota partaivide Pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh;c.

Partai Politik;Halaman 14 dari 21 hal.

Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harusdiselesaikan terlebin dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diselesaikan secarainternal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Mahkamah Agung akanmempertimbangkan alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagai berikut:Bahwa

Pembanding/Penggugat : SUPIYAH MANGAYU HASTUTI
Terbanding/Tergugat I : DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MADIUN
Terbanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAWA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAKARTA

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN KOTA MADIUN;Beralamat di Jalan Mayjen D.I Panjaitan Kota Madiun,semula sebagai TERGUGAT I;Il. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN JAWA TIMUR;Beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57Surabaya, semula sebagai TERGUGAT II;Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat II/ Terbandingmemberikan kuasa kepada:1. Andy Firasadi, S.H., M.H;2.

Bahwa pada tanggal 9 April 2018 telah dikeluarkan SuratKeputusan Keputusan dari DPP Partai Demokrasi Indonesia PerjuanganNo. 327/ KPTS/DPP/IV/2018 tentang Pemecatan Supiyah MangayuHastuti dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;&. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2018 juga telahdikeluarkan surat dari DPP PDI Perjuangan dengan No.4230/IN/DPP/IV/2018 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaMadiun;6.

Bahwa, selama ini Penggugat tidak pernah dipanggil untukmelakukan klarifikasi ataupun pemeriksaan di Tingkat Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta, khususnya olehKetua Bidang Kehormatan Partai (DPP PDIP);10.

Bahwa, terhadap surat Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun a/n Supiyah Mangayu Hastutidengan SK Gubernur No. 171.401/422/011.2/2018 (bukti P4) juga tidakmemasukkan Surat Pemecatan dari DPP Partai PDI Perjuangan di dalampertimbangan hukumnya, padahal Pembanding/dulunya Penggugat adalahanggota partal yang harusnya diberhentikan berdasarkan SK Partai;4.

Bahwa, penyelesaian perselisihnan di dalam partai seharusnyadilakukan melalui dan oleh intern partai sehingga menurur Majelis Hakimgugatan Penggugat premature, namun dalam hal ini Penggugat tidaksependapat.Bahwa, benar dalam hal ini merupakan perselisihan partai, namundemikian perselisinan ini tidak pernah dilakukan penyelesaian di dalamHalaman 7 dari putusan Nomor 317/PDT/2019/PT Sbyintern partal, karena faktanya meskipun penggugat sudan mengajukankeberatan dengan datang langsung ke DPP Partai PDI

Terbanding/Tergugat I : Ketua Umum DPP PArtai Demokrat
Terbanding/Tergugat II : Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali
Terbanding/Tergugat III : Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Bangli

Penggugat:
H.MAT NASIR, S.Sos
Tergugat:
1.DR.Drs.YUS SUDARSO,SH,MH
2.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
Turut Tergugat:
MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT

Dewan Pimpinan Partai Berkarya (Beringin Karya)
2.2. Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Pesisir Selatan
3.DPRD Pesisir Selatan

Bastari Ibrahim
Tergugat:
1.dewan pimpinan daerah (DPD) partai karya peduli bangsa kab. mura
2. dewan pimpinan daerah (DPD) partai karya peduli bangsa provinsi sumatera selatan
3. dewan pimpinan Pusat (DPP) partai karya peduli bangsa

Penggugat:
RISKI IRVAN
Tergugat:
KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN MAMUJU

KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN BANJAR, DK

Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terkait perbuatanmelawan hukum sebab gugatan yang diajukan Penggugat padaprinsipnya terkait dengan perselisihan Partai Politik yaitu pemberhentianPenggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Pergantian AntarWaktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar ProvinsiKalimantan Selatan yang selanjutnya akan digantikan dengan Tergugat yang mana pemberhentian sebagai Anggota Partai Bulan Bintang danPergantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota

Bahwa permasalahan yang dikemukakan Penggugat sebenarnya telahdiselesaikan melalui Mahkamah Partai PBB dengan demikian karenaperkara a quo telah diputus oleh Mahkamah Partai sehingga perkaraa quo merupakan perkara (nebis in idem) oleh karenanya kami mohonkepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan yangdiajukan Penggugat haruslah ditolak/setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;4.

tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partaipolitik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui MahkamahPartai Politik;Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikanoleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor114/MP/PBB/II/1440 tanggal 16 Oktober 2018;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikansecara internal oleh Mahkamah Partai Politik

Nomor 459 K/Pdt.SusParpol/2019Banjar dari Partai Bulan Bintang Periode 2014 2019 dan PergantianAntar Waktu dengan GT.

Bulan Bintangsehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa Pemohon Kasasi telah menjadi anggota partai politik in casuPartai Keadilan Sejahtera (PKS) sehingga sesuai dengan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang TermohonKasasi dan Il berwenang memberhentikan Pemohon Kasasi darikeanggotaan Partai Bulan Bintang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 30/Pdt.SusParpol/2018/PN Mtp., tanggal 7 Januari

Subur Triono,SE, LawanDewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai amat Nasional (PAN), Dkk

Kesadaran sebagai masyarakat itu hanyadapat ditingkatkan dengan bergabung ke dalam Partai Politik yangmewadahi hal tersebut. Oleh karena itu PENGGUGAT bergabung kedalam Partai Amanat Nasional. PENGGUGAT saat ini adalahanggota/kader Partai Amanat Nasional;Bahwa sebagai kader Partai Amanat Nasional, PENGGUGAT telahmengikuti proses kaderisasi yang bertahap dan berjenjang sesuai denganaturan organisasi.

2011 tentang PerubahanAtas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri secara tertulis;c. menjadi anggota Partai Politik lain; ataud. melanggar AD dan ART.(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggotalembaga permakilan rakyat

Atas upaya penggantian tersebut, PENGGUGATbermaksud mengajukan keberatan di tingkat internal partai politik, hal inisesual dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Partai Amanat Nasional;Bahwa PENGGUGAT sebagai salah satu anggota Partai Amanat Nasionaltentunya memiliki hak yang dilindungi oleh Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD/ART) Partai.

PENGGUGAT sebagai anggota Partai AmanatHalaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2017/PN.JKTSEL.39.40.41.Nasional adalah memiliki hak yang sama dengan anggota yang lain didalam Partai;Bahwa PENGGUGAT sebagai anggota Partai Amanat Nasionalseharusnya mendapatkan penghargaan dari pengurus Partai AmanatNasional bukan justru) mendapatkan perlakuan yang sebaliknya.Kemampuan PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Malangseharusnya mendapatkan dukungan untuk membesarkan Partai AmanatNasional

Bahwadengan demikian usulan dari partai politik yaitu DPP Partai AmanatNasional terhadap diri PENGGUGAT tetap harus berpegang padaperaturan perundangundangan yang berlaku.

SE Lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

KantorAdvokat & Konsultan HukumMeursalin Jalil RokanMEMORI KASASITERHADAP PUTUSANPENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS MAKASSARNOMOR 14/PDT.SUSPARPOL/2017/PN.MKSANTARA:Andi Muhammad Takdir Hasyim,SE Pemohon Kasasi/Penggugat.MELAWANDewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (DPP Hanura)Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura (DPD Partai Hanura) Provinsi SulawesiSel ataitin~= ae anmn ineie inn emerninmime TermohonKasasi/Tergugat IIMakassar, 17 Juli 2017Kepada Yang Terhormat,Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiadi

Politikmengatur kewenangan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internalpartai politik, namun kewenangannya tidak boleh dipersamakan dengan kewenanganlembaga kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tersebut.

Jika punseandainya sengketa aquo belum di putus oleh Mahkamah Partai dalam hal iniDewan Kehormatan Partai Hanura, maka hal tersebut harusnya tidak dalam kontekseksepsi tentang kompetensi peradilan.Bahwa apalagi Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Khusus Pasal 33mengatur secara tegas tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenangmenyelesaikan sengketa atau perselisihan partai Politik.

Sementara judexfactie belum memeriksa buktibukti baik berupa bukti surat maupunsaksisaksi yang dapat menjadi dasar pertimbangannya sehinggamempertimbangkan sengketa a quo belum diselesaikan secara internalmelalui Mahkamah Partai?.

Judex factie bertindak tidak adil dan tidak bijaksana denganmelanggar hukum pembuktian karena tidak memberikan kesempatankepada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalilnyatermasuk membuktikan bahwa sengketa a quo telah diselesaikanmelalui mekanisme internal yang di Partai Hanura disebut DewanKehormatan.

Syaefuddin La Intang VSDewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan

PUTUSANNomor 643 K/Pdt.SusParpol/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan partai politik pada tingkatkasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:Ir.

Keadilan SejahteraDPRD Kota Parepare telah melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknyadan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturanaturan baik yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD maupun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera;Bahwa Penggugat melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Tergugatberdasarkan "Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan SejahteraHal. 1 dari 6 hal Put.

Dalam EksepsiTentang Gugatan Error In ObjectooOBahwa gugatan Penggugat adalah error in objecto, dimana prosedurpemberhentian/pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) adalah sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedurAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan oleh karena itu, hal iniadalah merupakan dan/atau menyangkut urusan atau permasalahaninternal dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 04Tahun 2003, tanggal

internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu. dengandikeluarkannya Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera Surat DewanPengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sulawesi Selatan Nomor282/P/K/ASPKS/VII/1434 tertanggal 27 Mei 2013 perihal Pergantian Antarwaktu Ir.

Nomor 643 K/Pdt.SusParpol/2013Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera maupun dalam peraturan perundangundangan lainnnya.Bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tingkat pertama yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang masih prematuroleh karena masih ada tahapan yang harus dilakukan oleh Penggugat yaitu,melalui majelis Takim Partai Keadilan sejahtera, Bahwa pembentukan MajelisTakim Partai Keadilan Sejahtera, tidak pernah dilakukan sosialisasi apabilaada masalah interen dengan anggota partai

KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DI JAKARTA Cq KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA SIBOLGA DI SIBOLGA, DKK

., MdHum,MUHAMMAD INDRA YUSUF, SH dari KantorLembaga Bantuan Hukum dan Advokasi KebijakanPublik (LBHAKP) berkantor dan beralamat di Jl.Beo Indah I No. 36 Medan berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2013terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibolga register No. 13/SK/2013 pada tanggal 04Februari 2013, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.Melawan1 KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANATNASIONAL (PAN) DI JAKARTA Cq KETUA DEWAN PIMPINANWILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL

(PAN) SUMATERAUTARA DI MEDAN Cq KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA SIBOLGA DI SIBOLGAberkantor dan beralamat di Sibolga Jalan Sisingamangaraja No. 266 KotaSibolga disebutSSDNA cca x savor + aac sme a's a 5 am 5 cao a Mi x make # eR vi i @ 9 mm a's 2 we 2 wa EO TERGUGATI.KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANATNASIONAL (PAN) DI JAKARTA Cq KETUA DEWAN PIMPINANWILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) SUMATERAUTARA : berkantor dan beralamat di Medan Jl.

Abdullah Lubis No. 50/73disebut SCDAZAL. 0... eee e cece eee e ence cence eens ee ee eens eeeaeeenee eeswee TERGUGATILKETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANATNASIONAL (PAN): berkantor dan beralamat di Jakarta Rumah PAN Jl.Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan disebutBIO A ane sama sassy su isansiae sean sam TERGUGATITI.Pengadilan Negeri tersebut.Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan berkas perkara.Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang

Syarfi Hutaurukdan Marudut Situmorang, AP.MSP sebagai Ketua Tim Center Pemenangankeduanya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga, dan SekrertarisDPD PAN Kota Sibolga (Hendra Sahputra) dipercayakan oleh 18 PartaiPengusung sebagai Sekretaris Koalisi Partai Pendukung Pasangan SARMA,dan berhasil memenangkan pasangan tersebut dalam Pemilu PILKADA 14 Mei2010 dengan satu putaran.Bahwa pada saat menjabat Ketua DPD PAN Kota Sibolga, Penggugat jugamencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif DPRD

Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.

Tergugat I : Sefti Indra Dewi, S.PdTergugat II : Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)Tergugat III : Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten BantulTergugat IV : Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Politik Gerakan IndonesiaRaya (Partai GERINDRA).

Partai ditunjukkan dokumen tersebut;Bahwa saksi mendengar hasil sidang Mahkamah Partai;Bahwa Sidang di Mahkamah Partai hanya sekali sidang dan sehariselesai sampai malam;Bahwa saksi lupa apakah Kuasa Tergugat III juga hadir di MahkamahPartai atau tidak;Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di Mahkamah Partai;Bahwa Penggugat menolak putusan Mahkamah Partai;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipecat dari Partai Gerindra;Bahwa Penggugat dipecat dari Partai pada saat itu juga;Bahwa Sidang Mahkamah Partai

Partai Politik yang secara langsungbertujuan untuk melakukan mediasi, dan berdasarkan keterangan dariPemerintah sendiri yang menyatakan bahwa partai politik itu mandiri danharus menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi kalau ada masalahsebaiknya diselesaikan dulu di Mahkamah Partai, inilah yang disebutsebagai original intent sehingga mahkamah Partai menjadi pintu utamapenyelesaian masalah di dalam partai politik;Bahwa antara Pasal 32 dan Pasal 33 Undangundang Partai Politik,normanya tidak dapat dipisahkan

, di Pasal 32 bisa jadi ada fase yangtidak tercapai sehingga jika menurut Pasal 32 sudah ada putusanMahkamah Partai maka sudah tidak perlu diputus oleh PengadilanNegeri;Bahwa Mahkamah Partai memiliki fungsi perpanjangan Negara untukmenyelesaikan masalah partai karena menurut Pasal 32 dan Pasal 33Undangundang Partai Politik, Mahkamah Partai sebagai fungsi atributif,sebagai kuasi Peradilan yang bermakna sama tapi tidak mirip artinyaMahkamah Partai dibentuk untuk arbitrase yang berprinsip win winsolution

perkara terkait dengan internal partai politik dan di dalam SEMANomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa Hakim harus berhatihatiterkait dengan sengketa partai politik karena sengketa partai politikadalah perselisihan internal yang tidak bisa dicampuri;Bahwa arti dari putusan Mahkamah Partai adalah putusan yang bersifatfinal dan mengikat adalah bahwa putusan Mahkamah Partai mengikatuntuk pengurus partai politik yang bersangkutan, sehingga dapatHalaman 47 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Btlditafsirkan

Penggugat:
MUHAMMAD TASLIM
Tergugat:
DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MAKASSAR

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (DPW PKS) BANGKA BELITUNG VS RIDWAN THALIB

SHDewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat ( NASDEM ), DKK

. / 8 , Jalan MT Haryono , Kota Semarang ,Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;LAWANDewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) ,kota Semarang , yang berkedudukan di jalanTumpang Raya , No 120 , Gajah Mungkur , kotaSemarang , Propinsi Jawa Tengah , selanjutnyadisebut sebagai Tergugat . ;Halaman ldari3 Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2017/PN.Smg.ll.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NASDEM ) ,Propinsi Jawa Tengah , yang berkedudukan diJalan Tumpang Raya No . 120 , kota Semarang ,Propinsi Jawa Tengah , selanjutnya disebutsebagai Tergugat ll ;Ill. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat ( NASDEM ) ,yang berkedudukan di jalan R.P.Soeroso No . 44 ,Gondangdia Lama , Jakarta Pusat , selanjutnyadisebut sebagai : Tergugat . Ill ;IV. Mahkamah Partai Nasional Demokrat ( NASDEM ) , yangberkedudukan di jalan R.P.

., M.M
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN ( DPN PKP ) dibawah kepemimpinan ASLIZAR NURDIN TANJUNG
2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN ( DPN PKP ) dibawah kepemimpinan YUSSUF SOLICHIEN M
3.DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPP-PKP) RIAU
4.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPK-PKP) KAMPAR

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN KEDIRI, DK

PUTUSANNomor 276 K/Pdt.SusParpol/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:SITT DUROTUL MAHMUDAH, bertempat tinggal di Dsn.Selodono RT 015/004, Desa Pojok, Kecamatan Wates,Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada SetyoEko Cahyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor diJalan Jalak Nomor 1, Sukun, Kota Malang, berdasarkan SuratKuasa Khusus

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEMKABUPATEN KEDIRI, berkedudukan di Kantor DPD PartaiNasDem Kabupaten Kediri, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor70 A, Pare, Kediri;2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI NASDEMPROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Kantor DPWPartai NasDem, Jalan RA.

Menyatakan bahwa Penggugat sebagai anggota Partai NasDem berhakuntuk diberikan kesempatan untuk membela diri dalam hal diberikansangsi oleh Partai NasDem sebagaimana ketentuan didalamAD/ART Partai NasDem;4. Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah PartaiNasDem Provinsi Jawa Timur untuk menarik/mencabut surat pengajuanPergantian Antar Waktu terhadap Sdri. Siti Durotul Mahmudah;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ganti kerugiankepada Penggugat:6.

Memerintahkan Tergugat untuk meneruskan mencabut surat pernyataanpengunduran diri Penggugat Kepada DPP Partai NasDem dan ataulainnya yang pada pokoknya dimaksudkan untuk merehabilitasistatus dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Partai NasDemDewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kediri;9. Mengembalikan kedudukan Penggugat dalam kedudukannya sepertisemula sebagai Anggota Partai NasDem Dewan Pimpinan DaerahKabupaten Kediri;10.

yangseharusnya terlebin dahulu harus' ditempuh dengan mekanismepenyelesaian melalui forum Mahkamah Partai atau sebutan lain yang berlakudalam partai politik tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan(2) juncto Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik sebaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2Tahun 2011:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor417/PDT/2018/PT SBY juncto Putusan

LALU HARDIARTA, SHMelawanDewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Dkk

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GERINDRA, DKK